Kupang,nwartapedia.com  — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2026 yang digelar di Hotel Neo by Aston, Rabu (25/6).

Musrenbang ini menjadi puncak dari seluruh proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sekaligus bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Kupang harus mengedepankan empat prinsip utama, yakni bottom-up, fokus, adaptif, dan konsisten. Ia menolak pendekatan top-down dalam perencanaan kebijakan.

“Kita tidak boleh lagi membuat kebijakan dari atas ke bawah. Kita harus mulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai rakyat butuh jeruk, tapi kita kasih apel,” tegasnya.

Ia mencontohkan alokasi dana pengaman kesehatan sebesar Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kendala administrasi.

Wali Kota juga menekankan pentingnya fokus dan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kalau kita punya tujuan, kita tidak boleh siapkan jalan mundur. Kita harus seperti Napoleon Bonaparte: bakar kapal, tidak ada jalan kembali. Fokus penuh pada pencapaian,” ujarnya dengan semangat.

Dalam konteks perubahan zaman, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersikap adaptif terhadap tantangan baru, termasuk digitalisasi dan transformasi birokrasi.

“Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah layar agar tetap melaju ke tujuan,” ujarnya, mengutip filosofi pelaut.

Ia menutup sambutannya dengan penegasan pentingnya konsistensi dalam pembangunan.

“Tanpa komitmen, kita tidak bisa mulai. Tapi tanpa konsistensi, kita tidak akan pernah sampai di garis akhir,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si, yang menyampaikan bahwa Musrenbang adalah momen strategis untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

“RPJMD Kota Kupang 2025–2029 harus sejalan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional. Harus menjawab tantangan nyata, seperti kemiskinan, stunting, dan isu-isu strategis lainnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar perencanaan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Ia menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh visi-misi Wali Kota dan telah menyerahkan pokok-pokok pikiran untuk dibahas bersama pemerintah kota.

“Kami di DPRD tidak punya visi-misi sendiri. Tugas kami adalah mengawal dan mengawasi visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Richard juga mengapresiasi pola komunikasi terbuka antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, yang menurutnya telah membangun relasi kerja yang sehat dan produktif. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

“Jangan cepat puas. Pujian publik harus jadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih inovatif,” ujarnya.

Musrenbang ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua LPM kelurahan, serta perwakilan komunitas rentan termasuk lansia, perempuan, anak, difabel, dan insan pers.

Acara diakhiri dengan penandatanganan hasil Musrenbang RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Kupang Tahun 2026 sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih inklusif, fokus, dan berkelanjutan. ,(MU)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk menyehatkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, bertempat di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (26/6/2025).

Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, pimpinan perbankan seperti Bank Indonesia Perwakilan NTT, Bank NTT, Bank BCA, Bank Mandiri, serta sejumlah pelaku usaha, termasuk Komisaris PT Subasuka Go dan pemilik Rumah Tenun Ina Ndao.

Dalam arahannya, Gubernur Melki secara tegas mengungkapkan bahwa saat ini struktur APBD Provinsi NTT dalam kondisi tidak ideal.

Ia menyebutkan, pascapenerimaan ASN baru melalui CPNS dan PPPK, komposisi belanja pegawai meningkat drastis hingga mencapai 56% dari total belanja daerah.

“Struktur ini sudah jauh dari sehat. Ini menciptakan persepsi negatif bahwa Pemerintah Provinsi hanya fokus pada belanja internal tanpa keberpihakan nyata pada pembangunan publik,” ungkap Gubernur Melki.

Untuk itu, peningkatan PAD menjadi solusi utama. Menurutnya, dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan inovatif, bukan pendekatan konvensional, untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

“Target kita bukan kecil. Dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Itu bukan sekadar angka, tapi butuh lompatan besar, energi kolektif, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

“Saya baru saja menghadiri peresmian GG Mart oleh Sinode GMIT, yang menjadi etalase hasil produk lokal. Ini sejalan dengan semangat Gerakan Beli NTT dan program One Village One Product (OVOP). Saya berharap inisiatif seperti ini bisa dilakukan juga oleh komunitas lintas agama lainnya,” tuturnya.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menambahkan bahwa capaian PAD Provinsi NTT saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain.

