Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya pesan WhatsApp dari nomor 0823 6452 4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang, Christian Widodo.

Dalam pesan yang beredar, pelaku menyampaikan arahan terkait rencana kunjungan mantan Presiden Joko Widodo ke Kota Kupang.

Tidak hanya itu, nomor tersebut juga mengirimkan dokumen yang berisi permintaan atau penggalangan dana yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut.

Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan milik Wali Kota Kupang dan seluruh informasi yang disampaikan melalui nomor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun permintaan bantuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat pemerintah lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Pemkot Kupang juga mengimbau warga agar tidak memberikan data pribadi, mentransfer uang, maupun menindaklanjuti permintaan apa pun yang berasal dari nomor tidak dikenal yang mengaku sebagai pejabat publik.

Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan nomor atau akun lain yang mencatut nama Wali Kota Kupang maupun pejabat pemerintah untuk tujuan penipuan.

“Penting bagi masyarakat untuk selalu cerdas dalam berliterasi digital, memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya, serta aktif melaporkan konten atau pesan yang terindikasi hoaks dan penipuan,” demikian imbauan Pemerintah Kota Kupang.

Pemkot Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyebaran informasi palsu dengan menerapkan prinsip cek informasi, verifikasi sumber, dan laporkan hoaks demi menjaga keamanan serta ketertiban di ruang digital. *

Kupang, nwartapedia.com – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa data yang akurat, bantuan yang tepat sasaran, dan program Sekolah Rakyat merupakan tiga pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju kemandirian ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 dan kegiatan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 di Aula El Tari Kupang, Minggu (31/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memperluas pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Di NTT, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang telah beroperasi dan menampung 100 siswa yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori Desil 1 dan 2 DTSEN.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses pendidikan yang layak.

Ia juga menegaskan sekolah harus bebas dari kekerasan, perundungan, intoleransi, korupsi, dan pungutan liar.

Sementara itu, Kepala SRMP 19 Kupang, Felipina A. Kale, mengatakan mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai petani penggarap dan tinggal di lahan yang bukan milik sendiri.

Selain pendidikan akademik, sekolah juga memberikan pendampingan psikososial untuk mengembangkan potensi siswa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa NTT masih didominasi penduduk usia muda, sehingga memiliki peluang besar dalam pembangunan SDM.

Namun, perhatian terhadap lansia tetap diperlukan karena sebagian besar masih menjadi tulang punggung keluarga.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa keakuratan DTSEN menjadi dasar penting dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi NTT, katanya, terus melakukan pembaruan data agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari program bantuan pemerintah.

“Kita harus memastikan seluruh data akurat sehingga setiap program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegas Gubernur Melki. *