Kupang,nwartapedia.com  – Pengamat Ekonomi Politik Nasional, Ferdy Hasiman, menilai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang sebagai capaian positif yang patut diapresiasi.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah kota melalui kebijakan-kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.

Ferdy menyebut, dalam 10 bulan terakhir dirinya melihat langsung adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Kupang. Konsumsi masyarakat mengalami kenaikan, pusat-pusat keramaian tumbuh signifikan, dan arus mobilitas warga semakin tinggi.

“Ini bukan terjadi secara kebetulan. Dalam 10 bulan terakhir konsumsi di Kota Kupang meningkat, pusat-pusat keramaian naik tajam, dan mobilitas masyarakat sangat tinggi. UMKM juga hidup karena didukung kebijakan-kebijakan pemerintah kota seperti program Seboak,” ujar Ferdy.

Ia menambahkan, kebangkitan UMKM menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dinilai berhasil mendorong perputaran ekonomi lokal.

Selain itu, Ferdy menilai Pemerintah Kota Kupang cukup jeli dalam menggali sumber-sumber PAD baru. Sinergi antara pemerintah dan jajaran birokrat kota dinilai berjalan efektif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

“Pemerintah kota bersama birokrat-birokratnya mampu membaca peluang dan menggali sumber-sumber PAD secara maksimal. Kerja keras ini tentu patut kita apresiasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ferdy menyoroti bahwa capaian kenaikan PAD tersebut terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini, menurutnya, menjadi nilai tambah bagi kinerja Pemerintah Kota Kupang.

“Di saat banyak daerah mengalami tekanan akibat efisiensi anggaran, Kota Kupang justru mampu meningkatkan PAD. Ini sangat membantu keuangan daerah dan menunjukkan pengelolaan fiskal yang baik,” pungkas Ferdy. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Badan Pengurus Komunitas Kita Bersaudara Maumere Kupang (KKBM Kupang) periode 2025–2028 resmi dilantik oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, pada Sabtu (27/12/2025).

Pelantikan badan pengurus yang dirangkaikan dengan Perayaan Natal dan Tahun Baru Bersama tersebut berlangsung khidmat di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Jalan Polisi Militer Oebobo, Kota Kupang.

Rangkaian acara diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Santo Yoseph, Romo John Rusae, didampingi empat imam konselebran, yakni Pater Dagobertus, Pater Edu Dosi, Romo Deo, dan Romo Lery Conterius.

Kegiatan ini mengusung tema “Allah Menyertai dan Menyelamatkan Kita” dengan subtema “Merajut Kebersamaan dalam Organisasi, Mewujudkan Kekuatan Transformatif.”

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan, serta penyerahan pataka organisasi dari Wali Kota Kupang selaku pembina kepada Ketua Umum KKBM Kupang, Agustinus Bajo, yang diawali dengan prosesi tutur adat.

“Selaku pelindung KKBM Kupang, maka saya melantik secara resmi pengurus KKBM Kupang periode 2025–2028,” ujar dr. Christian Widodo.

Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bentuk pengesahan struktur organisasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum KKBM Kupang, Agustinus Bajo, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena kembali dipercaya memimpin KKBM Kupang untuk periode kedua. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi demi kepentingan anggota dan masyarakat luas.

Menurutnya, kekuatan utama KKBM Kupang terletak pada kebersamaan yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan seluruh program organisasi.

“Masih ada sejumlah agenda yang belum terealisasi pada periode sebelumnya, namun itu menjadi pembelajaran penting untuk tiga tahun ke depan. Dengan komitmen kuat antara pengurus dan anggota, saya yakin eksistensi KKBM Kupang akan semakin baik,” ujarnya.

Agustinus Bajo juga memaparkan bahwa berdasarkan data resmi organisasi, keanggotaan KKBM Kupang saat ini terdiri dari 20 kelompok arisan dengan jumlah 424 kepala keluarga atau sekitar 2.120 jiwa.

“Itu adalah anggota yang secara resmi telah menjalankan kewajiban dan memperoleh manfaat organisasi sesuai dengan haknya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat KKBM Kupang, Kristo Blasin, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang yang berkenan hadir dan mendukung kegiatan pelantikan tersebut.