Ia menyoroti PAD Kabupaten Badung (Bali) yang telah mencapai Rp9 triliun dan Provinsi NTB yang telah melampaui Rp3 triliun, sedangkan NTT masih bertahan di angka Rp1,4 triliun.

“Padahal, dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk, kita setara bahkan lebih besar. Namun PAD kita masih kecil. Ini menjadi alarm bahwa kita harus bekerja jauh lebih keras,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar tujuan fiskal, tetapi menjadi penopang utama dalam membiayai pelayanan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

“Masih banyak jalan yang rusak, sekolah darurat berdinding daun, rumah sakit kewalahan menampung pasien. Semua ini tidak bisa dibenahi tanpa PAD yang memadai. PAD adalah nafas bagi pembangunan kita ke depan,” jelas Johni.

Wagub juga meminta para pimpinan OPD untuk bersinergi dan bekerja maksimal agar target PAD dapat tercapai secara optimal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi NTT belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi. Meskipun ada tren positif, namun tantangan struktural masih cukup besar.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih dalam tahap pemulihan dan belum stabil. Perlu penguatan pengelolaan aset daerah dan peningkatan transaksi lokal untuk memperkuat fondasi ekonomi NTT,” ujar Agus.

Sementara itu, dari unsur pelaku usaha, Komisaris PT Subasuka Go, Yohanes Don Putra Gotama, menegaskan kesiapan dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah.

“Kami siap mendukung setiap program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan PAD. Sebagai pengusaha, kami percaya bahwa upaya bersama yang didasari semangat kemanusiaan adalah jalan terbaik untuk membangun,” tandasnya.

Rapat koordinasi ini menandai langkah awal dari rangkaian konsolidasi dan strategi peningkatan PAD Provinsi NTT ke depan. Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTT berharap dapat mencapai keseimbangan fiskal yang sehat, mengakselerasi pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. ***

Kupang,nwartapedia.com  — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT, Kamis (26/6/2025) di Hotel Swiss-Belcourt, Kupang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini di Provinsi NTT sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas Ketua PMI Provinsi NTT Alfridus Bria Seran, Asisten Administrasi Umum Setda NTT sekaligus Plt. Kalaksa BPBD NTT Samuel Halundaka, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, PMI Pusat dan daerah, serta mitra organisasi kemanusiaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam sambutannya, Plt. Ketua PMI Provinsi NTT, Alfridus Bria Seran menyampaikan bahwa PMI kini tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-bencana, tetapi juga berkomitmen pada aspek mitigasi dan penguatan komunitas dalam menghadapi risiko bencana.

“PMI bertransformasi dari organisasi responsif menjadi organisasi yang membangun ketangguhan masyarakat. Kami mengapresiasi penuh dukungan Bapak Gubernur yang secara konsisten memberi ruang dan dukungan untuk misi kemanusiaan lintas sektor,” ujar Alfridus.

Ia turut memaparkan sejumlah program strategis PMI di NTT, seperti:

• Program ELEKTRA (Empowering Local Intensity & Community To Take Rapid Action) yang dijalankan di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai hingga tahun 2027;
• Kolaborasi lintas batas dengan Palang Merah Timor Leste untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah perbatasan;
• Respons terhadap erupsi Gunung Lewotobi, termasuk distribusi air bersih dan pelayanan dasar bagi pengungsi;
• Promosi donor darah dan distribusi air bersih untuk wilayah-wilayah terdampak kekeringan;
• Gudang logistik hasil kemitraan dengan Pemerintah Selandia Baru yang difungsikan untuk mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah NTT.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menegaskan pentingnya paradigma baru dalam pengelolaan bencana, yakni menempatkan peringatan dini sebagai titik awal aksi penyelamatan yang efektif dan terstruktur.

“Peringatan dini bukan sekadar informasi. Ini adalah panggilan untuk bergerak cepat. Jeda waktu antara peringatan dan bencana adalah momentum krusial yang harus direspons dengan kebijakan, aksi lapangan, dan komunikasi lintas sektor,” ungkap Gubernur Melki.

