Kupang, nwartapedia.com — Ketua Srikandi Christian Serena, Petronela Riberu, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung di Kantor PWI Kupang, Sabtu (31/1/2026).

Petronela menegaskan, partisipasi Srikandi Christian Serena dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan, sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT.

“Donor darah ini sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Provinsi. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan,” ujar Petronela.

Ia menjelaskan, kegiatan donor darah juga bertujuan mengajak berbagai komunitas dan relawan untuk lebih peduli terhadap sesama, serta mendorong agar donor darah tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat menjadi kegiatan rutin dan berkelanjutan.

“Harapan kami, donor darah bisa menjadi kebiasaan baik yang terus dilakukan, bukan hanya saat ada kegiatan tertentu saja,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Srikandi Christian Serena, Jein Lakimodu, menyampaikan harapan agar kegiatan donor darah yang difasilitasi PMI Provinsi NTT dapat memberikan dampak jangka panjang bagi ketersediaan darah di daerah.
Menurut Jein, melalui kegiatan donor darah seperti ini diharapkan stok darah PMI selalu tersedia dan mencukupi, serta terjadi peningkatan jumlah pendonor darah sukarela di Nusa Tenggara Timur.

“Selain membantu sesama, kegiatan ini juga membangun budaya tolong-menolong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kami berharap kegiatan donor darah dapat terus berlanjut di masa mendatang,” ungkap Jein.

Kegiatan donor darah yang digelar PWI NTT ini menjadi bagian dari komitmen bersama berbagai elemen masyarakat dalam mendukung aksi-aksi kemanusiaan serta memperkuat solidaritas sosial di Kota Kupang dan sekitarnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Ketua Srikandi CS Kota Kupang, Petronela Riberu, menyampaikan apresiasi atas aksi bersih pantai yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) ke-80. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Warna Oesapa, Jumat (30/1/2026).

Petronela menilai, aksi Jumat Bersih yang melibatkan insan pers ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan sekaligus menjadi sarana edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

“Pantai adalah wajah kota. Ketika pantai bersih, maka citra Kota Kupang juga ikut terangkat. Apa yang dilakukan PWI NTT ini sangat positif dan patut mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar Petronela.

Ia berharap kegiatan Jumat Bersih tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan program akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi lingkungan dan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Petronela mendorong agar ke depan semakin banyak kolaborasi lintas komunitas, mulai dari organisasi perempuan, pemuda, komunitas peduli lingkungan, hingga pelaku usaha, sehingga gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat meluas dan mengakar.

“Lingkungan bersih harus menjadi budaya hidup masyarakat, bukan sekadar kegiatan sesaat. Jika semua pihak terlibat, dampaknya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Petronela menyebut aksi bersih pantai tersebut memberikan berbagai dampak positif, di antaranya lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, tumbuhnya rasa memiliki terhadap lingkungan, serta meningkatnya kesadaran bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari kegiatan sederhana seperti ini, kesadaran kolektif bisa tumbuh. Kebersihan bukan hanya tugas satu kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya wilayah pesisir Kota Kupang yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata.

Aksi bersih pantai yang digelar PWI NTT ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk terus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Kupang resmi meluncurkan Program Perumda Bergetar (Bergerak Tanam Air) sebagai langkah nyata menjaga kelestarian sumber air tanah, Jumat (30/1/2026).

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menjelaskan bahwa program Bergetar merupakan konsep konservasi air yang sederhana namun berdampak besar, khususnya dalam mengelola air hujan agar tidak terbuang sia-sia.

“Ini konsep sederhana tentang bagaimana kita melakukan konservasi air secara mudah dan bisa dilakukan siapa saja,” ujar Isidorus yang akrab disapa Iso.

Ia mengungkapkan, sebelum program ini diluncurkan ke publik, pihaknya telah terlebih dahulu mewajibkan seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Kupang untuk melakukan aksi tanam air dengan membangun sumur resapan di rumah masing-masing.

