Kupang,nwartapedia.com — Pemerintah Kota Kupang terus mematangkan strategi percepatan penurunan stunting melalui penguatan perencanaan dan penganggaran lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Reviu Aksi Konvergensi dan Aksi Pelaksanaan 3A (Penandaan Anggaran Tahun Berjalan 2026) Tahap II yang berlangsung di Kantor Bappeda Kota Kupang, Selasa (10/2/2026).

Pertemuan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta enam kecamatan se-Kota Kupang yang memiliki peran pendukung terhadap intervensi stunting.

Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan terkait stunting berjalan terintegrasi dan saling menguatkan.

Sejumlah OPD yang hadir antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bagian Perencanaan Setda Kota Kupang, serta enam kecamatan se-Kota Kupang.

Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange, ST, MT, yang menegaskan bahwa reviu ini merupakan langkah strategis untuk menjamin seluruh aksi konvergensi stunting benar-benar tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Reviu ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Seluruh program harus terencana dengan baik, teranggarkan secara jelas, dan dilaksanakan secara tepat sasaran,” ujar Fonyke Nange.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah agenda penting, antara lain penyelesaian monitoring dan evaluasi (monev) sebagai bahan pembahasan Pra Musrenbang Tematik Stunting, sekaligus reviu Aksi Konvergensi Tahun 2025 dan penandaan anggaran tahun berjalan 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan program serta meningkatkan efektivitas intervensi stunting.

Pemerintah Kota Kupang juga akan menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting pada Februari 2026 yang disinergikan dengan Musrenbang tingkat kecamatan.

Sinkronisasi ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang lebih responsif terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan kelompok sasaran.

Selain itu, pengelolaan data menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Penginputan Data Aksi Konvergensi Stunting kembali dibuka dan diperpanjang hingga 17 Februari 2026. Seluruh OPD dan kecamatan diminta memperbarui data secara optimal, dengan target penyelesaian penginputan paling lambat 13 Februari 2026, guna menjamin akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Melalui penguatan perencanaan, validasi data, serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Pemerintah Kota Kupang mencatat sejarah baru dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Untuk pertama kalinya, seluruh kelurahan di Kota Kupang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp500 juta per kelurahan.

Seluruh rangkaian Musrenbang tingkat kelurahan tersebut telah rampung pada minggu pertama Februari 2026 dan dilaksanakan secara menyeluruh di 51 kelurahan pada enam kecamatan.

Dari proses ini, tercatat sebanyak 1.195 usulan pembangunan yang dihimpun langsung dari masyarakat dan seluruhnya terlaksana 100 persen sesuai jadwal.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat aktif dalam proses Musrenbang, mulai dari lurah, ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga kelompok disabilitas.

“Untuk pertama kalinya, saya dan Ibu Wakil Wali Kota memberikan pagu sebesar Rp500 juta per kelurahan. Tujuannya agar Musrenbang menjadi lebih berkualitas, sehingga usulan yang disampaikan benar-benar terarah, tepat sasaran, realistis, dan konkret,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan, selama ini banyak usulan pembangunan yang tidak terjawab atau ketika direalisasikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya pagu indikatif per kelurahan, pemerintah berharap setiap wilayah dapat menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil warganya.

Selain itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi atas kinerja seluruh tim, mulai dari Bappeda, para camat, lurah, hingga seluruh elemen masyarakat, yang telah mendukung pelaksanaan Musrenbang sehingga dapat berjalan lancar dan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Andre Otta, menyampaikan bahwa total usulan pembangunan yang masuk mencapai 1.195 usulan yang tersebar di 51 kelurahan dan enam kecamatan.

“Seluruh usulan tersebut selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi dan penentuan prioritas. Hasilnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota, khusus untuk pagu Rp500 juta per kelurahan,” jelas Andre.

Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat memastikan program prioritas kelurahan benar-benar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.

