Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., menerima kunjungan kerja dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTT, Silvya R. Djawang, SP., MM., yang didampingi oleh Kepala Seksi P3TK, Ketut Supiastra, SE., pada Senin (04/11) pagi di ruang kerja Wali Kota Kupang.

Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Wali Kota turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, SH., Kepala Bagian Kerja Sama, Yohanes D.B.K. Asan, S.Kom., Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, dan Camat Kelapa Lima, I Wayan Gede Astawa.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama terkait pencegahan pengiriman PMI secara non-prosedural. Kadis Nakertrans Provinsi NTT menyampaikan harapannya agar penanganan PMI tidak hanya menjadi tugas dari Disnakertrans saja, tetapi perlu melibatkan lintas sektor untuk memberikan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

“Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi dan mendiseminasikan informasi, agar masyarakat dapat mengakses kesempatan kerja luar negeri secara benar dan prosedural,” ungkapnya.

Silvya juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modus baru yang dilakukan oleh calo yang menawarkan uang ‘FIT’ senilai Rp 5 hingga Rp 10 juta kepada calon PMI (CPMI) di desa-desa, tanpa prosedur administrasi yang sah.

“Modus seperti ini menarik minat CPMI, karena para calo menawarkan gaji tinggi dan penanganan dokumen yang ‘mudah,’ namun pada kenyataannya ini merupakan awal dari eksploitasi dan penderitaan bagi PMI kita,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memperketat pengawasan serta mengedukasi warga agar tidak tergiur oleh janji-janji dari calo.

Menanggapi hal tersebut, Linus Lusi menegaskan bahwa masalah PMI menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warganya. “Kita perlu bersinergi dari hulu hingga hilir untuk mencari solusi komprehensif, termasuk langkah konkret untuk menangkal pengaruh para calo ini dengan membentengi masyarakat melalui pemahaman yang baik mengenai prosedur kerja di luar negeri,” ujarnya.

Linus menambahkan, Pemkot Kupang berencana membentuk Pusat Informasi Migran pada tiap kantor pelayanan publik untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat, termasuk kecamatan, kelurahan, Dukcapil, dan mal pelayanan publik.

Linus juga menyampaikan rencana membangun Desimigratif Mandiri sebagai percontohan pusat edukasi dan sosialisasi terkait peluang kerja luar negeri, yang sejalan dengan tugas dan fungsi pemerintah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.

Dalam data yang dipaparkan Kadis Nakertrans Provinsi NTT, tercatat bahwa PMI prosedural asal NTT mencapai 535.000 orang yang tersebar di 108 negara, dengan remitansi tahunan mencapai Rp 1,5 triliun.

“Masyarakat kita perlu dibekali informasi yang memadai tentang pasar kerja luar negeri agar dapat bekerja dengan aman dan memperoleh hak-hak mereka secara layak,” tambahnya.

Kadis Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang, menekankan pentingnya upaya preventif, dengan menyatakan bahwa satgas PMI perlu hadir hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menyalurkan informasi terkait prosedur kerja yang aman.

“Kami akan meningkatkan sosialisasi ini dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memastikan informasi tentang peluang kerja luar negeri dapat tersampaikan dengan baik hingga ke desa-desa,” ungkap Thomas. (*)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jefry Edward Pelt, SH., turut mendukung langkah-langkah edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. “Penting bagi kita untuk membentuk desa desmigratif di setiap kabupaten/kota sebagai pusat informasi migran,” katanya.

Di akhir kunjungan, Kadis Nakertrans Provinsi NTT menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkot Kupang dan berharap adanya pejabat pengantar kerja di tingkat desa sebagai ujung tombak edukasi untuk calon PMI. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama sebagai tanda sinergi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam upaya melindungi PMI dari praktik-praktik non-prosedural.

Kupang,nwartapedia.com – Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, SE., M.Si., menghadiri acara perdana Kupang Innovation Award 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berlangsung di Palacio Aston Hotel & Convention Center, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Selasa (5/11/2024)

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si., Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Kupang, Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT., Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Djoese Nai Buti, S.Pt., M.Si., Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, S.H., M.Si., serta jajaran kepala daerah dan camat se-Kota Kupang.

