Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (29/4).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan KPP Pratama Kupang dalam meningkatkan kepatuhan pajak ASN, pelaku usaha, serta perluasan wajib pajak baru di Kota Kupang.

Wali Kota menegaskan dukungannya terhadap langkah penegasan kewajiban pajak bagi ASN maupun masyarakat. Menurutnya, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan dan hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah responsif dalam mendukung koordinasi bersama KPP Pratama Kupang, termasuk penyediaan data sektor usaha, pasar, pariwisata, koperasi, dan UMKM.

“Kalau mau berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Kami siap berjalan bersama Kantor Pajak,” ujar Christian Widodo.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas mengapresiasi tingkat kepatuhan perpajakan di Kota Kupang yang dinilai sangat baik.

Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendorong ASN menjadi teladan pelaporan SPT tepat waktu serta menggali potensi wajib pajak baru demi mendukung pembangunan daerah. *

Kupang, nwartapedia.com  –  Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus membuka ruang kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Kupang, dalam mendorong pembangunan kota yang bersih, harmonis, dan berdaya saing.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedy Tanjung, bersama jajaran pengurus di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Rabu (29/4). Turut hadir mendampingi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang Elia C. Tiara, S.STP serta Plt. Kabag Umum Hubertus Mani, SH.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas kontribusi PSMTI pada Karnaval Budaya dalam rangka HUT Kota Kupang.

Menurutnya, kehadiran PSMTI dengan penampilan barongsai dan atraksi budaya lainnya menjadi simbol kuat keberagaman yang hidup di Kota Kupang.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. PSMTI tampil luar biasa dengan semangat dan totalitas penuh. Kehadiran itu menunjukkan bahwa Kupang adalah rumah bersama yang kaya akan budaya,” ujar Christian Widodo.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kupang siap menjadi mitra strategis bagi setiap komunitas yang memiliki gagasan positif demi kemajuan daerah.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk setiap ide dan program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah hadir untuk berkolaborasi, bukan berjalan sendiri,” tegasnya.

Salah satu agenda yang dibahas dalam audiensi tersebut yakni kegiatan Fun Walk PSMTI yang direncanakan berlangsung pada 16 Agustus 2026 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini akan dipadukan dengan aksi pungut sampah di sepanjang rute.

Wali Kota menilai konsep tersebut sebagai gerakan kreatif yang memadukan olahraga, kebersamaan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Ini bukan sekadar jalan santai. Ini gerakan yang punya pesan kuat tentang pentingnya menjaga kebersihan kota. Kita akan pilih lokasi yang memang membutuhkan perhatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Kupang siap membantu melalui koordinasi lintas OPD, penyediaan armada kebersihan, serta penguatan teknis lapangan.

Selain itu, Festival Lampion Tong Tjiu Pia yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 juga mendapat sambutan hangat dari Wali Kota.

Ia mengusulkan kawasan depan Taman Nostalgia sebagai lokasi utama pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, festival budaya semacam itu memiliki potensi besar menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kalau kawasan ini dihiasi lampion dan diisi aktivitas budaya, tentu akan menarik minat masyarakat. Kota menjadi hidup di malam hari, UMKM bergerak, dan ekonomi lokal ikut tumbuh,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang siap memberikan dukungan penuh, mulai dari proses perizinan, pengamanan, hingga rekayasa lalu lintas agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses.

“Kalau kita ingin Kupang maju, maka seluruh unsur harus saling mendukung. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat harus bergerak bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedy Tanjung, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterbukaan yang diberikan Wali Kota Kupang terhadap berbagai program PSMTI.

