Kupang,mwartapedia.com – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC pada Rabu 10 Januari 2024 berkesempatan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang bertempat di Jl. Moh. Hatta No. 19, Oetete, Kota Kupang. 

Maksud dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung ketersediaan sarana dan prasarana, SDM atau tenaga medis serta pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pada kunjungan ini, Penjabat Gubernur NTT yang tiba di lokasi langsung disambut Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dr. drg. Mindo E. Sinaga, bersama jajarannya. Penjabat Gubernur juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT Ruth Laiskodat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT drg. Iin Andriany.

Dalam peninjauan ini, Penjabat Gubernur mengamati berbagai ruangan pelayanan kesehatan diantaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), Ruang ICU/ICCU, Ruang Poliklinik Check Up, Ruang Rawat Inap (Ruang Mawar dan Ruang Kenanga), Poliklinik Check Up dan Poliklinik Gizi.

Pj. Gubernur Ayodhia juga melihat langsung kondisi pasien yang berada di Rumah sakit serta berinteraksi langsung dengan beberapa pasien. Selain itu Penjabat Gubernur juga berdialog  pihak rumah sakit terkait ketersediaan fasilitas yang ada seperti jumlah ruang perawatan dan jumlah tempat tidur dan ketersediaan sarana kesehatan lainnya.

“Kita akan upayakan kepada Kementerian Kesehatan untuk penambahan beberapa fasilitas pendukung pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ini,”ungkap Penjabat Gubernur.

Selain itu, Penjabat juga akan memberikan perhatian terkait dengan SDM atau tenaga medis misalnya untuk tambahan dokter spesialis. 

“Tenaga kesehatan kita disini akan kita dorong melalui koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan atau penyelenggara beasiswa LPDP agar tenaga medis dalam hal ini dokter umum dapat melanjutkan studi pendidikan ke dokter spesialis,” kata Penjabat Gubernur.

Pj. Gubernur juga meminta pihak rumah sakit untuk memperhatikan data pasien terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga setiap pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. (Biro AP)

Sementara itu Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes mengungkapkan terima kasih atas kunjungan Penjabat Gubernur.

“Terima kasih atas kunjungan Bapak Penjabat Gubernur NTT untuk melihat langsung ketersediaan serta kebutuhan kami di RSUD W. Z. Johannes Kupang ini. Kami harapkan agar semuanya dapat terealisasi dengan baik secara bersama-sama untuk dukungan fasilitas dan sarana yang ada serta juga tambahan SDM atau tenaga medis dengan kualifikasi dokter spesialis disini,” katanya. (Biro AP)

Kupang,mwartapedia.com – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC pada Rabu 10 Januari 2024 berkesempatan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang bertempat di Jl. Moh. Hatta No. 19, Oetete, Kota Kupang. 

Maksud dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung ketersediaan sarana dan prasarana, SDM atau tenaga medis serta pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pada kunjungan ini, Penjabat Gubernur NTT yang tiba di lokasi langsung disambut Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dr. drg. Mindo E. Sinaga, bersama jajarannya. Penjabat Gubernur juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT Ruth Laiskodat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT drg. Iin Andriany.

Dalam peninjauan ini, Penjabat Gubernur mengamati berbagai ruangan pelayanan kesehatan diantaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), Ruang ICU/ICCU, Ruang Poliklinik Check Up, Ruang Rawat Inap (Ruang Mawar dan Ruang Kenanga), Poliklinik Check Up dan Poliklinik Gizi.

Pj. Gubernur Ayodhia juga melihat langsung kondisi pasien yang berada di Rumah sakit serta berinteraksi langsung dengan beberapa pasien. Selain itu Penjabat Gubernur juga berdialog  pihak rumah sakit terkait ketersediaan fasilitas yang ada seperti jumlah ruang perawatan dan jumlah tempat tidur dan ketersediaan sarana kesehatan lainnya.

“Kita akan upayakan kepada Kementerian Kesehatan untuk penambahan beberapa fasilitas pendukung pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ini,”ungkap Penjabat Gubernur.

Selain itu, Penjabat juga akan memberikan perhatian terkait dengan SDM atau tenaga medis misalnya untuk tambahan dokter spesialis. 

“Tenaga kesehatan kita disini akan kita dorong melalui koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan atau penyelenggara beasiswa LPDP agar tenaga medis dalam hal ini dokter umum dapat melanjutkan studi pendidikan ke dokter spesialis,” kata Penjabat Gubernur.

Pj. Gubernur juga meminta pihak rumah sakit untuk memperhatikan data pasien terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga setiap pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. (Biro AP)

Sementara itu Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes mengungkapkan terima kasih atas kunjungan Penjabat Gubernur.