Ia juga mengapresiasi kesediaan Agustinus Bajo dan Fidelis Nogor yang kembali mengabdikan diri memimpin KKBM Kupang.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang dalam membangun daerah,” tegas Kristo.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan proficiat kepada pengurus KKBM Kupang yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pengurus memikul tanggung jawab besar untuk membawa KKBM keluar dari zona nyaman dan bertransformasi menjadi penggerak sosial.

Menurutnya, KKBM Kupang memiliki peran strategis sebagai wadah pemikiran dan jembatan aspirasi warga Maumere di Kupang, sekaligus berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Pelantikan ini harus menjadi momentum agar KKBM Kupang terlibat langsung dalam proses pembangunan, baik di Kota Kupang maupun di Provinsi NTT,” ujar Gubernur.

Ia juga menyoroti masih adanya disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sikka yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Melalui KKBM, warga Sikka di Kupang diharapkan dapat ikut berkontribusi membangun kampung halaman masing-masing,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, KKBM Kupang juga meluncurkan sejumlah produk UMKM yang ditandai dengan penyerahan produk kepada Gubernur NTT.

Produk yang diluncurkan antara lain stik rumput laut Mujizat, beras merah pulen organik dan beras jagung organik Nawasena, serta aksesoris ekonomi kreatif khas Maumere.

Gubernur Melki mendorong agar produk-produk tersebut dikemas dengan label KKBM dan dipasarkan melalui NTT Mart.

Ia juga menawarkan pendampingan bagi UMKM anggota KKBM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank NTT yang direncanakan menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena selaku pembina KKBM mendapat kehormatan dipakaikan busana adat Sikka saat tiba di lokasi acara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD NTT, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan NTT Theo Widodo, Anggota DPRD Kota Kupang, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya. (*)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrova Francis, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 berhasil menembus angka 100,09 persen.

Capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Pemerintah Kota Kupang, karena untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir realisasi PAD tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Hingga 23 Desember 2025, dari target PAD sebesar Rp133.924.000.000, realisasi pendapatan tercatat mencapai Rp134.041.317.522.

Keberhasilan ini menegaskan efektivitas kepemimpinan serta kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun 2025.

Penguatan pengawasan di lapangan dan berbagai terobosan dalam optimalisasi pendapatan daerah menjadi faktor utama, salah satunya melalui implementasi Program Bapenda Baronda yang mengedepankan pelayanan langsung dan pengawasan intensif terhadap wajib pajak.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan bahwa capaian melampaui target ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang serta meningkatnya partisipasi masyarakat.

“Realisasi PAD yang melampaui target ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan dilakukan dengan pengawasan yang kuat dan pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat, maka kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak akan tumbuh. Prinsip kami jelas, memerintah adalah melayani,” ujar Wali Kota Kupang.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut akan menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Setiap rupiah yang dihimpun dari masyarakat harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang nyata. Inilah komitmen kami bersama Wakil Wali Kota untuk terus membangun Kota Kupang sebagai Kota Kasih, rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Secara rinci, realisasi PAD Kota Kupang Tahun 2025 ditopang oleh kinerja sejumlah sektor pajak daerah. Pajak restoran mencatatkan realisasi tertinggi dengan capaian 136,45 persen, dari target Rp25.535.000.000 menjadi Rp34.841.281.395. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga melampaui target dengan realisasi Rp21.942.803.089 dari target Rp21.550.000.000 atau 101,82 persen. Sementara itu, Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp41.207.750.133 dari target Rp40.900.000.000 atau 100,75 persen.

Capaian PBB-P2 tahun 2025 memiliki arti strategis, karena dalam lima tahun terakhir penerimaan PBB-P2 Kota Kupang tidak pernah menembus angka Rp20 miliar. Tahun 2025 menjadi bukti keberhasilan arah kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sinergi lintas perangkat daerah.

