Kupang,nwartapedia.com – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Cornelis Wadu, M.Si., menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG dalam mengendalikan dan mengantisipasi berbagai bencana di wilayah yang rawan, termasuk di Lsiana dan beberapa daerah di kabupaten lainnya.

Cornelis Wadu menyampaikan bahwa data dari BMKG menjadi dasar bagi BPBD untuk segera menginformasikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat mengambil langkah antisipatif terhadap potensi bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrem.

“Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kepada kabupaten/kota, sehingga mereka dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Wilayah timur NTT, termasuk daerah Rawon Wongsor, menjadi salah satu titik yang perlu perhatian khusus karena potensi bencana gempa dan banjir,” ujar Cornelis Wadu saat konferensi pers yang berlangsung di Kantor Gubernur pada Kamis (30/01/2025).

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan perguruan tinggi, dalam upaya mitigasi bencana. Dalam beberapa kejadian terakhir, dampak bencana di NTT masih dapat dikendalikan.

Hingga saat ini, meskipun kondisi cuaca cukup ekstrem, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

“Kami bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat bencana. Namun, kami tetap mempersiapkan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. BPBD juga terus menyampaikan berbagai informasi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana,” tambahnya.

Cornelis Wadu menegaskan bahwa BPBD NTT akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang memastikan daging yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Bimoku halal dan memenuhi syariat Islam.

Kepastian ini diberikan setelah Pemkot Kupang menindaklanjuti surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku yang sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang.

Sebagai langkah nyata, Pemkot Kupang menambah dua juru sembelih halal (Juleha) di RPH Bimoku untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan sesuai standar kesehatan dan syariat Islam.

Langkah ini mendapat apresiasi dari MUI Kota Kupang, yang langsung mencabut larangan tersebut pada Minggu (19/1) dini hari.

Pencabutan larangan ditandai dengan pemotongan hewan di RPH Bimoku oleh Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS. Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., sejumlah anggota DPRD Kota Kupang, pengurus MUI, serta para pengusaha pemilik hewan.

Respons Cepat Pemkot Kupang
Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi mengucapkan terima kasih kepada MUI Kota Kupang atas koordinasi yang baik sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Kupang sebagai konsumen sekaligus mencegah kerugian bagi pelaku usaha.

“Harapan kami, pelayanan di RPH Bimoku dapat berjalan lebih baik, sesuai prosedur keagamaan, dan distribusi daging ke pasar lebih cepat,” ujar Linus.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Kupang melalui dinas teknis berkomitmen untuk terus membenahi aspek yang belum optimal di RPH Bimoku.

MUI Pastikan Kehalalan Daging
Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS, secara resmi mengumumkan pencabutan surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku.

Ia menjelaskan bahwa larangan sebelumnya dikeluarkan karena adanya keraguan dari umat Muslim terhadap kehalalan daging yang dipotong di RPH Bimoku.

Namun, setelah melihat upaya serius Pemkot Kupang, H. Muhammad memastikan bahwa daging di RPH Bimoku kini halal dan tidak perlu diragukan lagi.

“Mulai saat ini, surat larangan tersebut secara resmi kami cabut. Daging yang dipotong di RPH Bimoku sudah terjamin kehalalannya,” tegas H. Muhammad.

Dengan pencabutan larangan ini, Pemkot Kupang dan MUI berharap distribusi daging halal di Kota Kupang dapat berjalan lancar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menghilangkan keraguan yang sempat muncul. ***

Kupang, nwartapedia.com – Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus, tim transisi yang terdiri dari enam anggota resmi dibentuk.

Tim ini mencakup perwakilan dari Partai Gerindra, PSI, dan tim pemenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih, dr. Christian Widodo dan Serena Francis.

“Tim transisi bertugas memastikan sinkronisasi antara pemerintahan lama dan baru, sehingga semua program prioritas bisa segera dijalankan begitu pelantikan selesai,” kata Isodorus Lilijawa, salah satu anggota tim transisi dalam konferensi pers yang berlangsung di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Sementara itu, Wali Kota terpilih, dr. Christian Widodo memberikan apresiasi kepada tim transisi yang telah menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya tim ini, kami sudah bisa merancang berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu program utama yang telah dirancang dalam Anggaran Tahun 2025 adalah penanganan sampah, yang menjadi isu prioritas di Kota Kupang.