Dalam pidatonya, Fahrensy menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang atas kerja kerasnya menyelenggarakan acara yang bertujuan memacu perangkat daerah, perusahaan daerah, puskesmas, dan sekolah di Kupang untuk meningkatkan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Pemerintah harus mampu melihat kekuatan dan kelemahan agar bisa melakukan perubahan. Inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik,” ujarnya. Melalui inovasi, imbuhnya, pemerintah dapat menciptakan sistem, metode, dan teknologi yang menurunkan biaya, mempercepat waktu layanan, memangkas birokrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kupang Innovation Award ini digelar untuk mendorong pertumbuhan inovasi di berbagai bidang, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Fahrensy mengungkapkan bahwa inovasi berperan penting dalam mengatasi tantangan lokal seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar. Di samping itu, inovasi juga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan teknologi baru dalam kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Kupang yang sempat menurun dari 47,34 pada tahun sebelumnya menjadi 19,44 pada tahun 2023 menjadi perhatian khusus.

“Kami berharap dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan, Kota Kupang dapat bersaing di tingkat nasional dan global, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Fahrensy.

Merespons laporan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang, Ir. Solvie Y.H. Lucas, Sekda menyampaikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi.

“Kolaborasi adalah kunci untuk menghasilkan inovasi yang efektif dan berkelanjutan. Kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan,” jelasnya.

Ir. Solvie Y.H. Lucas juga memaparkan bahwa tema Kupang Innovation Award 2024 adalah “Inovasi Baru, Kota Kupang Maju.” Ajang ini bertujuan menjaring ide inovasi yang dapat diuji coba dan diterapkan, sehingga dapat mempercepat kinerja pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses inovasi.

Sebagai puncak acara, dilakukan pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 149/KEP/HK/2024 tentang Promotor, Champion, dan Pamong Inovasi Daerah Kota Kupang, di mana Penjabat Wali Kota Kupang ditetapkan sebagai Promotor Hierarki, Ketua DPRD sebagai Promotor Politik, Sekda sebagai Ketua Champion, serta Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota dan Pamong Inovasi.

Pada pagelaran Kupang Innovation Award Ke-1 Tahun 2024 ini, tiga nominasi terpilih sebagai pemenang, yaitu Juara 1 SMPN 8 dengan inovasi “Peduli Bumi,” Juara 2 SDK Canossa dengan inovasi “Pelopor Karakter Nilai Canossa,” dan Juara 3 RSUD SK Lerik dengan “Podcast Ngopi Sore.”

Dengan diadakannya Kupang Innovation Award, Pemerintah Kota Kupang berharap inovasi-inovasi yang lahir dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan akses lebih baik untuk kesehatan, pendidikan, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. (*)

Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., mengunjungi SD Inpres Sikumana 2 pada Senin pagi (4/11).

Kehadirannya untuk menjadi pembina upacara di sekolah tersebut mendapat sambutan hangat dari para siswa, guru, serta sejumlah tenaga medis dari Puskesmas Sikumana yang turut hadir dalam upacara tersebut.

Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Kupang, Bernadinus Mere, AP., M.Si., Camat Maulafa, Matheus A. B. H. Da Costa, S.Sos., M.Si., Koordinator Pengawas SD Kota Kupang, Jhoni Rihi, Lurah Sikumana, Getruida Isabela, Kepala UPTD Puskesmas Sikumana, dr. Ivonny Ray, serta Kepala SD Inpres Sikumana 2, Adriana Ili Leto, S.Pd. Pj. Wali Kota beserta rombongan berkesempatan mengikuti upacara bendera pagi itu bersama para guru, pegawai dan siswa-siswi SD Inpres Sikumana 2. Upacara juga diikuti oleh dokter dan para mahasiswa magang dari Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana yang ada di Puskesmas Sikumana.

Dalam arahannya, Linus Lusi menyapa dan mengapresiasi kehadiran para siswa. Ia menegaskan pentingnya pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini.

“Saya hadir di sini sebagai bagian dari keluarga besar SD Inpres Sikumana 2. Sebagai seorang guru, saya memahami bahwa pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter yang kuat,” ujar Linus.

Linus juga meminta agar para guru memperhatikan tiga aspek utama dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter.

Ia mengimbau agar kebiasaan baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, mulai dari perilaku di kelas, dan juga saat menggunakan fasilitas sekolah, sampai menjaga kebersihan lingkungan.

Ia bahkan menegaskan agar guru mengutamakan penilaian karakter selain juga penilaian terhadap pengetahuan dan ketrampilan peserta didik.

