Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., bersama sejumlah kepala perangkat daerah menemui Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, Selasa (29/10). Kunjungan yang berlangsung penuh kehangatan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam menghadapi sejumlah masalah sosial, khususnya stunting, human trafficking dan pengentasan kemiskinan di Kota Kupang.

Dalam kunjungan kali ini, Pj. Wali Kota juga menyerahkan bantuan berupa peralatan ibadah untuk gereja yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta Camat Maulafa.

Pembahasan utama dalam kunjungan ini adalah menggalang upaya bersama dalam menurunkan angka stunting di Kota Kupang yang saat ini mencapai 4.038 kasus, dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Maulafa. Pj. Wali Kota juga menargetkan penurunan kasus stunting hingga 2.000 dalam 6 bulan masa jabatannya, mendekati target nasional sebesar 14%. Pihak gereja juga diharapkan ikut aktif dalam mendukung penanganan stunting sebagai salah satu prioritas bersama, serta diusulkan agar stunting menjadi perhatian khusus di lingkungan Gereja Katolik.

Sebelumnya, Pj. Wali Kota telah mengunjungi Universitas Citra Bangsa untuk meminta dukungan dalam penanganan stunting. Secara provinsi, NTT mencatat angka stunting tertinggi di wilayah TTS dan SBD, sementara Kota Kupang berada di urutan keempat, dengan angka yang masih tergolong tinggi secara nasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, mengungkapkan pentingnya kolaborasi data dalam mengatasi stunting.

Gereja diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan data umat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, program “Bapa Angkat” untuk pengentasan stunting harus berjalan optimal, mengingat bahwa masalah stunting kerap kali berakar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PRKP, Johannes Bell, ST., MT, menekankan pentingnya rumah layak huni sebagai bagian dari solusi stunting. PRKP memiliki program bantuan rumah layak huni, bekerja sama dengan CSR, bagi warga kurang mampu.

Dukungan dari gereja juga diperlukan untuk membantu pendataan dan intervensi bagi keluarga yang memerlukan tempat tinggal yang layak.

Selain stunting, human trafficking menjadi perhatian serius bagi Pemkot Kupang. Saat ini, pemerintah membangun balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, dengan harapan dapat menekan angka pekerja migran yang rentan menjadi korban human trafficking.

Hal ini menjadi langkah nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Wali Kota menekankan pentingnya netralitas ASN di Kota Kupang. Birokrasi di Pemkot Kupang berjalan dengan harmonis dan melaksanakan kegiatan penyejukan iman lintas agama setiap Jumat.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerukunan serta kerja sama antara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur pemerintahan lainnya.

Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pj. Wali dan rombongan serta menyambut baik informasi terkait program sosial di Kota Kupang. Ia juga memberikan ucapan selamat atas jabatan Pj. Wali Kota yang diemban saat ini.

Uskup Agung menekankan pentingnya edukasi pranikah untuk calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting, mengingat masalah ini juga menyangkut aspek mental, sosial dan budaya.

Ucapan terima kasih juga diberikan atas dukungan Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Kesra Setda Kota Kupang berupa bantuan alat peribadatan enam puluh kasula dan stola.

Dia berharap kunjungan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi kuat antara pemerintah dan gereja untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan dan menanggulangi masalah sosial di Kota Kupang. (*)

Kupang,nwartapedia.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan stunting di Kota Kupang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra, S.Fil. I., M.Pd, dalam pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, pada Selasa (29/10). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Pj. Wali Kota dan dihadiri oleh Anggota Pokja Kesehatan KPAI, German E. Anggent, M.Comm.Dev, serta tim KPAI lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota menyambut baik kehadiran KPAI untuk melakukan kajian terkait penanganan stunting.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Kupang telah mengalokasikan anggaran untuk intervensi stunting yang tersebar di sepuluh perangkat daerah.