Christian Widodo berharap program ini dapat berjalan optimal pada akhir 2025 dan memberikan dampak signifikan pada tahun berikutnya.

“Kami ingin saat pelantikan nanti, pemerintahan ini bisa langsung berlari kencang untuk melayani masyarakat,” tegas Christian.

Christian juga memberikan pesan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak merasa khawatir tentang stabilitas posisi mereka selama lima tahun ke depan.

“Selama kinerja baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami akan fokus pada peningkatan pelayanan dan memaksimalkan potensi ASN yang ada,” ujarnya, menegaskan pentingnya dedikasi dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, tim ini memiliki peran strategis untuk memastikan kelancaran proses transisi dan mengawal realisasi program-program prioritas pemerintahan baru.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dr. Christian Widodo dan Serena Francis untuk memulai kepemimpinan mereka dengan efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat,”ungkapnya..

Wali Kota Terpilih ini berharap sinergi antara tim transisi, OPD, dan para ASN mampu mempercepat pencapaian target pembangunan di Kota Kupang.

Adapun enam anggota tim transisi yang ditunjuk adalah Isodorus Lilijawa, Merry Salouw, Kanisius To, Muhamad Ramli, Ahmad Talib dan Kenny Sau. (MI)

Kupang,nwartapedi.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota kupang terpilih, dr. Christian Widodo-Serena Francis akan memulai masa kepemimpinan mereka dengan langkah berani dan tegas.

Mereka menolak pengadaan mobil dinas baru dan memilih mengalihkan anggarannya untuk mendukung program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan tetap menggunakan mobil dinas yang lama. Anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil baru itu lebih baik dialihkan ke program prioritas,” ujar Christian Widodo saat konferensi pers yang digelar di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Keputusan ini, menurut Christian Widodo diambil setelah melalui diskusi dengan DPRD Kota Kupang.

“Kami berdua menolak mobil dinas dan didukung oleh DPRD Kota Kupang. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung kami,” tambahnya.

Langkah ini tidak hanya menjadi simbol efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen transparansi dalam mengelola dana publik.

Christian Widodo menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi mereka untuk menciptakan perubahan yang nyata di Kota Kupang.

“Menolak fasilitas baru dan memprioritaskan efisiensi anggaran adalah bukti komitmen kami untuk membangun Kota Kupang yang lebih baik dan berdaya saing,” jelasnya.

Keputusan ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bukti keberpihakan pada kebutuhan rakyat.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas akan difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain untuk mengutamakan efisiensi dan kebermanfaatan anggaran, demi terciptanya pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan kenyataan, atau persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek.

Dengan senyum, Yen oni siap terima panggilan dari polda NTT terkait laporan Rudi Soik (RS). Selasa 7/1/24.

Menurut yen oni, laporan saudara RS salah kaprah Semestinya laporan tersebut dialamatkan kepada Aliansi Peduli Kemanusiaan, bukan terhadap perseorangan.

“Mengingat segala apapun reaksi dan orasi yang tercipta dalam aksi kami adalah oleh dan atas nama Aliansi Peduli Kemanusiaan”. Ungkapnya.

“Aksi kami bukan aksi liar, kami punya ijin dari Kepolisian sehingga segala orasi kami dijamin dan dilindungi hukum tetapi bagaimanapun itu sebagai Warga Negara Indonesia yang sadar hukum saya akan tetap kooperatif menghadapi ini”. Jelasnya.

Apa yang disampaikan di muka publik adalah bagian dari memberikan pendapat dan ketidakpuasan atas memberikan pendapat.

Hak memberikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ini diartikan sebagai hak untuk mengemukakan pendapat atau pemikiran secara bebas tanpa takut akan pembatasan atau hukuman dari pihak lain.