“Saya sudah instruksikan kepada seluruh pegawai untuk segera melakukan aksi tanam air. Kurang lebih sudah tiga minggu ini kami mulai bergerak, dan dari 81 pegawai, semuanya sudah membuat sumur resapan,” jelasnya.

Tak hanya di rumah pegawai, gerakan tanam air juga telah dilakukan di sejumlah aset dan lokasi milik Perumda Air Minum Kota Kupang. Hingga kini, lebih dari 100 titik sumur resapan telah dibangun.

“Beberapa spot milik Perumda juga sudah kita manfaatkan. Kurang lebih sudah lebih dari 100 sumur resapan yang kita buat,” tambah Iso.

Menurutnya, program Bergetar bertujuan agar air hujan, terutama saat musim penghujan, tidak langsung mengalir ke laut, tetapi dapat diserap kembali ke dalam tanah untuk menambah cadangan air bawah tanah.

“Air hujan yang melimpah ini jangan dibiarkan begitu saja mengalir ke laut. Kita masukkan ke dalam sumur resapan agar bisa membantu cadangan air tanah,” katanya.

Selain menambah cadangan air, sumur resapan juga berfungsi menjaga stabilitas debit air tanah di Kota Kupang yang selama ini mengalami tekanan akibat tingginya eksploitasi air melalui sumur bor.

“Di Kota Kupang ini banyak eksplorasi air tanah. Kita mengambil air, mengolah, lalu menjualnya. Tapi sering lupa bagaimana cara menjaga dan menanam air agar persediaan di dalam perut bumi tetap ada,” jelas Iso.

Ia berharap Program Perumda Bergetar dapat menginspirasi masyarakat luas serta berbagai institusi untuk melakukan gerakan serupa demi keberlanjutan sumber air di Kota Kupang.

“Ini mungkin upaya kecil, tapi mudah-mudahan bisa berdampak besar dan menggetarkan hati banyak orang. Siapa tahu ke depan ada Kupang Bergetar, gereja bergetar, dan komunitas lain ikut bergerak. Air yang Tuhan berikan lewat hujan jangan kita sia-siakan,” pungkasnya. *

Labuan Bajo, nwartapedia.com — Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) regional bertajuk “Merajut Kembali Persaudaraan Sunda Kecil”, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting penguatan sinergi antartiga provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. (Cand) Bobby Lianto, M.M., MBA., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Ketua APINDO NTT Bobby Pitoby serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum KADIN NTT, Francisco Bessie.

Acara ini turut dihadiri berbagai asosiasi dunia usaha, di antaranya HIPMI NTT, ASITA, PHRI, HPI, dan APTRINDO, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kerja sama regional yang diinisiasi oleh Gubernur Bali, Gubernur NTB, dan Gubernur NTT.

Dalam keterangannya, Bobby Lianto menyampaikan apresiasi atas langkah strategis ketiga kepala daerah tersebut yang dinilai visioner dan berpihak pada penguatan ekonomi regional.

Ia menegaskan bahwa KADIN NTT mendukung penuh implementasi PKS ini dan siap bergerak cepat melalui berbagai program konkret, salah satunya pelaksanaan misi dagang lintas provinsi.

“KADIN NTT akan melakukan misi dagang ke Bali dan NTB, dan sebaliknya pengusaha dari Bali dan NTB juga akan datang ke NTT. Ini menjadi titik awal perkenalan antardaerah sekaligus ajang memperkenalkan potensi unggulan masing-masing wilayah,” ujar Bobby.

Menurutnya, dalam dunia usaha, kehadiran langsung pelaku bisnis ke daerah tujuan sangat penting untuk melihat, mendengar, dan memahami potensi yang ada secara nyata. Dengan cara itu, peluang dan naluri dagang akan tumbuh secara alami.

Ke depan, kata Bobby, berbagai konsep kerja sama akan dirumuskan secara lebih terstruktur agar mampu saling menguatkan antarwilayah Bali, NTB, dan NTT.

Ia juga berharap adanya kebijakan-kebijakan khusus antardaerah yang mampu membuka peluang bisnis baru, baik di sektor perdagangan maupun pengembangan industri hilirisasi.

