Kupang,nwartapedia.com — Nuansa adat dan budaya Timor kembali menyapa Kota Kupang lewat prosesi peminangan yang berlangsung khidmat dan penuh makna antara keluarga besar Stefen Peru Wanda dan Dokter Anna Maria Enggelina Toasu, Rabu (25/6/2025) di kawasan Bello, Kota Kupang.

Sore itu, halaman rumah kediaman keluarga Toasu menjadi saksi pertemuan dua keluarga besar yang membawa serta harapan dan restu leluhur dalam balutan adat Timor Bello.

Prosesi peminangan dimulai dengan saling bersahut pantun antara dua juru bicara adat dari masing-masing pihak. Dengan bahasa santun dan penuh filosofi, maksud dan tujuan pihak laki-laki disampaikan: meminang sang putri untuk menjadi bagian dari keluarga besar Wanda.

Kehadiran ratusan tamu dan keluarga menyaksikan dengan takzim ketika tanda adat seperti sirih pinang, kain adat, dan perlengkapan simbolis lainnya diserahkan.

Lima putri cantik yang telah dipersiapkan sebelumnya menyambut dan membawa masuk tanda-tanda tersebut, menandai diterimanya pinangan secara adat.

Dialog adat dalam bentuk tutur Natoni pun berlanjut. Kedua pihak duduk berhadapan, menyelami makna di balik pernikahan sebagai ikatan dua keluarga dan dua budaya.

Pantun adat yang dilafalkan mengandung doa, tanggung jawab, dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun penuh berkah dan keteguhan.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi bersama terhadap seluruh bawaan adat. Satu per satu isi hantaran diperiksa oleh masing-masing perwakilan keluarga guna memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan. Usai verifikasi, dinyatakan bahwa seluruh syarat adat telah dipenuhi.

Dengan demikian, prosesi peminangan antara Anna dan Stefen resmi dinyatakan sah menurut adat Timor. Keduanya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya pemberkatan pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Juni 2025 di Gereja Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolhua, Kota Kupang.

Prosesi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata bagaimana nilai-nilai budaya tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup masyarakat.

Di tengah arus modernisasi, adat tetap hidup—menjadi cahaya dalam membangun cinta, keluarga, dan masa depan. (goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik, M.Pd


kupang,nwartapedia.com  – Digitalisasi pendidikan menjadi mantra baru pemerintah pusat dalam satu dekade terakhir. Aplikasi ARKAS, Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, hingga berbagai kebijakan berbasis data diklaim sebagai wajah baru sekolah Indonesia.

Namun, ditengah gegap gempita itu, realitas banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur masih jauh dari ideal. Di beberapa desa, siswa belajar tanpa meja, guru menulis di papan triplek, dan sekolah ambruk masih menjadi berita tahunan.

Ironi ini makin terasa ketika program digitalisasi digenjot, sementara siswa masih harus belajar dalam kondisi darurat pascabencana atau bahkan menumpang di rumah ibadah karena bangunan sekolah belum diperbaiki.

Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah teknologi cukup untuk mengangkat mutu pendidikan jika atap sekolah masih bocor dan jaringan listrik belum masuk desa?

Janji Digital, Luka Infrastruktur

Pemerintah dengan bangga menyebut bahwa Indonesia telah memasuki era “Sekolah Digital.” Akses ke ribuan modul ajar, pelatihan daring guru, dan pelaporan keuangan BOS secara real time menjadi capaian kebijakan pendidikan modern. Namun capaian ini seringkali tidak mencerminkan realitas di daerah seperti NTT.

Di daratan Flores, Alor, Sumba, hingga Timor, masih banyak sekolah yang kesulitan listrik, tidak ada sinyal internet, bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak.

Dalam situasi seperti ini, jargon digital terasa seperti lelucon pahit. Guru harus mengisi data ARKAS atau login ke PMM, sementara sinyal tidak muncul kecuali naik ke bukit tertentu. Tak sedikit guru yang harus ke kota hanya untuk mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Digitalisasi memang penting, tetapi ia tidak boleh melupakan bahwa fondasi sekolah di banyak tempat masih rapuh secara fisik dan struktural.

Siswa yang Belajar di Bawah Terpal.

Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah sekolah dasar di Kabupaten Kupang yang terdampak badai siklon. Sejak bencana itu, beberapa ruang kelas belum bisa digunakan. Siswa belajar di bawah tenda darurat, sementara bangunan sekolah masih menunggu realisasi dana rehabilitasi.

Ironisnya, sekolah tersebut sudah ditugaskan mengisi data mutu daring dan mengikuti asesmen digital.

