Kupang, nwartapedia.com  – Semangat kebangkitan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin terasa melalui kegiatan NTT NEXTPreneur: Kreatif di Timur, Kompetitif di Mana Pun yang digelar dalam program Inkubasi UMKM di Café Petir, Kota Kupang, Selasa (3/3).

Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) Provinsi NTT, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., menegaskan bahwa pelaku UMKM di daerah ini tidak boleh lagi menjalankan usaha tanpa perlindungan hukum dan mental kemandirian.

Menurut Serena, potensi ekonomi kreatif NTT sangat besar, namun harus dibarengi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha, terutama dalam aspek legalitas dan pengelolaan bisnis yang profesional.

“Kalau kita punya brand yang terdaftar, itu bukan sekadar kertas. Itu adalah perlindungan untuk karya dan masa depan bisnis kita,” tegasnya di hadapan puluhan peserta.

Ia mengaku bangga melihat semakin banyak generasi muda, khususnya perempuan, yang berani memulai usaha dan membantu perekonomian keluarga.

Baginya, kebangkitan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif menjadi sinyal kuat bahwa perubahan sedang berlangsung.

“Ketika perempuan mau bangkit, kita bisa berdiri, kita bisa bekerja keras, dan kita bisa maju,” ujarnya penuh optimisme.

Antusiasme peserta pun melampaui ekspektasi. Dari target 50 orang, kegiatan ini diikuti 65 pelaku UMKM.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Serena yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kupang menegaskan, ke depan Gekrafs NTT akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuka kuota pendaftaran HKI bagi pelaku usaha yang telah melalui proses kurasi.

Namun ia mengingatkan, keberhasilan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kita tidak bisa hanya menunggu uluran tangan. Kita harus bergerak sendiri, mendaftarkan sendiri, membangun sendiri,” katanya.

Serena juga menjelaskan bahwa Gekrafs merupakan organisasi nasional yang membina dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Di tingkat pusat, dewan pembinanya dipimpin oleh Sandiaga Uno bersama sejumlah tokoh nasional lainnya.

Di NTT, kepengurusan telah terbentuk di tingkat provinsi dan akan diperluas hingga kabupaten/kota guna memperkuat pembinaan berbasis komunitas.

Fokusnya meliputi perlindungan hukum, promosi budaya lokal, hingga kolaborasi lintas sektor.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT membawakan materi tentang pengenalan HAKI dan simulasi pendaftarannya.

Peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung proses pengajuan perlindungan merek.

Sesi inspiratif juga dihadirkan melalui testimoni Allen Blegur, owner Batampias.id, yang membagikan perjalanan membangun brand lokal berbasis budaya

NTT hingga dikenal luas. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa produk dari Timur mampu bersaing di pasar yang lebih luas, asalkan dikelola secara serius dan dilindungi secara hukum.

Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Gekrafs NTT menyerahkan penghargaan kepada para narasumber atas kontribusi mereka dalam mendukung penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi kreatif di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com – Semangat literasi mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) menunjukkan grafik menanjak pada awal tahun akademik 2026.

Laporan terbaru dari UPT Perpustakaan Undana mencatat lonjakan signifikan jumlah kunjungan dibandingkan periode yang sama tahun 2025, dengan puncak kunjungan harian menembus angka 615 orang.

Statistik Januari–Februari 2026 memperlihatkan rata-rata kunjungan harian meningkat secara konsisten. Jika pada awal 2025 jumlah kunjungan masih berada di bawah 400 orang per hari dan cenderung fluktuatif, maka pada periode yang sama tahun ini terjadi kenaikan tajam yang dinilai sebagai dampak nyata penguatan ekosistem literasi di lingkungan kampus.

Kepala UPT Perpustakaan Undana, Dr. Ir. Silvester Tena, S.T., M.T., menegaskan bahwa tingginya angka kunjungan berkaitan erat dengan kebutuhan referensi akademik, khususnya bagi mahasiswa yang tengah menyusun tugas akhir maupun memperdalam materi perkuliahan.

“Ketersediaan koleksi terbaru, baik buku fisik maupun jurnal ilmiah, sangat berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk datang dan menghabiskan waktu lebih lama di ruang baca. Kami melihat tren ini sebagai sinyal positif bagi budaya riset di Undana,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/3).

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknik (FST) serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menjadi kelompok pemustaka paling aktif. Jurusan Teknik Elektro, Pendidikan Biologi, dan Biologi murni tercatat mendominasi daftar sepuluh besar pemustaka dengan durasi kunjungan terlama.

Dominasi mahasiswa bidang eksakta ini dinilai sejalan dengan kebutuhan literatur teknis dan referensi ilmiah yang lebih intensif, terutama dalam penyusunan proposal penelitian dan skripsi.