Ia menyebut bahwa dari 12 jenis potensi bencana di NTT, tujuh di antaranya bersifat hidrometeorologis dan terjadi secara berulang setiap tahun. Hal ini menuntut kesiapsiagaan tinggi, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat.

Gubernur juga menegaskan bahwa pembentukan Kelompok Kerja AMPD merupakan amanat dari regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan pelaksana terkait sistem peringatan dini berbasis komunitas.

“AMPD ini bukan proyek seremonial. Ini adalah fondasi bagi sistem ketangguhan yang berkelanjutan, yang harus terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berbagi pengalamannya saat mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga saat mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. Ia menegaskan bahwa bencana bukan hal abstrak, tetapi nyata dan mengancam kehidupan masyarakat jika tidak ditangani secara sistemik.

Menutup sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, PMI, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat luas—untuk membangun kesadaran kolektif dalam pengurangan risiko bencana.

“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita rawat semangat gotong royong, bangun ketangguhan mulai dari keluarga dan komunitas,” seru Gubernur Melki di hadapan para peserta yang hadir secara langsung maupun daring.

Ia pun kembali mengajak masyarakat untuk aktif mendukung gerakan kemanusiaan PMI, termasuk dalam aksi donor darah dan pelayanan sosial lainnya. “Ayo donor darah, ayo bangun NTT,” pungkasnya. ***

Oleh: Oder Maks Sombu, SH., MA., MH


Kupang,nwartapedia.com  – Di tengah dunia yang terus berubah, gereja tak bisa hanya menjadi simbol spiritual yang statis. Ia harus hadir sebagai kekuatan transformatif mengubah, memperbarui, dan memengaruhi umat serta masyarakat secara nyata.

Di sinilah makna terdalam dari transformasi gereja menemukan urgensinya: bukan sekadar perubahan kosmetik atau modernisasi fasilitas, tetapi sebuah pembaruan rohani, sosial, dan struktural demi mewujudkan umat Kristiani yang berkeesaan, relevan, dan berdampak.

Gereja dan Lima Pilar Perannya di Tengah Masyarakat

Selama ini, gereja sudah menjalankan fungsi strategis dalam masyarakat melalui berbagai peran, namun dalam konteks dunia modern, peran-peran itu perlu diperkuat dan disegarkan kembali.
Pertama, pendidikan.

Gereja telah menjadi motor penggerak pendidikan melalui sekolah, universitas, dan pusat-pusat pelatihan. Namun, nilai lebih dari pendidikan gerejawi terletak pada integrasi nilai spiritual dan moral dalam kurikulum.

Transformasi gereja berarti menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter Kristiani, bukan sekadar transmisi pengetahuan.

Kedua, kesehatan. Banyak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan didirikan oleh gereja. Namun, dalam dunia yang semakin materialistis, pelayanan kesehatan gereja perlu menegaskan kembali pendekatan holistik yang berakar pada kasih Kristus bukan semata pelayanan medis, tetapi pelayanan kasih yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh.

Ketiga, kesejahteraan sosial. Program bantuan bagi pengungsi, orang miskin, dan korban kekerasan menjadi wujud nyata dari kasih Kristiani. Gereja tidak boleh hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga rumah perlindungan dan suara bagi yang tak bersuara. Transformasi gereja adalah keberpihakan pada keadilan sosial.

Keempat, pembentukan nilai dan etika. Gereja adalah sekolah kehidupan, tempat integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial diajarkan. Di tengah krisis moral global, gereja harus tampil sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pengkhotbah.

Kelima, pengaruh politik. Gereja tidak harus masuk dalam gelanggang kekuasaan, tapi tidak boleh apolitis. Ketika ketidakadilan merajalela, suara profetik gereja dibutuhkan. Transformasi berarti gereja harus berani bersuara demi kebenaran dan menolak kompromi terhadap nilai-nilai ilahi.

Mengapa Transformasi Gereja Menjadi Sangat Penting?

Transformasi gereja bukan hanya pilihan, tapi keniscayaan. Dunia bergerak cepat. Generasi muda hidup dalam arus teknologi, pluralisme, dan krisis identitas. Tanpa pembaruan visi, misi, dan pendekatan, gereja bisa kehilangan relevansi dan daya tarik.