“Tidak ada kebimbangan atau kecemasan sedikitpun, saya justru melihat ini sebagai momentum istimewa dimana kebenaran itu diberi jalan dan ruang untuk memperlihatkan keberadaan-nya”. Tegas Oni.

Yang berikut saya melihat hal ini juga merupakan pembuktian bahwa aksi kami, Tambah oni, (Aliansi Peduli Kemanusiaan) bukanlah aksi orderan POLDA NTT. Ini jelas mematahkan anggapan segelintir orang bahwa saya/kami adalah massa bayaran POLDA NTT.

“SEYAKIN APAKAH ANDA BISA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ORASI ANDA YANG MENYINGGUNG NAMA SAUDARA RUDY SOIK”Tegasnya.

“Saya sangat yakin dan optimis, se’optimis suara teriakan saya! Dan semoga saya bisa menjadi contoh untuk kemudian diikuti oleh milenial Jangan diam saja ketika melihat fenomena ketidak benarJan Jangan jadi penonJang Jangan pernah takut terhadap resiko apapun jika Anda tau yang benar Lantangkan suaramu, bersuaralah”. Tegas Oni.

Masyarakat membutuhkan Anda untuk mendapatkan keadilan, Semua orang juga pasti akan mati, tapi saya ingin pastikan bahwa saya tidak mati sia-sia!

Setidaknya saya menebar benih-benih keberanian kepada masyarakat agar tidak takut bersuara.

“saya berharap perjuangan Aliansi Peduli Kemanusiaan NTT ini menjadi perhatian dan atensi KAPOLRI bahkan Presiden RI Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, Setidaknya buatlah kami percaya bahwa keadilan itu masih ada. Saya rasa itu……” tutupnya. (MN)

Jakarta,nwartapedia.com  –  Persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 terus dipercepat setelah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, meminta Panitia Pelaksana (Panpel) HPN 2025 segera bergerak melakukan persiapan teknis di lapangan mulai pekan depan. HPN 2025 dijadwalkan berlangsung di Banjarmasin, Kalsel.

“Mulai pekan depan, Tim HPN Pusat harus terjun langsung ke lapangan untuk mempersiapkan teknis acara. Koordinasi intensif dengan PWI Kalsel dan Pemprov Kalsel sangat penting mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar satu bulan,” ujar Hendry saat memimpin rapat Panpel HPN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Kalsel H. Zainal Hilmie, Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin, dan Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim. Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane, memimpin rapat yang membahas persiapan akhir menuju perhelatan akbar tahunan insan pers ini.

Dalam rapat, Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmie melaporkan hasil audiensinya dengan Gubernur Kalsel Muhidin sehari sebelumnya. Menurut Hilmie, Gubernur memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN 2025 dan berkomitmen menyukseskan seluruh rangkaian acara.

“Gubernur Kalsel sangat mendukung dan berharap HPN 2025 bisa membawa dampak positif bagi daerah, terutama untuk sektor pertanian, UMKM, dan iklim pers yang sehat di Kalsel,” ungkap Zainal Hilmie. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kadis Kominfo Kalsel Muhamad Muslim, yang menambahkan bahwa gubernur menginginkan HPN 2025 turut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalsel.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyambut baik komitmen Pemprov Kalsel. Ia optimis HPN 2025 akan berjalan sukses, bahkan berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada puncak acara.

“Saya merasa optimis dengan persiapan ini. Teruslah bekerja keras, koordinasikan semua hal dengan baik, dan jangan lupa berdoa. Semoga Presiden dan Wakil Presiden bisa hadir di HPN 2025,” ujar Hendry.

Panpel HPN 2025 telah menyusun berbagai kegiatan unggulan, di antaranya penganugerahan Adinegoro, pameran pers nasional, seminar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Rakernas Siwo, dan konvensi media. Selain itu, akan digelar seminar bertajuk Prabowonomics, aksi wartawan menanam pohon di atas lahan lima hektare, hingga gerakan makan bergizi gratis bersama Presiden dan Wapres.

Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane, menegaskan bahwa tim akan turun langsung ke Banjarmasin untuk memastikan kesiapan lapangan dan menyelaraskan program dengan panitia lokal. Salah satu fokus utama adalah persiapan 15 panggung yang akan memeriahkan acara puncak, pelantikan kepala daerah se-Kalsel, serta pameran UMKM.

“Kita ingin semua kegiatan berjalan lancar dan maksimal. Oleh karena itu, seluruh tim akan bekerja sama erat dengan panitia lokal untuk menyesuaikan program dengan kondisi di lapangan,” ujar Raja Pane.

Acara puncak HPN 2025 ditargetkan berlangsung pada 9 Februari 2025. Meski demikian, tanggal tersebut masih tentatif karena menyesuaikan dengan agenda nasional.

Raja Pane berharap HPN 2025 menjadi ajang berkumpulnya insan pers dari seluruh Indonesia, sekaligus mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme dunia pers tanah air.

“Kami optimis, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, HPN 2025 di Banjarmasin akan menjadi momentum bersejarah bagi dunia pers Indonesia,”pungkasnya. *

Kupang,nwartapedia.com  – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pada tahun 2024 mencapai angka 69,14. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin atau 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 68,40.

Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, S.Si, M.Si, menyampaikan bahwa kenaikan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di provinsi tersebut.

“IPM merupakan indikator penting yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak,” ujar Matamira dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025).

Pada dimensi kesehatan, harapan hidup di NTT pada tahun 2024 mencapai 71,83 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Data ini diperoleh berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF).

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, terdapat peningkatan pada dua indikator utama yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat dari 13,22 tahun menjadi 13,23 tahun, naik 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,20 tahun, dari 7,82 tahun pada 2023 menjadi 8,02 tahun di tahun 2024.

“Kenaikan indikator pendidikan ini mengindikasikan bahwa penduduk NTT memiliki akses pendidikan yang semakin baik dan terus mengalami perbaikan,” jelas Matamira.

Data mengenai HLS dan RLS diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024.

Pada dimensi standar hidup layak, BPS mencatat adanya peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun sebesar Rp286 ribu atau 3,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat yang turut mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk di NTT.

“Peningkatan ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat. Sumber data pengeluaran riil ini berasal dari hasil Susenas Maret 2024,” tambah Matamira.

Harapan Peningkatan Berkelanjutan
Matamira B. Kale menegaskan bahwa meskipun IPM NTT terus menunjukkan peningkatan, tantangan pembangunan manusia di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah diharapkan terus memperkuat program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat guna mencapai target pembangunan berkelanjutan.

“Kami optimis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, IPM NTT akan terus meningkat di masa mendatang,” tutupnya.

Peningkatan IPM NTT ini menjadi pencapaian penting yang diharapkan dapat mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di provinsi tersebut serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – Penjabat (Pj.) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Andriko Noto Susanto, memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini, tegas Andriko, tidak akan memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat.

“Kebijakan ini mengikuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat,” ujar Andriko dalam keterangannya pada Kamis (2/1/2025).

Barang mewah yang dimaksud mencakup hunian dengan harga di atas Rp30 miliar, seperti apartemen eksklusif, kondominium, dan town house. Selain itu, tarif PPN ini juga berlaku untuk barang tertentu seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, senjata api, serta peluru.

Sebaliknya, kebutuhan dasar seperti beras, daging, sayuran, ikan, susu, jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap dikenakan PPN 0 persen. “Arahan Presiden jelas. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil dan menjaga daya beli mereka,” tegasnya.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (31/12/2024). Presiden menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Langkah ini diambil untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi agar tidak membebani masyarakat kecil,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat, pemerintah juga menyediakan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun. Stimulus tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima, diskon 50 persen tarif listrik bagi pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan, serta pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

“Komitmen pemerintah adalah berpihak kepada rakyat kecil, melindungi daya beli mereka, dan mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo.

Menutup keterangannya, Pj. Gubernur Andriko berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak berdasar.

“Kenaikan PPN ini tidak akan berdampak pada kebutuhan pokok. Mari kita fokus membangun ekonomi daerah sesuai arahan Presiden,” katanya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. ***