Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara langsung mengusulkan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa agar ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam pertemuan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kedua lokasi telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis. Status lahan dinyatakan clean and clear serta telah diverifikasi oleh tim KKP, sehingga siap untuk segera direalisasikan.

“Kami berharap ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah lengkap, tinggal dukungan percepatan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kelurahan Lasiana tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan kurang lebih 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas nelayan belum maksimal.

Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan pesisir bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Membangun pesisir berarti membangun masa depan. Nelayan harus menjadi prioritas karena laut adalah sumber kehidupan masyarakat kita,” tegasnya.

Pemkot Kupang, lanjutnya, siap mendukung penuh melalui penyediaan lahan, regulasi pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan bagi nelayan agar program tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat kesiapan lahan telah dipastikan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dan berdaya saing.

“Targetnya bukan hanya membangun kawasan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di NTT, dan pada 2026 koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program.
Selain itu, KKP turut mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

Budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus pengembangan guna meningkatkan ekspor serta memperkuat neraca perdagangan daerah.

Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Ia menilai program-program kelautan dan perikanan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memberi kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com – Harapan warga Jalan Bajawa, Gang Likurai RT 39/RW 12 untuk mendapatkan akses air bersih mulai menemukan titik terang. Aspirasi yang disampaikan saat masa reses Anggota DPRD Kota Kupang, Maria Rosalinda Uta Teku, langsung ditindaklanjuti melalui sosialisasi bersama Perumda Air Minum Kota Kupang, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, bersama tim teknis dari bagian perencanaan dan pengawasan.

Koordinator warga setempat, Mery Kleden, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung anggota DPRD serta jajaran Perumda.

“Kami bersyukur karena saat reses, keluhan kami soal belum adanya air langsung ditanggapi. Hari ini Ibu Linda menghadirkan langsung pihak Perumda untuk melihat kondisi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang Maria Rosalinda Uta Teku yang akrab disapa Linda Uta menjelaskan, persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya dari masyarakat.

Menurutnya, wilayah Gang Likurai sebenarnya sudah memiliki jalur jaringan, sehingga perlu percepatan tindak lanjut teknis agar warga segera terlayani.

“Begitu menerima laporan warga, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Dirut. Karena di sini sudah ada jalur, maka kita minta tim teknis segera turun. Ini kebutuhan dasar, jadi harus cepat ditangani,” tegasnya.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, mengapresiasi peran aktif DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan pihaknya siap merespons jika jaringan memungkinkan untuk dilakukan pemasangan baru.

“Kalau jaringan sudah tersedia, kita dorong agar segera dipasang. Setelah pertemuan ini, petugas lapangan akan menindaklanjuti dan menjawab kebutuhan teknis bapak mama semua,” katanya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ronald Ballo, menjelaskan tahapan yang akan dilakukan.

Pihaknya akan mendata warga yang berminat, melakukan survei lokasi, menghitung jarak pemasangan, serta menentukan model jaringan agar efisien secara teknis dan biaya.

“Kami akan kembali dalam satu sampai dua hari ke depan untuk ambil nama-nama warga dan lakukan pengukuran. Kalau ada pipa yang melewati rumah warga, kita harapkan ada toleransi bersama supaya biaya bisa ditekan,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa distribusi air di Jalan Bajawa dibagi dua zona bagian atas dan bawah dengan sistem pengaliran bergiliran setiap hari mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 20.00–21.00 WITA, kecuali terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik.

Mewakili warga, Welem Gery menegaskan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses administrasi maupun teknis.

“Pada prinsipnya kami siap. Tinggal waktu pelaksanaan saja. Harapan kami, semakin cepat semakin baik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara DPRD dan Perumda Air Minum Kota Kupang, warga Gang Likurai kini optimistis kebutuhan air bersih yang selama ini dinantikan segera terealisasi. (MI)