Kupang nwartapedia.com  –  Pemerintah Kota Kupang semakin mengukuhkan perannya sebagai pusat pelatihan metrologi legal di kawasan regional. Rabu (24/9),

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menerima kunjungan Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Sri Astuti, beserta rombongan.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis untuk penguatan kapasitas aparatur Republik Demokratik Timor Leste di bidang metrologi legal.

Hadir mendampingi Sri Astuti antara lain Penera Ahli Madya Priyo Syamsul Nugraha, Perencana Ahli Muda Yulianti, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kota Kupang Maxin Wila Huky, serta Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Kupang Leni M. Hermanus.

Dalam audiensi itu, Sri Astuti mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Kupang sekaligus menegaskan alasan pemilihan Kupang sebagai lokasi pelatihan.

“Kota Kupang memiliki posisi strategis dan fasilitas memadai untuk menjadi pusat pembelajaran metrologi legal bagi Timor Leste. Kehadiran kami kali ini membawa misi khusus mendukung penguatan sistem metrologi legal negara tetangga,” ujarnya.

Program yang didukung Kementerian Luar Negeri, LDKPI, dan Kementerian Keuangan ini akan melibatkan sepuluh aparatur teknis dari Timor Leste. Mereka akan mengikuti pelatihan intensif di UPT Metrologi Kota Kupang hingga 4 Oktober 2025.

Materi mencakup standar peneraan, kalibrasi, dan pengawasan alat ukur, dengan narasumber langsung dari Kementerian Perdagangan RI.

Sri Astuti menegaskan pelatihan ini bagian dari forum Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

“Sebagai negara yang telah lebih dulu mengembangkan sistem metrologi legal, Indonesia berkewajiban membina dan mendampingi negara-negara sekitarnya. Papua Nugini juga sudah menyampaikan ketertarikan pada program serupa. Ini wujud solidaritas dan kolaborasi regional,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fokus utama Kementerian Perdagangan saat ini: memperluas pasar ekspor, memperkuat UMKM agar menembus pasar global, dan menjaga stabilitas pasar domestik.

Menurutnya, sinergi pusat dan daerah seperti yang dijalankan Kupang dapat membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kegiatan pelatihan bukan hanya berdampak pada peningkatan kapasitas, tetapi juga perekonomian lokal.

“Kupang menjadi hub pembelajaran, sekaligus menggerakkan ekonomi kota. Tamu yang datang akan menginap, makan, dan beraktivitas di sini. Kami siap mendukung penuh,” ungkapnya.

Christian menegaskan Pemkot Kupang akan memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis selama pelatihan.

“Silakan sampaikan apa pun yang diperlukan, kami siap berkoordinasi. Pemerintah harus saling membantu,” tegasnya.

Dengan pelatihan ini, Kupang tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pusat pengembangan metrologi legal, tetapi juga mempererat hubungan bilateral Indonesia–Timor Leste melalui kerja sama teknis yang saling menguntungkan. ***

Kupang, nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar ramah tamah dan jamuan makan malam bersama jajaran Komisi IV DPR RI di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (22/9/2025) malam.

Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, bersama seluruh anggota rombongan. Jamuan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus penyambutan atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di NTT.

Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Komisi IV DPR RI kepada masyarakat NTT.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menghaturkan selamat datang dan terima kasih yang tulus atas kunjungan kerja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian adalah wujud nyata sinergi dan perhatian legislatif terhadap aspirasi dan tantangan di daerah kami,” ujarnya.

Johni menambahkan, dukungan Komisi IV diharapkan mempercepat realisasi program strategis nasional di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Jagung Perum BULOG Kupang dan menghadiri pertemuan di BRMP Balitbangtan NTT terkait tata kelola peternakan dan penanggulangan penyakit hewan.

Dalam rangkaian acara ramah tamah, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan. Di antaranya benih jagung hibrida untuk para petani, paket makanan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana di Kabupaten Nagekeo, serta bantuan sembako dari ID Food.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan kunjungan kerja ini bertujuan mengawal aspirasi masyarakat NTT agar setara dengan daerah lain di Indonesia.

“Harapan kami, setelah kunjungan ini akan ada dukungan konkret dan kebijakan nyata untuk kemajuan NTT, sesuai bidang tugas Komisi IV,” tandasnya.

Acara jamuan makan malam berlangsung hangat dalam suasana penuh kekeluargaan, menandai komitmen bersama mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Komisi IV DPR RI. **

Nagekeo, nwartapedia.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, meninjau langsung lokasi banjir bandang di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Jumat (19/9/2025). Kehadiran keduanya disambut antusias warga yang terdampak bencana.

