Kupang,nwartapedia.com  – Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membangun sinergi untuk melawan ancaman kecanduan konten digital berbahaya atau “narkoba digital”.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui rencana pembentukan Pusat Siber Sehat NTT, yang akan menjadi pusat edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi ketahanan digital bagi generasi muda di NTT.

Pembahasan program strategis ini dilakukan dalam audiensi antara Kepala Dinas Kominfo NTT, Ady E. Mandala, dan Rektor Undana, Prof. Jefri S. Bale, di Gedung Rektorat Undana, Kupang.

Rektor Undana menegaskan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa dan masyarakat dari dampak negatif dunia digital, termasuk judi online dan pornografi.

Menurutnya, melalui Layanan Psikologi Terpadu, Undana siap menyiapkan tenaga ahli guna mendeteksi tingkat kecanduan digital di masyarakat.

Program Siber Sehat NTT akan berjalan melalui tiga pilar utama, yakni preventif, promotif, dan rehabilitasi. Pencegahan dilakukan lewat edukasi pola asuh digital, promosi melalui konten positif, serta rehabilitasi bagi korban kecanduan digital berat.

Sebagai langkah awal, Undana juga akan melakukan riset lapangan dan survei untuk memetakan sebaran paparan konten berbahaya di wilayah NTT.

Rencananya, program ini akan diluncurkan secara resmi pada kegiatan Car Free Day (CFD) dan melibatkan pelajar serta pengurus OSIS sebagai agen perubahan dalam membangun budaya digital sehat di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com  – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh kepala daerah segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Sekjen Kementerian Sosial RI, Robben Rico, serta para bupati dan wali kota se-NTT di Kupang, Kamis (30/4/2026).

Melki menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp250 miliar untuk setiap sekolah, sehingga daerah diminta bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di NTT.

Sementara itu, Kemensos meminta seluruh daerah segera menyelesaikan dokumen lahan, KKPR, akses jalan, air bersih, dan listrik agar pembangunan dapat segera dimulai. *