Peningkatan kunjungan juga didukung pembenahan fasilitas perpustakaan yang kini semakin nyaman dan representatif sebagai pusat belajar.

Selain penguatan koleksi, Undana menghadirkan ruang diskusi yang lebih kondusif serta sistem layanan yang semakin responsif.

Tak hanya itu, program apresiasi bagi pengunjung teraktif turut menjadi daya tarik tersendiri. Kampus bekerja sama dengan mitra strategis, termasuk komunitas transportasi daring, untuk memberikan reward kepada sepuluh mahasiswa dengan jam kunjungan terbanyak setiap bulan.

Pihak rektorat mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator keberhasilan transformasi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran inklusif dan adaptif.

Sistem pemantauan aktivitas literasi yang dilakukan secara berkala akan terus menjadi dasar evaluasi dalam pengembangan layanan ke depan.

Dengan tren positif ini, UPT Perpustakaan Undana diharapkan semakin berperan sebagai motor penggerak peningkatan kualitas akademik dan penguatan budaya riset mahasiswa di bumi Flobamora.

Sumber: undana.ac.id

Kupang, nwartapedia.com – Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Johni Asadoma memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama para Bupati dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap keberlanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan pembatasan belanja pegawai itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang mengatur bahwa alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh melebihi 30 persen.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan kekhawatiran atas implementasi aturan tersebut yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan kerja PPPK di daerah.

Mereka menegaskan, PPPK selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan perlindungan hak serta kepastian kerja para PPPK.

Ia menilai, para PPPK telah melalui proses seleksi resmi sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah mengabdi secara profesional dalam mendukung jalannya pemerintahan.

“Dengan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen ini tentu berdampak bagi PPPK. Harapannya kita bisa melobi pemerintah pusat agar dengan keterbatasan fiskal NTT, kita dapat memperoleh pertimbangan khusus,” ujar Gubernur.

Ia juga membuka peluang langkah strategis di tingkat legislasi. Menurutnya, regulasi yang ada perlu mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah dan tidak disamaratakan dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar.

“Pada level legislasi kita bisa minta agar undang-undang diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Jangan disamakan dengan daerah seperti Jakarta. Selain itu, kita juga bisa bernegosiasi dengan para Menteri,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma menambahkan bahwa peluang negosiasi masih terbuka, mengacu pada ketentuan Pasal 146 dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Atas dasar pasal itu, masih ada ruang untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar ada penyesuaian sesuai kondisi fiskal daerah,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota sepakat melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat guna mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah dan keberlanjutan pengabdian PPPK, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh PPPK di NTT. ***

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (3/3).

Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha itu memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh dua pilar utama, yakni stabilitas dan peningkatan produksi.

“Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi. Dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan, inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

“Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari.

Menghadapi rangkaian hari raya seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah.

Pemkot Kupang, lanjutnya, telah melakukan operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global seperti konflik di Timur Tengah yang memicu panic buying. Terkait ketersediaan energi, Wali Kota memastikan stok BBM aman setelah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.

“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.

Di sisi digitalisasi, Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai simbol perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah layar kita. Dunia bergerak ke digital, kita harus beradaptasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Kupang turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Angkasa Pura Indonesia terkait peniadaan BPHTB guna mendukung pengembangan bandara sebagai gerbang ekonomi daerah.

Menurut Wali Kota, bandara merupakan wajah kota sekaligus pintu masuk investasi, pariwisata, perdagangan, dan konektivitas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dalam mendorong pengendalian inflasi dan digitalisasi.

Ia menilai, pernyataan tentang “mengubah layar” relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital.

Terkait inflasi, ia menjelaskan bahwa angka 4,01 persen (year-on-year) pada Februari berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu tarif listrik dan emas perhiasan.

“Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year. Ini efek base effect karena tahun lalu ada diskon,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang berada di kisaran 2,19 persen atau masih dalam rentang sasaran nasional.

BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain operasi pasar tepat waktu, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak.

Selain itu, BI akan mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif guna memantau pasokan dan harga secara real time.

“Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” tutupnya.

Dalam HLM tersebut, sejumlah mitra turut memaparkan kondisi terkini pengendalian inflasi. Perwakilan BPS Kota Kupang menyampaikan perkembangan dan prospek inflasi daerah.

Perum Bulog Kanwil NTT memaparkan ketersediaan beras menjelang HBKN. Pelindo Regional III/Cabang Kupang menjelaskan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tenau, sementara GM Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang menyampaikan informasi tarif angkutan udara serta arus penumpang dan kargo.

Tim Satgas Pangan Polda NTT juga menyampaikan upaya menjaga kelancaran distribusi pangan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana memberikan pandangan akademis terkait kondisi perekonomian Kota Kupang.

