Kupang, nwartapedia.com – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan character building bagi atlet sentra binaan SPOBNAS, PPLD, dan PPLMD sebagai bagian dari strategi pembinaan menuju peningkatan prestasi olahraga daerah.

Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, Linus Lusi, tersebut mulai berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan perencanaan pembinaan atlet yang sebelumnya telah disampaikan kepada pimpinan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan atlet di daerah.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora NTT, Dr. Frans Sales, menjelaskan bahwa kegiatan character building merupakan langkah penting dalam proses pembinaan atlet, khususnya dalam membangun mental, disiplin, dan karakter unggul.

Menurutnya, melalui Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Dispora NTT telah memulai berbagai langkah strategis pembinaan di Sentra SPOBNAS, PPLD, dan PPLMD.

“Salah satu tahap awal yang dilakukan adalah diagnosa atau analisis terhadap atlet di setiap cabang olahraga, sekaligus melakukan seleksi terhadap pelatih yang akan menangani pembinaan di sentra,” jelas Frans Sales.

Ia menambahkan, setelah proses diagnosa atlet dilakukan, tahap berikutnya adalah pembinaan karakter atau mental atlet agar mampu membentuk profil atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat.

Dalam kegiatan character building ini, para atlet dibekali sejumlah materi penting, antara lain pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), bela negara, serta penguatan ideologi negara yang disampaikan oleh narasumber dari DEMPOM Kupang.

Selain itu, para atlet juga menerima materi tentang tata tertib dan pakta integritas, psikologi olahraga, hingga penguatan fisik olahraga.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sosok atlet legenda NTT, Hermensen Ballo, yang pernah tampil di ajang Olimpiade.

Kehadirannya menjadi role model bagi para atlet muda agar memiliki semangat juang, disiplin, dan mental juara dalam meraih prestasi.

Materi tentang fisik olahraga turut disampaikan oleh Dr. Jhoni Lumba bersama sejumlah narasumber lainnya yang berkompeten di bidangnya.

Tidak hanya bagi atlet, Dispora NTT juga menggelar kegiatan Coaching Clinic bagi para pelatih sentra SPOBNAS, PPLD, dan PPLMD.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pengetahuan para pelatih agar mampu meningkatkan kompetensi serta menyusun program latihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (sport science).

Frans Sales menambahkan, setelah rangkaian kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas tersebut, proses pelatihan atlet akan berjalan sesuai program latihan yang telah dirancang oleh para pelatih.

“Program latihan ini dirancang untuk berjalan selama satu tahun penuh, mulai Januari hingga 31 Desember 2026, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa atlet-atlet sentra SPOBNAS, PPLD, dan PPLMD Dispora NTT menjadi leading sector dalam upaya mencapai target besar, yakni membawa NTT masuk 10 besar nasional pada Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar bersama oleh NTT dan NTB.

Menurutnya, target tersebut merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kerja keras, konsistensi pembinaan, serta dukungan dari berbagai pihak.

“Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder serta masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dukungan ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari daerah ini,” tegasnya.

Dispora NTT berharap melalui program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan ini, para atlet binaan mampu meningkatkan prestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional.

“Salam olahraga, jaya! Ayo bangun NTT,” tutup Frans Sales. (MIl

Kupang, nwartapedia.com – Jajaran pengurus pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) melakukan audiensi dengan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena di Nusa Tenggara Timur pada Jumat (6/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, khususnya dalam mendorong perkembangan olahraga barongsai di NTT.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum PSMTI Peng Suyoto hadir bersama Ketua Harian PSMTI Pusat Djoni Toat serta Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Heryanto Salim.

Turut mendampingi pula pengurus PSMTI Provinsi NTT, di antaranya Bobby Lianto, Sonny Tamara, serta sejumlah pengurus lainnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai peluang pengembangan olahraga barongsai di NTT agar semakin dikenal sekaligus mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pula persiapan cabang olahraga barongsai menuju ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Sebagai langkah awal, direncanakan akan digelar Kejuaraan Nasional Barongsai bertajuk “Gubernur Cup” yang diharapkan menjadi ajang pemanasan sekaligus pembinaan bagi para atlet.