Gereja yang tertransformasi adalah gereja yang:
1. Memahami kebutuhan nyata umat.
2. Dipimpin oleh pemimpin visioner yang tidak takut berubah.
3. Didukung partisipasi aktif jemaat.
4. Mengajarkan iman secara mendalam dan kontekstual.
5. Membangun kemitraan dan kolaborasi luas.

Yesus Kristus sendiri adalah teladan tertinggi transformasi. Ia bukan hanya pemberita, tetapi pusat dari berita transformasi itu sendiri. Kehidupan-Nya adalah revolusi kasih yang melampaui doktrin, menyentuh realitas manusia secara konkret.

Langkah Menuju Transformasi Gereja yang Sejati Transformasi gereja tidak bisa terjadi secara instan.

Dibutuhkan proses spiritual dan praktis yang terintegrasi. Beberapa langkah penting antara lain:
1. Doa dan pencarian kehendak Allah. Setiap langkah gereja harus berakar pada kehendak Tuhan, bukan hanya strategi manusia.
2. Evaluasi menyeluruh. Struktur organisasi, metode pelayanan, dan relasi antar jemaat perlu ditinjau secara kritis dan terbuka.
3. Partisipasi aktif jemaat. Gereja bukan milik para pemimpin saja. Ketika seluruh tubuh Kristus bergerak bersama, perubahan sejati terjadi.

Implikasi Transformasi Gereja
Transformasi yang sejati akan menghasilkan dampak nyata:
1. Pertumbuhan spiritual yang otentik.
2. Relevansi gereja dalam konteks zaman modern.
3. Kemampuan menjangkau generasi muda.
4. Pengaruh positif dalam masyarakat sekitar.
5. Kesinambungan iman lintas generasi.

Penutup: Gereja Bukan Bangunan, tapi Gerakan Transformasi gereja bukan soal membangun gedung lebih besar atau mempercantik liturgi.

Ia adalah tentang membangun kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang rusak. Saat gereja bertransformasi, ia tidak hanya bertahan di tengah perubahan dunia.

Ia justru menjadi agen perubahan itu sendiri. Gereja yang sejati bukan yang paling ramai, tetapi yang paling berdampak. Ia hadir di tengah masyarakat, menyentuh yang menderita, meneguhkan yang goyah, dan membawa terang dalam gelap.

Mari kita bergerak dari gereja yang beribadah, menuju gereja yang mengubah.
Karena transformasi sejati dimulai ketika kita berhenti berdiam dalam bangku, dan mulai berjalan dalam kasih dan kebenaran.

Penulis: Oder Maks Sombu, SH., MA., MH
Ketua BPD Gereja Bethel Indonesia Provinsi NTT (MI)

Lembata,nwartapedia.com  — Di tengah geliat pembangunan yang perlahan mengubah wajah pedesaan di Nusa Tenggara Timur, hadir sosok perempuan yang menginspirasi dengan ketulusan dan dedikasi: Katarina Yosefina Gie.

Perempuan kelahiran Lewoleba, 6 Februari 1976 ini bukan hanya dikenal sebagai politisi dan pelaku usaha, tetapi juga simbol perjuangan perempuan Lembata yang hadir dan berkarya untuk sesama.

Tinggal di Walakeam, RT 008/RW 003, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Katarina atau yang akrab disapa Rini menjalani hidup dengan prinsip: lebih baik melayani daripada dilayani dan jadilah berarti bagi banyak orang. Prinsip itu tidak sekadar ucapan, tetapi ia wujudkan dalam kerja nyata melalui dunia politik dan usaha, terutama sebagai kontraktor yang fokus pada pembangunan infrastruktur di kampung-kampung.

Politik sebagai Panggilan, Bukan Ambisi

Sebagai alumni SMA Negeri 1 Lewoleba, Katarina memulai kiprahnya di dunia politik bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk menjawab panggilan hati: hadir di tengah rakyat dan menjadi penyambung suara mereka yang selama ini kurang terdengar.