Realisasi PBB-P2 Kota Kupang sendiri menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Penerimaan sempat menurun pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021, mengalami perbaikan pada tahun 2022, menghadapi tantangan pada 2023 dan 2024, hingga akhirnya pada akhir tahun 2025 kembali meningkat dan melampaui target dengan capaian 101,82 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Pah Bessie Semuel Messakh, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa capaian realisasi PAD dan PBB-P2 yang melampaui target tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian yang konsisten di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

“Capaian realisasi PAD sebesar 100,09 persen dan realisasi PBB-P2 sebesar 101,82 persen pada tahun 2025 ini merupakan hasil dari arahan, pengawasan, dan pengendalian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terhadap kinerja Bapenda sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga didukung oleh sinergi antara Bapenda, para camat, lurah, serta lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui Program Bapenda Baronda. Pelayanan dilakukan secara langsung dari kecamatan ke kecamatan, kelurahan ke kelurahan, hingga dari rumah ke rumah, sehingga berdampak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan dan partisipasi wajib pajak di Kota Kupang. ***

Kupang, wartapedia.com – Ketua Pemuda Tani Indonesia (PTI) Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua KADIN NTT, Bobby Lianto, MM, MBA, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) NTT, Ketut Akbar, bersama Kalapas Penfui, Karutan Penfui, serta seluruh mitra strategis Pemuda Tani NTT yang telah melaksanakan kegiatan penanaman jagung bersama.

Hal tersebut disampaikan Bobby Lianto kepada media ini pada Minggu (28/12/2025).

Ia menyebutkan bahwa penanaman jagung yang dilaksanakan pada 27 Desember 2025 di kawasan dan lahan milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, baik di rutan maupun lapas, merupakan kelanjutan dari kerja sama strategis yang telah dibangun sebelumnya.

“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang sangat kami apresiasi. Kerja sama antara Pemuda Tani NTT, Ditjen Pemasyarakatan, serta mitra strategis menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan di NTT,” ujar Bobby Lianto.

Bobby Lianto menjelaskan, sejak dilantik pada 27 November 2025, Pemuda Tani Indonesia NTT langsung bergerak aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis dalam program penanaman jagung. Penanaman telah dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain di kawasan Lanud El Tari, lahan Hotel Harper, serta berbagai lahan potensial di sekitar Kota Kupang.

“Kerja sama ini tidak berhenti di sini. Kami melanjutkan penanaman di lahan-lahan lapas dan rutan, dan ke depan akan diperluas ke seluruh wilayah lapas di NTT,” tambahnya.

Tidak hanya di tingkat provinsi, Bobby Lianto juga menegaskan bahwa Pemuda Tani Indonesia di tingkat DPC kabupaten/kota se-NTT terus bergerak aktif melakukan kegiatan serupa di wilayah masing-masing.

Saat ini, Bobby Lianto diketahui sedang berada di Shanghai, Tiongkok, bersama keluarga. Di sela-sela kunjungan tersebut, ia juga merencanakan pertemuan dengan sejumlah investor untuk mengajak berinvestasi di sektor pertanian, khususnya di bidang pakan ternak.

“Kami menyiapkan produksi jagung sebanyak-banyaknya agar ke depan pabrik pakan ternak bisa dibuka di NTT. Dengan demikian, kebutuhan pakan dapat dipenuhi dari daerah sendiri dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Bobby Lianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program Pemuda Tani Indonesia NTT.

“Terima kasih dari Shanghai, Tiongkok. Salam dan selamat Natal serta Tahun Baru untuk seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya. (MI)

Kupang nwartapedia.com  –   Pemerintah Kota Kupang secara resmi menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Fatufeto pada Sabtu, 27 Desember 2025, dan dihadiri oleh perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ketua DPD REI NTT, jajaran Kepala OPD Kota Kupang, para camat dan lurah, Karang Taruna Kota Kupang, insan pers, serta masyarakat penerima bantuan.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang, Bustaman, dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemkot Kupang membangun 30 unit rumah layak huni, terdiri dari 28 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 unit untuk korban bencana.

“Rumah-rumah ini tersebar di enam kecamatan dan 21 kelurahan di Kota Kupang, dengan total anggaran sebesar Rp2,4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2025,” jelas Bustaman.

Program ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Kupang terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya mengurangi kawasan kumuh dan mengubah rumah tidak layak huni menjadi rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Salah satu penerima bantuan, Ibu Ansi Daniel, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kota Kupang.

“Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bantuan rumah ini adalah bukti nyata bahwa negara dan pemerintah kota hadir untuk kami masyarakat kecil dan korban bencana. Kami sangat bersyukur karena baru tahun ini ada perhatian khusus bagi korban bencana,” ujar Ibu Ansi Daniel dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras Dinas PRKP dan seluruh pihak yang terlibat, seraya berharap program rumah layak huni dapat terus berlanjut di tahun-tahun mmendatang.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan kunci rumah bukan sekadar seremonial.

“Rumah ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran pemerintah, simbol keluarga, tempat tumbuhnya harapan, iman, dan masa depan anak-anak,” tegas Wali Kota.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan rumah tetap dipertahankan meskipun dilakukan efisiensi anggaran, termasuk penghematan perjalanan dinas dan pengadaan kendaraan dinas, demi memastikan bantuan rumah layak huni tetap berjalan.

“Satu rumah dibangun dengan anggaran Rp80 juta, namun kualitasnya kami tingkatkan. Ini adalah bentuk pengorbanan dan komitmen pemerintah untuk rakyat,” tambahnya.

Acara ditutup dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis oleh Wali Kota Kupang, serta pembagian bingkisan Natal dari Karang Taruna Kota Kupang kepada para penerima bantuan.

Dalam suasana Natal, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harapan dan merawat rumah dengan cinta, sembari bersama-sama membangun Kota Kupang sebagai Kota Kasih. (MI)

Kuoang, nwartapedia.com — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Laurensius Abiakto Ratu Wewo, bersama sejumlah rekan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas rencana Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berencana membatalkan kelulusan 54 orang peserta seleksi P3K paruh waktu yang berasal dari perangkat desa, meskipun sebelumnya telah dinyatakan lulus.

Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD diterima langsung oleh Kepala BKD Provinsi NTT, Sekretaris BKD, serta sejumlah kepala bidang.

Laurensius Abiakto Ratu Wewo bertindak sebagai juru bicara tim dan memaparkan secara rinci seluruh proses seleksi sejak awal hingga para peserta dinyatakan lulus sebagai P3K paruh waktu.

Menurut Laurensius, Kepala BKD Provinsi NTT menjelaskan bahwa kebijakan rekrutmen P3K paruh waktu merupakan kebijakan afirmasi yang ditujukan bagi tenaga honorer yang belum lulus seleksi P3K penuh waktu.

Oleh karena itu, kepala daerah memiliki hak otonomi untuk mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu.

“Kebijakan ini tidak menyalahi aturan dan selaras dengan kebijakan nasional. Karena itu, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Bupati Sabu Raijua,” ujar Laurensius menirukan penjelasan Kepala BKD NTT.

Selain itu, Kepala BKD NTT, Yos Rasi, juga menyampaikan bahwa pembiayaan bagi seluruh P3K paruh waktu akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Draf surat dan analisis kebutuhan telah disiapkan dan direncanakan akan diantar langsung oleh Gubernur NTT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah di tingkat pusat.

“Dalam draf tersebut sudah termasuk data 1.209 orang P3K paruh waktu dari Kabupaten Sabu Raijua, termasuk mereka yang berasal dari perangkat desa,” jelas Laurensius.

Menutup pernyataannya, Laurensius berharap agar Bupati Sabu Raijua dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil atas persoalan tersebut.

“Semua kembali kepada Bapak Bupati. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setiap masukan dan informasi dari pihak mana pun perlu dipertimbangkan dengan baik, karena tidak semua yang memberi informasi benar-benar mendukung, bahkan ada yang justru menikam, sementara di tempat lain mereka bertepuk tangan saat bupati dibully,” pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp2.455.898. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025 tertanggal 19 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor PUPR Provinsi NTT pada Selasa (23/12/2015).

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang ditetapkan pada 17 Desember 2025. Dalam regulasi tersebut, perhitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi guna mendukung pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. Pemerintah menetapkan rentang penyesuaian atau Alpha antara 0,5 hingga 0,9, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pembahasan besaran UMP NTT 2026 dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur pekerja/buruh, pengusaha (Apindo), akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dari hasil pembahasan tersebut, mayoritas anggota Dewan Pengupahan merekomendasikan penggunaan Alpha 0,7 sebagai dasar perhitungan.

Dengan rekomendasi tersebut, UMP NTT Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp126.929 atau 5,45 persen dibandingkan UMP Tahun 2025 yang sebesar Rp2.328.969.