Tahapan berikutnya, Pemerintah Kota Kupang akan melanjutkan proses perencanaan melalui Musrenbang di tingkat selanjutnya guna menyelaraskan usulan kelurahan dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh. (*)

Kupang, nwartapedia.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fery Jahang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bunda Julie Sutrisno Laiskodat atas dukungan berupa bantuan dana sebesar Rp10 juta untuk menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Kota Kupang.

Hal tersebut disampaikan Fery Jahang kepada media ini pada Sabtu (7/2/2026).

Ia menilai dukungan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap insan pers di NTT, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara media dan para pemangku kepentingan.

“Terima kasih kepada Ibu Julie Laiskodat atas dukungannya untuk HPN 2026. Kiranya kolaborasi media di antara kita tetap terjalin. Sukses selalu dalam kerja-kerja politik Ibu Julie ke depannya,” ujar Fery Jahang.

Menurutnya, peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, mitra pembangunan, serta penyampai informasi yang berimbang dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Pers Nasional Provinsi NTT, Nong Ryan, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Bunda Julie Sutrisno Laiskodat demi terlaksananya peringatan HUT HPN tingkat Provinsi NTT.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bunda Julie yang telah berkenan mendukung kegiatan ini. Kami mendoakan semoga Bunda tetap sehat dan kuat untuk terus melayani masyarakat NTT,” ungkap Nong Ryan.

Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi NTT direncanakan akan diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan insan pers, pemerintah, serta elemen masyarakat, sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis di daerah.(MI)

Kupang,nwartapedia.com – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar tes bersama bagi atlet SKO, Spobnas, PPLD, PPLMD, Disabilitas/NPC dan PPLPD yang berlangsung di Kota Kupang, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan pembinaan prestasi olahraga NTT dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi NTT, Dr. Frans Sales, S.Pd, MM, dalam membuka kegiatan mengatakan bahwa tes tersebut merupakan rambu awal dan fondasi pembinaan atlet secara terukur dan berkelanjutan.

“Tes hari ini adalah rambu menuju PON 2028. Sebagai calon tuan rumah, salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi adalah kesiapan prasarana olahraga, serta ketersediaan akomodasi dan penginapan yang memadai,” ujar Frans Sales.

Ia menegaskan bahwa pembinaan prestasi harus dilakukan melalui tahapan yang jelas, dimulai dari diagnosa atau analisis kecabangan olahraga. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, tes psikologi atau mental, serta tes fisik dan keterampilan atlet.

“Hasil tes ini akan menjadi data awal. Data tersebut akan diolah dan dijadikan dasar rekomendasi bagi pelatih dalam menyusun program latihan yang tepat dan berbasis kebutuhan atlet,” jelasnya.

Menurut Frans, setelah data dianalisis, pelatih akan menyusun program latihan dan mempresentasikannya untuk dievaluasi bersama. Dari proses itu akan muncul catatan dan masukan guna menyempurnakan program, sebelum akhirnya masuk pada tahap pembentukan karakter dan pelaksanaan latihan secara intensif.

“Dengan sistem pembinaan yang baik, kita berharap dapat melahirkan atlet-atlet NTT yang berkualitas, berkarakter, dan siap bersaing membawa nama daerah di PON 2028,” tambahnya.

Koordinator Tes, Dr. Lukas M. Boleng, M.Kes, AIFO, menjelaskan bahwa tes ini merupakan tes awal untuk mengetahui kondisi fisik atlet, khususnya pada cabang olahraga bela diri, atletik, serta atlet disabilitas.

“Tes ini menjadi acuan awal. Tiga bulan ke depan akan dilakukan tes ulang untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan performa atlet,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Jhony Lumba, S.Pd, M.Pd, selaku tim pelaksana, menyampaikan terima kasih kepada Dispora NTT, khususnya Bidang Peningkatan Prestasi, yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi atlet untuk dipersiapkan secara serius menuju PON 2028.

Akademisi olahraga Jhony Lumba juga berharap agar NTT tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi mampu meraih prestasi membanggakan.

“NTT jangan hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Kita harus mampu meraih prestasi yang bagus,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi fasilitas pembinaan atlet yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi NTT dengan standar nasional.