Melalui kompetisi tersebut, para atlet barongsai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka sehingga mampu bersaing secara optimal dalam ajang PON mendatang.

Pertemuan ini juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas olahraga.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendorong kemajuan olahraga sekaligus mempererat kebersamaan serta semangat persatuan di tengah masyarakat NTT. *

Kupang, nwartapedia.com – Terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru oleh Polda NTT dalam penanganan kasus kematian Lucky dan Delfi kembali menjadi perhatian publik.

Aktivis sekaligus Koordinator Daerah BEM Nusantara wilayah Nusa Tenggara Timur, Andhy Sanjaya menilai langkah tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai respons administratif atas tekanan publik yang selama ini menguat.

Menurut Andhy, terbitnya sprindik baru justru menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperjelas dalam proses penanganan perkara tersebut.

Karena itu, ia menegaskan bahwa penyidikan harus benar-benar diarahkan untuk mengungkap fakta secara utuh dan objektif.

“Sprindik baru harus menjadi pintu untuk menegakkan kebenaran secara jujur dan objektif. Jangan sampai publik melihatnya hanya sebagai langkah meredam tekanan yang semakin kuat,” tegas Andhy.

Ia menyoroti bahwa penanganan kasus kematian Lucky dan Delfi yang telah berjalan sekitar dua tahun hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi keluarga korban.

Menurutnya, sejumlah pertanyaan masih muncul terkait konstruksi peristiwa yang sebelumnya disampaikan kepada publik.

Penjelasan mengenai dugaan percekcokan yang disebut menjadi awal terjadinya tragedi tersebut, kata dia, perlu diuji lebih mendalam melalui proses penyidikan yang transparan dan berbasis bukti.

Dalam pandangannya, dalam hukum pidana sebuah peristiwa percekcokan biasanya menunjukkan adanya dinamika konflik dua arah, termasuk kemungkinan perlawanan dari pihak korban.

Jika fakta-fakta yang muncul tidak menunjukkan adanya perlawanan yang signifikan, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana kesimpulan tersebut dibangun.

“Pertanyaan seperti ini bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, tetapi bagian dari kontrol publik terhadap transparansi penegakan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andhy menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada keterbukaan dalam menangani kasus-kasus sensitif yang menyangkut hilangnya nyawa manusia.

Ia menilai jika langkah-langkah penyidikan hanya terlihat sebagai respons terhadap tekanan publik tanpa disertai transparansi substansi perkara, hal itu justru berpotensi memperkuat kecurigaan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong agar proses penyidikan dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti ilmiah, termasuk melalui penguatan analisis forensik dan rekonstruksi peristiwa secara komprehensif.

“Jangan sampai sprindik baru ini hanya menjadi simbol bahwa proses berjalan, tetapi substansi kebenaran tetap tertutup. Jika memang ada fakta yang berbeda, maka sampaikan secara jujur kepada publik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tekanan publik yang muncul selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap tegaknya keadilan.

“Tekanan publik lahir karena ada kegelisahan terhadap keadilan. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar meredam suara masyarakat, tetapi menjawabnya dengan fakta, transparansi, dan keberanian menegakkan kebenaran,” tegasnya.

Menurut Andhy, kasus Lucky dan Delfi tidak hanya menyangkut satu peristiwa tragis, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di daerah.

Karena itu, ia menegaskan bahwa BEM Nusantara wilayah NTT akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga ditemukan titik terang.

“Dalam perkara hilangnya nyawa manusia, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tetapi juga nurani hukum itu sendiri. Jika hukum hanya digunakan untuk menenangkan situasi, maka keadilan akan kehilangan maknanya,” pungkasnya. *

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aston Kupang Hotel & Convention Center pada Rabu (5/3/2026).

Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Edward Pelt yang menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta dan diikuti oleh kepala perangkat daerah, camat dan lurah, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas difabel, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum tersebut dibahas arah pembangunan Kupang tahun 2027 yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.

Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang Wildrian R. Otta mengatakan forum ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum rancangan RKPD disempurnakan.

“Masukan dari berbagai pihak sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam diskusi, di antaranya penanganan stunting, kebutuhan tenaga kesehatan, penguatan pendidikan dan kemampuan bahasa asing bagi generasi muda, serta pelayanan publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Kupang berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat berjalan lebih partisipatif, inklusif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM memastikan pihaknya akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Komitmen tersebut disampaikan Isidorus saat berdiskusi dengan Ketua Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kota Kupang (SPBUMDAMKK), Ferdi Jermias, SH., MH, di ruang kerjanya pada Jumat (6/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Isidorus menegaskan bahwa Perumdam Kota Kupang akan melaksanakan kewajiban pembayaran THR kepada seluruh karyawan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Perumdam Kota Kupang berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPBUMDAMKK, Ferdi Jermias menyampaikan apresiasi atas komitmen yang diberikan oleh manajemen Perumdam Kota Kupang dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para karyawan.

Ia berharap hubungan kemitraan yang terjalin antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan dapat terus terjaga dengan baik melalui komunikasi dan masukan yang konstruktif demi terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan.

“Jika kemitraan ini terus berjalan baik, maka akan berdampak positif pada peningkatan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan,” kata Ferdi.

Kedua pihak juga sepakat bahwa Tunjangan Hari Raya bukanlah bonus dari perusahaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawan yang berhak menerimanya.

Pertemuan tersebut turut ditandai dengan penyerahan surat dari SPBUMDAMKK kepada pihak Perumdam Kota Kupang yang berisi informasi dan imbauan agar perusahaan dapat mengindahkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, sehingga pemenuhan hak karyawan dapat berjalan secara optimal.

SPBUMDAMKK sebagai wadah yang menjembatani komunikasi antara pekerja dan perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kinerja Perumdam Kota Kupang, khususnya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai pelanggan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) Katolik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang diajak untuk memaknai penderitaan Yesus Kristus sebagai panggilan hidup dalam kasih, memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman.

Ajakan tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kupang, Ignas Lega, saat menghadiri Perayaan Misa Jumat Pertama yang dirangkaikan dengan ibadat devosi Jalan Salib di Gereja Paroki Santa Maria Asumpta Kupang, Jumat pagi (6/3/2026).

Usai mengikuti misa, Ignas mengatakan bahwa Perayaan Misa Jumat Pertama dan devosi Jalan Salib di masa Prapaskah merupakan momentum penting bagi umat Katolik untuk memperdalam iman sekaligus merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia.

Menurutnya, refleksi atas penderitaan Kristus tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan rohani, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan tanggung jawab para aparatur pemerintah saat melayani masyarakat.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kupang, saya mengajak seluruh ASN untuk memaknai penderitaan Kristus sebagai panggilan untuk hidup dalam kasih, saling melayani, serta menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Kupang,” ujarnya.

Ignas menambahkan bahwa gereja memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang damai, berkeadilan, dan bermartabat di tengah masyarakat.

Seruan tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H Da Costa. Ia menilai pesan yang disampaikan Asisten II Setda Kota Kupang sangat relevan bagi para ASN Katolik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Matheus, nilai pengorbanan dan kasih yang direfleksikan dalam devosi Jalan Salib dapat menjadi inspirasi moral bagi aparatur pemerintah untuk bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Pesan yang disampaikan Bapak Asisten II menjadi pengingat bagi kami para ASN agar dalam menjalankan tugas tidak hanya berorientasi pada pekerjaan administratif, tetapi juga mengedepankan nilai pelayanan, kepedulian sosial, serta semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi para ASN untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Kupang.