Selain pendidikan karakter, Linus Lusi juga menyoroti pentingnya kesehatan dan gizi bagi para siswa.

Ia menekankan bahwa angka stunting di Kecamatan Maulafa masih tinggi, dengan total kasus mencapai 4.086.

Linus berharap ada upaya bersama untuk menurunkan angka tersebut.

“Kesehatan anak bisa terlihat dari postur tubuh mereka. Jika ada siswa yang mengalami masalah gizi, kami siap mendukung penanganannya,” katanya, seraya mengapresiasi tim medis yang sigap menangani siswa yang tumbang saat upacara.

Lurah Sikumana, Getruida Isabela, juga turut memberikan motivasi kepada siswa.

Ia menyampaikan apresiasi atas semangat anak-anak dalam mengikuti upacara dan mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Jaga semangat belajar kalian dan pastikan lingkungan tetap bersih. Kebersihan akan melindungi kita dari penyakit,” ujar Getruida.

Ia juga mengimbau siswa untuk mengurangi penggunaan gawai dan lebih fokus pada pelajaran.

Linus juga menekankan pentingnya dukungan bagi guru agar terus mengembangkan kualitas pembelajaran.

Ia meminta para guru untuk memantau kemajuan siswa, terutama dalam kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.

Linus menegaskan bahwa pendidikan karakter harus dijadikan prioritas, dan sekolah tidak harus meluluskan siswa jika tidak memenuhi standar karakter yang baik.

Linus mengapresiasi partisipasi orang tua siswa yang sudah mendukung fasilitas sekolah seperti pemasangan paving blok di area sekolah, serta mengimbau para guru untuk juga turut berkontribusi sebagai wujud dari rasa memiliki sekolah tempat mereka mengabdi.

Selain itu, Linus langsung merespons permintaan sekolah terkait bantuan ekskavator untuk meratakan lahan di belakang sekolah dengan menghubungi Plt. Kepala Dinas PUPR.

Dalam dialog dengan para guru, Linus mencatat aspirasi terkait tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang saat ini sebesar 600 ribu rupiah.

Ia berjanji akan meninjau kembali nominal TPP agar lebih proporsional dan sejalan dengan peningkatan kinerja serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Linus juga mengajak para guru agar memanfaatkan fasilitas di Puskesmas Sikumana jika ada guru atau peserta didik yang mengalami masalah kesehatan di sekolah agar mendapatkan bantuan.

Linus mengumumkan bahwa pada 27 November 2024 mendatang akan dilaksanakan libur sekolah terkait pemungutan suara Pilkada Wali Kota Kupang.

Ia mengajak guru-guru Bahasa Indonesia dan PKN untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pemerintahan melalui tugas membuat makalah mini terkait debat pemilihan wali kota.

“Saya berharap siswa dilatih berdebat agar mampu berpikir kritis, berbicara dengan baik, dan siap menjadi pemimpin masa depan,” tegasnya.

Di akhir amanat, Linus mengajak seluruh siswa berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan seumur hidup mereka melalui ikrar yang dibacanya dan turut diikuti oleh para murid di sekolah tersebut. Setelah upacara, Linus bersama jajaran berfoto bersama para guru dan siswa.

Kepala sekolah dan para guru berkomitmen untuk terus meningkatkan kebersihan sekolah.

Pj. Wali Kota berharap sekolah-sekolah juga ikut dilibatkan dalam lomba kebersihan antar kelurahan, agar mendorong kesadaran siswa dan warga sekolah akan pentingnya menjaga lingkungan.

Linus juga memberikan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana yang tengah menjalani praktik di Puskesmas Sikumana dan turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Ia menekankan pentingnya Posyandu Siklus Hidup yang telah dijalankan oleh seluruh Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sikumana, melayani mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lansia.

SD Inpres Sikumana 2 memiliki 538 siswa, 38 guru, 35 pegawai, dan 22 rombongan belajar.

Dalam kesempatan ini, kepala sekolah juga menyampaikan permohonan terkait sertifikasi guru dan dukungan fasilitas, yang ditanggapi positif oleh Pj. Wali Kota. (***)

Kupang,nwartapedia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan atensi yang tinggi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait langkah-langkah penanganan dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Minggu (3/11/2024) malam sekitar pukul 23.24 Wita.

