Kupang, nwartapedia.com  – Anggota DPRD Kota Kupang sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PSI Kota Kupang, Ahmad Talib, menyambut positif kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Kota Kupang.

Menurutnya, kehadiran Jokowi merupakan momentum silaturahmi yang akan disambut hangat oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ahmad Talib mengatakan, Joko Widodo merupakan pemimpin yang memiliki perjalanan politik yang panjang.

Berawal dari Wali Kota Surakarta, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode dipercaya rakyat memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Pak Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat dan tumbuh melalui proses yang panjang. Beliau dikenal sederhana, sabar, dan selalu berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat,” ujar Ahmad Talib kepada media ini pada Rabu (2

Menurutnya, kedatangan Jokowi ke Kota Kupang merupakan hal yang positif. Sebagai mantan kepala negara, Jokowi tetap memiliki ruang untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di NTT.

Ia juga menilai kritik maupun berbagai komentar yang ditujukan kepada Jokowi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.

“Dalam kehidupan politik pasti ada perbedaan pandangan. Kritik adalah hal yang biasa, namun semangat persatuan dan saling menghormati harus tetap dijaga,” katanya.

Ahmad Talib turut mengapresiasi sikap Wali Kota Kupang yang menyambut kedatangan Presiden ke-7 RI tersebut. Menurutnya, penghormatan kepada mantan pemimpin bangsa merupakan bentuk etika kenegaraan yang patut dijaga.

“Saya mengapresiasi Wali Kota Kupang yang menunjukkan sikap menghormati mantan Presiden Republik Indonesia. Itu mencerminkan jiwa kepemimpinan yang menghargai jasa para pemimpin bangsa,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Talib mengajak seluruh politisi untuk lebih mengutamakan kerja nyata daripada memperpanjang polemik politik.

“Politisi yang baik adalah mereka yang lebih banyak bekerja dan hadir di tengah masyarakat. Diam, bekerja, dan memberikan manfaat bagi rakyat merupakan sikap yang harus terus dikedepankan demi kemajuan daerah dan bangsa,” tutupnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 2014–2024, Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan berbagai warisan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui paradigma pembangunan Indonesia-sentris, NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional.

Berbagai proyek strategis yang dibangun pemerintah pusat selama satu dekade terakhir tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, kesehatan, penyediaan air bersih, pariwisata, hingga kawasan perbatasan negara.

Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi di NTT adalah pembangunan infrastruktur pengairan. Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kunci kemajuan NTT terletak pada ketersediaan air.

Karena itu, pemerintah membangun sejumlah bendungan besar untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan.

Empat bendungan utama yang telah selesai dibangun yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, serta Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi bendungan terbesar di NTT dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun dan diresmikan pada Oktober 2024.

Selain itu, proyek Bendungan Manikin dan Bendungan Mbay juga masuk dalam perencanaan strategis nasional.

Di bidang konektivitas, pemerintah membangun dan meningkatkan 27 ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 217 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota di NTT.

Nilai investasi pembangunan jalan tersebut mencapai sekitar Rp737 miliar untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Pemerintah juga melakukan pengembangan sejumlah bandar udara, di antaranya Bandara El Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai pintu gerbang utama transportasi udara di NTT.

Di kawasan perbatasan, pemerintahan Jokowi menghadirkan wajah baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sejumlah PLBN modern dibangun dan diresmikan, seperti PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, hingga PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Total investasi pembangunan kawasan perbatasan tersebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Pada sektor kesehatan, pemerintah membangun RSUP dr. Ben Mboi di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp420 miliar.

Rumah sakit ini menjadi fasilitas kesehatan rujukan terbesar di NTT dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan spesialistik sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Di bidang penyediaan air bersih, pemerintah juga membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), salah satunya SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp173 miliar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

Perhatian pemerintah juga menyentuh pembangunan fasilitas keagamaan. Salah satunya melalui dukungan pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang dengan nilai lebih dari Rp24 miliar sebagai bagian dari penguatan sarana ibadah bagi umat.

Sementara pada sektor pariwisata, Jokowi menetapkan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Berbagai infrastruktur dibangun secara masif, mulai dari perluasan Bandara Komodo, penataan kawasan Marina dan Waterfront, hingga pembangunan jalan akses menuju destinasi wisata.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan daya tarik investasi, kunjungan wisatawan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Berbagai proyek strategis tersebut menjadi bagian dari warisan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di NTT.

Infrastruktur yang telah dibangun diharapkan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. ***

Kupang, nwartapedia.com  –  Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Filmon Loasana, mengajak seluruh masyarakat NTT menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan penuh cinta, sukacita, dan rasa syukur.

