Kupang nwartapedia.com  — Dalam upaya mendorong transformasi distribusi hasil pertanian dan memperpendek rantai pasok, Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) menggandeng PKBM Gading Taruna di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Kolaborasi ini menghadirkan inisiatif farm-to-table berbasis digital, yang memungkinkan hasil pertanian lokal dapat langsung dijangkau oleh konsumen tanpa perantara panjang.

Program ini dipelopori oleh Dosen Politani Kupang, Gregorius G. Batafor, SE., MM., yang menyebut bahwa model kolaboratif ini bertujuan memberdayakan petani melalui integrasi teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan penyediaan outlet penjualan berbasis sistem online-to-offline (O2O).

“Kami tengah memasuki tahap awal, mulai dari perekrutan tenaga teknis pemasaran digital, desain konten, hingga pembukuan dan perencanaan produksi. Targetnya sederhana tapi berdampak: bagaimana hasil tani bisa lebih cepat, efisien, dan langsung sampai ke tangan konsumen,” ujar Goris Batafor saat ditemui Kamis (31/7).

Sebagai langkah nyata, tim juga menyiapkan pembangunan outlet fisik yang akan menjadi titik distribusi hasil hortikultura.

Di sisi lain, sistem digital memungkinkan konsumen melakukan pemesanan secara daring, lalu mengambil langsung produk di lokasi atau memanfaatkan layanan pengantaran.

Pengelola PKBM Gading Taruna, Goris Takene, mengapresiasi sinergi ini sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas berbasis kemandirian dan inovasi.

“Petani hari ini tidak cukup hanya bisa menanam. Mereka juga harus punya akses dan kemampuan untuk memasarkan produknya secara langsung ke konsumen, bahkan rumah tangga. Kami ingin inisiatif ini menjadi percontohan di kelurahan lain di NTT,” ujarnya.

Kolaborasi ini membuka peluang sinergi dengan pelaku UMKM, lembaga pendidikan vokasi, hingga komunitas digital, guna menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Program farm-to-table digital ini diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam distribusi pangan lokal Kota Kupang  membangun koneksi yang lebih kuat antara petani dan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian daerah. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Pemerintah Kelurahan Bello melalui Sekretaris Kelurahan, Deny Patty, menyerukan kepada seluruh pengurus RT dan RW di wilayahnya untuk segera mempercepat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Operasional Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2024.

Seruan ini disampaikan menyusul masih minimnya jumlah pengurus RT/RW yang telah menuntaskan kewajiban administratif tersebut.

“LPJ operasional ini menjadi syarat penting agar dana operasional tahun 2025 bisa disalurkan. Kami harap kerja sama dan tanggung jawab dari seluruh Ketua RT dan RW agar segera menuntaskannya,” ujar Deny Patty, Kamis (31/7/2025).

Dari total 26 RT dan 11 RW yang ada di Kelurahan Bello, hingga saat ini baru lima RT yang telah memasukkan LPJ operasional, yakni RT 13, RT 16, RT 18, RT 20, dan RT 26.

“Bagi Bapa-Mama Ketua RT dan RW yang belum menyerahkan LPJ, kami mohon segera ditindaklanjuti. Ini demi kelancaran penyaluran hak operasional di tahun anggaran berikutnya,” tegas Deny.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan bisa berdampak pada proses administrasi dan pencairan dana ke depan.

Pemerintah kelurahan berharap sinergi antara aparat kelurahan dan pengurus lingkungan dapat terus terjaga demi mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.(goe)

Kupang,nwartapedia.com  — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Johni Asadoma, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTT Tahun 2025, yang digelar di Hotel Kristal, Kupang, Kamis (31/7/2025).

Dalam forum strategis ini, Johni menegaskan bahwa transformasi pelayanan Samsat melalui digitalisasi adalah kunci dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Transformasi dan digitalisasi adalah keharusan, bukan pilihan. Samsat harus menjadi model layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan akuntabel,” tegasnya di hadapan peserta rakor.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ketua Komisi III DPRD NTT, perwakilan Jasa Raharja, Ombudsman, Bank NTT, serta pimpinan perangkat daerah dan jajaran UPTD Samsat kabupaten/kota se-NTT.

Wakil Gubernur menyampaikan keprihatinan atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di NTT. Berdasarkan data tahun 2024, hanya 46 persen pemilik kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ini berarti lebih dari separuh kendaraan belum menyumbang PAD, padahal potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar.