Berdasarkan Surat Kepala PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) No. 95.1.Lap/GL.03/BGV/2024 serta hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Lewotobi Laki-laki yang cukup signifikan, sehingga tingkat aktivitas Gunung Api Lewotobi Laki-laki dinaikkan dari Level III (SIAGA) menjadi Level IV (AWAS), terhitung mulai tanggal 3 November 2024 pukul 24.00 WITA.

Oleh sebab itu, Pemprov NTT telah mengambil langkah cepat dan tanggap dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk penanganan dampak bencana tersebut. Pada Senin (4/11/2024) pukul 07.00 pagi, Pj. Gubernur NTT telah melakukan rapat sekaligus menginstruksikan Perangkat Daerah terkait untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi bersama Pemkab Flotim.

“Yang pertama, atas nama Pemprov NTT dan pribadi, saya menyampaikan dukacita yang mendalam bagi keluarga korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang terjadi malam tadi. Bencana ini merupakan dukacita bagi kita semua masyarakat NTT. Dan tadi pagi saya sudah melakukan rapat bersama Perangkat Daerah terkait serta Pemkab Flotim untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi lainnya,” ujar Pj. Gubernur NTT.

“Saya juga sudah memerintahkan Dinas PUPR untuk segera didata rumah-rumah dan berbagai fasilitas umum yang terdampak serta penyediaan air bersih untuk kebutuhan warga. Kebutuhan obat-obatan juga oleh Dinkes cepat didistribusikan agar meminimalisir warga masyarakat terkena infeksi saluran pernafasan serta Tenaga Kesehatan juga siap sedia untuk turun ke lokasi. Penyaluran beras pemerintah juga harus cepat oleh Dinsos dan bulog. Serta Dinas Pendidikan juga akan turun untuk melaksanakan sekolah lapangan sehingga proses kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik,” jelas Pj. Andriko.

“Kemudian sudah dikeluarkan keputusan Bupati Flores Timur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat yang berlaku selama 58 hari terhitung sejak tanggal 4 November sampai tanggal 31 Desember 2024 ini. Maka dapat dikolaborasikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dalam rangka penanggulangan dampak bencana dengan anggaran dari APBN, APBD 1, maupun APBD 2. Nanti kalau misalnya di dalam masa tanggap darurat 3 bulan pertama ini belum cukup maka akan bisa kita lanjutkan ke tanggap darurat berikutnya. Jadi keputusan ini penting agar segala upaya dapat kita kerjakan secara maksimal,” tambah Pj. Gubernur Andriko.

Pj. Gubernur NTT juga telah menerima laporan terkait korban jiwa dan kerusakan materil baik rumah-rumah warga serta berbagai fasilitas umum lainnya. Tiga kecamatan yang terdampak erupsi tersebut meliputi Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena.

“Tadi saya juga sudah mendapatkan laporan terkini terkait dengan korban, jadi ada 10 korban. Laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 6. Kemudian yang luka-luka ada 53 orang yaitu dari berbagai desa, meliputi Desa Dulipali, Klatanlo, dan Hokeng Jaya yang dirawat di Puskesmas Boru dan Puskesmas Lewolaga serta yang dirujuk ke RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka ada 1 orang. Kemudian fasilitas umum yang rusak ada TK, PAUD ada 18 unit, SD 1 unit, SMP 3 unit, SMK/SMA itu 3 unit. Lalu rumah hunian masyarakat yang menyebar pada 8 desa itu ada sekitar 2.384 unit. Fasilitas umum lainnya yang juga terdampak ada asrama 3 unit, ada biara 3 unit, ada kapel 3 unit, ada gedung koperasi 2 unit, bank 2 unit yaitu Bank BRI dan Bank NTT, kantor pos dan Giro 1 unit, Koramil dan Polsek,” urai Andriko.

Pj. Gubernur NTT juga menghimbau masyarakat di sekitar gunung untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta waspada terhadap potensi banjir lahar hujan jika terjadi hujan deras. Selain itu, masyarakat yang terpapar hujan abu dianjurkan menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan.

“Dari BNPB pusat akan datang besok pagi, kemudian dari Kementerian Sosial juga akan datang besok pagi dan Kesehatan juga akan datang besok pagi untuk bersama-sama berkolaborasi di lapangan untuk sama-sama melakukan penanganan dampak dari erupsi gunung berapi ini. Kami menghimbau juga kepada masyarakat dalam radius 7 km harus keluar dari situ karena informasi dari BMKG masih ada getaran-getaran kecil tapi tidak menutup kemungkinan karena kita sudah arahkan untuk 7 km untuk keluar agar nanti tidak terjadi korban-korban susulan. Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan bencana ini sebaik-baiknya.” Tegas Andriko. (***)

Kupang,nwartapedia.com – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) dan Jane Natalia Suryanto (Ansy-Jane) gerak cepat untuk membantu masyarakat korban bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur.