Dalam kunjungan itu, Menteri Dody menegaskan pentingnya penanganan pascabencana yang cepat dan maksimal agar aktivitas masyarakat segera pulih.

“Bencana ini harus kita tanggulangi secara maksimal dan secepat-cepatnya karena yang terdampak adalah masyarakat. Untuk jembatan yang terputus, Teodae 1 dan 2, akan dipasangkan jembatan bailey agar proses rehabilitasi bisa dipercepat. Ke depannya akan dibuat Sabo DAM di hulu sungai supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT telah mengerahkan lima unit ekskavator, empat dump truck, dan satu truck crane.

Selain itu, tim juga memasang rambu peringatan serta bronjong untuk mencegah erosi lebih lanjut. Pemerintah pusat berkomitmen memastikan seluruh jalur strategis dan fasilitas publik kembali berfungsi dalam waktu dekat melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan masyarakat.

Dody Hanggodo menambahkan, percepatan pemulihan infrastruktur sangat penting agar mobilitas warga kembali normal dan roda perekonomian daerah segera bergerak.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Nagekeo.

Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Pemerintah Provinsi NTT bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah bergerak cepat menyalurkan bantuan serta meninjau kondisi lapangan.

“Semua sudah bergerak, dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten, untuk mengerahkan sumber daya dan menangani bencana yang terjadi,” kata Melki.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang terlihat dalam kunjungan bersama ini menjadi landasan kuat untuk percepatan pemulihan.

Sebelumnya, pada Rabu (17/9/2025), Gubernur Melki beserta rombongan juga telah meninjau lokasi bencana, berdialog dengan warga terdampak, dan menyerahkan bantuan logistik di posko pengungsian.

Turut hadir dalam kunjungan ini Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Ende Yosef Badeoda, jajaran Forkopimda Nagekeo, dan insan pers. ***

Kupang, nwartapedia.com  – Pekerjaan perbaikan ruas Jalan Taebenu, yang sempat amblas beberapa waktu lalu, kini telah mencapai 52 persen.

Proyek senilai Rp13,2 miliar ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Naimata, Kota Kupang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Jack Puu, menjelaskan bahwa proses pengerjaan masih berlangsung dan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada awal November 2025.

“Sejauh ini progres sudah 52 persen. Kendala yang dihadapi antara lain adanya cor panel L di sisi kiri. Saat ini kami melanjutkan pekerjaan saluran di sisi kanan, setelah selesai akan dilanjutkan ke sisi kiri sekitar 100 meter ke arah kali. Selanjutnya ada pekerjaan tambahan dengan DPT di sebelah kiri,” jelas Jack saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/9/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Maksi Dethan menargetkan bahwa jalan tersebut dapat digunakan masyarakat pada Desember 2025.

“Kami optimis sebelum akhir tahun jalan ini sudah bisa dilalui kendaraan,” ujarnya.

Maksi juga menyampaikan apresiasi kepada pemilik lahan yang secara sukarela menyerahkan sekitar tiga meter tanahnya untuk mendukung pelebaran jalan.

“Partisipasi warga sangat membantu kelancaran pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah berencana memasang bronjong di bawah jembatan yang melintasi ruas jalan tersebut. Langkah ini dilakukan karena terdapat sumber mata air di bawah jembatan yang memerlukan pengamanan khusus agar struktur jalan tetap kokoh.

Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan Jalan Taebenu dapat segera kembali berfungsi penuh dan meningkatkan konektivitas antara dua kelurahan penting di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus Da Costa, S.Sos., M.Si, menegaskan langkah tegasnya menata ulang mekanisme pungutan retribusi di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang.

Kepada media ini, Kamis (18/9/2025), Matheus mengungkapkan bahwa ia telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) juru pungut baru dan menempatkan pengawas khusus untuk menertibkan proses pemungutan.

Menurutnya, selama ini pemungutan retribusi di RPH kerap menimbulkan masalah karena dilakukan oleh bidang yang tidak memiliki kewenangan langsung, sehingga memicu ketidakteraturan dan potensi penyimpangan.

“Selama ini mereka buat nota dinas dari bidang, padahal bukan urusannya. RPH garis lurusnya langsung ke Kepala Dinas. Karena itu saya ambil inisiatif memutus rantai masalah dengan mengeluarkan SK juru pungut baru dan menugaskan pengawas,” tegas Matheus yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.

Ia menjelaskan, sistem baru sudah mulai berjalan sejak Rabu (17/9/2025). Juru pungut yang ditugaskan kini wajib mencatat seluruh aktivitas pemotongan hewan mulai pukul 02.00 dini hari.