“Terima kasih atas kunjungan Bapak Penjabat Gubernur NTT untuk melihat langsung ketersediaan serta kebutuhan kami di RSUD W. Z. Johannes Kupang ini. Kami harapkan agar semuanya dapat terealisasi dengan baik secara bersama-sama untuk dukungan fasilitas dan sarana yang ada serta juga tambahan SDM atau tenaga medis dengan kualifikasi dokter spesialis disini,” katanya. (Biro AP)

Jakarta,mwartapedia.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan bahwa jumlah pemanfaatan layanan kesehatan di tahun 2023 meningkat drastis. Capaian ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan senantiasa menjalankan amanah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Ghufron juga menjelaskan, sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemanfaatan layanan peserta JKN di fasilitas kesehatan meningkat menjadi 606,7 juta, atau 1.6 juta pemanfaatan per hari. 

“Pada tahun 2022, jumlah pemanfaatan layanan kesehatan baik kunjungan sehat ataupun sakit sebanyak 502,8 juta, atau 1,4 juta per hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam kegiatan pertemuan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jumat (11/1).

Ghufron juga mengatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai aset bersih sebesar 57,76 triliun rupiah. Menurutnya kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan, yaitu mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

“Selain itu, capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 adalah pencapaian cakupan kepesertaan yang semakin luas. Per 31 Desember 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 juta jiwa atau sekitar 95,75 persen dari total penduduk di Indonesia. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 95 persen,” jelas Ghufron.

BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta. Indeks kepuasan peserta di tahun 2022 meningkat pada posisi 89,62 dari tahun 2021 sebesar 87,63. Lalu indeks kepuasan badan usaha juga meningkat pada tahun 2022 pada angka 90,36 dari tahun 2021 pada posisi 86,56.

Ghufron menyebutkan, BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 telah menjalin kerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau meningkat 28,28 persen dari tahun 2014 sebanyak 18.437 FKTP. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meningkat sebesar 85,60 persen, dari semula 1.681 menjadi 3.120 FKRTL.

“Dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta, BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dituangkan melalui Janji Layanan JKN,” ucap Ghufron.

BPJS Kesehatan juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan. Ghufron menyebutkan bahwa inovasi-inovasi tersebut antara lain pengambilan antrean secara online, simplifikasi layanan bagi pasien hemofilia dan thalassemia, serta telemedisin.

“Kami juga telah mengembangkan i-Care JKN yang dapat diakses oleh dokter dan peserta JKN. Dengan i-Care JKN, dokter dan peserta dapat melihat riwayat kunjungan, tindakan medis, dan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga dokter juga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat,” ungkap Ghufron.

Ghufron juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan Program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.

“Berbagai capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Dengan terus memperkuat berbagai capaian positif yang telah diraih di tahun 2023, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.

Pencapaian tersebut juga menjadi sorotan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto. Pada kesempatan yang sama, Agus menyambut baik positif tren positif ini, serta mengatakan bahwa capaian seperti ini harus terus ditingkatkan.

“Perlu ditekankan bahwa pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat,” terang Agus. 

Agus juga menyampaikan bahwa, di era yang serba digital seperti sekarang ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta. Seiring meningkatnya kepuasan peserta, maka akan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan, yang menjangkau hingga seluruh penjuru negeri.

“Capaian positif BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menciptakan gambaran bagi masa depanIndonesia. Penting untuk terus mempertahankan jaminan sosial untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia, demi menciptakan negera yang sejahtera,” ucap Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Koordinator Bidang PMK, perwakilanMenteri Sosial RI, perwakilan Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenegakerjaan yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenegakerjaan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, serta BPJS Watch. (***)

Jakarta,mwartapedia.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan bahwa jumlah pemanfaatan layanan kesehatan di tahun 2023 meningkat drastis. Capaian ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan senantiasa menjalankan amanah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Ghufron juga menjelaskan, sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemanfaatan layanan peserta JKN di fasilitas kesehatan meningkat menjadi 606,7 juta, atau 1.6 juta pemanfaatan per hari. 

“Pada tahun 2022, jumlah pemanfaatan layanan kesehatan baik kunjungan sehat ataupun sakit sebanyak 502,8 juta, atau 1,4 juta per hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam kegiatan pertemuan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jumat (11/1).

Ghufron juga mengatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai aset bersih sebesar 57,76 triliun rupiah. Menurutnya kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan, yaitu mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

“Selain itu, capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 adalah pencapaian cakupan kepesertaan yang semakin luas. Per 31 Desember 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 juta jiwa atau sekitar 95,75 persen dari total penduduk di Indonesia. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 95 persen,” jelas Ghufron.

BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta. Indeks kepuasan peserta di tahun 2022 meningkat pada posisi 89,62 dari tahun 2021 sebesar 87,63. Lalu indeks kepuasan badan usaha juga meningkat pada tahun 2022 pada angka 90,36 dari tahun 2021 pada posisi 86,56.

Ghufron menyebutkan, BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 telah menjalin kerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau meningkat 28,28 persen dari tahun 2014 sebanyak 18.437 FKTP. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meningkat sebesar 85,60 persen, dari semula 1.681 menjadi 3.120 FKRTL.

“Dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta, BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dituangkan melalui Janji Layanan JKN,” ucap Ghufron.

BPJS Kesehatan juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan. Ghufron menyebutkan bahwa inovasi-inovasi tersebut antara lain pengambilan antrean secara online, simplifikasi layanan bagi pasien hemofilia dan thalassemia, serta telemedisin.

“Kami juga telah mengembangkan i-Care JKN yang dapat diakses oleh dokter dan peserta JKN. Dengan i-Care JKN, dokter dan peserta dapat melihat riwayat kunjungan, tindakan medis, dan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga dokter juga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat,” ungkap Ghufron.

Ghufron juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan Program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.

“Berbagai capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Dengan terus memperkuat berbagai capaian positif yang telah diraih di tahun 2023, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.

Pencapaian tersebut juga menjadi sorotan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto. Pada kesempatan yang sama, Agus menyambut baik positif tren positif ini, serta mengatakan bahwa capaian seperti ini harus terus ditingkatkan.

“Perlu ditekankan bahwa pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat,” terang Agus. 

Agus juga menyampaikan bahwa, di era yang serba digital seperti sekarang ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta. Seiring meningkatnya kepuasan peserta, maka akan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan, yang menjangkau hingga seluruh penjuru negeri.

“Capaian positif BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menciptakan gambaran bagi masa depanIndonesia. Penting untuk terus mempertahankan jaminan sosial untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia, demi menciptakan negera yang sejahtera,” ucap Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Koordinator Bidang PMK, perwakilanMenteri Sosial RI, perwakilan Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenegakerjaan yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenegakerjaan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, serta BPJS Watch. (***)

Kupang,mwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., membuka kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program Bidang Pendidikan Dasar, Pengawas dan Kepala Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs se-Kota Kupang tahun anggaran 2024 yang bertempat di Hotel Kristal Kupang pada  Rabu (10/1). 

Dalam sambutannya Pj. Wali Kota menyampaikan koordinasi dan sinkronisasi menjadi syarat mutlak bila ingin mewujudkan sistem pendidikan yang baik. 

Pemerintah menyadari sektor pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan suatu daerah. 

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang telah berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia pada sektor pendidikan.

Lebih lanjut Fahren menekankan beberapa hal pokok sebagai acuan bagi peserta rakor, dalam merumuskan berbagai rancangan program pendidikan daerah ke depan, antara lain pentingnya dilakukan evaluasi terhadap seluruh rencana pembangunan bidang pendidikan sesuai RPJMD Kota Kupang serta upaya peningkatan mutu dan kualitas para siswa yang harus menjadi prioritas, melalui pengadaan buku-buku referensi dan mata pelajaran, sarana perpustakaan, media pembelajaran dan alat-alat praktikum, dan juga menggencarkan aneka kegiatan lomba yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap siswa,  termasuk pendidikan luar sekolah, pembinaan organisasi pelajar serta kegiatan olahraga prestasi. 

Selain itu dari aspek manajemen pelayanan, perlu untuk dilakukan pembenahan terhadap standar pelayanan minimal pendidikan, agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Tingkatkan koordinasi, supervisi dan pengawasan  yang intensif, terarah dan terpadu terhadap segala aktivitas belajar mengajar, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan dengan lancar guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang.

Diakhir sambutannya, Pj. Wali Kota minta kepada seluruh pengelola pendidikan khususnya instansi teknis dan para kepala sekolah, agar selalu melakukan koordinasi dan pertimbangan yang matang terhadap setiap kebijakan, dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan dampak negatif, yang akan memunculkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Tak lupa kepada seluruh peserta, Fahren minta keseriusannya dalam mengikuti Rakor, agar dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang lahir dari kesungguhan pemikiran yang sehat, serta analisis yang cerdas, dan memiliki bobot secara ilmiah.

Dalam laporan panitia oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, S.Pd., M.Si., disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 Bidang Pembinaan Dikdas merencanakan 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam DPA Dinas Dikbud Kota Kupang. 