“Jika 100% patuh, kita bisa mengumpulkan lebih dari Rp700 miliar dari PKB saja. Bahkan dengan kepatuhan 75–80%, target PAD sebesar Rp2,8 triliun di tahun 2026 bukan hal mustahil,” jelas Johni.

Ia menambahkan bahwa sektor pajak kendaraan merupakan tulang punggung pendapatan daerah karena 70% APBD NTT masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Ini situasi yang tidak ideal untuk daerah yang ingin mandiri secara fiskal,” tegasnya.

Wagub juga mendorong penerapan tegas Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 tentang penghapusan data kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari dua tahun.

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan validitas data dan memotivasi wajib pajak untuk patuh.

Ia juga menyerukan agar pemilik kendaraan berplat luar NTT segera melakukan balik nama kendaraan di wilayah NTT.

Namun, ia menyadari bahwa regulasi nasional masih menjadi kendala, karena sistem pembayaran pajak dan balik nama masih terikat pada domisili KTP.

“Saya sendiri alami. Kendaraan saya beroperasi di NTT, tapi karena KTP Jakarta, tidak bisa dibalik nama di sini. Harus ada kebijakan nasional yang memungkinkan pembayaran pajak di lokasi kendaraan berada,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Johni Asadoma memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung operasional Samsat di NTT, termasuk Bank NTT, Jasa Raharja, dan Ombudsman RI Perwakilan NTT yang terus memberi masukan untuk perbaikan layanan.

“Kolaborasi ini adalah fondasi penting. Saya harap dari rapat ini lahir komitmen baru, inovasi digital, dan solusi konkret untuk menjawab tantangan di lapangan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar forum ini dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis guna memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi dan mempercepat peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan.

“Samsat yang modern bukan hanya target, tapi kebutuhan. Dan PAD yang kuat adalah fondasi pembangunan NTT yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan,” pungkas Johni Asadoma. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, membuktikan komitmen politiknya dengan menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram kepada hampir 23 ribu kepala keluarga (KK) kurang mampu di wilayah Kota Kupang.

Penyaluran bantuan ini merupakan implementasi dari janji kampanye Pilkada yang lalu dan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan sekadar memerintah.

Bantuan tersebut didistribusikan melalui dua titik utama, yakni di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) serta di halaman Kantor Balai Kota Kupang.

Total beras yang disalurkan mencapai hampir 460 ton, berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart.

Dalam sambutannya, Wali Kota Chris Widodo menekankan esensi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan warga.

“Memerintah itu bukan soal kekuasaan, tapi soal melayani rakyat. Janji kami bukan sekadar kata, tapi komitmen nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kupang,” tegasnya.

Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap, dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Kupang menggandeng RT/RW serta pihak kelurahan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan tetapi terlewat dari daftar penerima.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menyampaikan bahwa data penerima diperoleh dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang telah melalui proses verifikasi ulang di tingkat kelurahan.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari warga. Salah seorang penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut:

“Saya bersyukur sekali. Dengan harga beras yang makin mahal, bantuan ini sangat meringankan beban kami. Saya doakan Pak Wali terus sehat dan tetap perhatikan rakyat kecil,” ujarnya.

Seorang warga lainnya menilai program ini sebagai realisasi janji politik yang jarang terjadi.

“Biasanya cuma janji saat kampanye, habis itu hilang. Tapi Pak Chris ini lain. Dia buktikan,” katanya.

Berbagai tokoh masyarakat dan akademisi turut mengapresiasi langkah Pemkot Kupang ini sebagai bentuk nyata dalam memperkuat jaring pengaman sosial, membangun kepercayaan publik, serta mendorong budaya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel.

Dengan penyaluran bantuan pangan yang masif dan terkoordinasi ini, Pemerintah Kota Kupang menegaskan kembali perannya sebagai pelayan rakyat dan penggerak kesejahteraan warga di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi banyak lapisan masyarakat. ***

Kupang,nwartapedia.com — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Citra Bangsa (UCB) kembali menorehkan langkah strategis dalam internasionalisasi pendidikan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Prof. Dr. Marshella Lie, Ed.D., M.Ed. dari University of New York, Amerika Serikat.