“Pencatatan meliputi jumlah ekor, identitas pedagang, hingga penerimaan uang retribusi, yang baru dimasukkan ke kas daerah setelah proses pemotongan selesai,”jelasnya.

Matheus juga mengakui adanya indikasi pungutan yang tidak sesuai aturan pada masa kepemimpinan yang lama.

“Ada selentingan suara bahwa mereka melakukan aktivitas di luar kebijakan dan Perda. Itu akan kami telusuri. Jika ada malpraktik, harus diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu rekapitulasi resmi dari tim juru pungut baru untuk memastikan jumlah setoran dan memeriksa catatan lama di buku besar bendahara.

“Setiap masalah pasti bisa diselesaikan kalau kita jujur dan terbuka. Tapi kalau ada yang menutup-nutupi, pasti akan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Dinas Pertanian Kota Kupang berharap tata kelola retribusi di RPH baik sapi maupun babi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga mencegah kebocoran pendapatan daerah. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  — Advokat asal Alor, Nusa Tenggara Timur, Arnikeb Eben Tung Sely, resmi melaporkan akun media sosial TikTok “Lika-Liku NTT” ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, Kamis (18/9).

Laporan tersebut teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Informasi Nomor: STPLI/95/IX/RES.2.5/2025/Ditreskrimsus.

Arnikeb menduga akun tersebut melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dugaan ini terkait unggahan akun “Lika-Liku NTT” yang memuat foto dirinya bersama Wali Kota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang disertai narasi yang dinilai menyerang kehormatan serta merugikan nama baiknya sebagai advokat.

“Pada tanggal 9 September 2025, akun TikTok tersebut mengunggah postingan yang memuat foto saya dan beberapa pejabat, disertai kata-kata yang mencemarkan nama baik saya,” jelas Arnikeb dalam laporan pengaduannya.

Ia mengaku baru mengetahui unggahan itu pada Sabtu (13/9) sekitar pukul 09.00 WITA saat berada di kediamannya.

Menurutnya, postingan tersebut telah menimbulkan kerugian pribadi dan mencederai profesinya.

Arnikeb berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya hingga tahap penyidikan.

“Saya sudah melapor dan siap mengikuti proses sesuai prosedur hukum. Namun saya meminta Polda NTT segera memproses laporan ini dan melakukan tindakan pemblokiran akun-akun palsu baik TikTok maupun Facebook agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini kini ditangani Ditreskrimsus Polda NTT setelah laporan diterima petugas piket Bripka Ari Wibowo, S.H. pada Kamis (18/9) pukul 11.00 WITA.

Selain melapor, Arnikeb juga meluruskan informasi yang beredar terkait aksinya pada 8 September 2025. Ia menegaskan aksi tersebut murni inisiatif pribadi tanpa keterlibatan pihak mana pun.

“Publik harus tahu bahwa dalam aksi kami tanggal 8 September 2025, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sebelum aksi digelar, saya tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan Pak Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo maupun Ketua DPRD Kota Kupang. Segala akomodasi ditanggung masing-masing peserta. Aksi itu murni dari hati, tidak ada sponsor atau donatur dari pihak manapun juga,” tegasnya.

Dengan laporan ini, pihak kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik serta menjaga ketertiban di ruang digital, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran konten yang merugikan. ***

Kupang,nwartapedia.com  — Upaya Kota Kupang mewujudkan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) mendapat sorotan khusus dalam Seminar Nasional Sainstek VII yang digelar Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana).

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, hadir sebagai pembicara kunci dan memaparkan roadmap pengelolaan sampah terpadu yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Kupang.

Acara yang berlangsung di Aula Rektorat Undana ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Siprianus Suban Garak, Dekan Fakultas Sains dan Teknik Prof. Philipi De Rozari, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D. (hadir secara daring), jajaran pimpinan fakultas, para pembicara utama, serta ratusan mahasiswa dan dosen.

Dalam presentasinya, Wali Kota Christian menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar soal kebersihan, melainkan juga memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Selama ini kita hanya memindahkan sampah dari titik A ke titik B tanpa pengolahan yang tepat. Karena itu, kami menyusun roadmap pengelolaan sampah terpadu yang bisa diteruskan pemimpin Kota Kupang berikutnya,” ujarnya.

Ia merinci, sistem dimulai dari rumah tangga melalui penyediaan tempat sampah terpilah dengan tiga warna: hijau untuk sampah organik, kuning untuk non-organik, dan merah untuk limbah berbahaya. Sampah dari tiap RT diangkut ke TPS kelurahan lalu ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kecamatan.