Di tempat lain, ada sekolah yang mendapat label “Terakreditasi A” namun toiletnya rusak, air tidak mengalir, dan muridnya harus antre menggunakan satu ruang kelas bergantian. Apakah semua itu mencerminkan kemajuan?

Ketimpangan yang Semakin Dalam

Digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan memperlebar jurang. Namun faktanya, ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan makin nyata. S

ekolah di pusat kota mungkin bisa memanfaatkan platform digital untuk inovasi, tetapi sekolah di pedalaman justru kesulitan mengejar standar administrasi digital yang ditetapkan.

Guru yang seharusnya fokus mengajar, malah stres karena gagal unggah laporan BOS tepat waktu. Bahkan ada kepala sekolah yang rela menyewa jasa operator luar hanya untuk “mengamankan” kelengkapan digital yang diminta pusat. Ini adalah bentuk beban struktural yang tidak adil.

Ketika Perut dan Kepala Sama-Sama Kosong

Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP sebagai upaya intervensi gizi. Di satu sisi, ini patut diapresiasi karena banyak anak di daerah kita memang datang ke sekolah dalam kondisi lapar.

Namun, makan bergizi hanya menyelesaikan bagian kecil dari persoalan mutu pendidikan. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak tumbuh dengan cerdas dan kritis, kalau mereka makan di bangunan tanpa dinding, diajar guru honorer bergaji Rp300 ribu per bulan, dan belajar dari buku usang tanpa akses teknologi?
Pendidikan bukan hanya soal nasi dan aplikasi. Ia butuh ekosistem yang manusiawi dan adil.

Jalan Tengah: Prioritas dan Keberpihakan

Jika pemerintah ingin serius membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, maka ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan:

1. Percepat pemetaan infrastruktur sekolah yang rusak atau tidak layak huni, dan realisasikan anggaran rehabilitasi dengan pendekatan darurat di daerah 3T.

2. Tunda atau sesuaikan target digitalisasi di sekolah yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai.Tidak semua sekolah bisa disamaratakan dalam hal kesiapan teknologi.

3. Fokuskan program makan gratis bukan hanya pada gizi, tapi juga integrasi pembelajaran kontekstual dan literasi kesehatan.

4. Berdayakan guru dengan pelatihan berbasis konteks lokal, bukan sekadar pelaporan berbasis aplikasi.Mereka butuh didengar, bukan terus diberi tugas tambahan yang administratif.

5. Dorong keberpihakan anggaran pendidikan pada daerah-daerah marjinal, termasuk alokasi afirmatif untuk sekolah-sekolah di NTT yang tertinggal secara infrastruktur.

Penutup: Keadilan Bukan Tentang Akses Saja

Pendidikan yang adil tidak cukup diukur dari berapa sekolah yang mengakses internet atau jumlah login ke Platform Merdeka Mengajar. Keadilan sejati adalah ketika anak-anak dari Amanatun, Sumba Tengah, Alor, hingga Miomaffo bisa belajar di ruang yang aman, bersih, dan diajar oleh guru yang sejahtera dan dihormati.

Jika kita hanya mengejar “sekolah digital” tapi membiarkan siswa belajar di bawah terpal atau di bangunan separuh roboh, maka kita bukan sedang membangun masa depan kita sedang membiarkan satu generasi tertinggal.

“Teknologi boleh mutakhir, tapi jika atap sekolah masih bocor, siapa yang bisa berpikir?” 

Penulis : Heryon Bernard Mbuik, M.Pd
 adalah Dosen PGSD Universitas Citra Bangsa, Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rangkaian acara bertajuk Kupang Eksotik Festival sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelestarian budaya lokal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam konferensi pers yang berlangsung di Lantai 1 Kantor Gubernur, Rabu (25/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia dan Polda NTT atas dukungan penuh mereka terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang berkali-kali membantu masyarakat NTT, baik dari sisi penyediaan sarana hingga pengembangan ekonomi lokal. Begitu juga Polda NTT yang telah menjadi mitra strategis kami,” ungkap Gubernur Melki.

Festival ini akan diisi oleh berbagai kegiatan menarik seperti Kupang Eksotik Kulinery, Eksotik Kreatif, Eksotik Run, dan ditutup dengan Kupang Eksotik Night.

Semua kegiatan dirancang untuk menggali dan mempromosikan potensi lokal yang berbasis budaya dan kekayaan alam NTT.

“Kami ingin membuktikan bahwa NTT punya potensi besar dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata. Akan banyak kerajinan, produk UMKM, hingga pertunjukan budaya dari seluruh kabupaten/kota di NTT, termasuk dari luar NTT,” tambahnya.