Penandatanganan ini menandai dimulainya kolaborasi global di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada transformasi digital dan semangat global citizenship.

Kegiatan berlangsung di Kampus UCB, Kupang, dengan dukungan penuh dari Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri (CBIM), Dr. Ir. Semuel A.M. Littik, M.Sc., MM.

Turut hadir dalam seremoni penandatanganan tersebut Dekan FKIP UCB, Heryon Bernard Mbuik, S.PAK., M.Pd., bersama jajaran pimpinan fakultas, termasuk Dr. Maria B. Sogen, M.Pd (Wakil Dekan I Bidang Akademik), serta para ketua dan sekretaris program studi di FKIP.

Usai penandatanganan, dialog terbuka dilangsungkan bersama Rektor UCB, Prof. Dr. Fran Salesman, didampingi jajaran wakil rektor, yakni Dr. Abdul Majid (Wakil Rektor I), Dr. Yoseph Liem, M.Ars (Wakil Rektor II), dan Jhon Enstein (Wakil Rektor III).

Dekan FKIP UCB menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya menjadikan UCB sebagai center of excellence dalam pendidikan guru di kawasan timur Indonesia.

“Jejaring internasional sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang kontekstual dan kolaboratif,” ujar Heryon Bernard Mbuik.

Sementara itu, Prof. Marshella Lie menyatakan bahwa UCB memiliki visi yang sejalan dalam membangun ekosistem pendidikan global yang berpihak pada keadilan sosial.

Ia memuji keterbukaan UCB dalam menciptakan ruang belajar yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dr. Semuel Littik menyampaikan bahwa LoI ini merupakan manifestasi dari visi yayasan dalam mendorong pendidikan tinggi berbasis integritas dan inovasi global.

“Kami percaya kerja sama ini akan membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas dan daya saing lulusan,” ujarnya.

Rektor UCB, Prof. Fran Salesman, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah strategi konkret untuk membawa UCB ke panggung akademik internasional.

Program tindak lanjut yang direncanakan mencakup pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi riset, seminar internasional, hingga pengembangan kurikulum lintas budaya.

Kerja sama strategis ini memperkuat posisi FKIP Universitas Citra Bangsa sebagai fakultas yang progresif, mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan global dengan nilai-nilai lokal dan spiritualitas kontekstual.

Sebuah langkah nyata menuju pendidikan masa depan yang inklusif, transformatif, dan berdaya saing global. ***

Oleh:  E. Nong Yonson Sebagai Praktisi & Konsultan Pendidikan

Kupang,nwartapedia.com  –  Sekolah ideal merujuk pada tempat dengan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan setiap murid.

Pada ruang semacam itu, murid dapat berkembang secara intelektual, emosional, psikomotorik, dan sosial-budaya dengan tanpa merasa dipaksa. Suasana harmonis dan inklusif adalah fondasi utama dalam pendidikan bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.

Pada titik inilah, nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan keadilan mutlak ditanamkan dan dijalankan sebagai sebuah hakikat hidup.

Namun, realitas yang terjadi di banyak sekolah belum menggambarkan suasana ideal ini. Perundungan (bullying) masih sering terjadi dalam beragam wujud. Baik secara fisik, verbal, sosial, hingga psikologis. Banyak murid yang datang ke sekolah bukan untuk tenang belajar melainkan membawa ketakutan dan kecemasan.

Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Sebab, tempat yang seharusnya menjadi pelindung dan pembina justru menjadi sumber luka dan penderitaan. 

Merujuk data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 2.000 laporan kasus perundungan di sekolah.

Sementara itu, survei oleh Program for International Student Assement (PISA) tahun 2018 membuktikan bahwa 42% murid Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan di sekolah. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata internasional. 

Perundungan tidak hanya berdampak sesaat. Setiap orang yang mengalami perundungan akan menyimpan luka psikologis dalam jangka waktu yang tak terhingga.

Menurut Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, korban perundungan rentan mengalami kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Selain itu, perundungan juga dapat memengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial korban dalam jangka panjang. Korban akan sangat berhati-hati dalam pergaulan bahkan tidak mempercayai orang-orang terdekat. 

Perundungan tidak selalu tampak secara kasat mata. Selain tindakan fisik seperti memukul atau mendorong, banyak murid menjadi korban bullying verbal seperti ejekan dan hinaan, serta perundungan sosial seperti pengucilan atau penyebaran rumor.