Saat ini, KADIN NTT telah menjalin komunikasi intensif dengan KADIN Bali dan KADIN NTB, termasuk penjajakan kerja sama suplai pohon sengon dari Pulau Sumba, Flores, dan Timor untuk memenuhi kebutuhan industri tripleks di Lombok.

Selain sektor industri, kolaborasi di bidang pariwisata juga tengah dikembangkan, seperti penguatan paket wisata berbasis sea tourism menggunakan kapal pinisi maupun kapal antarpulau yang menghubungkan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo.

“Berbagai bentuk kerja sama lainnya akan terus kami kembangkan, dimulai dengan misi dagang untuk memetakan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah,” tambahnya.

Adapun lima pilar utama yang menjadi fokus dalam PKS regional ini meliputi:

Konektivitas dan transportasi udara, laut, dan darat

Pariwisata dan ekonomi kreatif

Energi terbarukan

Perdagangan dan ekspor

Perencanaan pembangunan yang bersinergi

Melalui kerja sama ini, Bobby Lianto berharap ketergantungan ekonomi kawasan terhadap Pulau Jawa dapat dikurangi. Sinergi antartiga provinsi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan saling menguntungkan.

“Setiap daerah memiliki keunggulan strategis. NTT bukan hanya Labuan Bajo, tetapi juga Pulau Timor yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang selatan menuju Timor Leste dan Australia,” pungkasnya. ***

Kupang, nwartapedia.com — Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui Rapat Reviu Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026 yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, S.STP, MM, sebagai langkah strategis memastikan kualitas data dan ketepatan penganggaran intervensi stunting.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo, serta para operator perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, menjelaskan bahwa rapat reviu ini merupakan kelanjutan dari proses konsolidasi data sebelumnya yang melibatkan seluruh kecamatan dan kepala puskesmas se-Kota Kupang.

“Ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi bersama camat dan kepala puskesmas. Dalam waktu lima hari, seluruh data berhasil diinput berkat kerja sama yang solid antara camat, kepala puskesmas, serta para operator puskesmas, PLKB, dan setcam,” ungkapnya.

Pada tahapan reviu ini, perhatian utama diarahkan pada pemastian kualitas, kelengkapan indikator, serta penandaan anggaran pada seluruh tahapan Aksi Konvergensi Stunting Tahun Berjalan 2026, yang merupakan bagian dari Tahapan Aksi 3a, yaitu Penguatan Pelaksanaan Penandaan Anggaran.

Hingga rapat berlangsung, Data Sasaran, Data Pendukung, serta Data Capaian Layanan Semester I dan II telah selesai diinput.

Sementara itu, data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Akta Kelahiran masih dalam tahap penyempurnaan dan ditargetkan rampung pada hari yang sama.

Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan penginputan penandaan anggaran, baik untuk tahun berjalan maupun tahun rencana 2025–2026, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Dinas PUPR, dan Dinas Ketahanan Pangan. OPD lainnya tetap memegang peran strategis dalam mendukung Aksi Konvergensi, seperti Dinas Sosial melalui penyediaan data PBI APBN, Dinas Dukcapil dalam pemenuhan data Akta Kelahiran dan KIA, serta Dinas Kominfo yang mendukung publikasi seluruh rangkaian kegiatan.

Bappeda Kota Kupang menetapkan batas waktu dua hari untuk penyelesaian penandaan anggaran tahun berjalan dan tahun rencana, dengan tenggat akhir 31 Januari, sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.4.2/0807/Bangda.

Dalam pembahasan teknis, disepakati bahwa satu kegiatan tidak dapat diinput dengan dua sumber pendanaan berbeda.

Dinas Kesehatan sebagai OPD dengan jumlah input terbanyak menyampaikan kendala pada satu sub-kegiatan dan satu indikator yang memiliki variasi sumber pendanaan.

Solusi yang disepakati adalah pemberian catatan khusus pada tahapan penandaan anggaran sub-kegiatan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bina Bangda Kemendagri.