Acara akan berlangsung dari Kamis hingga Minggu dini hari, dengan Kupang Eksotik Night diperkirakan melewati tengah malam karena akan diisi dengan penampilan musisi dan hiburan di Lapangan Polda NTT.

Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Wijayanto, menambahkan bahwa festival ini adalah wujud nyata sinergi antara BI, Pemprov NTT, dan Polda NTT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Event ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendiri, tapi harus melalui kolaborasi. Karena itu, kami dukung penuh kegiatan ini,” ujarnya.

Agus menyebutkan tiga event utama, yakni:

1. Kupang Eksotik Kulinery – Fokus pada inovasi kuliner lokal, salah satunya pengolahan labu kuning menjadi produk oleh-oleh khas NTT.
2. Eksotik Run (5K dan 10K) – Ajang lari santai untuk masyarakat umum sekaligus mempersiapkan NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
3. Festival Budaya – Menampilkan keragaman budaya NTT melalui parade dan kreasi seni berbasis tenun dan adat lokal.

Polda NTT Pastikan Keamanan dan Sterilisasi Jalur

Sementara itu, Irwasda Polda NTT, Kombes Pol Murry Miranda, menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara penuh sejak 28 Juni hingga 30 Juni 2025.

Ia juga menginformasikan penutupan dan sterilisasi beberapa ruas jalan, terutama saat pelaksanaan Eksotik Run dan Parade Budaya.

“Kami akan lakukan penutupan total jalur El Tari mulai pukul 04.00 pagi hingga 18.00 sore. Kegiatan car free day juga ditiadakan sementara. Ini demi kelancaran dan keamanan kegiatan,” jelasnya.

Sebanyak 48 kontingen dari 22 kabupaten/kota akan turut ambil bagian dalam parade budaya yang dimulai dari depan Kantor Gubernur NTT dan berakhir di Lapangan Polda.

Ajang Kebanggaan untuk Masyarakat NTT

Melalui penyelenggaraan Kupang Eksotik Festival ini, Pemprov NTT berharap masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari pembangunan, serta tumbuh rasa bangga terhadap kekayaan daerah.

“Ini bukan sekadar festival, tapi bentuk optimisme dan kerja kolaboratif kita semua untuk mendorong NTT menjadi lebih maju,” tutup Gubernur NTT.  (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Di balik geliat pembangunan Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan, kisah cinta dua sosok muda yang penuh dedikasi menjadi angin segar bagi generasi penerus. Stevanus Joseph Piru Wanda dan Anna Maria Enggelina Toasu, dua insan yang tumbuh dalam semangat pelayanan, siap melangkah ke jenjang pernikahan dengan komitmen bersama: mengabdi dan mencintai dalam satu tarikan napas.

Steven, guru muda di SMAN 6 Kupang, dikenal sebagai pendidik yang bersemangat, kreatif, dan dekat dengan murid.

Di lingkungan sekolah, ia bukan hanya pengajar, tapi juga motivator dan sahabat bagi para siswa.

Sementara di luar kelas, hatinya telah tertambat pada Anna, sang pujaan hati yang juga seorang pelayan masyarakat.

Anna, dokter umum yang baru saja resmi menjadi CPNSD Kabupaten Kupang, kini bertugas di Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese.

Dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penuh kepedulian, Anna memilih jalur pengabdian di wilayah pedesaan sebagai bentuk nyata dari panggilan hidupnya untuk melayani sesama.

Pertemuan mereka bermula tiga tahun silam di Desa Oemofa, dalam sebuah kegiatan bakti sosial terpadu antara dunia pendidikan dan kesehatan.

Steven saat itu menjadi koordinator pelatihan literasi, sementara Anna tergabung dalam tim medis. Dari kerja sama yang intens dan saling mendukung, benih kagum mulai tumbuh, disusul oleh cinta yang perlahan mengakar kuat.

Kini, setelah menapaki jalan panjang bersama, keduanya memutuskan untuk mengikat janji dalam pernikahan sakral yang akan digelar 27 Juni 2025 di Gereja Santo Fransiskus dari Assisi, Kolhua – Kupang.

“Kami percaya cinta bukan hanya soal rasa, tapi soal komitmen dan panggilan. Kami ingin membangun keluarga yang berdampak, walau sederhana. Tidak hanya untuk kami berdua, tapi juga bagi mereka yang kami layani,” tutur Steven penuh keteguhan.

Cinta yang Tumbuh Bersama Misi

Kisah mereka adalah gambaran bagaimana cinta bisa tumbuh dari semangat melayani. Di tengah kesibukan sebagai guru dan dokter, Steven dan Anna tak pernah lelah mengabdikan waktu dan tenaga untuk masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Bagi Anna, menjadi dokter di daerah terpencil bukanlah keterpaksaan, melainkan panggilan.

