Kupang,nwartapedia.com   – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Taufik, secara resmi meluncurkan Akademi Pengentasan Kemiskinan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (15/10).

Peluncuran akademi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Dalam sambutannya, Dr. Taufik menekankan pentingnya mengubah pendekatan dalam pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, pendekatan lama yang sektoral dan administratif terbukti belum cukup efektif, meskipun anggaran besar telah digelontorkan setiap tahunnya.

“Setiap tahun lebih dari 500 triliun rupiah digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal. Bahkan, menurut audit BPKP, efisiensi program pengentasan kemiskinan baru mencapai 52%,” ungkap Dr. TaTaufik.

Ia menambahkan bahwa Akademi Pengentasan Kemiskinan hadir sebagai jawaban terhadap tantangan tersebut, dengan pendekatan berbasis pembelajaran kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak  pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kita perlu rombak cara kerja dan pola pikir. Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga mindset dan budaya. Akademi ini ingin membentuk pola pikir baru bagi para ASN dan masyarakat, agar mereka menjadi aktor utama dalam keluar dari lingkaran kemiskinan,” lanjutnya.

Dr. Taufik juga mengapresiasi Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang, yang menurutnya menunjukkan semangat dan inovasi luar biasa dalam pembangunan. Ia menyebut bahwa meskipun NTT mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi secara serius dan terstruktur.

Sementara itu, mewakili Wali Kota Kupang, Dr. Christian Riyaldo, perwakilan dari Pemerintah Kota Kupang menyampaikan komitmen penuh terhadap program ini.

“Akademi Pengentasan Kemiskinan sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan SDM dan memperkuat reformasi birokrasi. Program ini juga selaras dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mendorong transformasi ASN agar adaptif, inklusif, dan kolaboratif,” ujar perwakilan Wali Kota.

Peluncuran Akademi ini juga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk “Corporation City” di Kota Kupang yang akan didampingi oleh berbagai pihak, termasuk BPSDM Provinsi NTT dan perguruan tinggi. Kota Kupang akan menjadi salah satu daerah percontohan dari implementasi konsep “Corporate University” di wilayah Indonesia Timur.

Dr. Taufik mengakhiri sambutannya dengan ajakan kuat untuk bersama-sama membangun bangsa tanpa kemiskinan:

“Selama masih ada kemiskinan, kita belum sepenuhnya merdeka. Inilah esensi gotong royong – menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama, tanpa melihat sekat-sekat birokrasi, agama, atau status sosial.”

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB, BPSDM Provinsi NTT, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ke depan, Akademi Pengentasan Kemiskinan diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan kebijakan dan pendekatan dalam pengurangan kemiskinan, tidak hanya di Kota Kupang tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan Portal Sasando NTT, sebuah Portal Data Terpadu Provinsi yang dirancang untuk memperbaiki tata kelola data dan mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah.

Acara peluncuran berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (14/10/2025) siang, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, Maliki, Minister Counselor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapelton, Gubernur NTT Melki Laka Lena, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, perwakilan Program SKALA, serta insan pers.

Portal Sasando merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar), yang bertujuan mendukung penyediaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemerintah Provinsi NTT menghadirkan Portal Sasando sebagai wujud komitmen dalam tata kelola data yang baik.

“Siapa yang memanfaatkan data dengan baik, maka pemerintahannya akan lebih efektif dan efisien. Ketika publik bisa mengakses data secara luas, maka pemerintahan akan menjadi lebih transparan, partisipatif, dan terbuka,” ujar Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu menekankan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Menurutnya, keberadaan Portal Sasando akan membantu Pemerintah NTT menjalankan program pembangunan secara lebih terarah dan terukur, serta memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran Portal Sasando menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi birokrasi di NTT.

“Portal Sasando ini adalah wadah bersama bagi seluruh data pembangunan di NTT mulai dari data sektoral, hasil padu padan Regsosek, P3KE, DTKS, hingga visualisasi sampai ke tingkat desa,” jelas Melki.

Ia menambahkan bahwa portal ini akan menjadi instrumen utama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami berkomitmen memastikan bahwa data yang dikelola melalui Portal Sasando tidak berhenti di portal, tetapi menjadi pijakan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur Melki.

Menurutnya, Portal Sasando bukan sekadar sistem teknologi, melainkan simbol kolaborasi dan gotong royong data antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat.

