Kupang,nwartapedia.com  – Dalam upaya mendukung pembangunan nasional, Korem 161/Wira Sakti menggelar sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, TNI-AD, dan Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis (07/02/2025) di Aula Sonbai 2, Makorem 161/Wira Sakti, Kupang.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Panglima TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada 16 Januari 2025.

Komandan Korem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barteto Nunes, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasrem 161/Wira Sakti Kolonel Inf. Riko Harianto, S.I.P., menegaskan pentingnya sinergi antara TNI-AD dan Dirjen Pajak untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara.

“Panglima TNI menekankan kepada seluruh peserta untuk segera mengimplementasikan nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian teknis yang tersusun secara cermat dan sesuai ketentuan. Koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan kerja sama ini,” ujar Kolonel Inf. Riko Harianto.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, dalam sambutannya, menjelaskan tujuan utama sosialisasi ini adalah membangun basis data ekonomi yang lebih baik di NTT sebagai salah satu upaya memaksimalkan penerimaan negara.

“Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Dukungan dari semua pihak, termasuk Korem 161/Wira Sakti, sangat penting dalam pengumpulan data ekonomi. Dengan adanya Babinsa yang menjangkau pelosok wilayah, kita dapat memperoleh informasi penting terkait kegiatan ekonomi di daerah, seperti vila, usaha, hingga tokoh masyarakat dengan potensi ekonomi yang besar,” jelas Rimedi.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini akan memberikan kontribusi besar terhadap optimalisasi sumber daya lokal dan memperkuat penerimaan negara.

“Kami berharap, dengan sinergi yang terjalin, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.”ungkapnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kasrem 161/Wira Sakti, para pejabat Korem, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang beserta staf, para Dandim jajaran Korem 161/Wira Sakti, serta sejumlah perwira lainnya.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen TNI dan Dirjen Pajak dalam mendukung tugas-tugas negara melalui kerja sama yang strategis.

Nota kesepahaman ini menjadi langkah penting untuk menciptakan kolaborasi yang lebih efektif antara instansi pemerintah dan militer, khususnya di wilayah NTT, demi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(PENREM)

Jakarta,nwartapedia.com  – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, mengadakan pertemuan penting dengan Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, Gubernur NTT Terpilih, Apt. Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si, Forkopimda Provinsi NTT, serta Pj. Bupati/Walikota dan para Bupati/Walikota terpilih se-NTT.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) ini bertujuan untuk membahas strategi akselerasi pembangunan sektor pertanian di NTT sebagai penggerak utama penurunan tingkat kemiskinan.

Mentan Amran menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari TNI/Polri dalam mengoptimalkan potensi agraris NTT.

“NTT memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dan saya melihat harapan besar dari wilayah ini. Dengan pertanian yang bergerak, sektor lainnya akan ikut bergetar. Kita bersama dapat menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen, bahkan maksimal 5 persen dalam lima tahun mendatang,” jelas Mentan Amran dengan optimisme.

Dalam pertemuan ini, Mentan memaparkan program prioritas untuk 2025, termasuk perbaikan 188 ribu hektare lahan pertanian di NTT yang didukung dengan pembangunan saluran irigasi, pompanisasi, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi.

Selain itu, pembangunan pertanian di NTT diharapkan mampu berkontribusi signifikan pada swasembada pangan nasional.

Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menyampaikan paparan terkait kontribusi NTT dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui pengelolaan lahan basah, lahan kering, peternakan modern, dan tambak garam.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan swasembada padi, jagung, daging, dan garam.

“Diskusi hari ini menghasilkan instruksi yang jelas dari Pak Mentan. Kita segera matangkan dan eksekusi program ini secara kolaboratif demi mengatasi kemiskinan dan stunting di NTT,” tegas Andriko.

Sementara itu, Gubernur NTT terpilih, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan Kementan terhadap sektor pertanian di NTT.

Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat dan dukungan teknologi dari Kementan, kita optimis sektor pertanian dapat menjadi penggerak utama perubahan ekonomi di NTT,” ujar Melki.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di NTT, dengan harapan besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)

Kupang,nwartapedia.com  – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, S.Si., M.Si., resmi merilis kinerja perekonomian NTT pada tahun 2024.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi NTT menunjukkan capaian signifikan dengan total PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp137,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp78,04 triliun.

“Pertumbuhan ini menunjukkan arah perkembangan positif di berbagai sektor, khususnya sektor-sektor strategis yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi,”jelas Matamira dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor BPS NTT pada Rabu (05/01/2025).