Sementara bagi Steven, menjadi guru bukan sekadar profesi, tapi misi untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak bangsa.

“Pelayanan itu tidak akan pernah selesai, dan cinta kami pun semoga juga demikian — terus bertumbuh, bersama dengan pengabdian yang kami jalani,” ungkap Anna dengan senyum lembut.

Cinta untuk Flobamorata

Keduanya adalah representasi anak muda Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya berbicara soal masa depan pribadi, tapi juga masa depan daerah.

Mereka percaya bahwa keluarga yang mereka bangun nanti bisa menjadi kekuatan kecil yang ikut menopang mimpi besar: Flobamorata yang maju, sehat, dan cerdas.

Kisah Steven dan Anna bukan kisah cinta biasa. Ini adalah cerita tentang dua hati yang saling menemukan di jalan pelayanan, dan kini bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk masyarakat yang mereka cintai.

Selamat menempuh hidup baru, Steven dan Anna. Cinta kalian adalah cahaya bagi banyak orang. (Goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik

Kupang,nwartapedia.com  – Ada satu kesalahan tafsir yang terus berulang dalam sistem pendidikan kita: kita membebani sekolah dengan tanggung jawab besar, tapi melupakan siapa yang harus menakhodainya.

Kita menginginkan sekolah yang otonom, kreatif, partisipatif. Kita memimpikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Lalu muncullah jargon “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS).

Namun ketika jargon ini diturunkan ke level operasional, sekolah justru dibiarkan seperti kapal yang dilepas ke tengah laut tanpa kompas, tanpa nakhoda.

Lantas siapa yang semestinya memainkan peran strategis itu?Jawabannya sederhana: kepala sekolah. Tapi bukan kepala sekolah administratif. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah pemimpin.

MBS Bukan Manual Operasional, Tapi Revolusi Budaya

Manajemen Berbasis Sekolah seharusnya menjadi terobosan: memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan membangun kualitas pendidikan dari bawah.

Tapi nyatanya, banyak sekolah masih terperangkap dalam praktik-praktik lama terpusat, birokratis, dan tanpa arah inovasi.

Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada struktur, dan lupa pada aktor.
Dalam riset yang saya lakukan di SD Inpres Bertingkat Oebobo 2, Kota Kupang, saya mencoba mengukur sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan MBS.

Hasilnya tak main-main: koefisien korelasi sebesar 0,849. Ini bukan angka sepele ini adalah alarm keras yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, MBS hanya akan menjadi papan nama.

Model regresi bahkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti oleh peningkatan hampir satu poin (0,947) dalam skor pelaksanaan MBS.

Artinya, ketika kepala sekolah memimpin dengan arah yang jelas, kultur sekolah ikut berubah: guru lebih berani bereksperimen, siswa lebih aktif, dan komunitas sekolah mulai merasa memiliki.

Pemimpin, Bukan Manajer Kurikulum
Di banyak sekolah, kepala sekolah masih diposisikan sebagai “penjaga gawang” administrasi.

Energinya tersedot untuk menandatangani dokumen BOS, mengisi laporan daring, atau sekadar memastikan jadwal pelajaran tidak bentrok. Padahal sekolah bukan pabrik, dan pendidikan bukan produksi massal.

Kepala sekolah seharusnya adalah penggerak perubahan.

Ia harus menjadi arsitek pembelajaran, pemantik dialog, dan penjaga visi institusi pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks MBS menuntut tiga hal:
Visioner, mampu menetapkan arah jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipatif, membuka ruang kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Berani berinovasi, meski tanpa jaminan langsung dari birokrasi di atasnya.
Sekolah dengan kepala sekolah seperti ini akan punya denyut hidup yang nyata.

Ruang guru jadi tempat diskusi, bukan sekadar ruang absen. Rapat staf jadi arena berbagi gagasan, bukan sekadar dengar pengumuman.

Mengubah Otonomi Menjadi Energi
MBS sering kali dipahami sebagai “kemerdekaan” sekolah.

Tapi otonomi tanpa kepemimpinan justru berubah jadi kebingungan. Banyak sekolah tak tahu harus mulai dari mana, tak berani mengambil langkah inovatif karena takut salah, dan akhirnya kembali pada cara-cara lama yang nyaman tapi stagnan.

Disinilah peran kepala sekolah menjadi krusial. Ia adalah jembatan antara semangat otonomi dan kenyataan lapangan.

Kepemimpinannya yang menentukan apakah otonomi akan menjadi ruang tumbuh atau jurang resah.

