Kupang Menuju Kota Inklusif, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen untuk Perempuan dan Disabilitas

Kupang,nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas.
Hal ini disampaikan dalam Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional 2025, yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang, di Arena Car Free Day, Jalan El Tari, Kupang, Sabtu (8/3).
Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, serta perwakilan organisasi perempuan dan disabilitas.
Dalam pidatonya, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa kesetaraan gender dan hak disabilitas bukan sekadar isu sosial, tetapi bagian dari agenda pembangunan daerah.
“Jika kita bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupakan anak-anak sebagai bagian yang tak terpisahkan. Kami ingin Kupang menjadi kota yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Kupang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, yang kini dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Kupang.
“Regulasi sudah ada, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengeksekusinya. Karena visi tanpa implementasi hanyalah wacana,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menyoroti pentingnya pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Anak-anak disabilitas berhak mendapat pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai. Kita harus memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalur khusus pengguna kursi roda, toilet inklusif, serta akses pekerjaan bagi kaum disabilitas dan perempuan kepala keluarga.
“Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan serta penyandang disabilitas agar mereka lebih mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, menegaskan bahwa regulasi terkait kesetaraan gender dan disabilitas sudah ada, seperti Perda No. 5 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda No. 6 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Kami di DPRD sudah mengesahkan regulasi ini, tapi sayangnya implementasinya masih lemah. Pemda di seluruh NTT harus memastikan regulasi ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan.
“Saat ini, semakin banyak perempuan NTT yang menduduki posisi strategis, termasuk Wakil Wali Kota Kupang dan Wakil Bupati Kupang. Ini bukti bahwa perempuan mampu berkontribusi dalam pembangunan,” ujarnya.
Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay, menjelaskan bahwa tema Hari Perempuan Internasional 2025, yaitu “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”, menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menghilangkan hambatan terhadap kesetaraan gender dan disabilitas.
“Perubahan tidak akan terjadi jika hanya berhenti pada diskusi. Kita harus segera bertindak untuk menjadikan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) sebagai kenyataan di NTT,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, para narasumber dan peserta menandatangani deklarasi “Percepat Aksi GEDSI dari NTT untuk Indonesia”, yang berisi komitmen bersama untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak disabilitas di NTT.
Dengan berbagai langkah konkret yang telah dicanangkan, Kota Kupang semakin dekat untuk menjadi kota yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya. ***








