Kupang, nwartapedia.com – Di tengah suasana sore yang teduh, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi NTT dari PSI, Filmon Loasana, bersama Ketua Bapilu DPW PSI NTT, Kanis To. Keduanya mengunjungi sebuah rumah sederhana di Tofa yang dihuni dua anak yatim piatu yang hidup sebatang kara.

Dua bersaudara tersebut harus melanjutkan hidup dan pendidikan tanpa kehadiran kedua orang tua yang telah meninggal dunia. 

Meski dalam keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah secara mandiri.

Filmon Loasana kepada media ini menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata kepedulian dan dukungan moral agar kedua anak tersebut tetap semangat mengejar pendidikan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan perhatian. Jangan sampai mereka merasa sendiri. Mereka harus tahu bahwa masih ada yang peduli,” ujar Filmon pada Senin (22/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Filmon bersama Kanis To yang mewakili Wali Kota Kupang menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, bolpoin, serta bantuan sembako seperti beras dan bingkisan kasih sebagai bentuk perhatian dan empati.

Menurut Filmon, salah satu dari kedua anak tersebut, yakni sang kakak perempuan, saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa. 

Namun demikian, ia menilai tetap dibutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi NTT, agar keberlanjutan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka dapat terjamin.

“Kami berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi. Anak perempuan ini sedang kuliah dan mendapat beasiswa, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara bagi anak-anak yang hidup tanpa orang tua, terutama dalam memastikan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kunjungan tersebut berlangsung penuh haru. Selain menyerahkan bantuan, keduanya juga memberikan motivasi agar kedua anak tersebut tetap kuat dan tidak menyerah pada keadaan.

“Kami berharap perhatian terhadap mereka tidak berhenti di sini. Mereka adalah generasi masa depan NTT yang harus kita jaga bersama,” tutup Filmon. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, menyerukan pentingnya membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah saat menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (22/2/2016).

Dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang dan para tokoh agama atas capaian Kota Kupang yang masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk melangkah lebih jauh membangun kemandirian umat.

“Atas nama pemerintah pusat, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan seluruh tokoh agama di Kota Kupang. Kerukunan di kota ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi dan kerukunan harus diperkuat dengan langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang ditawarkan adalah mendorong rumah ibadah menjadi pusat gerakan ketahanan pangan.

Akmal Malik menekankan filosofi sederhana yang ia pelajari sejak kecil.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Sekali lagi, doa terbaik adalah ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga dan masyarakat kita?” tegasnya.

Ia menilai, masih banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipasok dari luar daerah, padahal potensi lahan dan sumber daya manusia tersedia. Karena itu, ia mengajak masjid, gereja, dan sekolah untuk memulai gerakan tanam sederhana seperti cabai, bayam, dan pakcoy yang masa panennya relatif singkat.

“Bayam 22 hari sudah panen, pakcoy 30 hari sudah panen. Ini hal sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama akan membentuk ekosistem ekonomi umat yang kuat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar rumah ibadah juga menjadi ruang praktik bagi generasi muda untuk belajar bertani, beternak, dan mengelola usaha produktif. Menurutnya, pendidikan tanggung jawab dan kemandirian harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Kalau kita masih terus membeli sayur ke pasar, sementara kita punya lahan dan tenaga, itu menjadi refleksi bagi kita. Tuhan sudah memberikan pikiran dan kekuatan, tinggal bagaimana kita mengelolanya,” katanya.

Akmal Malik juga menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung inisiatif daerah dalam membangun gerakan pangan berbasis komunitas dan rumah ibadah. Ia optimistis, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, Kota Kupang tidak hanya dikenal sebagai kota toleran, tetapi juga kota yang mandiri dan berdaya.