Di sekolah tempat saya meneliti, kepala sekolah aktif melibatkan guru dalam perencanaan, membuka forum diskusi dengan orang tua, dan melakukan evaluasi bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai alat refleksi bersama. Model ini bisa direplikasi, tapi hanya jika kepala sekolah dipersiapkan secara serius.

Mengapa Banyak Kepala Sekolah Gagal?

Jawabannya tidak tunggal, tapi bisa ditarik pada dua simpul: pelatihan yang seragam dan sistem yang mengekang.
Mayoritas pelatihan kepala sekolah di Indonesia masih berorientasi pada administrasi.

Modul-modulnya diisi dengan peraturan, teknis laporan, dan tata kelola keuangan. Jarang sekali pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan manajemen perubahan, kepemimpinan etis, atau komunikasi transformasional.

Padahal, dalam era pendidikan yang disruptif, kepala sekolah tidak cukup hanya tahu aturan. Ia harus bisa menghidupkan nilai.

Selain itu, sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya mendukung kepala sekolah untuk mengambil risiko. Mereka sering kali takut melangkah karena terikat aturan yang kaku dan pengawasan yang lebih fokus pada kelengkapan dokumen ketimbang kualitas proses.

Saatnya Percaya pada Pemimpin Sekolah
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1, jelas disebutkan bahwa MBS memberi otonomi kepada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan. Tapi otonomi itu akan sia-sia jika kita tak menaruh kepercayaan pada kepala sekolah untuk benar-benar memimpin.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap format evaluasi atau seberapa ketat supervisi dilakukan, tapi oleh seberapa kuat kepemimpinan di level paling dekat dengan siswa.

MBS hanya bisa berhasil jika kita berhenti melihat kepala sekolah sebagai pelaksana teknis dan mulai menempatkannya sebagai pemimpin strategis.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Redesain total pelatihan kepala sekolah: Fokus pada kepemimpinan transformasional, komunikasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Beri ruang untuk inovasi dan kegagalan yang produktif: Jangan hukum sekolah yang mencoba dan gagal; dampingi mereka untuk bangkit dan belajar.
Dorong pengawasan berbasis proses, bukan hanya dokumen: Evaluasi harus mendorong dialog, bukan sekadar checklist.

Libatkan masyarakat sebagai mitra, bukan penonton: MBS adalah sistem kolaboratif, bukan kerja satu arah dari sekolah.

Penutup: Dari “Kepala Sekolah” Menjadi “Pemimpin Sekolah”

Jika Anda seorang guru, lihatlah kepala sekolah Anda. Apakah ia hanya sekadar mengurus surat atau benar-benar hadir dalam pembelajaran Anda?

Jika Anda orang tua murid, lihatlah sekolah anak Anda. Apakah visi sekolahnya hidup dalam tindakan atau sekadar tempelan di dinding?

Dan jika Anda pemangku kebijakan, tanyakan pada diri Anda: apakah kita sedang membentuk pemimpin sekolah, atau hanya petugas administrasi pendidikan?

Karena pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang besar dan jauh. Ia akan lahir dari ruang guru yang kecil, kelas yang hangat, dan pemimpin sekolah yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan.

Penulis : Heryon Bernard Mbuik sebagai Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa

Kupang,nwartapedia.com  – Di balik pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sikka Flores NTT, terdapat sosok pekerja keras yang bekerja dalam diam namun berdampak besar Bernardus Take Atawolo, S.Kom.

Dengan moto hidup “Berkarya dengan tulus dan kebaikan sambil percaya kepada Tuhan”,

pria kelahiran Lembata, 15 Desember 1975 ini telah mengabdikan lebih dari dua dekade hidupnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas.

Saat ini, Bernardus menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan eselon III-A.

Dari balik meja kerjanya di Jalan R.A. Kartini Nomor 26, Maumere, ia mengatur berbagai urusan strategis keuangan daerah. Meski posisinya berada di struktur tengah, perannya krusial: mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan pengelolaan aset daerah yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Perjalanan Panjang yang Ditempuh dengan Konsistensi

Dibesarkan di Lembata sebagai anak kampung biasa, Bernardus melewati masa kecil yang sederhana namun penuh semangat belajar.

Pendidikan dasarnya ia tempuh di SDK Balurebong (1983–1989), lalu berlanjut ke SMPN Lewoleba (1989–1992), dan SMAN Lewoleba, jurusan Ilmu Fisika (1992–1995).

Minatnya terhadap teknologi informasi membawanya merantau ke Makassar dan menyelesaikan studi di Universitas Satria Makassar, jurusan Teknik Informatika, tahun 2000.