Menurut Filmon, kehadiran Jokowi di NTT setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden merupakan wujud kecintaan yang tetap terjaga terhadap masyarakat NTT.

“Sebagai masyarakat NTT, kita patut bersyukur karena di sela-sela masa pensiunnya, Bapak Jokowi masih meluangkan waktu untuk datang kembali ke NTT. Ini adalah kebahagiaan bagi kita semua,” ujar Filmon kepada media ini pada Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, selama memimpin Indonesia, Jokowi telah meninggalkan warisan pembangunan yang nyata di NTT.

Berbagai proyek strategis nasional yang dibangun telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, ketahanan air, dan pertumbuhan ekonomi.

Filmon menyebut empat bendungan besar yang dibangun pada era pemerintahan Jokowi, yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, dan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Jokowi juga membangun empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Semua pembangunan itu menjadi bukti nyata perhatian Bapak Jokowi terhadap kemajuan NTT. Kita harus mengapresiasi pengabdian beliau selama memimpin bangsa ini,” katanya.

Filmon mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kedatangan Jokowi dengan suasana yang damai, penuh kekeluargaan, dan rasa hormat kepada tokoh bangsa yang telah memberikan perhatian besar bagi NTT.

“Beliau datang kembali untuk melihat masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjuangannya membangun Indonesia. Mari kita sambut dengan penuh cinta, sukacita, dan rasa terima kasih sebagai bentuk penghormatan kepada beliau,” tutup Filmon. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Hilda Manafe, melakukan kunjungan kerja ke Perumda Air Minum Kota Kupang dalam rangka reses, Rabu (29/7/2026).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi terkait peningkatan layanan air bersih serta berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Hilda Manafe beserta tim tenaga ahli DPD RI.

Menurutnya, Hilda Manafe menjadi anggota DPD RI pertama yang secara langsung mengunjungi kantor Perumda Air Minum Kota Kupang untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu Hilda Manafe. Beliau menjadi anggota DPD RI pertama yang datang langsung ke kantor Perumda Air Minum Kota Kupang untuk mendengarkan aspirasi kami,” ujar Isidorus.

Dalam pertemuan tersebut, Perumda Air Minum memaparkan berbagai tantangan pelayanan, mulai dari keterbatasan jaringan distribusi, kebutuhan peningkatan kapasitas layanan, hingga kendala pendanaan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum.

Isidorus menjelaskan, salah satu harapan yang disampaikan kepada DPD RI adalah agar pemerintah pusat kembali menghadirkan program hibah air minum seperti yang pernah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya.

Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh sambungan air bersih secara gratis.

Selain itu, Perumda juga mengusulkan dukungan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pengembangan jaringan perpipaan dan penambahan sambungan rumah baru agar cakupan pelayanan air bersih di Kota Kupang semakin luas.

Persoalan pasokan energi listrik yang masih memengaruhi distribusi air selama 24 jam juga menjadi perhatian dalam diskusi.

Perumda berharap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap pemanfaatan energi alternatif, termasuk energi surya, untuk mendukung operasional sistem penyediaan air minum.

Tak hanya itu, Isidorus turut menyampaikan pentingnya percepatan pengembangan Bendungan Manikin yang diproyeksikan mampu menambah pasokan air baku sekitar 350 liter per detik bagi Kota Kupang.

“Kami berharap berbagai kebutuhan ini dapat diperjuangkan oleh Ibu Hilda Manafe bersama DPD RI sehingga perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan layanan air minum di Kota Kupang semakin besar,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Hilda Manafe mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan air bersih di Kota Kupang sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

Dalam dialog bersama direksi Perumda Air Minum Kota Kupang, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, di antaranya jumlah masyarakat yang telah terlayani dan yang belum memperoleh akses air bersih, ketersediaan sumber air baku, kondisi jaringan perpipaan yang telah menua, hingga keterbatasan anggaran perusahaan untuk memperluas layanan.

Selain itu, Hilda juga menyoroti pentingnya bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh sambungan rumah secara gratis.

Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat, termasuk saat rapat dengan Bappenas, agar memperoleh perhatian dalam bentuk program maupun dukungan anggaran.

“Hal-hal yang memungkinkan untuk dibantu pemerintah pusat akan kami perjuangkan, mulai dari penambahan sumber air baku, pembangunan infrastruktur perpipaan, hingga bantuan sambungan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Hilda Manafe.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses layanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Kota Kupang, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur air minum yang berkelanjutan. (MI)