Selain itu, Pemkot juga melibatkan pegawai dan kepala perangkat daerah dalam program orang tua asuh bagi anak-anak stunting.

Lebih lanjut, Pemkot Kupang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) NTT dalam kegiatan “Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting” di 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang.

Linus menargetkan penurunan angka stunting dari 4.000 anak menjadi 2.000 anak selama masa tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota hingga Februari 2025. Upaya ini melibatkan intervensi khusus di unit pelayanan kesehatan, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal dan pihak swasta yang peduli terhadap penanganan stunting.

Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra menjelaskan bahwa kehadiran mereka di Kota Kupang bertujuan untuk melakukan FGD, wawancara dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting.

KPAI ingin mengevaluasi perkembangan penanganan stunting yang merupakan prioritas nasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti koordinasi yang kurang, pelibatan pentahelix, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan pangan lokal yang belum optimal.

Dalam kajian awal, KPAI menemukan beberapa kendala, antara lain perlunya penguatan koordinasi antar stakeholder, perbaikan pola asuh dan pemenuhan makanan bergizi. Selain itu, ada masalah administrasi kependudukan yang menyebabkan keluarga anak stunting tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka tidak dapat mengakses program layanan dasar seperti PKH, BPJS dan bantuan sosial lainnya. Dr. Jasra meminta kepada perangkat daerah di Kota Kupang untuk fokus pada data stunting agar semua program dapat efektif dan tepat sasaran. (*)

Kupang,nwartapedia.com – Memeriahkan dan mengenakan busana adat bermotif tenun sepe , Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Angela Lusi-Deran dinobatkan sebagai Pasangan Paling Anggun dalam Parade Tenun Sepe dengan mengelilingi kompleks Kantor Wali Kota Kupang, Jl. S.K. Lerik pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., bersama Ketua Dharma Wanita Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay Pellokila, juga ikut serta dalam parade dan dinyatakan sebagai “Parade Sepe Paling Megah.”

Parade Tenun Sepe merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lomba Tarian Kreasi Ayam Kaki Kuning dan Parade Tenun Sepe yang diadakan di lingkungan Perangkat Daerah Kota Kupang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah bersama pasangan masing-masing, serta Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Santi Ambarwati, S.E., perwakilan Forkopimda Kota Kupang, dan para camat serta lurah se-Kota Kupang.

Dalam arahannya, Linus mengapresiasi antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kehadiran pejabat tinggi dari Provinsi NTT. Ia menekankan keunikan Tenun Sepe sebagai warisan budaya eksklusif Kota Kupang. “Sepe hanya ada di Kota Kupang, tidak ada di provinsi atau kabupaten lain,” katanya.

Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Santi Ambarwati juga memberikan apresiasi kepada Dekranasda Kota Kupang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya pelestarian budaya di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. “Tenun Sepe yang ada di Kota Kupang tidak kalah cantik dengan motif tenun dari kabupaten lain di NTT. Dengan segala keunikan dan keindahan, Tenun Sepe bisa menjadi salah satu tenun yang digemari,” ungkapnya.

Santi berharap acara ini dapat dikemas lebih baik di masa mendatang agar Tenun Sepe semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Ia menambahkan bahwa event ini merupakan momentum penting dalam pelestarian budaya Kota Kupang, terutama dalam pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, Santi menekankan bahwa Tenun Sepe, dengan berbagai corak dan warna, dapat dibuat secantik dan semenarik mungkin, menjadikannya diminati oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Ia menginginkan agar Tenun Sepe tidak hanya digunakan untuk acara adat, tetapi juga sebagai fashion modern, seperti jas, semi jas, outer dan kreasi lainnya.

Acara diakhiri dengan pengumuman hasil Lomba Tarian Kreasi “Ayam Kaki Kuning.” Dalam lomba tersebut, Kecamatan Alak berhasil meraih juara pertama, diikuti oleh Dinas Pariwisata sebagai juara kedua, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai juara ketiga. (*)