“Melalui peluncuran Portal Sasando ini, kita ingin menghadirkan wajah birokrasi NTT yang lebih terbuka, cepat, dan berbasis data,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPS, DFAT Australia, Program SKALA, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi dalam membangun sistem data terpadu ini.

Usai peluncuran, Wamendagri Bima Arya, didampingi Gubernur Melki Laka Lena, Deputi Bappenas Maliki, Minister Counselor Australia Tim Stapelton, serta Team Leader SKALA, melakukan peninjauan ke Sekretariat Bersama Portal Satu Data Daerah yang berlokasi di lantai dua Kantor Gubernur NTT.

Peluncuran Portal Sasando menandai babak baru transformasi digital Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung pembangunan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. ***

Jakarta, nwartapedia.com – BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha terbaik di Indonesia yang dinilai paling berkomitmen dalam menjalankan kewajiban kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diberikan melalui ajang Satya JKN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja bukan hanya bentuk kewajiban administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan loyalitas terbentuk. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab sosial,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menyampaikan bahwa hingga 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU) baik di sektor publik maupun swasta.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran badan usaha yang patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya, sehingga membantu mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan keberlanjutan Program JKN.

“Setiap pekerja berhak atas jaminan kesehatan. Karena itu, kami terus mendorong seluruh badan usaha agar memastikan para pekerjanya terlindungi dalam Program JKN,” tambah Ghufron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam sambutannya menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap badan usaha yang berkomitmen melindungi kesejahteraan pekerja.

“Komitmen ini sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Kepatuhan badan usaha mendukung keberlanjutan JKN adalah bentuk gotong royong dan investasi jangka panjang bagi produktivitas pekerja,” kata Cak Imin.

Cak Imin menambahkan, Satya JKN Award diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha, memperkuat kualitas layanan, dan mempererat sinergi lintas sektor demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera.

Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menjamin objektivitas dan transparansi.

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi sosial perusahaan.

Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung RI, Rudi Irmawan, menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan lembaga hukum dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha.

“Kami terus memperkuat upaya hukum baik preventif maupun litigasi untuk mendukung keberhasilan Program JKN. Kepatuhan seharusnya menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar kewajiban hukum,” tegas Rudi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal sebagai bagian dari transformasi sistem ketenagakerjaan nasional.

“Seluruh pekerja berhak atas jaminan sosial yang layak. Mari kita bangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Deputi III Kantor Staf Presiden RI, Syska Hutagalung, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan JKN.

“Kami berkomitmen mengawal agar Program JKN terus berjalan baik. BPJS Kesehatan harus memaksimalkan sumber daya demi peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta,” pungkas Syska.

Melalui Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan meneguhkan semangat gotong royong nasional dalam memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan.

Program ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem jaminan sosial yang kuat, adil, dan berkelanjutan. ***

Kupang, Nwartapedia.com – Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya kerja positif dan disiplin di lingkungan Perumda.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, usai peluncuran Program Promo Pemasangan Sambungan Baru di halaman kantor Perumda, Senin (13/10/2025).

Isidorus menjelaskan bahwa sejak dilantik, dirinya berupaya menindaklanjuti pesan penting dari Wali Kota Kupang untuk membangun etos kerja dan kedisiplinan pegawai.

“Pesan Bapak Wali Kota waktu saya dilantik itu sudah saya jalankan. Setiap Senin dan Jumat saya turun langsung ke lapangan untuk melihat kinerja pegawai, memotivasi, dan memastikan pelayanan berjalan baik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai lembaga pelayanan publik, disiplin dan kehadiran tepat waktu adalah hal mendasar yang harus dijaga.

“Jangan sampai masyarakat datang lebih dulu daripada petugas. Kita harus melayani dengan profesional dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Saat ini, Perumda tengah melakukan penataan struktur kepegawaian untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing. Dari total 91 pegawai, terdiri atas 81 ASN dan 10 tenaga harian lepas (THL).

Selain pembenahan internal, Isidorus juga menjalin kerja sama dengan BPKP guna memperkuat sistem tata kelola dan akuntabilitas keuangan.

Ia menambahkan, komunikasi juga dibangun dengan beberapa lembaga internasional yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan Rencana Pengamanan Air (Water Safety Plan).