Pengelola Popnas, PPLM, dan PPLS, Dudy Baranusa, SE, menjelaskan bahwa tes ini merupakan hasil kerja sama sentra pembinaan Dispora dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sko Spobnas.

“Tes ini diikuti sekitar 300 lebih atlet dari berbagai cabang olahraga dan perguruan daerah. Cabang olahraga prioritas di sentra PPLD masih didominasi cabang bela diri yang selama ini menjadi penyumbang medali,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tes akan dilaksanakan secara berkala sebanyak tiga kali dalam setahun, setiap triwulan, guna memantau perkembangan atlet dan memastikan kesiapan mereka menghadapi kejuaraan dan PON 2028 yang waktunya semakin dekat.

Dengan pelaksanaan tes bersama ini, Dispora NTT optimistis pembinaan atlet dapat berjalan lebih terarah dan terukur, sehingga NTT siap menjadi tuan rumah sekaligus berprestasi di PON 2028 mendatang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis perkembangan ketenagakerjaan NTT berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, dalam rilis resmi yang disampaikan pada Kamis (5/2/2026).

BPS mencatat jumlah angkatan kerja di NTT pada November 2025 mencapai 3,11 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 0,02 juta orang dibandingkan kondisi Agustus 2025. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT tercatat sebesar 75,65 persen, meningkat 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Angka ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Jumlah penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 3,01 juta orang, atau naik 0,02 juta orang dibandingkan periode Agustus 2025.

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditinjau dari lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja terbesar.

Pada November 2025, sektor ini mengalami penambahan tenaga kerja sebanyak 0,02 juta orang, sekaligus menegaskan perannya sebagai sektor utama penopang perekonomian dan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT.

BPS Provinsi NTT berharap, peningkatan jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja ini dapat terus didorong melalui penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya resmi memulai rangkaian Ekspedisi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyelenggarakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (KSK) berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen LPS dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran lembaga negara di tengah masyarakat.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, hingga konsultasi medis.

Sebanyak 75 warga Kelurahan Fatukoa memanfaatkan layanan tersebut. Antusiasme warga terlihat tinggi, mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan gratis.

Mendorong Kesadaran Hidup Sehat Sejak Dini

Melalui kegiatan ini, LPS mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dengan melakukan deteksi dini terhadap kondisi tubuh, sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diantisipasi lebih awal.

Tidak hanya menyasar aspek kesehatan jasmani, LPS KPW II Surabaya juga menghadirkan edukasi literasi keuangan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Edukasi disampaikan melalui kuis interaktif yang dipandu langsung oleh pegawai LPS, sehingga masyarakat dapat memahami peran dan fungsi LPS dengan cara yang sederhana, komunikatif, dan menyenangkan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial LPS kepada masyarakat. Melalui Ekspedisi NTT, kami ingin menghadirkan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah kerja LPS,” ujar Bambang S. Hidayat, Kepala KPW LPS II Surabaya.

Pemerintah Kelurahan Beri Apresiasi

Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Fatukoa, Oktavianus Nifu, yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian LPS terhadap masyarakat di wilayahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada LPS atas kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Fatukoa dan kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya,” ungkapnya.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan menurunkan tenaga medis yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dan konsultasi kesehatan bagi warga.

Melalui Ekspedisi NTT, LPS berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap peran strategis LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan nasional.

Rangkaian Ekspedisi NTT selanjutnya akan dilanjutkan ke berbagai wilayah lain di Nusa Tenggara Timur guna memperluas jangkauan edukasi dan kontribusi sosial LPS di kawasan Timur Indonesia.

Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah serta turut menjaga stabilitas sistem perbankan nasional sesuai kewenangannya.

Kantor Perwakilan LPS II Surabaya membawahi wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Kontak Media: Kantor Perwakilan LPS II Surabaya Situs Web: www.lps.go.id� Instagram: @lps_idic (MI)

Oleh: E. Nong Yonson sebagai Praktisi dan Konsultan Pendidikan

Kupang, nwartapedia.com — Respons publik terhadap kasus kematian seorang anak Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada pada 29 Januari 2026 muncul dari berbagai arah. Gubernur NTT menyatakan rasa malu sekaligus mempertanyakan kehadiran Pemerintah Daerah Ngada.