Pada kesempatan tersebut, Ignas Lega juga menyampaikan apresiasi kepada Gereja Paroki Santa Maria Asumpta Kupang yang dinilai terus menjaga semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta kehidupan rohani umat.

Perayaan Misa Jumat Pertama dan ibadat Jalan Salib itu berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan ASN Katolik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (goe)

Kupang, nwartapedia.com – Universitas Nusa Cendana melalui Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana (FKKH) resmi mengadopsi indikator kinerja baru bernama Angka Efisiensi Edukasi (AEE) pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis fakultas dalam menciptakan keseimbangan ideal antara jumlah mahasiswa dan tingkat kelulusan tepat waktu hingga mencapai 100 persen.

Penerapan indikator tersebut dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FKKH yang digelar di ruang rapat Gedung Dekanat, Kamis (5/3).

Forum ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pendampingan cascading Perjanjian Kinerja (PK) bagi seluruh pimpinan program studi, mulai dari Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi hingga program spesialis.

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Undana menjelaskan bahwa AEE merupakan instrumen baru untuk mengukur kesehatan akademik di lingkungan fakultas.

Nilai ideal AEE berada pada kisaran 16 hingga 25 persen, yang mencerminkan keseimbangan antara jumlah mahasiswa dalam satu angkatan dengan jumlah lulusan setiap tahun.

“Secara teori, AEE akan mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Jika indikator ini dijalankan secara konsisten, maka secara otomatis akan memperkuat akreditasi program studi karena mutu proses pembelajaran juga meningkat,” ujar Dekan FKKH Undana, Christina Olly Lada.

Sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), Undana kini harus memenuhi standar akuntabilitas dari dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kondisi ini membuat sejumlah indikator kinerja terlihat serupa namun memiliki mekanisme penilaian yang berbeda.

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKKH, Yohanes T. R. M. R. Simarmata, menegaskan pentingnya pemahaman pimpinan unit terhadap definisi operasional setiap indikator agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, FKKH juga meluncurkan tagline akselerasi “Ayo Bangun Undana, Ayo Bangun NTT” sebagai penguatan slogan utama “Undana Berdampak”.

Dekan FKKH menekankan bahwa seluruh target kinerja fakultas harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa.

Hal itu didorong melalui produktivitas dosen dalam publikasi ilmiah, penelitian, serta inovasi yang tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi juga diterapkan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak boleh menjadi menara gading yang hanya kuat di dalam lingkungannya sendiri. Kampus harus menghadirkan dampak nyata melalui kegiatan mahasiswa dan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.

Selain penguatan mutu akademik, RTM 2026 juga menjadi pijakan bagi FKKH dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui mekanisme cascading Perjanjian Kinerja dari tingkat universitas hingga unit terkecil, FKKH menargetkan capaian kinerja akhir tahun melampaui 95 persen.

Hasil rapat manajemen ini diharapkan menjadi kompas bagi seluruh program studi di lingkungan FKKH dalam menjalankan program kerja sepanjang 2026, sehingga setiap alokasi anggaran mampu berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas lulusan serta kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. *

Kupang, nwartapedia.com – Deru ombak di pesisir pantai depan Gua Monyet, Kecamatan Alak, menjadi saksi karamnya dua kapal feri milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (4/4/2026) siang guna memastikan kondisi terkini sekaligus menyiapkan langkah penanganan lanjutan.

Dua kapal yang dimaksud yakni KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu. Kapal-kapal tersebut sebelumnya diparkir di Pelabuhan Hansisi, Semau, namun pada Senin (2/3) hanyut akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah NTT. Sehari kemudian, keduanya ditemukan terdampar dalam kondisi karam di pesisir Alak.

Cuaca buruk berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi diduga menjadi penyebab utama putusnya jangkar kapal hingga terseret arus laut. Beruntung, kapal tidak sampai terbawa ke perairan lepas.

