Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial di Kab. Flores Timur, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Rabu (20/11/2024).

RTM tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono, Pj. Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid (secara daring), Kepala Badan Geologi, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.

Menko PMK menerangkan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini masih berlangsung, tetapi tanpa indikasi peningkatan. Berdasarkan keterangan yang didapat dari BNPB, radius daerah berbahaya telah dikurangi, dan layanan pengungsian akan terus diupayakan semaksimal mungkin.

“Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar,” jelas Pratikno.

Untuk mengantisipasi musim hujan, Pratikno menyampaikan pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun hunian sementara bagi pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.

“Kami memastikan bahwa semua rencana, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian tetap berjalan secara bersamaan, dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat terdampak,” ujar Pratikno.

Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, Pratikno menjelaskan bahwa proses tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.

Lebih lanjut Pratikno turut menerangkan, upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat telah dirumuskan dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik telah disiapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.

“Kami sudah merencanakan untuk pembangunan rumah kembali, proses administrasi sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan masyarakat yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang kembali,” jelas Pratikno.

Secara lebih terperinci, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) akan direlokasi akibat bencana erupsi tersebut.

“Pemerintah telah menyiapkan dua opsi skema relokasi untuk mempermudah masyarakat terdampak dalam memulai kembali kehidupan mereka. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang sudah siap huni bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal baru. Sementara itu, opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah akan membangunkan rumah bagi warga di tanah mereka sendiri, dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala BNPB menerangkan nantinya ada tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.

Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.

Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Maruarar menjelaskan pembangunan hunian tetap itu akan dilakukan apabila sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, serta aspek geologi tuntas dibahas dan dipetakan.

“Kami akan siapkan sampai 2.700 rumah. Bahkan penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Dengan demikian, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar/penyintas.” Jelas Maruarar.

Sementara itu, Pj. Gubernur NTT yang ditemui usai rapat tersebut mengatakan upaya-upaya penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan konflik sosial di Flores Timur sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko PMK dan dihadiri oleh para Menteri terkait serta Instansi terkait lainnya. Ini merupakan upaya-upaya kita, kerja keras kita semua dan bentuk tanggung jawab dan respon cepat pemerintah, baik pusat dan daerah untuk fokus dalam percepatan penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan juga konflik sosial yang terjadi di Flores Timur,” ujar Andriko.

“Kita terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi dan juga konflik sosial di Adonara, sehingga semuanya berangsur pulih. Saya juga sangat mengapresiasi segala macam bentuk dukungan, kepedulian dan kerja keras dari kita semua terhadap penanganan musibah ini. Dan bersama pemerintah pusat, kami juga bekerja dan mengupayakan serta memastikan agar hak pilih para pengungsi dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka dapat menyalurkan suaranya pada Pilkada yang akan datang.” Terang Pj. Gubernur NTT. ***

Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Komisi II DPR RI, bertempat ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Pusat pada Rabu (20/11).

Rapat Kerja dan RDP yang juga diikuti oleh Pj. Gubernur Bali dan Pj. Gubernur NTB serta Pj. Bupati / Wali Kota se Provinsi NTT, Bali dan NTB tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang didampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda serta para Anggota Komisi II DPR RI lainnya yang hadir. Hadir juga mewakili Mendagri pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Rapat Kerja dan RDP tersebut diawali dengan penyampaian perkembangan dinamika terkait proses tahapan Pilkada serentak yang sedang berlangsung di tiga provinsi yakni NTT, NTB dan Bali oleh Wamendagri, Bima Arya Sugiarto.

Secara khusus Wamen Bima juga menyampaikan seputar penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, dimana Ia beserta jajarannya telah mengambil langkah antisipasi agar semua warga khususnya pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki bisa menggunakan hak mereka untuk memilih.

“Kami intens melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU, temen-temen Forkompinda di NTT Flores Timur dan juga Sikka, dimana kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi agar semuanya bisa memilih. Dukcapil juga telah kami instruksikan untuk mendata dan akan mencetak surat keterangan identitas supaya para pengungsi dapat menyalurkan hak untuk memilih. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu. ” Jelas Bima.

Sementara itu, dalam paparannya di forum tersebut, Pj. Gubernur NTT memaparkan keseluruhan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di NTT.

Dalam penjelasannya, Pj. Andriko menjelaskan secara terperinci terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), percepatan perekaman E-KTP bagi masyarakat NTT yang memiliki hak pilih namun terkendala kartu identitas, anggaran dan logistik Pilkada, dukungan personel keamanan, Desk Pilkada, tingkat kerawanan Pilkada di NTT, serta yang paling aktual adalah kondisi khusus proses Pilkada di daerah bencana.

“Kami memiliki total jumlah penduduk NTT sebanyak 5.646.00 jiwa dengan DPT sebanyak 3.988.372 jiwa. Dimana jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.958.444 jiwa sementara pemilih perempuan 2.029.928 jiwa. Kemudian jumlah pemilih disabilitas tercatat sebanyak 54.858 jiwa. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 22 Kabupaten/Kota dengan 315 Kecamatan, 3.442 desa dan 9.893 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” papar Andriko.

“Terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, terdapat 37 TPS yang terdampak, dengan total 17.044 pemilih. Kami telah menetapkan TPS khusus di lokasi posko bencana yang telah disepakati. Data pemilih terdampak akan dikelola paling lambat 20 November 2024. Kami juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pengungsi- pengungsi baru yang belum terdata untuk segera kita fasilitasi terkait hak pilihnya.” Jelas Andriko.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga atau instansi terkait lainnya. Sehingga, ia berharap Pemda bertanggung jawab penuh dalam menjaga kondusifitas dan mengawal kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.