Oleh karena itu melalui rakor dan sinkronisasi ini, semua kegiatan bidang pembinaan Dikdas dapat dipahami secara baik oleh Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sehingga dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

Adapun tujuan Rakor dan Sinkronisasi ini adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terutama kendala-kendala yang terjadi guna melakukan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan di Tahun anggaran 2024. 

Rakor ini juga sebagai wadah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan bidang Pembinaan Dikdas Tahun Anggaran 2024 kepada Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah untuk dijabarkan bersama kegiatannya.

Selain itu, Rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi antara Bidang Pembinaan Dikdas, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah tentang kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2024 sehingga implementasinya tidak mengalami hambatan yang berarti. 

Rakor ini juga untuk mendiskusikan akar permasalahan menjadi penyebab rendahnya kompetensi Numerasi dan Literasi siswa/i SD/MI dan SMP/MTs di Kota Kupang untuk merumuskan bentuk kegiatan penguatan Kompetensi Literasi dan Numerasi. 

Turut hadir Penjabat Sekda Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si., beserta jajarannya, Koordinator Pengawas bersama Para Pengawas Sekolah serta Para Kepala Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Kupang. (PKP_chr)

Kupang,mwartapedia.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., membuka kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program Bidang Pendidikan Dasar, Pengawas dan Kepala Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs se-Kota Kupang tahun anggaran 2024 yang bertempat di Hotel Kristal Kupang pada  Rabu (10/1). 

Dalam sambutannya Pj. Wali Kota menyampaikan koordinasi dan sinkronisasi menjadi syarat mutlak bila ingin mewujudkan sistem pendidikan yang baik. 

Pemerintah menyadari sektor pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan suatu daerah. 

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang telah berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia pada sektor pendidikan.

Lebih lanjut Fahren menekankan beberapa hal pokok sebagai acuan bagi peserta rakor, dalam merumuskan berbagai rancangan program pendidikan daerah ke depan, antara lain pentingnya dilakukan evaluasi terhadap seluruh rencana pembangunan bidang pendidikan sesuai RPJMD Kota Kupang serta upaya peningkatan mutu dan kualitas para siswa yang harus menjadi prioritas, melalui pengadaan buku-buku referensi dan mata pelajaran, sarana perpustakaan, media pembelajaran dan alat-alat praktikum, dan juga menggencarkan aneka kegiatan lomba yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap siswa,  termasuk pendidikan luar sekolah, pembinaan organisasi pelajar serta kegiatan olahraga prestasi. 

Selain itu dari aspek manajemen pelayanan, perlu untuk dilakukan pembenahan terhadap standar pelayanan minimal pendidikan, agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Tingkatkan koordinasi, supervisi dan pengawasan  yang intensif, terarah dan terpadu terhadap segala aktivitas belajar mengajar, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan dengan lancar guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang.

Diakhir sambutannya, Pj. Wali Kota minta kepada seluruh pengelola pendidikan khususnya instansi teknis dan para kepala sekolah, agar selalu melakukan koordinasi dan pertimbangan yang matang terhadap setiap kebijakan, dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan dampak negatif, yang akan memunculkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Tak lupa kepada seluruh peserta, Fahren minta keseriusannya dalam mengikuti Rakor, agar dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang lahir dari kesungguhan pemikiran yang sehat, serta analisis yang cerdas, dan memiliki bobot secara ilmiah.

Dalam laporan panitia oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, S.Pd., M.Si., disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 Bidang Pembinaan Dikdas merencanakan 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam DPA Dinas Dikbud Kota Kupang. 

Oleh karena itu melalui rakor dan sinkronisasi ini, semua kegiatan bidang pembinaan Dikdas dapat dipahami secara baik oleh Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sehingga dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

Adapun tujuan Rakor dan Sinkronisasi ini adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terutama kendala-kendala yang terjadi guna melakukan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan di Tahun anggaran 2024. 

Rakor ini juga sebagai wadah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan bidang Pembinaan Dikdas Tahun Anggaran 2024 kepada Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah untuk dijabarkan bersama kegiatannya.

Selain itu, Rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi antara Bidang Pembinaan Dikdas, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah tentang kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2024 sehingga implementasinya tidak mengalami hambatan yang berarti. 

Rakor ini juga untuk mendiskusikan akar permasalahan menjadi penyebab rendahnya kompetensi Numerasi dan Literasi siswa/i SD/MI dan SMP/MTs di Kota Kupang untuk merumuskan bentuk kegiatan penguatan Kompetensi Literasi dan Numerasi. 

Turut hadir Penjabat Sekda Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si., beserta jajarannya, Koordinator Pengawas bersama Para Pengawas Sekolah serta Para Kepala Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Kupang. (PKP_chr)