Dalam kesempatan tersebut, Isidorus berpesan agar seluruh pegawai menumbuhkan rasa memiliki terhadap instansi tempat mereka bekerja.

“Cintai rumah ini. Kalau kalian menjaga tempat kerja ini dengan baik, maka rumah tangga kalian juga akan aman dan bahagia,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin kehadiran. Dari hasil evaluasi, tercatat 31 pegawai tidak hadir tanpa alasan dalam sebulan terakhir.

“Saya sudah minta ditelusuri penyebabnya. Kita ini pelayan publik, jadi tanggung jawab dan tata krama kerja harus dijaga,” tegasnya.

Isidorus menutup dengan ajakan agar seluruh pegawai mempertahankan semangat kerja positif yang mulai terbangun.

“Kita bahkan mendapat apresiasi dari Penjabat Sekda Kota Kupang karena kinerja semakin baik. Ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” pungkasnya. (MI)

Kuoang,nwartapedia.com  — Antusiasme warga Kota Kupang menyambut program promo pemasangan sambungan baru Perumda Air Minum Kota Kupang terlihat sejak hari pertama peluncurannya.

Salah satunya datang dari Irenius Take, warga Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, yang tercatat sebagai pelanggan pertama dalam program promo tersebut.

Program yang resmi diluncurkan oleh Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, pada Senin (13/10/2025) di halaman depan kantor PDAM Kota Kupang ini menawarkan potongan biaya signifikan dari Rp2.500.000 menjadi hanya Rp1.500.000 per paket sambungan baru.

Irenius mengaku mengetahui informasi promo tersebut dari teman-temannya yang bekerja di kantor PDAM. Tanpa menunggu lama, ia langsung datang untuk mendaftar dan melunasi biaya pemasangan.

“Saya dengar dari teman-teman di kantor PDAM, langsung saya datang istilahnya jemput bola. Saya bayar lunas supaya tidak ada beban lagi, tinggal tunggu pemasangan,” ujar Irenius.

Sebagai pekerja serabutan, Irenius mengaku sangat terbantu dengan adanya program promo ini. Ia juga mengajak masyarakat Kota Kupang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Selama ini saya pakai air tangki 6.000 liter setiap bulan. Dengan promo ini, lebih hemat dan bisa punya sambungan air sendiri. Saya ajak masyarakat Kota Kupang segera ikut program bagus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menjelaskan bahwa promo ini berlaku mulai 13 Oktober hingga 31 Desember 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen Perumda dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Biaya reguler sebelumnya Rp2,5 juta, tetapi dengan promo ini masyarakat cukup membayar Rp1,5 juta. Ada potongan sekitar Rp1 juta. Calon pelanggan bisa membayar uang muka Rp800 ribu, dan sisanya dicicil hingga tujuh kali,” jelas Isidorus.

Ia menambahkan, tujuan utama dari promo ini adalah agar semakin banyak warga Kota Kupang dapat menikmati layanan air bersih.

Perumda juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan para camat dan lurah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat di tiap wilayah.

Selain fokus pada penambahan sambungan baru, Perumda juga tengah berupaya mengatasi permasalahan jaringan perpipaan tua yang menyebabkan kebocoran dan kehilangan air.

“Berdasarkan data per September 2025, tingkat kehilangan air mencapai 27 persen. Ini karena banyak pipa yang sudah tua dan bocor. Kami berharap dukungan Pemerintah Kota Kupang dan BKD untuk program peremajaan pipa di segmen-segmen kritis,” ungkapnya.

Isidorus berharap, program promo sambungan baru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga selama tiga bulan ke depan, sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi air bersih di Kota Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sebelumnya digelar di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu.

Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, pada Senin (13/10/2025) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa hasil dari kegiatan retret itu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

 “Kita memastikan seluruh hasil dari Unhan, baik dalam memperbaiki tata kelola maupun pelayanan kita masing-masing,” ujar Gubernur Melki.

Retret ASN Dorong Perubahan dan Kolaborasi

Gubernur Melki menyebutkan bahwa kegiatan retret tersebut diikuti oleh lebih dari 600 ASN yang terdiri dari pejabat struktural di berbagai instansi Pemprov NTT. Ia berharap para peserta retret dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

 “Tidak boleh lagi ada kerja sendiri-sendiri. Lupakan ego dan perkuat kerja sama. Kita butuh kolaborasi untuk mencapai hasil terbaik,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja ASN, terutama pejabat eselon II, III, dan IV yang disebutnya sebagai motor penggerak dan motor perubahan birokrasi ke depan.