Keputusannya untuk pulang kampung dan menjadi ASN di Kabupaten Sikka pada tahun 2002 menjadi titik awal pengabdiannya.

Ia memulai dari bawah, sebagai CPNSD di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Berkat kerja tekun dan kecakapan administrasi serta teknologi, kariernya terus menanjak.

Ia dipercaya memegang berbagai jabatan strategis di bidang teknologi informasi, perencanaan keuangan, hingga bidang perbendaharaan.

Pemimpin yang Tulus, Disiplin, dan Penuh Dedikasi

Dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan konsisten, Bernardus adalah tipe pemimpin yang tak gemar banyak bicara, tetapi selalu hadir dengan solusi.

Ia menyebut ketulusan dan kebaikan sebagai dasar pijakan hidupnya nilai yang ia warisi dari tanah kelahirannya di Lembata, dan yang ia praktikkan setiap hari, baik dalam tugas formal maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat Wailiti, tempat ia kini tinggal bersama keluarganya.

Warga mengenalnya sebagai pribadi yang rendah hati, rajin hadir dalam kegiatan lingkungan, dan tidak segan memberikan waktu maupun pikiran demi kepentingan bersama.

Meski berada dalam struktur birokrasi yang sering kali rumit dan penuh tekanan, Bernardus tetap menjaga semangat pelayanan dan integritasnya. Ia percaya bahwa ASN bukan hanya profesi, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah.

Tantangan dan Harapan

Dengan masa kerja lebih dari 22 tahun, Bernardus tentu telah menghadapi berbagai tantangan—mulai dari transisi sistem keuangan manual ke digital, keterbatasan anggaran, hingga beban administratif yang berat.

Namun semuanya ia hadapi dengan sikap profesional. Ia mendorong modernisasi sistem keuangan dan pengelolaan aset dengan pendekatan teknologi, sekaligus memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Dalam pandangannya, transparansi dan efisiensi keuangan daerah hanya dapat tercapai bila didukung oleh kolaborasi yang solid antarunit kerja dan SDM yang kompeten serta berintegritas.

Ia pun menaruh harapan pada generasi muda ASN untuk terus belajar, tidak cepat puas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan pelayanan.

Bernardus Take Atawolo adalah representasi nyata dari seorang birokrat yang bekerja dalam senyap namun menanam jejak kebaikan dalam sistem pemerintahan.

Baginya, pengabdian bukan untuk kemewahan atau popularitas, tetapi soal memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan moto “berkarya dengan tulus dan kebaikan Sambil berharap pada Tuhan,” ia terus berjalan, menebar pengaruh positif dari balik meja kerja, demi kemajuan Kabupaten Sikka yang lebih tertib, bersih, dan sejahtera (goe).

Kupang,nwartapedia.com — Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang bersama Puskesmas Naioni dan Pemerintah Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melaksanakan kegiatan Active Case Finding (ACF) dan Skrining Tuberkulosis (TB) Paru sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam upaya menuju Eliminasi TB tahun 2030.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei mahasiswa Program Sarjana Terapan Keperawatan dan laporan dari Puskesmas Naioni yang menemukan 13 warga penderita TB Paru di wilayah Kelurahan Naioni.

Skrining Aktif dengan Alur Pelayanan 5 Meja

ACF dan skrining TB dilakukan melalui Alur Pelayanan 5 Meja, yang merupakan standar dalam pelayanan kesehatan primer dan kegiatan lapangan di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

Proses skrining dilakukan secara kolaboratif oleh dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan ACF serta telah lulus mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Penyakit Tropis, dan Manajemen Keselamatan Pasien.

Meja 1: Registrasi dan Pendaftaran

Peserta diterima dan didaftarkan oleh mahasiswa yang dibimbing oleh:

• Dr. Florentianus, SKp., M.Kes
• Maria M.V.B. Aty, SKep., Ns., M.Kep
• Yustinus Rindu, SKep., Ns., M.Kep
• Rini Pujiyanti, SKep., Ns., M.Kep

Peserta dicatat identitasnya, diberikan nomor urut, serta dijelaskan proses skrining yang akan dijalani.

Meja 2: Skrining Gejala dan Faktor Risiko

Didampingi oleh:

• Dr. Aemilianus Mau, SKep., Ns., M.Kep
• Yuliana Dafroyati, SKep., Ns., M.Kep
• Antonia Hamu, SKep., Ns., M.Kep
• Fransiskus S. Onggang, SKep., Ns., M.Kep

Wawancara dilakukan untuk menggali gejala TB seperti batuk ≥ 2 minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan riwayat kontak erat. Peserta dengan gejala atau faktor risiko dirujuk ke Meja 3.