Gubernur NTT menegaskan bahwa keputusan ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, di wilayah Provinsi NTT. UMP ditetapkan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP dilarang menurunkan besaran upah yang telah diberikan.

UMP NTT Tahun 2026 berlaku hingga 31 Desember 2026. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sebagai bagian dari jaring pengaman ketenagakerjaan.

Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif di Nusa Tenggara Timur. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat Kota Kupang menggelar Kegiatan Try In (Gelar Matras) dan Pelatihan Dasar Pelatih Tarung Derajat yang berlangsung selama dua hari, 21–22 Desember 2025, bertempat di GOR Flobamoraya Kupang.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Satuan Latihan (Satlat/Sartlak) Tarung Derajat se-Kota Kupang dan sekitarnya, dengan peserta dari kategori anak-anak/pelajar hingga dewasa.

Agenda ini menjadi bagian penting dari program pembinaan Tarung Derajat Kota Kupang tahun 2025.

Acara secara resmi dibuka oleh Ketua Umum KONI Kota Kupang yang diwakili oleh Ketua Bidang I KONI Kota Kupang, Drs. Ambo Ambojo, M.Si.

Dalam sambutannya, KONI Kota Kupang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan Try In dan Pelatihan Dasar Pelatih tersebut.

Menurutnya, Tarung Derajat memiliki keunggulan sebagai cabang olahraga yang independen dan tidak terfragmentasi oleh banyak perguruan, sehingga lebih mudah dikelola dan dibina secara sistematis.

Ia berharap ke depan desain pembinaan Tarung Derajat Kota Kupang dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan.

Ketua Umum Tarung Derajat Kota Kupang, Dr. Frans Sales, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa kegiatan ini didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya popularitas olahraga di masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, serta sulitnya pencapaian prestasi olahraga di tingkat dunia. Oleh karena itu, pembinaan yang terencana, terukur, dan berbasis regulasi menjadi kebutuhan mutlak.

Kegiatan ini berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, UU Nomor 11 Tahun 2022, Permenpora Nomor 15 Tahun 2023, Permen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Event/Kejuaraan, serta Program Kerja Tarung Derajat Kota Kupang.

Tujuan utama kegiatan Try In dan Pelatihan Pelatih Dasar ini adalah untuk Mengevaluasi program pembinaan selama satu tahun berjalan (2025) terhadap pengurus, pelatih, dan atlet, Meningkatkan serta membentuk mental bertanding atlet,  Mengidentifikasi atlet-atlet muda potensial sebagai bagian dari pembinaan lanjutan dan persiapan menuju Kejuaraan Daerah, POPDA, hingga POPNAS serta Membangun silaturahmi, persaudaraan, persatuan, dan soliditas antara atlet, pelatih, serta pengurus sebagai modal sosial yang kuat.

Kegiatan ini didukung oleh Dana Hibah KONI Kota Kupang melalui Dispora Kota Kupang sebesar Rp50 juta, yang dialokasikan untuk Memfasilitasi dua atlet Tarung Derajat Kota Kupang mengikuti PON Bela Diri di Kudus, Jawa Tengah, Oktober 2025,

Pelaksanaan Try In dan latihan tanding bersama antar Satlat se-Kota Kupang Pelatihan pelatih serta peningkatan pengetahuan dasar Tarung Derajat bagi pelatih dan atlet.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini antara lain Wakil Ketua Umum Tarung Derajat Provinsi NTT, Kang Guru Jago, yang juga bertindak sebagai Inspektur Pertandingan, para official, pelatih, serta atlet dari berbagai Satlat.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, juga dilakukan penyerahan buku berjudul “Strategi Kepelatihan Menuju Prestasi Olahraga” karya Dr. Frans Sales, S.Od, MM.

Buku tersebut diserahkan kepada KONI Kota Kupang melalui Ketua Bidang I KONI, kepada Pengprov Tarung Derajat NTT melalui Wakil Ketua, serta kepada para pelatih Satlat sebagai buku pegangan kepelatihan.

Menutup kegiatan, Ketua Umum Tarung Derajat Kota Kupang menyampaikan harapan akan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Kupang agar pembinaan Tarung Derajat dapat berjalan tertib, aman, lancar, dan berprestasi.