Politisi PDI Perjuangan itu menelpon langsung Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono dan Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita untuk membahas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana Lewotobi.

Melalui sambungan telepon, Ansy Lema mengatakan niat hatinya untuk membeli sejumlah sembako dari pihak Bulog untuk didistribusikan ke lokasi bencana. Dirinya menegaskan untuk terus membangun koordinasi bersama dalam rangka tanggap darurat bencana.

“Pak Dirut, kami di NTT sekarang sedang mengalami bencana gunung meletus, tepatnya di Flores Timur. Saya ingin bekerja cepat, membeli sembako dari pihak Bulog untuk didistribusikan kepada korban bencana sekarang juga,” ucap Ansy Lema melalui sambungan telepon, Senin (04/11/24).

Selain itu, Politisi Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini juga meminta Bulog agar memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa paket sembako untuk membantu korban bencana. Langkah gerak cepat ini perlu diambil agar masyarakat Flores Timur bisa langsung mendapatkan perhatian dan penanganan.

“Kita harus bergotong-royong dan bekerja cepat untuk membantu masyarakat Flores Timur. Bencana yang terjadi di sana adalah bencana kita semua,” terang pria kelahiran Kota Kupang ini.

Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama Bulog menyambut baik gerak cepat peduli kemanusiaan ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dan membangun koordinasi bersama pihak Ansy Lema untuk menggelontorkan bantuan bagi masyarakat Flores Timur. Hal ini termasuk memberikan CSR berupa sembako.

“Iya Pak Ansy. Kami siap untuk bantu menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Memang bencana seperti ini butuh koordinasi cepat berbagai pihak,” jelas Wahyu.

Bantuan kemanusiaan dari Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini akan segera didistribusikan ke lokasi bencana melalui posko peduli kemanusiaan milik Ansy-Jane di wilayah tersebut. Selain paket sembako, Ansy Lema juga membantu mengirimkan air bersih bagi korban bencana.

Sebelumnya diketahui, Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT meletus dan memuntahkan lahar panas ke rumah warga. Laporan sementara menyatakan sepuluh orang tewas dalam bencana itu. Erupsi gunung api itu terjadi pada dini hari tadi Minggu malam (03/11/2024) hingga dini hari tadi (04/11/2024) (baca di https://news.detik.com/berita/d-7620970/korban-tewas-letusan-gunung-lewotobi-laki-laki-jadi-10-orang)

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki disertai muntahan lahar panas, pasir, dan bebatuan menyebabkan beberapa rumah terbakar. Sekolah dan rumah warga rusak parah. Saat ini gunung berapi Lewotobi Laki-laki berstatus Awas (Level IV).***

Kupang,nwartapedia.com – Pengamat Politik Universitas Muhammadyah Kupang (UMK), Dr. Ahmad Atang, M.Si menyebut  Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Dokter Christian Widodo dan Serena Francis (CS’an) nomor urut 5 mengusung ide peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Kupang sejalan dengan pemikiran para ahli.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik yang juga adalah Direktur Pascasarjana pada UMK, Ahmad Atang ketika dimintai keterangan terkait debat kedua yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Kupang di Hotel Aston pada Sabtu (02/112024).

Ahmad Atang menilai, dari sekian banyak isi yang dilontarkan, persoalan menarik yang digagas oleh Paslon Christian-Serena adalah mempersiapkan SDM yang baik untuk mengelola infrastruktur Kota Kupang.

“Itu artinya pendidikan menjadi penting dalam membangun masyarakat cerdas,”ucapnya.

Ia menjelaskan, Ide ini sejalan dengan pemikiran para ahli bahwa pendidikan Sumber Daya Manusia memiliki kekuatan tiga kali lebih besar dalam menciptakan akselerasi pembangunan dibandingkan ekonomi dan politik.

“Pembangunan bertumpu pada manusia sebagai pelaku, maka mempersiapkan SDM merupakan kata kunci dan Paslon SC’an telah berada di jalan yang benar dalam membangun Kota Kupang,”jelasnya.