Disampaikan bahwa, sepanjang tahun 2024, perekonomian NTT tumbuh sebesar 3,73 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 11,95 persen.

“Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang meningkat sebesar 11,29 persen,”ungkapnya.

Matamira menyampaikan, pada triwulan IV-2024, ekonomi NTT mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,03 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y).

“Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,28 persen. Dari sisi pengeluaran, PK-LNPRT tumbuh signifikan sebesar 6,25 persen,”ujarnya..

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen.

“Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang melesat hingga 15,40 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mencatatkan pertumbuhan luar biasa sebesar 36,63 persen,”ujarnya..

Menurutnya, pada tahun 2024, struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 28,87 persen.

“Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tetap menjadi penyumbang utama sebesar 66,70 persen,”ujar Matamira.

Matamira menambahkan, sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi NTT. Namun, pertumbuhan signifikan di sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan potensi besar pariwisata dan industri pendukungnya.

“Ini momentum penting bagi NTT untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat daya saing sektor unggulan lainnya,” ungkapnya.

Dengan capaian ini, BPS optimis pertumbuhan ekonomi NTT akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, didukung sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi lokal. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Korem 161/Wira Sakti menggelar acara bersama prajurit, PNS, dan Persit KCK Koorcab Rem 161 PD IX/Udayana di Masjid Nurul Whathan Kuanino, Kota Kupang. Acara ini mengusung tema “Membangun Mentalitas Tangguh Menghadapi Percepatan Zaman”, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan serta mentalitas prajurit dan keluarga besar Korem 161/WS di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, S.E., M.M dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasrem 161/WS Kolonel Inf Riko Haryanto, S.I.P menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj bukan hanya seremonial semata, tetapi momentum refleksi diri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

“Isra Mi’raj merupakan peristiwa luar biasa yang mengajarkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Kita harus merenungi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan pengabdian kita, baik dalam tugas sebagai prajurit maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Danrem dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Ustad Sofyan Abdurrahman, S.Ag. memberikan tausiah mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keimanan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

“Isra Mi’raj adalah simbol ketangguhan spiritual dan mental. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai cobaan, tetapi tetap teguh dalam keimanannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam menghadapi percepatan zaman, iman dan ketakwaan harus menjadi pegangan utama,” jelas Ustad Sofyan.

Ia juga mengingatkan agar prajurit dan keluarga besar Korem 161/Wira Sakti tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi, seperti berita hoaks, informasi menyesatkan, dan pergaulan yang menyimpang.

“Gunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat diri, menambah ilmu, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama,” tambahnya.

Acara peringatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Korem 161/Wira Sakti, di antaranya Kasrem 161/Wira Sakti,  Kasi Pers Kasrem 161/Wira Sakti,  Kabalak Aju Kodam IX/Udayana, Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 161 PD IX/Udayana,  Para perwira, bintara, tamtama, serta PNS Korem 161/Wira Sakti.

Selain di Korem 161/Wira Sakti, peringatan Isra Mi’raj juga diselenggarakan oleh satuan jajaran Korem 161/Wira Sakti di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dengan semangat Isra Mi’raj, diharapkan seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Korem 161/Wira Sakti dapat semakin kuat secara mental, disiplin dalam tugas, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan dan kebangsaan.

(Penrem 161/Wira Sakti)

Kupang,nwartapedia.com  – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan bahwa pada Januari 2025, wilayah NTT mengalami deflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 0,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11.

Penurunan harga ini terutama disebabkan oleh turunnya tarif pada kelompok perumahan serta informasi dan komunikasi.

Meski secara keseluruhan terjadi deflasi, perbedaan tren inflasi di beberapa daerah cukup mencolok. Waingapu mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,35 persen dengan IHK mencapai 106,44, sementara deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 0,84 persen dengan IHK 107,91.

Menurut Kepala BPS NTT, Mataram M. Kale, deflasi pada Januari 2025 disebabkan oleh penurunan harga pada dua kelompok pengeluaran utama, yaitu Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, turun 9,16 persen.

“Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, turun 0,49 persen,”ungkapnya dalam siaran resmi BPS NTT pada Senin (03/01/2025).

Namun, beberapa kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, di antaranya Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 2,45 persen, Kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,66 persen, Kelompok transportasi naik 1,19 persen, Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 2,53 persen, Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 5,95 persen.

Meskipun inflasi terjadi di beberapa sektor, menurut Maramira, penurunan harga pada kelompok perumahan dan komunikasi cukup besar sehingga secara keseluruhan NTT mengalami deflasi.