“Salam Olahraga Jaya. Box! Aku ramah bukan berarti takut. Aku tunduk bukan berarti aku takluk,” tegasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –   Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkoba melalui press rilis akhir tahun 2025 yang digelar di Aula BNNP NTT, Senin (22/12/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP NTT, Kombes Pol. Yulianus Yulianto, SH, S.I.K, MBA.

Kombes Pol. Yulianus Yulianto melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, BNNP NTT berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana narkotika, dengan 5 kasus telah dinyatakan lengkap (P21) dan masuk tahap II, sementara 1 kasus masih dalam proses penyidikan.

“Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,1513 gram dan ganja seberat 23,3017 gram yang telah dilimpahkan ke JPU untuk kepentingan pembuktian di persidangan,”ungkapnya.

Selain penindakan, BNNP NTT juga menerapkan pendekatan hukum yang berkeadilan melalui asesmen terpadu terhadap 33 tersangka, guna memastikan penanganan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan.

Di bidang rehabilitasi, Kepala BNNP NTT menjelaskan, tercatat 55 klien penyalahguna narkoba telah mendapatkan layanan rehabilitasi sepanjang 2025.

“Untuk meningkatkan mutu layanan, 22 petugas rehabilitasi dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi konselor adiksi,”jelasnya.

BNNP NTT juga memperluas akses rehabilitasi dengan menggandeng Yayasan Mitra Harapan Soe dan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, serta membentuk 1 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Sementara itu, pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNNP NTT menetapkan empat Desa Bersinar, membentuk 200 relawan anti narkoba, serta menyebarluaskan edukasi P4GN kepada 10.600 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

“Upaya pemberdayaan juga diperkuat melalui pembentukan 90 penggiat P4GN dan pelaksanaan tes urine terhadap 1.080 orang di berbagai lingkungan,”ujarnya.

Menutup rilis akhir tahun, Kepala BNNP NTT menekankan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar ketahanan sosial di NTT semakin kuat dan berkelanjutan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sukses menyelenggarakan Workshop/Seminar tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Provinsi NTT.

Kegiatan ini merupakan bentuk penjabaran dan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah sebagai turunan dari DBON.

Workshop ini dilandasi pemikiran bahwa pembinaan atlet berprestasi bermula dari daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Bahkan, potensi atlet usia dini banyak ditemukan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, hingga lingkungan RW, RT, dusun, dan kampung.

Oleh karena itu, penyusunan Desain Olahraga Daerah menjadi sangat penting sebagai fondasi penataan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkelanjutan di Provinsi NTT serta kabupaten/kota se-NTT.

Kegiatan ini berlangsung pada 19 Desember 2025, bertempat di Hotel Pelangi Kita, Kota Kupang. Workshop dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dispora NTT, Dr. Alfons Theodorus, ST, MT, yang diwakili oleh Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, S.Sos., M.Si.

Peserta workshop terdiri dari unsur pimpinan atau perwakilan Dispora kabupaten/kota se-NTT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT, para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR), serta unsur KONI NTT dan pengurus cabang olahraga.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain Emir, SH, M.Hum dari Sekretariat Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Drs. Lamberyus A. Tukan, MM dari KONI NTT, Karel Muskanan, S.Sos., M.Si dari Dispora NTT, Dr. Alfons Theodorus, ST, MT selaku Kepala Bapperinda NTT, Ronal Amatiran, SE, MM, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah, Ibu Yus, perwakilan Biro Hukum Setda NTT dan Dr. Frans Sales, S.Pd., MM, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora NTT.

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti seminar penyusunan Desain Olahraga Daerah tingkat Provinsi NTT. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut ke depan, termasuk adanya pendampingan teknis dalam penyusunan DOD di 21 kabupaten dan 1 kota se-NTT.

Workshop berlangsung selama satu hari penuh dalam suasana kebersamaan, dengan dialog yang sangat interaktif antara peserta dan para narasumber.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar berkat kolaborasi internal ASN Bidang Peningkatan Prestasi Dispora NTT bersama para pemangku kepentingan eksternal.

Kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Plt. Kepala Dispora NTT melalui Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Dr. Frans Sales, S.Pd., MM. (MI)