Ahmad Atang juga menegaskan, Fakta memperlihatkan bahwa mendahulukan ekonomi, infrastruktur justru menyebabkan banyak program terbengkalai karena manusia tidak dipersiapkan dengan baik.

“Infrastruktur dibangun banyak yang tidak terawat karena kurangnya kepedulian publik, begitu juga bantuan ekonomi ke masyarakat kelas bawah tidak berujung baik karena SDM tidak dipersiapkan dengan baik,”tegasnya..

Oleh karena itu, Ahmad Atang berharap paket SC’an harus konsisten dengan gagasan bahwa SDM sebagai lokomotif pembangunan benar-benar akan terwujud jika rakyat memberikan kepercayaan untuk memimpin.

Baginya, Penampilan Paslon Christian-Serena pada debat kedua jauh lebih bagus dibandingkan debat pertama. Rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan ide dan merespon pertanyaan lebih sistematis, argumentatif dan terukur.

“Ini adalah modal besar untuk memberikan keyakinan pada publik atas desain masa depan Kita Kupang,”pungkasnya. (MI).

Kupang,nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang, melalui Inspektorat Daerah Kota Kupang, menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Survei Penilaian Integritas bagi kepala sekolah SMP dan SD negeri maupun swasta di lingkungan Pemkot Kupang.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (01/11) ini bertempat di Aula Jasmine Hotel Naka, Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatululi, dan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Kupang dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir praktik korupsi, seperti gratifikasi, suap, dan pemerasan di lingkungan sekolah, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mutasi siswa, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Yanuar Dally menyampaikan bahwa Kota Kupang terpilih sebagai pilot project percontohan anti-korupsi bersama Kabupaten Belu dan Kabupaten Manggarai Barat.

“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang menjadi barometer dalam berbagai aspek, sehingga perlu komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini,” ujar Yanuar.

Menurutnya, terpilihnya Kupang sebagai pilot project anti-korupsi oleh KPK mengharuskan seluruh instansi terkait di Pemkot Kupang untuk bersiap secara sistematis, dengan menerima berbagai masukan, termasuk keluhan publik di media sosial dan laporan dari Inspektorat dan BPK.

“Masukan dari berbagai pihak sangat penting dalam mempersiapkan Kupang menjadi kota anti-korupsi,” tambahnya.

Yanuar juga mengungkapkan bahwa nilai Lakip Pemkot Kupang saat ini berada pada peringkat B, sementara Monitoring Center For Preventing (MCP) berada di angka 66, yang masih harus ditingkatkan menjadi minimal 75 sesuai standar KPK.

Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk mencegah korupsi di berbagai lini. Sejauh ini, Pemkot Kupang telah melakukan sejumlah langkah pencegahan, termasuk penerapan transaksi non-tunai untuk meminimalisir kebocoran anggaran.

Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Henry Sede, S.STP., MM., dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh 125 peserta, terdiri atas 85 kepala sekolah dan 40 aparat pengawas intern pemerintah dari Pemkot Kupang.

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas serta mengedukasi peserta tentang dampak negatif dari gratifikasi.

“Materi sosialisasi meliputi pengendalian gratifikasi, penilaian integritas, dan perilaku anti-korupsi, yang disampaikan oleh narasumber dari pejabat struktural dan fungsional Inspektorat Daerah Provinsi NTT,” ujar Henry.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Provinsi NTT, Stefanus F. Halla, ST., MM., Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang, Frengky Amalo, S.Sos., M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si., serta para kepala sekolah dan sejumlah pejabat pemkot lainnya.*

Manggarai,nwartapedia.com – Pj. Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai dengan menyerahkan langsung bantuan kepada anak terdampak stunting bertempat di Puskesmas Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai pada Jumat (01/11/24) sore.

Pj. Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P dalam arahannya mengungkapkan bahwa Kabupaten Manggarai merupakan tempat yang subur dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menanam tanaman berbasis pangan lokal yang dapat dimaksimalkan untuk penanganan stunting.

“Manggarai punya lahan yang subur sehingga musim hujan harus kita tanam beraneka ragam. Artinya tanah ini makmur banyak tanaman hasil bumi yang bisa kita hasilkan sehingga tidak ada alasan untuk daerah ini mengalami stunting,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan stunting sehingga saat ini stunting di kabupaten Manggarai turun hingga 11,1 persen dibawah target nasional.