Meja 3: Pemeriksaan Penunjang

Didampingi oleh:

• Simon Sani Kleden, SKep., Ns., M.Kep
• Dr. Margaretha Telly, SKep., Ns., MPh., Ph.D
• Sabinus Kedang, SKep., Ns., M.Kep
• Domianus Namuwali, SKep., Ns., M.Kep

Pemeriksaan dilakukan melalui pengambilan sampel dahak dan foto toraks menggunakan alat X-Ray Portable milik Klinik Pratama Jurusan Keperawatan Poltekkes Kupang untuk memastikan diagnosis TB.

Meja 4: Konseling dan Edukasi

Didampingi oleh:

• Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes
• Aben B.Y. Romana, SKep., Ns., M.Kep
• Fitri Handayani, SKep., Ns., M.Kep
• Dominggos Gonsalves, SKep., Ns., M.Sc

Peserta diberi pemahaman tentang proses pengobatan TB, pentingnya pengobatan tuntas, serta edukasi tentang etika batuk, pemakaian masker, dan teknik pembuangan dahak yang higienis.

Meja 5: Tindak Lanjut dan Rujukan

Didampingi oleh:

• Dr. Emiliana Erningwati Akoit, SKep., Ns., M.Kep
• Yulianti K. Banhae, SKep., Ns., M.Kep
• Trivonia Sri Nurwela, SKep., Ns., M.Kep
• Mariana Oni Bethan, SKep., Ns., M.Kep
• Petugas dari Puskesmas Naioni

Pasien positif TB dirujuk ke Puskesmas untuk pengobatan lanjutan. PMO (Pengawas Minum Obat) dari keluarga atau kader ditunjuk untuk memantau kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.

Komitmen Menuju Eliminasi TB 2030

Koordinator kegiatan menegaskan bahwa keberhasilan program ACF bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah setempat, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menemukan kasus TB secara dini, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengobatan TB secara tuntas.

Poltekkes Kemenkes Kupang berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Kota Kupang sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menurunkan angka kejadian TB dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas TB. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan olahraga inklusif bagi penyandang disabilitas.

Hal ini tercermin dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., dengan jajaran pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di Lantai 1 Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (24/6).

Audiensi ini menjadi ajang penguatan sinergi antara Pemkot Kupang dan NPCI, khususnya dalam memajukan olahraga bagi kelompok disabilitas di Kota Kupang.

Ketua NPCI Provinsi NTT, Viktor Haning, hadir bersama Sekretaris NPCI NTT Albert Vinsen Rehi, dan sejumlah pengurus NPCI Kota Kupang, antara lain Ketua Wilfridus F. P. Wene, Wakil Ketua Bidang Organisasi Cristoforis Charles Renggo, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Tatik Setyawati, serta Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Kesejahteraan, dan Pendidikan Feby Priskila Fransie.

Wakil Wali Kota didampingi oleh Penjabat Sekda Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H., dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Daud N. Nafi, S.STP., M.M.

Dalam pemaparannya, Viktor Haning menjelaskan bahwa NPCI merupakan lembaga resmi pembina olahraga bagi penyandang disabilitas dari tiga kelompok: daksa (fisik), netra (penglihatan), dan grahita (intelektual). NPCI telah memiliki cabang di beberapa daerah di NTT seperti Ende, Belu, TTS, dan Manggarai.

“Kami berterima kasih atas perhatian Pemkot Kupang yang sudah membuka ruang dialog dan kerja sama. Kami harap dukungan ini dapat dilanjutkan terutama dalam pelantikan pengurus NPCI Kota Kupang yang baru terbentuk,” ungkap Viktor.

Sementara itu, Ketua NPCI Kota Kupang, Wilfridus F. P. Wene, menambahkan bahwa pihaknya masih mengelola kegiatan secara mandiri dan berharap adanya dukungan fasilitas serta anggaran dari pemerintah daerah untuk pembinaan atlet disabilitas secara lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Serena Cosgrova menegaskan bahwa Pemkot Kupang membuka ruang kerja sama yang seluas-luasnya bagi NPCI sebagai mitra strategis.

“Pemkot Kupang memandang penting kehadiran NPCI sebagai bagian dari upaya menciptakan kesetaraan akses dalam bidang olahraga. Kami siap memfasilitasi kegiatan NPCI yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok disabilitas,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesiapan Pemkot untuk memfasilitasi pelantikan resmi pengurus NPCI Kota Kupang dalam waktu dekat dan menyediakan akses penggunaan ruang pemerintah, seperti Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, serta ruang rapat lainnya.

Lebih jauh, Serena menegaskan bahwa Pemkot Kupang berkomitmen membenahi fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas. “Kita ingin membangun kota yang benar-benar inklusif dan memberikan ruang setara bagi semua warganya,” tegasnya.