“Kerukunan sudah kita miliki. Sekarang saatnya memperkuatnya dengan kemandirian ekonomi umat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah ibadah,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya peran rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat dan penggerak ketahanan pangan dalam acara buka puasa bersama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penanaman tanaman produktif di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, jajaran Kemendagri, unsur Forkopimda Kota Kupang, Ketua Pengadilan, perwakilan Kapolresta, Dandim, Kejaksaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, para pimpinan organisasi keagamaan, camat, lurah, serta ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di tengah bulan Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kota Kupang.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ini bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun kota yang inklusif dan berdaya,” ujar dr. Christian Widodo.

Ia menekankan bahwa rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga dapat menjadi pusat penggerak sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

“Kita ingin gereja dan masjid menjadi contoh. Kita tanam bersama, rawat bersama, dan hasilnya untuk umat. Inilah wujud gotong royong dan kolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Drs. Akmal Malik, M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Kalau kita masih bergantung membeli sayur dari luar, padahal lahan ada, tenaga ada, itu menjadi tantangan bagi kita bersama. Mari mulai dari hal sederhana, tanam cabai, bayam, dan sayuran cepat panen,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Kota Kupang yang masuk 10 besar kota toleran dan dikenal sebagai kota damai dan inklusif.

Ketua MUI Kota Kupang. H. Muhammad Ms dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan kolaboratif lintas agama yang digagas Pemerintah Kota Kupang.

“Kerukunan di Kota Kupang harus terus dirawat dengan aksi nyata, bukan hanya wacana. Ketika masjid dan gereja bersama-sama menanam dan membangun ketahanan pangan, itu adalah bentuk ukhuwah dan kebersamaan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus membangun kemandirian umat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bonipoi Kupang, H. Indra Harun, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Kupang dan jajaran dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Kupang. Momentum buka puasa bersama ini kiranya semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan kita semua,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penanaman simbolis tanaman produktif sebagai komitmen membangun ketahanan pangan berbasis kolaborasi lintas agama di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Koya Kupang, dr. Christian Widodo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Kecamatan Oebobo Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin (23/2/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis mempertemukan aspirasi warga dengan tanggung jawab pemerintah.

“Musrenbang adalah titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kewenangan pemerintah. Dari sinilah kebijakan dan program lahir, sehingga benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Christian Widodo menyoroti inovasi baru Pemkot Kupang berupa pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.

Ia menekankan, yang dialokasikan bukan dana tunai, melainkan paket program pembangunan senilai Rp500 juta yang tetap dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Skema ini memberi kepastian bahwa setiap kelurahan akan memperoleh program prioritas sesuai usulan masyarakat.

Adapun komposisi alokasi diarahkan sekitar 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen sosial budaya, dan 10 persen untuk penguatan ekonomi.

“Kita ubah pendekatan. Jangan lagi top down. Kalau warga minta jalan, yang dibangun harus jalan. Kalau warga butuh drainase, itu yang diprioritaskan. Kebijakan harus lahir dari bawah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan tahun berjalan, sehingga perencanaan tetap terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Ota, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun tahun ini terdapat terobosan signifikan melalui penerapan pagu indikatif per kelurahan.

“Dengan adanya pagu indikatif, masyarakat tidak lagi pulang tanpa kepastian. Setiap kelurahan memiliki ruang fiskal yang jelas untuk menjawab kebutuhan prioritas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh usulan telah melalui proses asistensi dan disesuaikan dengan daftar program prioritas yang tersedia dalam sistem perencanaan daerah.

Kebijakan tersebut juga akan tetap melalui pembahasan bersama DPRD sebagai bagian dari mekanisme politik anggaran.

Plt. Camat Oebobo, Zet Batmalo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan menyepakati program prioritas hasil Musrenbang kelurahan yang telah diselaraskan dengan pagu indikatif Rp500 juta per kelurahan sebelum dibawa ke tingkat kota.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah fundamental dalam transformasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan memiliki kepastian arah.

Forum Musrenbang Oebobo 2027 diharapkan menjadi wadah efektif untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing. (MI)