“Pencapaian per minggu harus dihitung secara cermat. Setiap pejabat harus tahu sejauh mana kontribusinya terhadap pelayanan publik,” imbuhnya.

Anggaran Harus Berdampak untuk Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah.

 “Di tengah pembatasan anggaran, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi kebutuhan publik,” tandasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pelaksanaan Tour de EnTeTe, yang meski hanya menggunakan anggaran kurang dari Rp15 miliar, justru mampu mendatangkan alokasi dana sebesar Rp186 miliar untuk perbaikan jalan yang dilalui peserta lomba balap sepeda tersebut.

“Program apa, dampaknya apa, biayanya berapa — semua harus terukur. Setiap kritik masyarakat harus dijawab dengan kinerja,” tegas Gubernur Melki.

Menuju Transformasi Birokrasi Produktif

Lebih lanjut, Gubernur Melki menekankan pentingnya transformasi birokrasi dari pola kerja konvensional menjadi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur.

 “Kita harus bertransformasi dari birokrasi yang biasa-biasa saja menjadi birokrasi yang berjiwa entrepreneur. Ke depan, tugas kita adalah melahirkan banyak pengusaha di berbagai bidang agar nilai tambah dan hilirisasi ekonomi bisa terjadi di masyarakat,” pungkasnya.

Dengan semangat tersebut, Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki berkomitmen menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang tidak hanya melayani, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui kolaborasi dan kerja nyata. ***

Kupang,nwartapedia.com — Sengketa kepemilikan lahan di kawasan strategis Lampu Merah Oesapa, Kota Kupang, kembali menjadi sorotan publik.

Melalui kuasa hukumnya Andre Lado, S.H., warga bernama Agustinus Fanggi resmi mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap objek tanah seluas 535 meter persegi yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang karena pihak Agustinus Fanggi mengklaim sebagai pembeli sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2287/Oesapa, hasil kesepakatan jual beli dengan Paulus Kou (terlawan VII) sejak tahun 2007.

Pembelian Disertai Bukti Pembayaran dan Itikad Baik

Dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media pada Senin (13/10/2025), Andre Lado menegaskan bahwa transaksi jual beli antara kliennya dan Paulus Kou dilakukan secara sah serta disertai bukti pembayaran yang sah di mata hukum.

“Klien saya telah menunjukkan itikad baik sebagai pembeli dengan melakukan pembayaran secara bertahap, yaitu Rp25 juta pada 20 April 2007 dan Rp25 juta pada 27 Desember 2008, dari total harga Rp350 juta. Sisanya akan dilunasi ketika sertifikat tanah dibawa ke notaris untuk penandatanganan akta jual beli,” jelas Andre.

Namun hingga tahun 2015, sertifikat tersebut belum juga diserahkan kepada Agustinus Fanggi karena disebut masih berada di tangan pihak lain.

Sudah Ditempati dan Dibangun Sejak 2017

Sejak tahun 2017, Agustinus Fanggi diketahui telah menempati dan membangun lima unit kamar kos permanen berukuran 3×4 meter di atas lahan tersebut.

Bangunan itu digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha kecil, dan keberadaannya diketahui secara terbuka oleh masyarakat sekitar.

Namun, pada 4 Agustus 2025, pihak Pengadilan Negeri Kupang melakukan pemeriksaan lokasi untuk eksekusi lahan terkait putusan perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2021/PN KPG, di mana Paulus Kou (terlawan VII) dinyatakan kalah.

Andre Lado menuturkan bahwa kliennya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut dan baru mengetahui adanya proses hukum itu ketika petugas datang ke lokasi.

“Klien kami tidak pernah dilibatkan atau diberitahu tentang perkara sebelumnya. Karena itu, pelaksanaan eksekusi atas objek tanah yang telah dibeli dan ditempati sejak lama jelas berpotensi melanggar hak hukum klien kami,” tegas Andre.