Baginya, politik adalah ladang pelayanan. Ia aktif mendampingi aspirasi masyarakat, memperjuangkan pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga memperhatikan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kontraktor Perempuan di Tengah Dunia Maskulin

Tak berhenti pada advokasi, Katarina memilih jalur yang jarang ditempuh perempuan: menjadi kontraktor. Melalui bidang ini, ia ingin memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar proyek, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di dunia yang didominasi laki-laki, Katarina tampil dengan ketegasan, profesionalisme, dan integritas. Ia mempekerjakan tenaga lokal dan berupaya membuka lapangan kerja seluas mungkin di wilayahnya. Baginya, pemberdayaan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan.

Keluarga: Pondasi dari Semua Perjuangan

Meski aktif dalam urusan publik, Katarina tetap memegang peran sebagai ibu dan istri dengan penuh cinta. Bersama suaminya, Vinsensius Dasion, dan seorang anak yang menjadi pelita di rumahnya, Katarina menjaga keseimbangan antara panggilan tugas dan kehidupan keluarga.

“Tanpa dukungan suami dan anak, saya bukan siapa-siapa,” ujar Katarina dalam perbincangan bersama media di Kupang, Kamis (26/6).

Ia mengakui bahwa menjadi perempuan publik bukan hal mudah, tapi dengan cinta, komunikasi, dan pengertian dalam keluarga, segalanya bisa dijalani dengan lapang.

Menjadi Terang di Tempat yang Gelap

Rini bukan sosok yang haus panggung. Ia justru menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersinar. Keteladanannya menjadi bukti bahwa perempuan bisa berdaya, berkontribusi, dan memimpin dengan hati.

Dalam setiap langkah dan kerja, ia menanamkan nilai bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang dipakai untuk melayani. Dan dari Walakeam sebuah titik kecil di peta NTT ia terus menginspirasi, menjadi cahaya di tengah tantangan, dan bukti bahwa perempuan bisa menjadi agen perubahan yang sejati. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com — Nuansa adat dan budaya Timor kembali menyapa Kota Kupang lewat prosesi peminangan yang berlangsung khidmat dan penuh makna antara keluarga besar Stefen Peru Wanda dan Dokter Anna Maria Enggelina Toasu, Rabu (25/6/2025) di kawasan Bello, Kota Kupang.

Sore itu, halaman rumah kediaman keluarga Toasu menjadi saksi pertemuan dua keluarga besar yang membawa serta harapan dan restu leluhur dalam balutan adat Timor Bello.

Prosesi peminangan dimulai dengan saling bersahut pantun antara dua juru bicara adat dari masing-masing pihak. Dengan bahasa santun dan penuh filosofi, maksud dan tujuan pihak laki-laki disampaikan: meminang sang putri untuk menjadi bagian dari keluarga besar Wanda.

Kehadiran ratusan tamu dan keluarga menyaksikan dengan takzim ketika tanda adat seperti sirih pinang, kain adat, dan perlengkapan simbolis lainnya diserahkan.

Lima putri cantik yang telah dipersiapkan sebelumnya menyambut dan membawa masuk tanda-tanda tersebut, menandai diterimanya pinangan secara adat.

Dialog adat dalam bentuk tutur Natoni pun berlanjut. Kedua pihak duduk berhadapan, menyelami makna di balik pernikahan sebagai ikatan dua keluarga dan dua budaya.

Pantun adat yang dilafalkan mengandung doa, tanggung jawab, dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun penuh berkah dan keteguhan.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi bersama terhadap seluruh bawaan adat. Satu per satu isi hantaran diperiksa oleh masing-masing perwakilan keluarga guna memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan. Usai verifikasi, dinyatakan bahwa seluruh syarat adat telah dipenuhi.

Dengan demikian, prosesi peminangan antara Anna dan Stefen resmi dinyatakan sah menurut adat Timor. Keduanya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya pemberkatan pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Juni 2025 di Gereja Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolhua, Kota Kupang.

Prosesi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata bagaimana nilai-nilai budaya tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup masyarakat.

Di tengah arus modernisasi, adat tetap hidup—menjadi cahaya dalam membangun cinta, keluarga, dan masa depan. (goe)