Matamira menjelaskan, selain deflasi tahunan (y-on-y), NTT juga mengalami deflasi month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d) sebesar 0,27 persen dibandingkan Desember 2024.

Ini menandakan bahwa harga barang dan jasa pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut BPS, angka ini menunjukkan adanya penyesuaian harga di berbagai sektor, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman serta kebijakan harga energi dan bahan pokok di tingkat nasional dan daerah.

Dengan kondisi ini, BPS akan terus memantau dinamika inflasi dan deflasi di NTT untuk memastikan keseimbangan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (MI)

Kupang,nwartapedia.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mataram B. Kale,S.Si.,M.Si menyampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) NTT pada Januari 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

Menurut Matamira, NTP Januari 2025 dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100) dan mencakup lima subsektor utama, yaitu tanaman padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan.

Secara keseluruhan, NTP NTT pada Januari 2025 tercatat sebesar 101,60, dengan rincian sebagai berikut Tanaman padi-palawija (NTP-P): 99,81, Hortikultura (NTP-H): 98,55, Tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR): 104,54, Peternakan (NTP-Pt): 107,89 dan Perikanan (NTP-Pi): 93,44.

“Kenaikan NTP ini disebabkan oleh perkembangan indeks harga terima yang lebih cepat dibandingkan harga bayar. Hampir semua subsektor mengalami peningkatan, kecuali subsektor peternakan,” “ujar Matamira dalam siaran resmi BPS NTT pada Senin (03/01/2025)).

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa pada Januari 2025 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,01 persen.

Inflasi ini terutama dipicu oleh kenaikan harga pada subkelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Dengan kenaikan NTP ini, diharapkan daya beli dan kesejahteraan petani di NTT dapat terus meningkat, meskipun masih ada tantangan dalam subsektor tertentu seperti perikanan dan hortikultura yang mencatat angka di bawah 100, menandakan bahwa biaya produksi masih lebih tinggi dibandingkan harga jual.

BPS akan terus memantau perkembangan ekonomi perdesaan dan sektor pertanian di NTT untuk memberikan data yang akurat dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada petani. (MI)

Kupang,nwartapedia.com – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Cornelis Wadu, M.Si., menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG dalam mengendalikan dan mengantisipasi berbagai bencana di wilayah yang rawan, termasuk di Lsiana dan beberapa daerah di kabupaten lainnya.

Cornelis Wadu menyampaikan bahwa data dari BMKG menjadi dasar bagi BPBD untuk segera menginformasikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat mengambil langkah antisipatif terhadap potensi bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrem.

“Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kepada kabupaten/kota, sehingga mereka dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Wilayah timur NTT, termasuk daerah Rawon Wongsor, menjadi salah satu titik yang perlu perhatian khusus karena potensi bencana gempa dan banjir,” ujar Cornelis Wadu saat konferensi pers yang berlangsung di Kantor Gubernur pada Kamis (30/01/2025).

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan perguruan tinggi, dalam upaya mitigasi bencana. Dalam beberapa kejadian terakhir, dampak bencana di NTT masih dapat dikendalikan.

Hingga saat ini, meskipun kondisi cuaca cukup ekstrem, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

“Kami bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat bencana. Namun, kami tetap mempersiapkan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. BPBD juga terus menyampaikan berbagai informasi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana,” tambahnya.

Cornelis Wadu menegaskan bahwa BPBD NTT akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang memastikan daging yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Bimoku halal dan memenuhi syariat Islam.

Kepastian ini diberikan setelah Pemkot Kupang menindaklanjuti surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku yang sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang.

Sebagai langkah nyata, Pemkot Kupang menambah dua juru sembelih halal (Juleha) di RPH Bimoku untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan sesuai standar kesehatan dan syariat Islam.

Langkah ini mendapat apresiasi dari MUI Kota Kupang, yang langsung mencabut larangan tersebut pada Minggu (19/1) dini hari.

Pencabutan larangan ditandai dengan pemotongan hewan di RPH Bimoku oleh Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS. Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., sejumlah anggota DPRD Kota Kupang, pengurus MUI, serta para pengusaha pemilik hewan.

Respons Cepat Pemkot Kupang
Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi mengucapkan terima kasih kepada MUI Kota Kupang atas koordinasi yang baik sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Kupang sebagai konsumen sekaligus mencegah kerugian bagi pelaku usaha.