“Sesuai laporan bapak Asisten tadi bahwa Stunting di Kabupaten Manggarai tinggal 11,1 persen ini merupakan prestasi yang luar biasa, secara keseluruhan NTT cukup tinggi tetapi Kabupaten Manggarai dapat diapresiasi karna dapat membantu menurunkan dalam mengentaskan persoalan stunting di NTT” ujar Pj. andriko

ia juga menjelaskan bahwa dalam menyambut bonus demografi 2045 perlu mempersiapkan anak anak Generasi masa depan yang baik dengan merawat dan memberikan asupan gizi yang baik sejak dini dan untuk menekan angka stunting

“Kita sedang menyiapkan generasi emas 2045 sehingga dari sekarang harus dirawat dengan baik anak-anak kita sehingga mereka kita persiapkan untuk menyongsong bonus demografi generasi emas 2045,” ungkapnya.

Pj. Gubernur juga berpesan, “kepada para ibu- ibu untuk merawat dengan baik anak-anak nya dengan pola asuh yang baik dan bantuan yang diberikan pemerintah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Juga untuk para tenaga kesehatan hingga Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah harus turut serta aktif dan bertanggung jawab melalui program orang tua asuh dalam memastikan bantuan sampai kepada penerima bantuan,” jelasnya.

Diakhir sambutannya ia kembali menegaskan bahwa sesuai peraturan presiden nomor 81 tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal perlu melihat potensi yang ada di wilayah dalam memanfaatkan penganekaragaman pangan yang cocok pada wilayah itu

“Peraturan ini merupakan spirit untuk swasembada pangan yang artinya mendorong kita untuk mandiri dalam mengembangkan potensi pangan yang ada di wilayah kita untuk dapat dimanfaatkan” tutup Pj. Gubernur Andriko.

Asisten administrasi umum Kabupaten Manggarai Frumensius dalam laporannya menyampaikan bahwa Stunting untuk Mabupaten Manggarai pada bulan Agustus tahun 2024 menurun sebesar 11,1 persen yang sebelumnya pada bulan Februari 2024 sebesar 11,48 persen dan angka stunting terus bergerak turun yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar 20,1 persen

“Ada satu inovasi melalui Surat keputusan Bupati Nomor 277 tahun 2024 dimana diwajibkan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah menjadi orang tua asuh untuk 2.791 anak-anak kami di Kabupaten Manggarai yang butuh pendampingan,” ucapnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih atas kunjungan Penjabat Gubernur NTT yang berkunjung di Kecamatan Ruteng yang memiliki stunting tertinggi dan Ia berharap kunjungan dan penyerahan bantuan tersebut dapat mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten Manggarai.

“Untuk Kecamatan Ruteng yang bapak kunjungi ini adalah kecamatan yang tertinggi stunting diantara 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai sehingga dengan kunjungan dan bantuan yang bapak berikan kiranya dapat mendukung kami dalam menurunkan angka stunting di kecamatan di daerah kami,” ucapnya

Kegiatan pun diakhiri dengan penyerahan bantuan dari Pemprov NTT bekerja sama dengan Bank NTT berupa Beras Fortivit 10 kg, telur 2 papan, kacang hijau 2 kg, abon ikan 1 bungkus, bubuk kelor 1 bungkus dan biskuit kelor 1 bungkus dan diserahkan secara simbolis kepada 5 anak penerima bantuan.

Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur NTT dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Pertanian Dr. Ben De Rozari, PLT Dirut Bank NTT Yohanes Landu Praing, Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. (MI)

Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., bersama sejumlah kepala perangkat daerah menemui Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, Selasa (29/10). Kunjungan yang berlangsung penuh kehangatan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam menghadapi sejumlah masalah sosial, khususnya stunting, human trafficking dan pengentasan kemiskinan di Kota Kupang.

Dalam kunjungan kali ini, Pj. Wali Kota juga menyerahkan bantuan berupa peralatan ibadah untuk gereja yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta Camat Maulafa.

Pembahasan utama dalam kunjungan ini adalah menggalang upaya bersama dalam menurunkan angka stunting di Kota Kupang yang saat ini mencapai 4.038 kasus, dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Maulafa. Pj. Wali Kota juga menargetkan penurunan kasus stunting hingga 2.000 dalam 6 bulan masa jabatannya, mendekati target nasional sebesar 14%. Pihak gereja juga diharapkan ikut aktif dalam mendukung penanganan stunting sebagai salah satu prioritas bersama, serta diusulkan agar stunting menjadi perhatian khusus di lingkungan Gereja Katolik.