“Syukurlah kapal ini terdampar di pantai. Kalau sampai terbawa ke Samudra Hindia, kemungkinan besar kita sudah kehilangan jejak,” ujar Johni saat meninjau lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub didampingi Kepala Dinas Perhubungan NTT Mahadin Sibarani, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alexon Lumba, Karo Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi Nange, serta Karo Umum Setda NTT Agustinus Sigasare.

Johni menjelaskan, setelah kondisi cuaca benar-benar membaik, pemerintah akan melakukan asesmen teknis menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan kapal.

Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah kapal masih memungkinkan dioperasikan kembali atau lebih realistis untuk disewakan maupun dilelang.

“Kita akan lihat secara detail kondisinya. Ada kebocoran di bagian lambung dan beberapa kerusakan lain. Kalau memang sudah tidak ekonomis untuk diperbaiki, tentu opsi sewa atau lelang bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Ia menekankan, optimalisasi aset daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jika kapal-kapal tersebut nantinya disewakan atau dijual kepada pihak ketiga, hasilnya akan diarahkan untuk membiayai program prioritas pemerintah, terutama yang menyentuh pelayanan dasar seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Selain dua kapal tersebut, Pemprov NTT juga tercatat memiliki tiga kapal lainnya, yakni Kapal Baswara 1, Kapal Baswara 2, dan Kapal Sasando.

Seluruh aset tersebut, menurut Wagub, akan dievaluasi pemanfaatannya agar lebih produktif dan tidak menjadi beban anggaran.

Peninjauan ini menjadi sinyal bahwa Pemprov NTT serius melakukan pembenahan pengelolaan aset, sekaligus merespons dampak cuaca ekstrem yang belakangan melanda wilayah kepulauan tersebut.

Pemerintah berharap, langkah evaluasi ini dapat menghadirkan solusi yang tepat dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. ***

Kupang, nwartapedia.com – Riuh tepuk tangan dan sorak semangat para pelajar mewarnai pembukaan Turnamen Bola Voli Maritim Cup I tingkat SMP se-Daratan Timor yang digelar di Lapangan SMK Maritim Nusantara Kupang, Senin (2/3).

Turnamen ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc.

Sebanyak 21 tim dari SMP di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ambil bagian dalam ajang perdana tersebut. Mereka memperebutkan total hadiah Rp23 juta, piala bergilir, piala tetap, serta sejumlah penghargaan lainnya.

Dalam sambutannya, Serena menekankan bahwa kompetisi olahraga di lingkungan sekolah memiliki makna strategis, bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi juga membangun karakter generasi muda.

“Lapangan voli bukan hanya tempat bertanding, tetapi tempat belajar tentang disiplin, kerja sama, dan sportivitas. Di sinilah mental juara mulai ditempa,” ujarnya.

Ia mengapresiasi inisiatif sekolah yang dinilai berani menghadirkan ruang kompetisi sehat bagi pelajar SMP.

Menurutnya, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui proses berjenjang sejak usia dini.

Turnamen ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang seimbang antara akademik dan pengembangan bakat non-akademik.

Serena berharap ajang seperti Maritim Cup dapat menjadi agenda rutin yang konsisten melahirkan talenta-talenta baru di bidang olahraga.

“Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan. Tetapi nilai persaudaraan dan sportivitas harus selalu menjadi prioritas,” pesannya kepada seluruh peserta.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur TNI AL, di antaranya perwakilan Lanudal serta Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga pelajar di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala SMK Maritim Nusantara, Jesica S. Sodakain, S.H., menjelaskan bahwa Maritim Cup I merupakan langkah awal sekolah dalam berkontribusi bagi pengembangan olahraga di NTT. Pihaknya berkomitmen menjadikan turnamen ini sebagai agenda tahunan.