“Targetnya, 85 persen sampah selesai diolah di TPST, sementara hanya 15 persen residu yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” jelasnya.

TPST akan dilengkapi teknologi sederhana seperti mesin pencacah plastik, pencetak batako, dan budidaya maggot untuk mengubah sampah organik menjadi pakan ternak bernilai tinggi.

Selain itu, pemerintah pusat mendukung pembangunan fasilitas modern berteknologi pirolisis untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar.

Christian mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Namun, dukungan CSR dari swasta, perbankan, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi telah menghasilkan distribusi lebih dari 800 unit tempat sampah terpilah.

“Awalnya saya ragu, tapi semangat gotong royong masyarakat luar biasa,” katanya.

Tak hanya menyampaikan program, Christian juga membagikan tiga prinsip hidupnya

fokus, adaptasi, dan konsistensi kepada mahasiswa. Ia mencontohkan perjuangannya masuk fakultas kedokteran tanpa rencana cadangan sebagai bukti pentingnya fokus, menekankan adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta menegaskan konsistensi sebagai kunci menuntaskan komitmen.

“Komitmen itu penting, tapi hanya ada di awal. Tanpa konsistensi, komitmen tidak berarti apa-apa,” tegasnya.

Wakil Rektor III Dr. Siprianus Suban Garak menyambut baik gagasan Wali Kota. Ia menuturkan bahwa Undana sejak lama mengembangkan program lingkungan, mulai dari riset mahasiswa hingga produksi paving block dan pot bunga dari sampah plastik.

“Mahasiswa kita tidak hanya bicara teori, tapi juga mempraktikkan inovasi pengolahan sampah,” ujarnya.

Ia berharap seminar ini menambah wawasan dan melahirkan inovasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan masyarakat luas, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kelestarian bumi. ***

Kupang, nwartapedia.com – Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VII Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dibuka di Stadion Oepoi Kupang, Selasa (9/9/2025). Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pelepasan balon oleh Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena.

Acara ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, wakil bupati, jajaran KONI, Kepqla BPJS Cabang Kupang serta ribuan pelajar dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Melkiades menegaskan bahwa olahraga bukan hanya ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempersatukan bangsa.

“Olahraga mengajarkan disiplin, kerja keras, sportivitas, dan solidaritas. Nilai-nilai ini adalah kunci membangun karakter bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian gemilang kontingen NTT pada PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara yang berhasil meraih 7 medali emas. Menurutnya, prestasi tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui pembinaan berjenjang yang salah satunya dimulai dari ajang POPDA.

“Lewat POPDA kita menemukan bibit unggul untuk disiapkan menuju ajang nasional bahkan internasional. Saya mengajak seluruh pelatih, wasit, dan atlet agar menjunjung tinggi persahabatan dan persaudaraan di atas segalanya,” kata Gubernur.

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfons Theodorus, selaku Ketua Panitia, melaporkan POPDA VII tahun ini diikuti 1.440 peserta yang terdiri dari 1.086 atlet, 229 pelatih, dan 125 official dari 19 kabupaten/kota se-NTT (minus Manggarai, Manggarai Timur, dan Sumba Tengah).

Terdapat 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu pencak silat, tinju, taekwondo, karate, wushu, atletik, dan kempo dengan total 152 nomor pertandingan.

Ajang ini berlangsung pada 9–13 September 2025 di Kawasan Sport Center Kupang dan beberapa GOR di Kota Kupang.

Alfons menambahkan bahwa POPDA kali ini juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang NTT sebagai tuan rumah Popnas 2027.

 “Kami berharap event ini menjadi wahana pembinaan atlet pelajar NTT sekaligus memperkokoh persatuan lewat olahraga,” ucapnya.

Mengusung tema “Olahraga Satukan Kita”, peringatan Haornas ke-42 tahun 2025 menjadi momentum untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto melalui kebijakan Asta Cita menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia yang unggul, sehat, kuat, dan berkarakter.

Acara pembukaan ditutup dengan lounching Sentra pembinaan berbakat Nusa Tenggara Timur (NTT dan pemberian kartu peserta BPJS kepada atlet oleh yang  dipimpin Gubernur Melkiades Laka Lena.

Ribuan peserta tampak antusias menyambut ajang dua tahunan ini dengan semangat persaudaraan dan sportivitas. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Sebanyak 1.000 anak di Kota Kupang menerima layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang digelar Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa (PINTI) Pusat bersama PINTI NTT, berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTT serta Pemerintah Kota Kupang, Minggu (7/9/2025) di Balai Kota Kupang.