Para pemerhati pendidikan menyoroti suasana sekolah, masyarakat mempertanyakan sasaran program bantuan pemerintah, sementara isu broken home mencuat pascakejadian. Ungkapan duka mengalir deras, namun bersamaan dengan itu muncul pula banyak tanda tanya yang belum terjawab.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengulas kronologi peristiwa. Fokus utama tulisan ini adalah membedah kesadaran retrospektif kita atas tragedi tersebut.

Kesadaran retrospektif adalah pemahaman yang baru muncul setelah sebuah peristiwa terjadi. William James, dalam The Principles of Psychology (1890), menyebut bahwa manusia sering kali baru “menyadari apa yang dialami” setelah peristiwa itu berlalu.

Kita ramai membicarakan sesuatu ketika ia telah menjadi akibat, tetapi lalai memperbincangkannya saat masih berupa sebab.

Kepedulian yang datang terlambat ini menandakan bahwa “pantauan kita” patut dipertanyakan. Kita melihat dengan mata yang mana, atau dengan mata siapa? “Mata yang mana” merujuk pada fenomena apa yang kita anggap prioritas, sedangkan “mata siapa” berkaitan dengan cara dan sumber data yang kita gunakan. Ketidakjelasan ini membentuk lingkaran setan: saling menyalahkan, berputar-putar, tanpa penyelesaian yang substantif.

Jika menelisik prinsip negara dalam dunia pendidikan, ada satu fondasi yang wajib dikaji secara kritis, yakni kesetaraan dan keadilan pendidikan.

Negara hadir untuk mengurangi kesenjangan melalui beasiswa, pendidikan gratis atau bersubsidi, serta program afirmasi bagi daerah tertinggal. Prinsip dasarnya jelas: yang lemah dibantu, bukan ditinggalkan.

Namun ketika prinsip ini dikorelasikan dengan tragedi di Ngada, kita dipaksa mengakui bahwa kegagalan telah terjadi. Kasus ini sulit untuk dibantah sebagai bentuk “ditinggalkan”.

Kita semua terseret dalam tamparan reflektif yang keras. Air mata duka tidak serta-merta menghapus kelalaian kolektif. Kematian anak ini bukan semata soal kemiskinan ekstrem, melainkan cermin kegagalan negara dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (1): “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Dalam amanat konstitusi tersebut, tersirat tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara nyata dan merata, yaitu:

1. Memberikan akses pendidikan bagi fakir miskin,

2. Menyediakan pendidikan gratis atau bantuan pendidikan,

3. Melindungi kelompok yang secara sosial dan ekonomi tertindas agar tidak terputus dari pendidikan.

Anak ini mengakhiri hidupnya karena ibunya tidak mampu membelikan buku dan pena—kebutuhan yang sangat sederhana, tetapi substansial.

Ini bukan persoalan uang jajan, melainkan fasilitas belajar dasar. Pertanyaan reflektifnya: di mana keberadaan bantuan pendidikan dan perlindungan sosial negara sebagaimana poin dua dan tiga di atas?

Semua pertanyaan itu baru mengemuka setelah negara gagal menyelamatkan yang paling lemah. Inilah yang disebut kesadaran retrospektif kesadaran yang lahir ketika segalanya sudah terlambat.

Jika dibedah lebih dalam, akar persoalan ini sesungguhnya dapat dideteksi lebih awal. Setiap anak yang masuk jenjang PAUD, TK, hingga SD mengisi formulir yang memuat latar belakang sosial dan ekonomi keluarga.

Data ini direkam untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi anak. Jika demikian, pertanyaannya: apakah data tersebut benar-benar dimiliki satuan pendidikan? Jika dimiliki, digunakan untuk kepentingan apa?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi sistem pendataan sekaligus mencegah terulangnya tragedi serupa. Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh mulai dari prioritas negara dalam kebijakan pendidikan, hingga pendataan serius terhadap anak-anak dari keluarga rentan dan broken home.