High Level Meeting ini diharapkan menjadi forum strategis yang tidak sekadar menghasilkan catatan rapat, tetapi melahirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. ***

Kupang, nwartapedia.com – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 100,92. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan Januari 2026 yang disebabkan oleh perkembangan indeks harga yang diterima petani lebih lambat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mataram B. Kale, dalam konferensi pers yang berlangsung di aula BPS, Senin (2/3/2026).

Mataram menjelaskan, penghitungan NTP Februari 2026 masih menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100) dan mencakup lima subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan.

Secara rinci, NTP masing-masing subsektor pada Februari 2026 tercatat sebagai berikut: subsektor tanaman pangan (NTP-P) sebesar 103,45; hortikultura (NTP-H) 95,50; tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR) 94,30; peternakan (NTP-Pt) 105,64; dan perikanan (NTP-Pi) 97,89.

Dari lima subsektor tersebut, subsektor peternakan mencatatkan NTP tertinggi yakni 105,64, disusul tanaman pangan sebesar 103,45. Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura masih berada di bawah angka 100, yang menunjukkan bahwa harga yang diterima petani pada subsektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan harga yang harus dibayar.

Penurunan NTP secara umum pada Februari 2026, lanjut Mataram, dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga bayar yang lebih cepat dibandingkan indeks harga terima. Kondisi ini berdampak pada daya beli petani yang sedikit melemah dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, di daerah perdesaan juga terjadi perubahan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,12 persen. Perubahan ini mencerminkan adanya kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani di wilayah perdesaan.

BPS NTT berharap data NTP ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani di NTT. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Perumda Air Minum Kota Kupang yang jatuh pada 3 April, bertepatan dengan momentum HUT Kota Kupang dan Hari Otonomi Daerah, Perumda Air Minum Kota Kupang meluncurkan Promo Tahap II Sambungan Rumah dan website resmi perusahaan.

Peluncuran yang digelar di halaman kantor Perumda, Senin (2/3/2026), menjadi penanda komitmen perusahaan dalam memperluas akses layanan air bersih sekaligus memperkuat transformasi digital pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menegaskan bahwa promo sambungan baru berlaku selama dua bulan, terhitung mulai 2 Maret hingga akhir April 2026.

“Promo ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi pelanggan namun membutuhkan biaya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, ini juga menjadi langkah strategis kami untuk meningkatkan cakupan pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini cakupan pelayanan Perumda masih berada di kisaran 28–29 persen wilayah Kota Kupang. Melalui promo tahap kedua ini, pihaknya berharap terjadi peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan.

Dalam program tersebut, biaya pemasangan sambungan rumah yang sebelumnya Rp2.500.000 diturunkan menjadi Rp1.500.000. Uang muka yang sebelumnya Rp800.000 kini cukup Rp700.000, sementara sisanya dapat dicicil sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, semarak HUT ke-17 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, di antaranya pembagian air gratis menggunakan mobil tangki bagi warga kurang mampu, program 17 sambungan rumah gratis untuk keluarga prasejahtera, penanaman anakan pohon di bantaran sungai, pasar murah, pembagian doorprize, seminar air minum, donor darah, hingga kegiatan rohani sebagai bentuk refleksi dan rasa syukur.

“Kami sadar kegiatan ini mungkin tidak besar, tetapi kami ingin setiap program yang dilakukan benar-benar berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelanggan setia,” tambah Isidorus.

Perumda juga menggandeng mitra perbankan untuk memberikan kemudahan dan apresiasi bagi pelanggan. Pembayaran melalui BRI akan mendapatkan potongan tertentu sesuai syarat dan ketentuan, sementara pembayaran melalui Bank Mandiri berkesempatan memperoleh hadiah menarik.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, Ferdy Jermias, menjelaskan bahwa peluncuran website resmi menjadi tonggak penting dalam modernisasi pelayanan.

Website tersebut menyediakan tiga fitur utama, yakni Sambungan Baru, Lapor Mandiri, dan Cek Rekening. Melalui fitur Sambungan Baru, masyarakat dapat mendaftar secara online tanpa harus datang ke kantor. Sementara fitur Cek Rekening memungkinkan pelanggan mengetahui jumlah tagihan sebelum melakukan pembayaran di loket resmi.

“Website ini memudahkan masyarakat mengakses layanan kami secara cepat dan transparan. Pengaduan pun kini bisa dilakukan secara online melalui fitur Lapor Mandiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada promo sebelumnya terdapat sekitar 600 calon pelanggan yang menyatakan minat, namun baru 183 sambungan yang terealisasi akibat keterbatasan jaringan di beberapa wilayah.

“Kami berharap dengan kemudahan di tahap kedua ini, semakin banyak warga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kami juga terus berupaya memperluas jaringan agar pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Kota Kupang,” tutup Ferdy. (MI)