Kupang, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Kristian Widodo, menegaskan pentingnya etika birokrasi, etika bertutur, serta etika berpenampilan bagi seluruh insan pendidikan sebagai pelayan publik. Penegasan tersebut disampaikannya sebelum memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan yang melibatkan pengawas serta kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Kupang, Senin (19/1/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa sikap, tutur kata, dan penampilan aparatur pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai cermin nilai, etika, dan keteladanan bagi peserta didik serta masyarakat luas.

“Penampilan dan sikap kita mencerminkan kredibilitas dan keseriusan dalam bekerja. Kadang-kadang kita sudah bekerja dengan baik, tetapi karena cara berpakaian, cara duduk, atau sikap dalam melayani tidak mencerminkan profesionalisme, maka persepsi publik bisa menjadi negatif,” ujar Wali Kota.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik telah memiliki standar dan aturan yang jelas, termasuk dalam hal berpakaian.

Aparatur pendidikan, tegasnya, tidak dibenarkan melayani masyarakat dengan penampilan yang tidak pantas, seperti mengenakan sandal jepit atau kaos, karena sekolah merupakan institusi yang menjadi contoh dan rujukan etika bagi generasi muda.

“Sebagai pelayan publik, kita harus tampil sopan, rapi, dan sesuai aturan. Sekolah adalah tempat membentuk karakter, maka semua unsur di dalamnya harus memberi teladan,” tegas dr. Kristian Widodo.

Penegasan Wali Kota tersebut mendapat dukungan dari para kepala sekolah. Kepala SD Inpres Sikumana 2, Adriana Letto, menyatakan bahwa penampilan yang sopan dan pantas merupakan bagian dari tanggung jawab moral aparatur pendidikan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penampilan tersebut harus tetap mencerminkan kesederhanaan dan profesionalisme, bukan sekadar ajang pamer.

“Sebagai pelayan publik, kita wajib menunjukkan penampilan yang sopan dan beretika, tetapi tidak berlebihan atau vulgar seolah sedang melakukan pertunjukan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala SDK Santo Yosep 2 Naikoten Kupang, Agung Hermanus Riwu, S.Pd.

Menurutnya, penampilan dan sikap mencerminkan kepribadian serta jiwa seseorang sebagai pelayan publik.

Karena itu, ia mendukung penuh penekanan Wali Kota Kupang agar aparatur pendidikan senantiasa menjaga etika dalam setiap aspek pelayanan.

Selain soal etika dan penampilan, Wali Kota Kupang juga menyoroti pentingnya kejujuran serta akurasi data pendidikan.

Ia mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menyampaikan data sesuai kondisi riil di lapangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyaluran bantuan.

“Kalau data tidak akurat, maka bantuan yang datang juga tidak akan tepat sasaran. Jangan sekolah yang ada dilaporkan tidak ada, atau yang tidak ada dilaporkan ada,” tegasnya.

Ia berharap, dengan pelayanan yang profesional, penampilan yang beretika, serta data pendidikan yang valid dan akurat, setiap kebijakan dan bantuan pemerintah di bidang pendidikan dapat disalurkan secara tepat, adil, dan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah-sekolah di Kota Kupang. (goe)

Kupang, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Kristian Widodo, menegaskan pentingnya disiplin administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Kupang. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pendidikan Dasar yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang berlangsung di Hotel Sahid T-More pada Senin–Selasa, 19–20 Januari 2026.

Dalam arahannya, Wali Kota meminta seluruh jajaran pendidikan, mulai dari pengawas hingga kepala sekolah, untuk menyusun laporan kinerja dan administrasi secara rutin, tertib, dan tepat waktu.

“Laporan bulanan harus dibuat tertib, maksimal setiap tanggal 30. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola pendidikan,” tegas dr. Kristian Widodo.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan tetap fokus pada program-program inti yang secara langsung menyentuh layanan pendidikan dan peningkatan mutu akademik peserta didik.

Menurutnya, terlalu banyak kegiatan di luar fokus utama justru berpotensi mengaburkan tujuan pendidikan.

“Kalau fokusnya pendidikan, maka seluruh energi, waktu, dan anggaran harus diarahkan ke sana,” ujarnya.

Kepada para kepala sekolah, Wali Kota menekankan peran strategis mereka sebagai pemimpin dan komandan di unit kerja masing-masing.

Kepala sekolah diminta memastikan sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik, bebas dari kekerasan seksual, fisik, verbal, maupun praktik perundungan.

“Anak-anak harus dididik dengan cara yang mendidik, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga mendorong dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital.

Ia menilai perubahan adalah sebuah keniscayaan jika ingin menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengubah arah layar. Pendidikan harus berani berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Kupang terus diperkuat melalui sinergi lintas satuan pendidikan. Sebanyak 162 Kepala SD/MI dan 71 Kepala SMP/MTs bersama para pengawas sekolah mengikuti Rakor Pendidikan Dasar tersebut sebagai forum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memantapkan arah program pendidikan dasar tahun 2026 agar berjalan terintegrasi dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah.

Ketua Panitia Rakor Pengawas serta Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, M.Si, menegaskan bahwa Rakor menjadi wadah penting untuk membangun kesamaan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa secara administratif, tidak semua program dan kegiatan selama ini langsung tergambar dalam data karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencakup tiga bidang atau seksi yang dihimpun dalam satu layanan.

Namun sejak tahun 2021, ketiga bidang tersebut telah dijalankan secara konsisten dan dibuktikan melalui berbagai kegiatan nyata hingga tahun 2023.

“Seluruh kegiatan yang kami laksanakan tidak berdiri sendiri. Semua melibatkan stakeholder publik, mulai dari pengawas hingga kepala sekolah SD dan SMP. Komitmen bersama ini kami perkuat melalui kesepakatan dan penandatanganan kolektif,” jelas Oktovianus.

Menurutnya, sebelum kembali melaksanakan program lintas tiga seksi, diperlukan kesamaan hati, satu roh, dan satu tujuan agar seluruh praktisi pendidikan dapat bekerja secara terintegrasi dan efektif melalui forum Rakor.

Oktovianus menambahkan bahwa pelaksanaan Rakor mengacu pada visi dan misi pembangunan pendidikan daerah, regulasi sejak tahun 2021 yang mulai diimplementasikan pada 2023, indikator kinerja tahun 2024, serta arahan pemerintah pusat hingga tahun 2024.

“Program lintas tiga bidang ini sejalan dengan arah kebijakan nasional tahun anggaran 2025. Karena itu, Rakor menjadi momentum evaluasi, perbaikan perencanaan, serta penguatan pelaksanaan kegiatan ke depan, termasuk dalam penyusunan CPB tahun 2025,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan penyebarluasan informasi kepada publik melalui media agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaat program pendidikan.

Fokus utama Rakor kali ini diarahkan pada peningkatan literasi dan numerasi peserta didik.
Berdasarkan capaian kinerja pendidikan periode 2022–2024, Kota Kupang menunjukkan progres yang signifikan di berbagai jenjang.

“Memasuki tahun 2025, kami optimistis capaian tersebut melampaui tahun 2022. Bahkan, kami menargetkan pada Mei 2025 dapat meraih peringkat pertama sebagai hasil kerja bersama yang konsisten dan terarah,” pungkasnya.