Negara wajib menghadirkan program yang jauh lebih serius, dijalankan oleh pelaksana yang bekerja bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan dengan tanggung jawab yang bermutu.

Pelayanan publik harus dibenahi. Kita memang tidak bisa mengubah kejadian, tetapi kejadian ini dapat dan seharusnya mengubah kita untuk mengambil langkah-langkah preventif.

Pemerintah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta perangkat terkait lainnya, perlu segera melakukan identifikasi.

Anak-anak yang terindikasi mengalami trauma atau depresi akibat tekanan ekonomi dalam dunia pendidikan harus didata dan didampingi secara psikologis.

Upaya ini bukan hanya bentuk empati, tetapi langkah konkret untuk mencegah tragedi serupa.

Duka yang kita rasakan hari ini adalah duka yang ditulis dengan darah. Ia sekaligus menjadi pengingat akan kelalaian kolektif kita. Sudah saatnya kita berbenah dengan lebih serius, lebih peka, dan lebih bertanggung jawab. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi meninggalnya seorang anak Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada yang diduga bunuh diri akibat tekanan karena tidak mampu membeli buku dan pena.

Ketua DPW PSI Provinsi NTT, dr. Christian Widodo, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa memilukan yang terjadi pada Kamis (29/1/2026) tersebut.

Ia menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak tentang masih adanya anak-anak yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar pendidikan.

“Di saat seperti ini, kami di PSI NTT memilih untuk tidak diam. Kami ingin bergerak dan hadir dengan kemampuan yang kami miliki,” ujar dr. Christian Widodo dalam keterangannya pada Kamis (5/2/2029).

Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak seharusnya ada anak yang merasa putus asa hanya karena keterbatasan ekonomi untuk membeli perlengkapan sekolah.

PSI NTT pun membuka ruang partisipasi publik untuk bersama-sama membantu anak-anak yang membutuhkan.

“Kami mengajak masyarakat, jika mengetahui sekolah atau komunitas anak-anak yang membutuhkan perlengkapan sekolah seperti buku, pena, atau alat tulis lainnya, silakan menghubungi kami. PSI NTT siap membantu semampunya,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, PSI NTT menyediakan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk penyaluran bantuan, yakni 0852 5332 9884 (Junaidin).

PSI NTT berharap tragedi ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan kondisi sosial dan psikologis anak-anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Tidak boleh lagi ada anak yang kehilangan masa depannya karena persoalan sederhana seperti buku dan pena,” tutup dr. Christian Widodo. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II melalui Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (KSK) Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar di Gedung Gereja GPDI Debora Fatukoa, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari Ekspedisi NTT LPS II ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Fatukoa, Oktovianus Nifu, dan mendapat sambutan antusias dari warga, khususnya masyarakat RW 02 Kelurahan Fatukoa.

Dalam sambutannya, Oktovianus Nifu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPS II yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu warga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai modal utama dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Kesehatan adalah fondasi utama kehidupan. Jika tubuh tidak sehat, maka pekerjaan dan aktivitas apa pun tidak dapat berjalan optimal. Karena itu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat hari ini,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di masa mendatang.

Pemerintah Kelurahan Fatukoa, kata dia, siap mendukung dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami berharap ke depan LPS dapat kembali hadir dengan kegiatan serupa di Fatukoa. Ini bentuk perhatian yang sangat berarti bagi warga kami,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa LPS memiliki peran strategis dalam menjamin simpanan nasabah perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di luar tugas tersebut, LPS juga berkomitmen menjalankan tanggung jawab sosial dengan hadir langsung di tengah masyarakat.

“Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan wujud nyata kepedulian LPS kepada masyarakat. Seluruh layanan hari ini diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya apa pun,” tegas Bambang.

Ia juga mengungkapkan bahwa wilayah kerja Kantor Perwakilan LPS II Surabaya mencakup Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan. Karena itu, pihaknya membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan sosial serupa di NTT, termasuk di Kelurahan Fatukoa.