Seluruh hasil penginputan ini akan menjadi dasar monitoring dan evaluasi di tingkat kota, sekaligus bahan Pra-Musrenbang Tematik Stunting dan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang direncanakan akan dihadiri oleh Wali Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa akurasi data, konsistensi penganggaran, dan disiplin waktu menjadi faktor kunci agar intervensi penanganan stunting benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. ***

Kupang, nwartapedia.com – Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Kota Kupang resmi menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Pratama, atas keberhasilannya memperluas akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan inklusif bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dari BPJS Kesehatan pada acara yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Kesehatan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Capaian ini menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu pemerintah daerah yang dinilai progresif dan konsisten dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hingga tahun 2026, kepesertaan UHC di Kota Kupang tercatat mencapai 115 persen, melampaui standar minimal nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan keberpihakan kebijakan kepada rakyat.

“Penghargaan ini bukan tentang pemerintah, tetapi tentang hak masyarakat Kota Kupang untuk hidup sehat tanpa dibebani biaya dan prosedur yang rumit. Prinsip kami sederhana: jangan biarkan satu pun warga menunda berobat hanya karena tidak punya uang atau terkendala administrasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang memandang kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan manusia.

“Kesehatan bukan privilese, tetapi hak dasar. Kalau rakyat sehat, mereka bisa bekerja, belajar, dan berdaya. Itulah inti pembangunan yang ingin kami dorong di Kota Kupang,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan terjebak dalam kemiskinan. JKN hadir sebagai proteksi. Negara telah hadir sebagai enabling state yang membebaskan rakyat dari beban finansial kesehatan dan membuka ruang untuk hidup lebih produktif dan berdaya,” katanya.

Ia menilai pencapaian UHC oleh pemerintah daerah bukan sekadar capaian administratif, melainkan investasi strategis jangka panjang dalam mencegah kemiskinan akibat biaya kesehatan, sekaligus wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pencapaian UHC tercepat di dunia.

“Dalam waktu sekitar sepuluh tahun, Indonesia mampu mencapai UHC. Ini capaian luar biasa dan menjadi rujukan internasional. Banyak negara dan universitas dunia belajar dari sistem JKN kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa UHC Awards 2026 diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan indikator cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta, serta kepatuhan pembayaran iuran.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengungkapkan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan Kota Kupang adalah penerapan UHC Non Cut-Off.

Melalui skema ini, warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat tetap dapat dilayani meskipun status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif.

“Pengaktifan kepesertaan bisa dilakukan dalam waktu 1×24 jam hingga 3×24 jam. Warga cukup menunjukkan KTP, dan seluruh pembiayaan ditanggung BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mencakup lebih dari 80 persen populasi sasaran.

Program ini juga terbukti efektif dalam penanganan cepat warga terdampak bencana, seperti kejadian di Belo beberapa waktu lalu, serta memberikan fleksibilitas bagi warga dari daerah sekitar, termasuk Kabupaten Kupang, yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Kupang. ***

Jakarta, nwartapedia.com – Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).

Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong perluasan dan keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian UHC merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Angka ini melampaui target nasional RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.

Ia menyebutkan, peran kepala daerah sangat krusial, terutama dalam memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama pembangunan kesehatan. Program JKN menjadi instrumen strategis dalam pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.

Ghufron menambahkan, dampak UHC tidak hanya dirasakan pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesejahteraan sosial.

Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara signifikan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai sekitar dua juta kunjungan per hari, mencerminkan terbukanya akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Untuk menjaga mutu pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital.

Berbagai kanal layanan non-tatap muka telah dikembangkan, seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA melalui WhatsApp 08118165165, dan Care Center 165.

“Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN yang memungkinkan tenaga medis melihat riwayat pelayanan peserta hingga satu tahun terakhir, sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat,” jelas Ghufron.

Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah yang belum mencapai UHC untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta bangsa yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Cak Imin.

Ia menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029 dan menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pemberian UHC Awards 2026 diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh daerah untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage, demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan sejahtera. ***

Kupang, nwartapedia.com – Senja belum sepenuhnya turun ketika suasana hangat terasa di ruang pertemuan Kantor Cabang BRI Kupang, Senin (26/1/2026) sore. Jarum jam menunjukkan pukul 16.30 WITA.