Isi Gugatan Perlawanan

Dalam gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang, pihak Agustinus Fanggi meminta majelis hakim untuk:

1. Menyatakan sah jual beli antara Agustinus Fanggi dan Paulus Kou atas tanah objek sengketa.
2. Menyatakan sah kwitansi pembayaran sebagai bukti transaksi jual beli.
3. Mengakui hak tinggal dan hak atas bangunan yang telah berdiri di atas lahan tersebut.
4. Menunda eksekusi tanah hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Gugatan tersebut juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Sip/1976 dan Nomor 1248 K/Pid/2019, yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli tetap sah meskipun akta belum dibuat selama syarat-syarat materil terpenuhi, serta eksekusi atas objek yang disengketakan pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menanti Keadilan dari Pengadilan

Hingga berita ini diturunkan, proses perlawanan eksekusi masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang. Pihak Agustinus Fanggi berharap majelis hakim dapat menilai fakta hukum secara objektif, mengingat dirinya telah menempati, membangun, dan memanfaatkan lahan tersebut secara sah dan terbuka sejak 2007.

“Kami percaya pada asas keadilan. Harapan kami, pengadilan dapat menegakkan hukum secara adil dan tidak merugikan warga yang telah beritikad baik,” tutup Andre Lado. (***)

Kupang, nwartapedia.com — Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto, menyambut positif kehadiran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) NTT, yang baru saja dilantik dan langsung menggelar kegiatan Jalan Sehat Merakyat di arena Car Free Day Kota Kupang, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Paul Liyanto, hadirnya Presidium PNI di NTT menjadi energi baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun kontrol sosial yang sehat dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Saya melihat kehadiran Presidium PNI ini sangat positif. Di bawah komando pimpinan yang berpengalaman, organisasi seperti ini bisa menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk saling mengawasi dan memperbaiki kebijakan yang belum tepat. Ini bagian dari upaya memperkuat check and balance,” ujarnya.

Senator yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan daerah ini juga menekankan bahwa sinergi antara berbagai elemen bangsa mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial sangat dibutuhkan agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Program pemerintah harus dikawal bersama. Kalau ada yang tidak sesuai, harus diingatkan dan dilaporkan. Tidak semua orang paham mana program yang efektif, karena itu masyarakat harus ikut melihat, menyuarakan, dan menuliskan agar pelaksanaannya bisa diawasi bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Paul Liyanto juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi perhatian nasional.

Menurutnya, meski program tersebut baik, pelaksanaannya di lapangan masih belum merata dan perlu evaluasi agar tepat sasaran.

“Program MBG ini bagus, tapi masih banyak anak-anak di desa yang belum menikmati manfaatnya. Mestinya dimulai dari desa dan daerah 3T karena di sanalah anak-anak paling membutuhkan gizi tambahan. Di kota, anak-anak sudah punya kantin dan orang tua yang bisa membekali mereka,” ujarnya.

Paul Liyanto juga memberikan masukan agar pemerintah memperhatikan kapasitas dan lokasi dapur penyedia makanan agar kualitas tetap terjaga.

“Satu dapur yang melayani tiga ribu siswa itu tidak realistis. Makanan bisa basi dan menimbulkan masalah kesehatan. Sebaiknya dapur diperkecil dan ditempatkan dekat sekolah, bahkan bisa bekerja sama dengan kantin sekolah agar anak-anak makan makanan segar setiap hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat juga harus dilibatkan aktif dalam memantau pelaksanaan program agar tidak sekadar menjadi proyek formalitas.

“Kita semua harus ikut mengawasi. Kalau ada sekolah yang belum dapat program makan bergizi gratis, masyarakat bisa langsung melapor. Ini cara sederhana tapi efektif agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar sampai ke rakyat,” tandasnya.

Melalui kegiatan Jalan Sehat Merakyat yang diinisiasi DPD Presidium PNI NTT tersebut, Abraham Paul Liyanto berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat NTT semakin tumbuh kuat.

“Saya mendukung penuh inisiatif seperti ini. Presidium PNI hadir bukan untuk bersaing dengan pemerintah, tetapi untuk bersinergi dan membantu memastikan setiap program berjalan demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya dengan optimistis. (MI)

Kupang,nwartapedia.com — Baru sehari pasca pelantikan kepengurusannya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) Provinsi NTT langsung tancap gas dengan menggelar kegiatan Jalan Sehat Merakyat, Sabtu (11/10/2025), di arena Car Free Day, Kota Kupang.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Umum dan jajaran Pengurus DPP PNI, serta berbagai tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan warga Kota Kupang.