Sebelumnya, Pj. Wali Kota telah mengunjungi Universitas Citra Bangsa untuk meminta dukungan dalam penanganan stunting. Secara provinsi, NTT mencatat angka stunting tertinggi di wilayah TTS dan SBD, sementara Kota Kupang berada di urutan keempat, dengan angka yang masih tergolong tinggi secara nasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, mengungkapkan pentingnya kolaborasi data dalam mengatasi stunting.

Gereja diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan data umat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, program “Bapa Angkat” untuk pengentasan stunting harus berjalan optimal, mengingat bahwa masalah stunting kerap kali berakar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PRKP, Johannes Bell, ST., MT, menekankan pentingnya rumah layak huni sebagai bagian dari solusi stunting. PRKP memiliki program bantuan rumah layak huni, bekerja sama dengan CSR, bagi warga kurang mampu.

Dukungan dari gereja juga diperlukan untuk membantu pendataan dan intervensi bagi keluarga yang memerlukan tempat tinggal yang layak.

Selain stunting, human trafficking menjadi perhatian serius bagi Pemkot Kupang. Saat ini, pemerintah membangun balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, dengan harapan dapat menekan angka pekerja migran yang rentan menjadi korban human trafficking.

Hal ini menjadi langkah nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Wali Kota menekankan pentingnya netralitas ASN di Kota Kupang. Birokrasi di Pemkot Kupang berjalan dengan harmonis dan melaksanakan kegiatan penyejukan iman lintas agama setiap Jumat.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerukunan serta kerja sama antara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur pemerintahan lainnya.

Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pj. Wali dan rombongan serta menyambut baik informasi terkait program sosial di Kota Kupang. Ia juga memberikan ucapan selamat atas jabatan Pj. Wali Kota yang diemban saat ini.

Uskup Agung menekankan pentingnya edukasi pranikah untuk calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting, mengingat masalah ini juga menyangkut aspek mental, sosial dan budaya.

Ucapan terima kasih juga diberikan atas dukungan Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Kesra Setda Kota Kupang berupa bantuan alat peribadatan enam puluh kasula dan stola.

Dia berharap kunjungan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi kuat antara pemerintah dan gereja untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan dan menanggulangi masalah sosial di Kota Kupang. (*)

Kupang,nwartapedia.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan stunting di Kota Kupang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra, S.Fil. I., M.Pd, dalam pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, pada Selasa (29/10). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Pj. Wali Kota dan dihadiri oleh Anggota Pokja Kesehatan KPAI, German E. Anggent, M.Comm.Dev, serta tim KPAI lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota menyambut baik kehadiran KPAI untuk melakukan kajian terkait penanganan stunting.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Kupang telah mengalokasikan anggaran untuk intervensi stunting yang tersebar di sepuluh perangkat daerah.

Selain itu, Pemkot juga melibatkan pegawai dan kepala perangkat daerah dalam program orang tua asuh bagi anak-anak stunting.

Lebih lanjut, Pemkot Kupang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) NTT dalam kegiatan “Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting” di 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang.

Linus menargetkan penurunan angka stunting dari 4.000 anak menjadi 2.000 anak selama masa tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota hingga Februari 2025. Upaya ini melibatkan intervensi khusus di unit pelayanan kesehatan, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal dan pihak swasta yang peduli terhadap penanganan stunting.

Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra menjelaskan bahwa kehadiran mereka di Kota Kupang bertujuan untuk melakukan FGD, wawancara dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting.

KPAI ingin mengevaluasi perkembangan penanganan stunting yang merupakan prioritas nasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti koordinasi yang kurang, pelibatan pentahelix, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan pangan lokal yang belum optimal.

Dalam kajian awal, KPAI menemukan beberapa kendala, antara lain perlunya penguatan koordinasi antar stakeholder, perbaikan pola asuh dan pemenuhan makanan bergizi. Selain itu, ada masalah administrasi kependudukan yang menyebabkan keluarga anak stunting tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka tidak dapat mengakses program layanan dasar seperti PKH, BPJS dan bantuan sosial lainnya. Dr. Jasra meminta kepada perangkat daerah di Kota Kupang untuk fokus pada data stunting agar semua program dapat efektif dan tepat sasaran. (*)