Di ruangan itu, bukan sekadar rapat formal yang berlangsung, melainkan obrolan akrab penuh makna antara insan pers dan perbankan, membahas satu agenda besar: Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Selama kurang lebih satu jam, hingga pukul 17.30 WITA, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Timur (PWI NTT) duduk berdampingan dengan pimpinan BRI Cabang Kupang.

Diskusi mengalir santai, sesekali diselingi senyum dan tawa ringan, mencairkan suasana sekaligus menegaskan eratnya komunikasi dua institusi yang sama-sama berperan dalam pembangunan daerah.

Rombongan PWI NTT diterima langsung oleh Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, di Kantor BRI Cabang Kupang, Jalan Percetakan Cendana No.6, Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Audiensi diawali oleh Sekretaris PWI NTT, Aloysius Tani, yang membuka pertemuan dengan memperkenalkan jajaran pengurus sekaligus menyampaikan maksud kedatangan PWI NTT.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus ingin membangun komunikasi yang baik dengan BRI, terutama dalam rangka menyukseskan Hari Pers Nasional 2026 di NTT,” ujar Aloysius dengan nada bersahabat.

Pembicaraan kemudian menghangat saat Ketua Panitia HPN 2026 NTT, Ryan Nong, memaparkan gambaran besar pelaksanaan HPN 2026. Ia menjelaskan bahwa meskipun peringatan HPN 2026 secara nasional akan dipusatkan di Serang, Banten, namun di tingkat Provinsi NTT, berbagai rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kota Kupang.

“Tahun ini tema HPN adalah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Karena itu, kami ingin menggandeng BRI agar kegiatan HPN juga menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat,” tutur Ryan.

Ia menyebutkan sejumlah agenda yang direncanakan, mulai dari aksi kebersihan lingkungan, donor darah, hingga diskusi publik bertema ekonomi.

“Untuk diskusi publik, kami ingin menghadirkan Gubernur sebagai keynote speaker, serta pihak perbankan. Ini penting agar masyarakat mendapatkan edukasi ekonomi dan perbankan secara langsung,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ryan juga menekankan pentingnya kolaborasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya dengan melibatkan UMKM binaan BRI.

“Kalau UMKM binaan BRI dilibatkan, maka manfaat HPN bisa benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya seremonial,” tambahnya.

Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, menyampaikan apresiasinya.

Ia menegaskan bahwa BRI pada prinsipnya sangat terbuka untuk mendukung HPN 2026 di NTT.

“Kami siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi pembiayaan, meskipun tentu masih perlu kami diskusikan secara internal,” ungkap Terry.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk melibatkan UMKM binaan BRI dalam rangkaian kegiatan HPN 2026, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan media.

“Saya cukup memahami teman-teman media. Kolaborasi ini penting karena kami juga membutuhkan publikasi dari insan pers,” katanya lugas.

Menurut Terry, edukasi perbankan kepada masyarakat juga perlu dikemas dengan pendekatan yang sederhana dan membumi.

“Edukasi perbankan itu penting, tapi bahasanya harus ringan supaya mudah dipahami semua kalangan,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Panitia HPN Edy Nahak serta anggota Panitia HPN 2026 NTT, Tari Rahmaniar.

Pertemuan sore itu pun ditutup dengan kesepahaman untuk terus melanjutkan komunikasi dan menyusun bentuk kerja sama konkret demi menyukseskan HPN 2026 di Nusa Tenggara Timur.

Di tengah senja Kupang yang kian meredup, pertemuan itu meninggalkan satu pesan terang: kolaborasi yang dibangun dengan kehangatan dan keterbukaan akan melahirkan kerja sama yang bermakna bagi masyarakat. ***

Kupang, nwartapedia.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh 81 pegawai, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai wujud keseriusan perusahaan dalam membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut merupakan langkah strategis Perumda Air Minum Kota Kupang dalam memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat Kota Kupang.

