Kupang, nwartapedia.com — PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2026 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri para bupati serta wali kota se-Provinsi NTT bersama pihak Bank Jatim.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pelaksanaan RUPS, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa rapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kontribusi Bank NTT terhadap pembangunan daerah.

“Melalui diskusi rapat yang produktif ini kita optimis dan saya yakin perkembangan Bank NTT akan jauh lebih baik lagi dan terus bertumbuh sehat. Tadi juga kami mengecek rencana bisnisnya, rencana pencapaian keuntungan di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan yang dipaparkan dengan terbuka juga oleh direksi dan komisaris Bank NTT,” ujar Gubernur Melki.

Ia menjelaskan, para kepala daerah turut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai parameter kinerja Bank NTT, mulai dari aset, pengembangan bisnis hingga Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal.

“Secara umum, RUPS tahunan tadi berlangsung konstruktif, dan dialognya memang sangat bagus. Kami mengecek betul satu per satu parameter dari Bank NTT, baik dari segi aset, pengembangan bisnis, dari segi CAR dan sebagainya. Kami semua kepala daerah sudah berkomitmen juga untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT dan semakin berkontribusi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di berbagai bidang,” tambahnya.

Dalam forum tersebut juga diputuskan perubahan struktur direksi dan komisaris Bank NTT. Sesuai rekomendasi dan konsultasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), struktur yang sebelumnya terdiri dari tujuh direksi dan lima komisaris kini kembali menjadi lima direksi dan tiga komisaris.

Selain itu, RUPS menyetujui penetapan Direktur Kepatuhan baru Bank NTT, yakni Revi Adiana Silawati yang berasal dari Bank Jatim dan telah memperoleh persetujuan OJK.

Gubernur Melki menyebut, Revi Adiana Silawati memiliki pengalaman selama 30 tahun di Bank Jatim dan dijadwalkan dilantik pada Selasa (26/5/2026) mendatang menggantikan Chris Adoe.

Tidak hanya itu, forum RUPS juga menyetujui pengusulan calon komisaris independen baru Bank NTT, yakni Flouri Rita Wuisan.

Salah satu keputusan penting lainnya yakni persetujuan perubahan status PT Bank NTT menjadi Bank NTT Perseroda sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta hasil konsultasi bersama Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga mengungkapkan adanya tambahan penyertaan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Malaka menambah modal sebesar Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar.

“Tadi juga kami menyepakati adanya penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi Rp30 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, terkait penguatan sektor ekonomi masyarakat, Gubernur Melki menjelaskan bahwa saat ini Bank NTT telah memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dana tersebut terdiri dari Rp50 miliar untuk pekerja migran Indonesia dan Rp300 miliar untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saat ini kita sudah punya KUR senilai Rp350 miliar, yang terbagi untuk pekerja migran Rp50 miliar dan Rp300 miliar untuk UMKM. Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan KUR Bank NTT ini dengan baik,” pungkasnya (MI)

Kupang, nwartapedia.com  — Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali dijalankan mulai awal Juni 2026.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku dan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026).

Kepada awak media, Charlie Paulus menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga turut memengaruhi dana pihak ketiga di Bank NTT.

Meski demikian, pembagian dividen kepada para pemegang saham tetap dilakukan sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing.

“Kurang lebih sekitar Rp151 miliar yang dibagi kepada para pemegang saham sesuai porsi sahamnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Bank NTT saat ini juga memiliki cadangan modal yang cukup kuat, yakni mencapai Rp449 miliar.

Sebagian dana tersebut telah digunakan untuk mendukung kesiapan operasional program KUR yang kembali diaktifkan tahun ini.

Menurut Charlie, proses penyaluran KUR saat ini tinggal menunggu penyelesaian koneksi sistem dengan Departemen Keuangan.

Ia menyebut sejak 2019 Bank NTT sempat berhenti menjalankan program KUR sehingga perlu melakukan pendaftaran dan penyesuaian sistem kembali.

“Semua sudah beres, tinggal koneksi sistem komputer saja dengan Departemen Keuangan. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa dijalankan dan awal Juni sudah mulai berjalan,” jelasnya.

Charlie menegaskan bahwa Bank NTT akan lebih selektif dalam menyalurkan KUR agar pengalaman kredit macet di masa lalu tidak kembali terulang.

Ia mengakui penghentian KUR sebelumnya dipicu tingginya angka kredit bermasalah.

“Dulu kredit macetnya terlalu banyak. Itu menjadi pengalaman pahit bagi kami, sehingga sekarang sistemnya diperbaiki dan penyalurannya lebih selektif,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat dua jenis KUR yang akan dijalankan, yakni KUR mikro tanpa agunan dengan plafon hingga Rp100 juta tampa agunan dan KUR kecil plafon hingga 500 juta membutuhkan agunan.

Program tersebut, lanjut Charlie, akan difokuskan pada sektor-sektor usaha produktif seperti pertanian, peternakan, produksi telur, dan berbagai usaha rakyat kecil lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“KUR ini tidak boleh dipakai untuk konsumtif. Fokusnya usaha produktif yang nyata dan benar-benar berjalan,” tegasnya.

Terkait banyaknya calon peminjam KUR yang terkendala riwayat kredit di OJK akibat pinjaman online maupun kredit bermasalah sebelumnya, Charlie mengatakan pihak bank tetap membuka ruang penilaian secara selektif.

“OJK sebenarnya tidak melarang orang dengan riwayat kredit kurang baik untuk mendapat pinjaman. Tetapi bank tentu harus berhati-hati. Kalau sebelumnya bermasalah namun sekarang sudah baik, itu tetap menjadi pertimbangan bagi kami,” pungkasnya. (MI)