Ratusan Kepala Daerah Terima UHC Awards 2026, Cakupan JKN Tembus 98 Persen Penduduk Indonesia

Jakarta, nwartapedia.com – Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).

Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong perluasan dan keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian UHC merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Angka ini melampaui target nasional RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.

Ia menyebutkan, peran kepala daerah sangat krusial, terutama dalam memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama pembangunan kesehatan. Program JKN menjadi instrumen strategis dalam pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.

Ghufron menambahkan, dampak UHC tidak hanya dirasakan pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesejahteraan sosial.

Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara signifikan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai sekitar dua juta kunjungan per hari, mencerminkan terbukanya akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Untuk menjaga mutu pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital.

Berbagai kanal layanan non-tatap muka telah dikembangkan, seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA melalui WhatsApp 08118165165, dan Care Center 165.

“Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN yang memungkinkan tenaga medis melihat riwayat pelayanan peserta hingga satu tahun terakhir, sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat,” jelas Ghufron.

Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah yang belum mencapai UHC untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta bangsa yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Cak Imin.

Ia menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029 dan menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pemberian UHC Awards 2026 diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh daerah untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage, demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan sejahtera. ***




Ngopi Sore Penuh Makna: Hangatnya Audiensi PWI NTT dan BRI Kupang Bahas HPN 2026

Kupang, nwartapedia.com – Senja belum sepenuhnya turun ketika suasana hangat terasa di ruang pertemuan Kantor Cabang BRI Kupang, Senin (26/1/2026) sore. Jarum jam menunjukkan pukul 16.30 WITA.

Di ruangan itu, bukan sekadar rapat formal yang berlangsung, melainkan obrolan akrab penuh makna antara insan pers dan perbankan, membahas satu agenda besar: Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Selama kurang lebih satu jam, hingga pukul 17.30 WITA, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Timur (PWI NTT) duduk berdampingan dengan pimpinan BRI Cabang Kupang.

Diskusi mengalir santai, sesekali diselingi senyum dan tawa ringan, mencairkan suasana sekaligus menegaskan eratnya komunikasi dua institusi yang sama-sama berperan dalam pembangunan daerah.

Rombongan PWI NTT diterima langsung oleh Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, di Kantor BRI Cabang Kupang, Jalan Percetakan Cendana No.6, Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Audiensi diawali oleh Sekretaris PWI NTT, Aloysius Tani, yang membuka pertemuan dengan memperkenalkan jajaran pengurus sekaligus menyampaikan maksud kedatangan PWI NTT.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus ingin membangun komunikasi yang baik dengan BRI, terutama dalam rangka menyukseskan Hari Pers Nasional 2026 di NTT,” ujar Aloysius dengan nada bersahabat.

Pembicaraan kemudian menghangat saat Ketua Panitia HPN 2026 NTT, Ryan Nong, memaparkan gambaran besar pelaksanaan HPN 2026. Ia menjelaskan bahwa meskipun peringatan HPN 2026 secara nasional akan dipusatkan di Serang, Banten, namun di tingkat Provinsi NTT, berbagai rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kota Kupang.

“Tahun ini tema HPN adalah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Karena itu, kami ingin menggandeng BRI agar kegiatan HPN juga menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat,” tutur Ryan.

Ia menyebutkan sejumlah agenda yang direncanakan, mulai dari aksi kebersihan lingkungan, donor darah, hingga diskusi publik bertema ekonomi.

“Untuk diskusi publik, kami ingin menghadirkan Gubernur sebagai keynote speaker, serta pihak perbankan. Ini penting agar masyarakat mendapatkan edukasi ekonomi dan perbankan secara langsung,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ryan juga menekankan pentingnya kolaborasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya dengan melibatkan UMKM binaan BRI.

“Kalau UMKM binaan BRI dilibatkan, maka manfaat HPN bisa benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya seremonial,” tambahnya.

Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, menyampaikan apresiasinya.

Ia menegaskan bahwa BRI pada prinsipnya sangat terbuka untuk mendukung HPN 2026 di NTT.

“Kami siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi pembiayaan, meskipun tentu masih perlu kami diskusikan secara internal,” ungkap Terry.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk melibatkan UMKM binaan BRI dalam rangkaian kegiatan HPN 2026, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan media.

“Saya cukup memahami teman-teman media. Kolaborasi ini penting karena kami juga membutuhkan publikasi dari insan pers,” katanya lugas.

Menurut Terry, edukasi perbankan kepada masyarakat juga perlu dikemas dengan pendekatan yang sederhana dan membumi.

“Edukasi perbankan itu penting, tapi bahasanya harus ringan supaya mudah dipahami semua kalangan,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Panitia HPN Edy Nahak serta anggota Panitia HPN 2026 NTT, Tari Rahmaniar.

Pertemuan sore itu pun ditutup dengan kesepahaman untuk terus melanjutkan komunikasi dan menyusun bentuk kerja sama konkret demi menyukseskan HPN 2026 di Nusa Tenggara Timur.

Di tengah senja Kupang yang kian meredup, pertemuan itu meninggalkan satu pesan terang: kolaborasi yang dibangun dengan kehangatan dan keterbukaan akan melahirkan kerja sama yang bermakna bagi masyarakat. ***




Perumda Air Minum Kota Kupang Teguhkan Komitmen Pelayanan Lewat Penandatanganan Pakta Integritas

Kupang, nwartapedia.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh 81 pegawai, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai wujud keseriusan perusahaan dalam membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut merupakan langkah strategis Perumda Air Minum Kota Kupang dalam memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat Kota Kupang.

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda Air Minum Kota Kupang, Robert Marius Seran, menyampaikan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral dan profesional seluruh pegawai dalam menjalankan tugas selama satu tahun ke depan.

“Pakta Integritas ini menjadi pengingat dan pengikat bagi seluruh pegawai agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Robert.

Sebanyak 81 pegawai secara resmi membubuhkan tanda tangan Pakta Integritas di atas meterai. Dokumen tersebut dibuat rangkap dua, di mana satu salinan dipegang oleh masing-masing pegawai dan satu salinan lainnya disimpan sebagai arsip perusahaan untuk kepentingan evaluasi, monitoring, dan pengawasan kinerja.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Integritas berasal dari kata integer yang berarti utuh. Pegawai yang berintegritas adalah mereka yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan,” tegas Isidorus.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan Pakta Integritas sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada pelanggan.

Menurutnya, pelayanan yang berintegritas akan berdampak langsung pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, Pakta Integritas tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain komitmen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penghindaran benturan kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas terhadap pengawasan dan audit, serta penerapan sanksi bagi setiap pelanggaran.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum baru dan semangat baru bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian, sehingga Perumda Air Minum Kota Kupang semakin dipercaya, diterima, dan dicintai oleh masyarakat Kota Kupang,” tutup Isidorus. (MI)