Selain layanan pemeriksaan kesehatan, peserta kegiatan juga menerima paket makanan sehat sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan pola hidup sehat. Bambang berharap kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan mempererat hubungan silaturahmi antara LPS dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan tertib, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh bapak dan ibu semua. Terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat Fatukoa,” pungkasnya.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari warga dan menjadi bagian penting dari rangkaian Ekspedisi NTT LPS II, yang bertujuan memperkuat kehadiran negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksi nyata di bidang sosial dan kesehatan. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  PT Klinik Olahraga Kupang akan menggelar Launching Buku dan Seminar Olahraga sebagai bagian dari upaya penguatan literasi dan pengembangan olahraga di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Klinik Olahraga Kupang bersama Dispora NTT, KONI NTT, dan IGORNAS NTT, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 Februari 2026, bertempat di GOR Flobamoraya, Oepoi, Kupang.

Dalam kegiatan tersebut, akan diluncurkan tiga buku olahraga karya Dr. Fransiskus Sales, S.Pd, MM, yang selama ini dikenal sebagai akademisi, praktisi, sekaligus penggiat olahraga di NTT.

Adapun ketiga buku yang akan di-launching yakni “Strategi Pembelajaran Atletik”, “Strategi Pembelajaran Bola Voli”, dan “Strategi Kepelatihan Menuju Prestasi Olahraga”.

Ketiga buku tersebut diterbitkan melalui Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hasil kolaborasi yang baik dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Buku-buku ini telah memiliki dasar hukum berupa ISBN dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan masa perlindungan selama 70 tahun, serta memberikan royalti tahunan kepada penulis.

Dr. Fransiskus Sales kepada media ini menjelaskan, penulisan buku-buku tersebut merupakan bentuk transfer pengetahuan dan pengalaman empiris yang ia peroleh sejak aktif sebagai atlet atletik pada tahun 1989–1990 di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional.

Pengalaman tersebut berlanjut saat dirinya berkiprah sebagai guru olahraga, dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi di Kupang, pelatih dan asisten pelatih atletik, hingga pengurus berbagai organisasi olahraga seperti PASI NTT, KONI Kota dan Provinsi NTT, Tarung Derajat, Wushu, TBIN, serta Asprov NTT.

“Pengalaman empiris harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar menjadi legacy dan warisan berharga bagi generasi muda bangsa, khususnya di NTT,” ungkapnya.

Kegiatan launching buku ini akan diintegrasikan dengan Seminar Olahraga bertema “Strategi Pengembangan Olahraga di NTT”.

Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan, kebugaran, kualitas hidup, serta prestasi. Selain itu,

kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun budaya olahraga sebagai gaya hidup (lifestyle) masyarakat NTT sekaligus mencegah penyakit akibat kurang gerak (hipokinetik).

Peserta seminar berasal dari unsur Dispora dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-NTT, KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengurus cabang olahraga, IGORNAS NTT, dosen dan mahasiswa PJKR, ASN, serta masyarakat umum. Seluruh peserta akan memperoleh sertifikat elektronik dari PT Klinik Olahraga Kupang, Dispora NTT, KONI NTT, dan IGORNAS NTT.

Panitia menetapkan kontribusi pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung operasional kegiatan dan pengadaan sertifikat.

Selain itu, panitia juga menyediakan penjualan buku karya Dr. Fransiskus Sales dengan harga bervariasi, yakni Strategi Pembelajaran Atletik seharga Rp120.000, Strategi Pembelajaran Bola Voli Rp110.000, dan Strategi Kepelatihan Menuju Prestasi Olahraga Rp185.000.

Panitia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya insan olahraga dan pendidikan, untuk hadir dan memanfaatkan momentum ini. Kegiatan akan dimulai pukul 16.00 WITA hingga selesai, dengan berbagai door prize menarik bagi peserta.

“Salam olahraga, jaya NTT, NTT emas, NTT juara. Ayo bangun NTT melalui olahraga,” pungkas Dr. Fransiskus Sales selaku Owner PT Klinik Olahraga Kupang. (MI)