“Harapan kami, pelayanan di RPH Bimoku dapat berjalan lebih baik, sesuai prosedur keagamaan, dan distribusi daging ke pasar lebih cepat,” ujar Linus.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Kupang melalui dinas teknis berkomitmen untuk terus membenahi aspek yang belum optimal di RPH Bimoku.

MUI Pastikan Kehalalan Daging
Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS, secara resmi mengumumkan pencabutan surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku.

Ia menjelaskan bahwa larangan sebelumnya dikeluarkan karena adanya keraguan dari umat Muslim terhadap kehalalan daging yang dipotong di RPH Bimoku.

Namun, setelah melihat upaya serius Pemkot Kupang, H. Muhammad memastikan bahwa daging di RPH Bimoku kini halal dan tidak perlu diragukan lagi.

“Mulai saat ini, surat larangan tersebut secara resmi kami cabut. Daging yang dipotong di RPH Bimoku sudah terjamin kehalalannya,” tegas H. Muhammad.

Dengan pencabutan larangan ini, Pemkot Kupang dan MUI berharap distribusi daging halal di Kota Kupang dapat berjalan lancar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menghilangkan keraguan yang sempat muncul. ***

Kupang, nwartapedia.com – Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus, tim transisi yang terdiri dari enam anggota resmi dibentuk.

Tim ini mencakup perwakilan dari Partai Gerindra, PSI, dan tim pemenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih, dr. Christian Widodo dan Serena Francis.

“Tim transisi bertugas memastikan sinkronisasi antara pemerintahan lama dan baru, sehingga semua program prioritas bisa segera dijalankan begitu pelantikan selesai,” kata Isodorus Lilijawa, salah satu anggota tim transisi dalam konferensi pers yang berlangsung di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Sementara itu, Wali Kota terpilih, dr. Christian Widodo memberikan apresiasi kepada tim transisi yang telah menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya tim ini, kami sudah bisa merancang berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu program utama yang telah dirancang dalam Anggaran Tahun 2025 adalah penanganan sampah, yang menjadi isu prioritas di Kota Kupang.

Christian Widodo berharap program ini dapat berjalan optimal pada akhir 2025 dan memberikan dampak signifikan pada tahun berikutnya.

“Kami ingin saat pelantikan nanti, pemerintahan ini bisa langsung berlari kencang untuk melayani masyarakat,” tegas Christian.

Christian juga memberikan pesan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak merasa khawatir tentang stabilitas posisi mereka selama lima tahun ke depan.

“Selama kinerja baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami akan fokus pada peningkatan pelayanan dan memaksimalkan potensi ASN yang ada,” ujarnya, menegaskan pentingnya dedikasi dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, tim ini memiliki peran strategis untuk memastikan kelancaran proses transisi dan mengawal realisasi program-program prioritas pemerintahan baru.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dr. Christian Widodo dan Serena Francis untuk memulai kepemimpinan mereka dengan efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat,”ungkapnya..

Wali Kota Terpilih ini berharap sinergi antara tim transisi, OPD, dan para ASN mampu mempercepat pencapaian target pembangunan di Kota Kupang.

Adapun enam anggota tim transisi yang ditunjuk adalah Isodorus Lilijawa, Merry Salouw, Kanisius To, Muhamad Ramli, Ahmad Talib dan Kenny Sau. (MI)

Kupang,nwartapedi.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota kupang terpilih, dr. Christian Widodo-Serena Francis akan memulai masa kepemimpinan mereka dengan langkah berani dan tegas.

Mereka menolak pengadaan mobil dinas baru dan memilih mengalihkan anggarannya untuk mendukung program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan tetap menggunakan mobil dinas yang lama. Anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil baru itu lebih baik dialihkan ke program prioritas,” ujar Christian Widodo saat konferensi pers yang digelar di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Keputusan ini, menurut Christian Widodo diambil setelah melalui diskusi dengan DPRD Kota Kupang.

“Kami berdua menolak mobil dinas dan didukung oleh DPRD Kota Kupang. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung kami,” tambahnya.

Langkah ini tidak hanya menjadi simbol efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen transparansi dalam mengelola dana publik.

Christian Widodo menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi mereka untuk menciptakan perubahan yang nyata di Kota Kupang.

“Menolak fasilitas baru dan memprioritaskan efisiensi anggaran adalah bukti komitmen kami untuk membangun Kota Kupang yang lebih baik dan berdaya saing,” jelasnya.

Keputusan ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bukti keberpihakan pada kebutuhan rakyat.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas akan difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain untuk mengutamakan efisiensi dan kebermanfaatan anggaran, demi terciptanya pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. (MI)