Bakti sosial bertema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” ini didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Selain pemeriksaan kesehatan, anak-anak juga menerima vitamin, bingkisan, serta makan siang bergizi.

Merayakan Hari Anak Nasional

Ketua Umum PINTI Pusat, dr. Metta Agustina, menyampaikan kebahagiaan bisa memperingati Hari Anak Nasional ke-41 di Kupang.

“Masa tumbuh kembang anak adalah masa emas yang menentukan masa depan mereka. Karena itu, perhatian terhadap gizi, kesehatan, dan pendidikan sangat penting,” tegasnya.

Apresiasi dari Pemerintah

Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M, menilai kegiatan ini memberikan dampak nyata.

“Ini contoh kolaborasi semua pihak dalam perlindungan anak. Kementerian PPPA sendiri tengah mendorong gerakan Ruang Bersama Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti capaian NTT yang berhasil mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 sebesar 83,21, melampaui rata-rata nasional 75,2.

“NTT membuktikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Harapan untuk Anak-Anak Kupang

Plt Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, yang hadir mewakili Wali Kota Christian Widodo, menegaskan bahwa kegiatan ini lebih dari sekadar bantuan.

“Ini adalah pesan cinta kasih dan tanggung jawab bersama. Anak-anak adalah bintang masa depan, mereka harus sehat, kuat, dan bergizi agar siap melanjutkan estafet pembangunan,” ujarnya.

Dukungan Organisasi

Ketua Umum INTI Pusat, Tedy Sugianto, menyampaikan selamat atas suksesnya kegiatan ini.

Ia mengajak semua pihak memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak Indonesia.

Ketua PINTI NTT, Theresia Avila, menambahkan bahwa kegiatan ini menyasar anak-anak berkebutuhan khusus, penderita stunting, dan dari keluarga kurang mampu.

“Kami tidak menyangka peserta hadir begitu banyak. Terima kasih atas dukungan semua pihak,” katanya.

Ketua Panitia, Kris Lianto, berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut di NTT.

Sementara Ketua INTI NTT, Ir. Theo Widodo, mengungkapkan bahwa acara ini menghadirkan 60 tenaga medis dan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya Undang-undang Perampasan Aset sebagai instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi. Namun, ia juga mengingatkan agar regulasi tersebut tidak dijadikan alat kepentingan politik.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk “Desak DPR Mengisahkan Undang-undang Perampasan Aset” yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Celebes Resto, Minggu (7/9/2025).

Acara tersebut menghadirkan berbagai elemen pemuda, pengurus PSI, anggota DPRD provinsi dan kota dari PSI, serta akademisi. Bertindak sebagai moderator yakni Debora G.A. Lende, sementara para narasumber adalah Dr. Michael Feka (pakar hukum pidana), Andi Irfan (praktisi hukum), dan Apolonaris Mau (Ketua PMKRI Cabang Kupang).

“PSI berani berada di garis depan membicarakan isu ini, sementara banyak pihak lebih memilih diam. Undang-undang ini sangat penting agar aset hasil korupsi bisa segera dirampas negara tanpa menunggu proses hukum pidana yang panjang,” kata Christian.

Meski demikian, ia mengingatkan potensi penyalahgunaan.

“Kalau dipegang orang baik, ia jadi alat untuk menyelamatkan keuangan negara. Tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk menekan lawan politik. Karena itu harus ada mekanisme pengawasan independen,” tegasnya.

Christian juga mencontohkan kebijakan transparansi di lingkup Pemkot Kupang melalui penandatanganan pakta integritas bersama kejaksaan pada setiap pengadaan barang dan jasa.

“Langkah ini memastikan sejak awal tidak ada ruang penyimpangan. Efisiensi anggaran pun langsung bisa dirasakan,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Kupang menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi lintas elemen.

“Perjuangan kita hari ini adalah melawan korupsi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Karena itu, kita harus berjalan bersama-sama,”ujarnya.

Sementara itu, Dr. Michael Feka dalam paparannya menyatakan UU Perampasan Aset relevan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

“Negara bisa langsung menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan tanpa menunggu proses peradilan yang panjang,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua PMKRI Kupang, Apolonaris Mau, menilai percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset mendesak dilakukan di tengah maraknya kasus korupsi.

“Sejak 2001 hingga kini, tren kasus korupsi terus meningkat. Negara perlu instrumen hukum yang lebih tegas untuk melindungi keuangan publik,” tandasnya. (MI)