Audiensi ditutup dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi intensif antara Pemerintah Kota Kupang dan NPCI.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong kemajuan olahraga disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Kupang. ***

Kupang,nwartapedia.com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, pada Selasa (24/6/2025).

Turut mendampingi dalam kunjungan ini Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Drg. Iien Adriany, M.Kes., dan Penjabat Sekda Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H.

Kunjungan dilakukan secara mendadak menyusul batalnya agenda kunjungan kerja Menteri Wihaji ke Kabupaten Lembata dan Flores Timur akibat erupsi Gunung Ile Lewotolok. Abu vulkanik dari erupsi tersebut mengganggu penerbangan dan memaksa Menteri dan rombongan mengalihkan kegiatan ke Kota Kupang.

“Ini kunjungan mendadak karena dari Rote saya sebenarnya dijadwalkan ke Lembata. Tapi karena erupsi dan abu vulkanik, tidak bisa mendarat, baik di Lembata maupun Larantuka. Jadi kami berinisiatif mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kota Kupang,” ujar Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji bersama rombongan mengunjungi rumah keluarga Jeni Humsibu, warga Kelurahan Sikumana, yang anaknya mengalami stunting. Ia menegaskan pentingnya intervensi nyata dan edukasi berkelanjutan terhadap keluarga berisiko stunting.

“Setelah saya cek, secara fakta anak tersebut memang mengalami ketidakseimbangan antara tinggi badan, berat badan, dan usia. Ini menjadi perhatian kita semua. Edukasi mengenai pencegahan stunting harus terus digencarkan,” tambahnya.

Menteri juga menyampaikan bahwa meskipun angka stunting di NTT masih tinggi, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu menurunkan prevalensi kasus.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas perhatian Mendukbangga terhadap persoalan stunting di NTT.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Menteri. Kemarin beliau sudah ke Rote, dan hari ini secara mendadak hadir di Kota Kupang. Ini membuktikan bahwa penanganan stunting memang menjadi prioritas,” kata Gubernur Melki.

Ia menegaskan bahwa setelah kunjungan ini, pihaknya bersama seluruh kepala daerah di NTT akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari Menteri Wihaji.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis juga menyampaikan terima kasih dan harapannya agar kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat terus terjalin erat.

“Kota Kupang patut bersyukur karena angka stunting terus menurun setiap tahun. Namun tentu kami tetap butuh penguatan, baik dari segi monitoring, evaluasi, maupun edukasi. Kami berharap bantuan dan perhatian dari pusat terus berlanjut,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah.

Kunjungan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi tinggi seperti NTT. ***

Kupang,nwartapedia.com  – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga dan melestarikan situs bersejarah Benteng Concordia yang terletak di dalam kompleks TNI AD Kompi Senapan A Yonif 743/PSY, Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sertu Ady Irawan, Batih (Bintara Pelatih) Kompi A Yonif 743/PSY Kupang, menyampaikan hal tersebut saat menyaksikan secara langsung pemasangan tanda pengenal situs budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di lokasi benteng, Selasa (24/6).

“Benteng Concordia merupakan bagian dari cerita sejarah peninggalan penjajahan, khususnya pada masa Perang Dunia di Indonesia dan juga di Kota Kupang. Karena itu, kami dari TNI, atas nama pimpinan Komandan Batalyon Letkol Inf Hery Mujiono, mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga keberadaan situs ini,” ujar Sertu Ady Irawan kepada media.

Ia menegaskan bahwa TNI akan selalu siap mendukung pemerintah dalam pelestarian aset sejarah yang ada di wilayahnya. Menurutnya, situs seperti Benteng Concordia adalah saksi bisu perjuangan masa lampau yang patut dihargai dan dikenalkan kepada generasi muda.

“Kami juga berharap generasi muda bisa lebih mengenal sejarah perjuangan dan penjajahan melalui situs-situs seperti ini, sehingga rasa nasionalisme mereka terus tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, secara terpisah di kantornya pada hari yang sama menjelaskan bahwa pihaknya melalui Bidang Kebudayaan sejak beberapa hari terakhir sedang melakukan penancapan papan tanda pengenal di sedikitnya 12 (dua belas) unit situs budaya yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Kupang.

Ia menambahkan bahwa seluruh situs tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang sebagai Situs Budaya yang perlu dilindungi dan dijaga keberadaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal agar tidak punah oleh waktu dan pembangunan,” kata Dumuliahi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda, untuk turut serta menjaga dan merawat situs budaya yang ada sebagai bagian dari identitas sejarah Kota Kupang.(goe Betekeneng)