Menurutnya, agenda yang dirancang tidak hanya untuk mempererat kebersamaan internal komunitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Wali Kota. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus hadir memberi kontribusi. Fun walk nanti adalah bentuk kepedulian terhadap kebersihan kota, sedangkan festival lampion kami harapkan menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Kupang,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan PSMTI dapat terus terjalin sebagai contoh kolaborasi positif dalam membangun Kota Kupang yang bersih, rukun, dan penuh keberagaman. *

Kupang, nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi program prioritas, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

Tim tersebut melibatkan lebih dari 250 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah, guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan terarah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam konferensi pers bersama awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Lerry menjelaskan, pembentukan tim akselerasi merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah periode 2025–2030 yang menitikberatkan pada percepatan pelaksanaan program berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, tim tidak hanya berfungsi mengawal implementasi program, tetapi juga melakukan evaluasi berkala, menyusun rekomendasi kebijakan, serta merumuskan langkah strategis agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif di lapangan.

Tim akselerasi dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja, yakni Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.

Kelompok kerja tersebut mencakup lima sektor utama. Pertama, sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Ketiga, infrastruktur, kelistrikan, dan energi baru terbarukan. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Kelima, transformasi digital, integrasi program, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menitikberatkan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.

“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim juga memiliki mandat khusus untuk meningkatkan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menurutnya, sumber PAD berasal dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

“Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kami akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi melalui peningkatan kualitas layanan dan identifikasi sumber pendapatan baru. Aset daerah yang belum produktif turut menjadi fokus untuk dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan didorong agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya.

Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Salah satu anggota tim, Yosep, mengatakan bahwa selama ini penanganan kemiskinan sering terkendala akibat ketidaksinkronan data antar sektor.

“Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan seluruh program pemerintah tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan kepada masyarakat.

Kelompok komunikasi tersebut dibagi dalam tiga bidang, yakni pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan platform digital.

“Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan menelaah berbagai program yang sedang berjalan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi kendala di lapangan. Tim juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan dan usulan program baru agar pembangunan daerah semakin berdampak nyata.

“Fokus kami bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry.

Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PAD, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan (MI)

Sabu, nwartapedia.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, secara resmi melantik Jondarius Bentanone sebagai Ketua KADIN Kabupaten Sabu Raijua bersama jajaran pengurus masa bakti 2026–2031, dalam prosesi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sabu Raijua, Senin (27/4/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dunia usaha di Kabupaten Sabu Raijua, sekaligus mendorong sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Bobby Lianto menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan yang baru serta menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Jondarius Bentanone.

Menurutnya, Jondarius merupakan figur pengusaha lokal yang tumbuh dari pengalaman panjang di dunia usaha dan memiliki semangat kerja keras yang patut menjadi teladan.

“Saya yakin Bapak Jondarius Bentanone adalah sosok yang lahir dari proses panjang sebagai pelaku usaha. Ini menjadi contoh nyata bahwa ketekunan bisa membawa kesuksesan,” ujar Bobby.

Pada kesempatan itu, KADIN NTT juga menyerahkan bantuan benih sorgum impor dari India sebagai langkah awal pengembangan komoditas alternatif di Kabupaten Sabu Raijua.

Bobby menjelaskan, sorgum memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terutama jika dikembangkan dengan dukungan pasar industri.

“Kami sedang membuka peluang kerja sama dengan sektor industri pakan. Jika terserap, maka pengembangan sorgum dalam skala luas akan sangat memungkinkan,” jelasnya.

Selain sektor pertanian, KADIN NTT juga memperkenalkan program Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami menyediakan 10 kuota PT Perorangan secara gratis untuk pelaku usaha di Sabu, agar mereka bisa naik kelas dan lebih siap masuk pasar formal,” tambahnya.

Ketua KADIN Sabu Raijua yang baru dilantik, Jondarius Bentanone, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata yang diberikan KADIN NTT kepada masyarakat dan pelaku usaha setempat.

“Kami berterima kasih atas bantuan benih sorgum yang sangat bermanfaat bagi para petani. Program PT Perorangan ini juga menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sabu Raijua, Krisman Bernard Riwu Kore, menegaskan pentingnya kehadiran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian dan membuka peluang investasi.

“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus ditingkatkan. Kami berharap KADIN mampu mendorong investasi dan mengoptimalkan potensi daerah,” tegasnya.

Ia berharap pelantikan pengurus baru menjadi langkah awal membangun perekonomian Sabu Raijua yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi yang berkelanjutan. (MI)