“Penyelenggaraan Pilkada ini baru pertama kalinya berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Sehingga, tugas pemda tidak hanya memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri, melainkan ikut mengawal secara ketat pelaksanaan tahapan dalam Pilkada 2024 yang puncak pencoblosannya tinggal menghitung hari lagi.” Jelas Bahtra.

Ia juga mengingatkan Pj. Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat menjaga netralitas bersama seluruh jajaran ASN selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

“Sebagian besar Pj. ini adalah pejabat karier. Sayang sekali kalau mengorbankan karier dan integritas hanya untuk berpihak kepada salah satu calon. Juga netralitas ASN harus selalu ditegakkan.” Ujarnya.

Salah satu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Esthon Foenay yang hadir pada kesempatan tersebut juga memberi perhatian dan menyoroti pentingnya memastikan hak politik masyarakat terdampak bencana tetap dapat tersalurkan dengan baik.

“Bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah-wilayah yang terkena bencana harus juga menjadi perhatian utama kita. Kiranya dapat teridentifikasi dengan baik semua pengungsi dan masyarakat yang terdampak sehingga hak-hak politiknya dapat tersalur dengan baik.” kata Esthon.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kepentingan politik terkait dengan bantuan sosial (bansos) di daerah bencana selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.

“Peristiwa bencana tetap membutuhkan upaya saling gotong royong sebagai bangsa karena hal ini menyangkut kemanusiaan. Namun pengelolaan bantuan bagi para korban bencana tidak boleh disusupi oleh kepentingan politik kandidat tertentu. Pemerintah harus jeli dan pandai mengawasi potensi pelanggaran tersebut.” Ujarnya.

Rapat Kerja dan RDP yang diadakan di Komisi II DPR RI ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk menyukseskan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh wilayah provinsi NTT. Diharapkan dengan adanya laporan dari berbagai daerah serta penanganan yang cepat, efektif dan efisien, Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan aman, serta menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah masing-masing. (***)

Kupang,nwartapedia.com – Mama Karolina warga Bantaran Kali Sembunyi, Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja menangis pilu saat anaknya Dede Arson mendapat bantuan kursi roda dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang nomor urut 5, Dokter Christian dan Serena Francis.

Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Dokter Christian Widodo-Serena Francis untuk Dede Arson  bocah (9 tahun)  penyendang disabilitas sudah sekitar 8 tahun lumpuh dan tidak bisa berjalan, pada Kamis (21/11/2024)

Mama Karolina mengucapkan terima kasih kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Dokter Christian Widodo dan Serena Francis yang sudah meringankan beban keluarganya.

“Terima kasih banyak kepada Pak Dokter Christian dan Ibu Serena yang sudah datang memberikan bantuan kepada anak saya yang lumpuh sudah 8 tahun. Juga untuk Om Robin tetangga saya yang sudah menyampaikan kondisi anak saya ke Pak Dokter,”ungkap mama Karolina sambil menangis terisak.

Menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang juga seharian bekerja sebagai penjual bunga di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mapoli dengan kondisi Dede Arson yang mengalami disabilitas membuat mama Karolina sangat mengalami kesulitan.

“Sebagai penjual bunga di kuburan, saya sangat kesulitan karena setiap hari harus menggendong anak Dede sehingga bantuan kursi roda ini sangat membantu dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan dan ketulusan dari pasangan calon ini,”ujar Mama Karolina pilu.

Calon Walikota Kupang, Dokter Christian Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sebelumnya ia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga penderita disabilitas yang tidak bisa berjalan dan belum memiliki kursi roda.

“Jadi hari ini saya dan Kakak Serena kami bawa kursi roda untuk anak Dede yang sakit sejak umur satu tahun jadi sudah delapan tahun anak Dede digendong oleh mama Karolina,”ungkapnya.

Dokter Christian Widodo menjelaskan, melihat kondisi Dede Arson maka bantuan kursi roda yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mempermudah Mama Karolina untuk beraktivitas.

“Kami bawa kursi roda khusus untuk kaum disabilitas sehingga Mama Karolina juga bisa beraktivitas, kasihan kalau digendong terus,”kata Ketua DPW PSI NTT.

Sementara itu, Robin Blegur tetangga Mama Karolina menuturkan, melihat kondisi keluarga Mama Karolina dirinya merasa prihatin sehingga menyampaikan kepada Paslon Christian-Serena untuk meringankan  keluarga ini.

“Saya prihatin dan kasihan melihat Mama Karolina sudah lama menggendong anaknya kemana-mana dan susah untuk beraktivitas sehingga saya sampaikan kepada Pak Dokter minta untuk membantu kursi roda yang bagus untuk kaum disabilitas,”tutur Robin.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Paslon Christian-Serena yang turun langsung ke lokasi yang terjal di bantaran kali.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter Christian yang sudah berulang kali memberikan perhatian dan bantuan dengan tulus kepada anak Dede,”ujarnya.

Bagi Robin, sejak kenal Dokter Christian Widodo dirinya merasa memiliki seorang pemimpin yang selalu memperhatikan nasib orang yang kurang beruntung di Kota kupang.

“Selama ini tidak pernah ada orang yang memberikan bantuan seperti yang dilakukan oleh Pak Dokter yang datang lihat orang-orang kecil apalagi sampai turun ke kali yang curam dan Medan yang begitu ekstrim,”pungkasnya. (MI)