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda Air Minum Kota Kupang, Robert Marius Seran, menyampaikan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral dan profesional seluruh pegawai dalam menjalankan tugas selama satu tahun ke depan.

“Pakta Integritas ini menjadi pengingat dan pengikat bagi seluruh pegawai agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Robert.

Sebanyak 81 pegawai secara resmi membubuhkan tanda tangan Pakta Integritas di atas meterai. Dokumen tersebut dibuat rangkap dua, di mana satu salinan dipegang oleh masing-masing pegawai dan satu salinan lainnya disimpan sebagai arsip perusahaan untuk kepentingan evaluasi, monitoring, dan pengawasan kinerja.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Integritas berasal dari kata integer yang berarti utuh. Pegawai yang berintegritas adalah mereka yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan,” tegas Isidorus.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan Pakta Integritas sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada pelanggan.

Menurutnya, pelayanan yang berintegritas akan berdampak langsung pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, Pakta Integritas tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain komitmen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penghindaran benturan kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas terhadap pengawasan dan audit, serta penerapan sanksi bagi setiap pelanggaran.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum baru dan semangat baru bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian, sehingga Perumda Air Minum Kota Kupang semakin dipercaya, diterima, dan dicintai oleh masyarakat Kota Kupang,” tutup Isidorus. (MI)

Kupang,nwartapedia.com   –
Sebuah sumber air alami yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, kini diusulkan untuk dicatat dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Sumber air yang dikenal warga sebagai Air Lubang Pasir Panjang itu terletak tepat di belakang Kantor Lurah Pasir Panjang, RT 08 RW 03.

Lurah Pasir Panjang, Robert Octavianus, S.Sos, menyampaikan bahwa sumber air tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang kuat.

Menurutnya, air lubang ini telah digunakan masyarakat sejak zaman dahulu dan masih dimanfaatkan hingga sekarang.

“Air lubang ini bukan sekadar sumber air biasa. Ia sudah ada sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pasir Panjang. Karena itu, saya minta agar air ini dicatat dan dijadikan cagar budaya agar tetap terjaga dan tidak rusak,” ujar Robert.

Salah satu warga setempat, Adriana Makatita (72), menuturkan bahwa air tersebut telah ada sejak masa leluhurnya.

Ia mengingat jelas bagaimana air lubang ini selalu digunakan untuk mandi dan mencuci oleh warga sekitar.

“Sejak dulu, sejak orang tua dan oyang saya masih ada, air ini sudah ada. Dari dulu sampai sekarang air ini tetap dipakai,” ungkap Adriana.

Adriana juga menceritakan berbagai pengalaman unik yang dipercaya warga berkaitan dengan air tersebut. Menurutnya, air lubang ini tidak boleh dibawa keluar dari lokasi.

“Dulu pernah ada kejadian, anak-anak ambil air lalu dibawa pulang, setelah itu sakit dan tidak bisa bicara. Selain itu, air ini juga pernah disedot pakai mesin, tapi tidak pernah naik,” tambahnya.

Secara fisik, Air Lubang Pasir Panjang memiliki keunikan tersendiri. Airnya tampak jernih dan berada di dalam lubang batu dengan kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan tanah.

Kejernihan dan kestabilan air ini membuatnya sejak dahulu menjadi harapan utama warga sebagai sumber air baku, khususnya untuk mandi dan mencuci warga di sekitar lokasi.

Hal senada disampaikan Tonci Makatita (46). Ia mengatakan bahwa meski rasa airnya agak payau, air tersebut tetap digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.

“Air ini biasa dipakai untuk mandi dan cuci. Rasanya memang sedikit payau, tapi dari dulu air ini jadi andalan warga,” katanya.

Dengan nilai sejarah, kepercayaan lokal, dan fungsi sosial yang masih hidup hingga kini, Air Lubang Pasir Panjang dinilai layak untuk dilindungi sebagai warisan budaya.

Warga berharap, dengan penetapan sebagai cagar budaya, sumber air ini dapat dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada generasi mendatang.
(goe)