“Kami ingin sekolah menjadi ruang tumbuhnya potensi. Melalui turnamen ini, kami berharap bakat-bakat muda dapat teridentifikasi dan dikembangkan hingga mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan semangat kompetisi yang sehat dan dukungan lintas sektor, Maritim Cup I diharapkan menjadi titik awal kebangkitan prestasi bola voli pelajar di Daratan Timor, sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembinaan generasi muda yang unggul dan berkarakter. *

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi Komunitas Pensiunan Pegawai Negeri Kota Kupang (KOMPAK) di Ruang Kerja Wali Kota, Senin (2/3).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen bersama membangun Kota Kupang secara berkelanjutan.

Audiensi tersebut dihadiri Penasehat KOMPAK Habde Adrianus Dami, Ketua Adrianus Lusi, Sekretaris Engel Welkis Yosep Liko Hala, Anggota Bastian Benufinit, serta Urusan Keanggotaan Benny Ndaumanu. Wali Kota didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abul Avensius, ST., M.M.

Ketua KOMPAK, Adrianus Lusi, menjelaskan bahwa organisasi tersebut terbentuk sejak Mei 2023 atas inisiatif para pensiunan ASN Kota Kupang.

KOMPAK hadir sebagai wadah resmi untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi ruang kontribusi sosial bagi sesama anggota maupun masyarakat.

“Kami tidak ingin setelah pensiun hanya berdiam diri. Kami ingin tetap berkontribusi, minimal untuk saling menopang di antara sesama anggota,” ujarnya.

Saat ini, KOMPAK memiliki 72 anggota aktif dengan iuran Rp20.000 per bulan sebagai bentuk solidaritas, khususnya dalam membantu anggota yang mengalami kedukaan.

Pengurus juga tengah mengurus legalitas formal organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus KOMPAK turut menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Kota Kupang.

Beberapa isu yang dibahas antara lain pagu indikatif kelurahan sebesar Rp500 juta, optimalisasi pelayanan Posyandu lansia, penanganan kebersihan kota dan peluang meraih kembali penghargaan Adipura, hingga penguatan penanganan HIV-AIDS di Kota Kupang.

Menanggapi hal itu, Wali Kota menjelaskan bahwa alokasi Rp500 juta per kelurahan merupakan pagu indikatif dalam bentuk program pada masing-masing perangkat daerah, bukan dana tunai yang dikelola langsung oleh kelurahan.

Kelurahan diberikan ruang mengusulkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, selama masih dalam batas pagu dan selaras dengan RPJMD Kota Kupang.

“Tujuannya agar tepat sasaran. Jika usulan berupa jalan, drainase, lampu penerangan atau program lainnya dan masih dalam pagu Rp500 juta, maka harus dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Terkait Posyandu lansia, Wali Kota mengakui adanya keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran sebesar Rp204 miliar pada tahun 2026. Namun demikian, ia memastikan aspirasi tersebut menjadi perhatian serius dan akan diupayakan solusi, termasuk melalui pengajuan proposal ke pemerintah pusat.

Dalam hal kebersihan kota dan peluang meraih kembali Adipura, Wali Kota menyatakan komitmennya melakukan penataan kota secara komprehensif, termasuk penertiban lapak di titik-titik strategis serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, terkait praktik pemakaman di halaman rumah, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membenarkan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan tata ruang.

“Kita tidak boleh membenarkan yang biasa, tetapi harus membiasakan yang benar,” ujarnya.

Mengenai penguatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang penanganan HIV-AIDS, Wali Kota menyampaikan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang terus melakukan pendataan dan sosialisasi.

Regulasi tersebut juga akan ditinjau kembali agar tetap relevan dengan perkembangan situasi terkini.

Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian para pensiunan dalam membangun Kota Kupang, Wali Kota menyatakan kesediaannya menjadi pembina atau penasehat KOMPAK serta membuka peluang dukungan hibah daerah setelah legalitas organisasi rampung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada Kota Kupang hari ini tanpa jasa Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah Kota siap mendukung dan mengawal kebutuhan KOMPAK sesuai mekanisme dan regulasi,” ungkapnya.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan KOMPAK dalam mendukung pembangunan Kota Kupang yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. *