Apalagi pada era digital seperti saat ini, bentuk perundungan berkembang menjadi cyberbullying, yang terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Semisal, ada murid asal Rote yang lulus UI. Dicemooh oleh teman-temannya bahkan oleh guru-gurunya karena faktor sosial-ekonomi.

Cemoohan ini tidak hanya secara verbal tetapi juga cyberbullying. Bayangkan, sesuatu yang seharusnya diapresiasi justru dihina. 

Lingkungan sekolah yang menganggap biasa-biasa saja terhadap kekeseran jenis ini sering kali memperparah situasi. Ketika kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tidak sigap dan peka terhadap gejala perundungan, atau bahkan menganggapnya sebagai kenakalan biasa, maka budaya luka dalam diam akan terus bertumbuh.

Hal ini akan membuat pelaku merasa kebal dan korban merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu. 

Hal ini juga ditegaskan oleh pakar pendidikan Prof. Dr. Arief Rachman, bahwa suasana belajar yang aman dan nyaman adalah syarat utama tumbuh kembang anak secara optimal.

Ia menyatakan bahwa sekolah harus menjadi “zona aman” bukan hanya dari segi fisik tetapi juga psokologis. Ini menuntut adanya kebijakan sekolah yang tegas terhadap kekerasan, serta pendidikan karakter yang dijalankan secara konsisten. 

Dalam dunia pendidikan yang ideal, setiap individu seperti guru, murid, orang tua, saling berkolaborasi dan berperan aktif menciptakan budaya saling menghargai.

Toleransi terhadap perbedaan, komunikasi yang terbuka, serta kehadiran figur dewasa yang peka dan peduli. Ini akan menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem pendidikan karakter yang sesungguhnya. Sebab, sekolah bukan hanya tempat untuk mengumpulkan nilai (angka) tetapi membentuk manusia yang humanis. 

Pendekatan yang humanis dan partisipatif terbukti lebih efektif dalam menanggulangi perundungan. Sekolah-sekolah yang menerapkan program “Ramah Anak” seperti TK, SD, SMP, SMA Santa Angela Atambua, SMAS Bhaktyarsa Maumere, SMA Arnoldus Janssen, SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Kupang, dst, menunjukkan penuruan signifikan dalam jumlah kasus perundungan.

Sebab, program ini mengedepankan rasa aman dan nyaman murid. Menjadikan murid sebagai sesuatu yang sedang tumbuh bukan sesuatu yang dipaksa tumbuh. Guru-guru menerima murid sebagai sahabat berbicara bukan bahan pembicaraan. 

Selaras dengan itu, Psikolog Ratih Ibrahim menyebut bahwa anak-anak perlu dilatih untuk memahami perasaan orang lain dan belajar menyampaikan perbedaan dengan cara yang sehat. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak boleh hanya menjadi pelajaran formal, melainkan harus menjadi inti dari seluruh kegiatan di rumah, sekolah, dan lingkungan.

Selain itu, pendidikan tentang empati dan kecerdasan emosional perlu diintegrasikan dalam kurikulum. 

Mewujudkan sekolah dengan tanpa perundungan bukanlah tanggung jawab satu pihak. Kolaborasi antarguru, murid, orang tua, dan masyarakat menjadi fondasi untuk membangun ruang belajar yang bebas dari kekerasan.

Ketegasan dalam penegakan aturan, pelatihan guru dalam deteksi dini bullying, serta ruang aduan bagi korban wajib menjadi prioritas. 

Strategi preventif dapat berupa pelatihan rutin bagi murid dalam OSIS tentang anti-bullying, forum diskusi kelas, serta keterlibatan murid dalam merumuskan peraturan sekolah tentang perundungan. Sementara strategi kuratif mengedepankan pendampingan psokologis bagi korban dan pelaku, serta mediasi yang membangun kesadaran, bukan sebatas hukuman. 

Pada dasarnya, sekolah adalah rumah kedua anak. Dengan begitu, rumah ini harus dibangun dengan fondasi kasih sayang, dinding kepedulian, dan atap keharmonisan.

Sebab, setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang memuliakan martabatnya, tanpa perundungan, luka batin, dan pengucilan. Anak adalah bagian dari keberlanjutan perbadapan.    (MI)