Jalan sehat tersebut menjadi ajang kebersamaan sekaligus simbol semangat pelayanan bagi rakyat, serta momentum memperkenalkan kepemimpinan baru DPD Presidium PNI NTT.

Ketua Umum Presidium PNI, Dr. Jan Samuel Maringka, SH, MH, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.

“Kita ingin menunjukkan bahwa untuk memulai sesuatu yang baik tidak harus dengan hal-hal besar dan mahal. Cukup dengan niat tulus dan kebersamaan, kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya kepada media ini.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir berbagai tokoh penting, antara lain anggota DPRD Provinsi NTT, perwakilan Lanud Wira Sakti Kupang, tokoh-tokoh masyarakat NTT, serta anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto, yang juga menjadi pelindung dan penasehat Presidium PNI.

Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun daerah.

Sementara itu, Ketua Presidium PNI NTT, Bobby Lianto, M.M., MBA., mengatakan bahwa kegiatan jalan sehat ini menjadi agenda perdana setelah pelantikan kepengurusan DPD Presidium PNI NTT pada 10 Oktober 2025.

“Kemarin kita baru saja dilantik pada 10-10-10, dan hari ini, 11 Oktober, kita langsung bergerak. Ini adalah langkah awal kami untuk menunjukkan bahwa PNI hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat,” kata Bobby.

Kegiatan Jalan Sehat Merakyat tersebut mendapat sambutan antusias dari warga Kota Kupang. Selain menyehatkan, acara ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan para pemimpin daerah. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, melakukan silaturahmi dengan jajaran BLUD SPAM Provinsi NTT pada Jumat (10/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BLUD SPAM NTT tersebut membahas kelanjutan kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang.

Langkah ini menjadi awal yang baik di bawah kepemimpinan baru Isodorus, yang berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi peningkatan pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, Isodorus mengungkapkan bahwa kemitraan antara Perumda Air Bersih Kota Kupang dan BLUD SPAM NTT sejatinya telah terjalin sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhenti pada tahun 2022.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dihidupkan kembali karena memiliki visi yang sama: melayani masyarakat.

“Awal kepemimpinan saya ini, kami ingin membuka kembali komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BLUD SPAM NTT. Mau tidak mau, kita harus bekerja sama, karena tujuan kita sama: melayani masyarakat Kota Kupang,” ujar Isodorus.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan membuka ruang kemitraan yang lebih luas, tidak hanya dengan BLUD SPAM NTT, tetapi juga dengan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, perbankan, serta pemerintah pusat.

“Kita akan lanjutkan MoU ini dalam momentum HUT Provinsi NTT, sebagai komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BLUD SPAM NTT, Erasmus Jogo, menyambut positif pertemuan tersebut. Ia menilai silaturahmi ini merupakan campur tangan dari Tuhan karena mempertemukan kembali pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam satu semangat yang sama: pelayanan publik.

“Kedatangan mereka ini adalah gerakan dari Tuhan. Ini wujud kolaborasi antara Pemkot Kupang dan Pemprov NTT untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih,” kata Erasmus.

Menurut Erasmus, fokus kerja sama yang akan dikembangkan mencakup peningkatan kualitas air dan perluasan jangkauan layanan. Ia juga menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi sebelumnya terkait kualitas air akan menjadi perhatian bersama ke depan.

“Kami di provinsi siap berkolaborasi dan membantu dengan sumber daya serta kapasitas yang kami miliki. Dengan hadirnya Pak Iso, kami optimistis masyarakat Kota Kupang bisa menikmati pelayanan air bersih yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir beberapa pejabat Perumda Air Minum Kota Kupang, antara lain Ferdi Jermias (Kabag Hubungan Langganan), Elsy E. Bengu (Kabag Teknik), dan Desy Setiawati (Kabag Administrasi & Keuangan).

Menutup pertemuan, Isodorus menegaskan bahwa kolaborasi ini akan menjadi langkah nyata menuju pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami di Perumda Air Minum Kota Kupang berkomitmen melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan kami akan bekerja keras agar masyarakat Kota Kupang mendapatkan layanan yang layak, merata, dan berkualitas,” tegasnya.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi awal sinergi baru antara Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT dalam memastikan ketersediaan serta distribusi air bersih yang memadai bagi seluruh warga Kota Kupang. (MI)