Kupang, mwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH mengunjungi  Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  X NTT di wilayah Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Jumat (14/1). 

Kunjungan tersebut dalam rangka memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba, untuk mengurai kemacetan yang makin parah di titik tersebut serta membahas sejumlah pekerjaan penataan Kota Kupang dengan dukungan dana dari pemerintah pusat yang ditangani oleh Balai Jalan Nasional. 

Dalam kunjungan tersebut Wali Kota didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, SH, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, beserta para kabid. Wali Kota dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT bersama jajarannya. 

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota yang akrab disapa Jeriko itu minta Balai Jalan Nasional Provinsi NTT membantu Pemkot Kupang, untuk memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba yang sudah sejak lama direncanakan. 

Menurutnya beberapa tahun lalu sudah pernah menemui Direktur Jenderal Bina Marga untuk memperjuangkan ini dan sudah disetujui, namun dalam perjalanan tidak dilanjutkan akibat realokasi anggaran selama pandemi covid 19 dan prioritas lainnya. 

Dia berharap upaya ini mendapat dukungan dari Balai Jalan Nasional agar bisa segera dimulai pekerjaannya. Pemerintah Kota Kupang siap men-support data dan rekomendasi yang dibutuhkan. 

Selain jembatan kembar Liliba, Wali Kota juga membahas  tentang rencana pembangunan trotoar di beberapa titik di Kota Kupang, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Dia berharap pekerjaan tersebut jadi dilaksanakan. 

“Sebentar lagi masa jabatan kami sudah selesai. Harapan kani pekerjaan-pekerjaan ini bisa diselesaikan. Terima kasih Balai Jalan Nasional dari Kementerian PUPR yang sudah membantu kami selama ini membuat Kota Kupang makin berkembang,” tambahnya. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT, mengakui  pembangunan jembatan Liliba sudah pernah diusulkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah ada pembebasan lahan sejak 2017 lalu. 

Saat ini, Jembatan Liliba menjadi salah satu titik macet paling parah di Kota Kupang. Dia bersama timnya sudah  mengambil gambar menggunakan drone untuk menggambarkan kemacetan di titik tersebut guna dilaporkan ke Jakarta. 

Ditambahkannya, pada Desember 2021 lalu, pihaknya bersama Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR sudah turun langsung meninjau lokasi jembatan Liliba. Mereka juga sudah mengirim tim untuk menyurvei kondisi dua jembatan di Kota Kupang, yakni jembatan Liliba dan Petuk, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. 

Menurutnya dalam komunikasi dengan rekan-rekannya di Jakarta, pihaknya diminta untuk mengajukan kembali usulan pembangunan tersebut. 

“Kita berusaha agar tahun ini atau tahun depan sudah bisa terlaksana,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Agustinus juga menyinggung tentang antisipasi genangan air di Kota Kupang yang cukup parah saat hujan. 

Menurutnya beberapa sudah teratasi, namun di beberapa lokasi harus sudah memiliki sumur resapan, karena volume air terlalu besar menimbulkan genangan yang cukup mengganggu pengguna jalan, seperti di Bundaran Tirosa/PU. 

Karena itu pihaknya minta pertimbangan teknis dari Dinas PUPR Kota Kupang untuk pembuangan air dari lokasi tersebut. Selain itu mereka juga membahas pencurian penutup lubang pembuangan pada trotoar yang baru selesai dibangun. Dikawatirkan akan membahayakan para pengguna jalan, karena lubangnya cukup dalam. 

Menanggapi permintaan-permintaan tersebut, Wali Kota langsung memerintahkan Kadis PUPR dan para kabidnya untuk segera menindaklanjuti dan membuat kajian. Mengenai pencurian penutup lubang pembuangan, Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan. (PKP_ans/MI)

Kupang, mwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH mengunjungi  Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  X NTT di wilayah Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Jumat (14/1). 

Kunjungan tersebut dalam rangka memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba, untuk mengurai kemacetan yang makin parah di titik tersebut serta membahas sejumlah pekerjaan penataan Kota Kupang dengan dukungan dana dari pemerintah pusat yang ditangani oleh Balai Jalan Nasional. 

Dalam kunjungan tersebut Wali Kota didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, SH, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, beserta para kabid. Wali Kota dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT bersama jajarannya. 

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota yang akrab disapa Jeriko itu minta Balai Jalan Nasional Provinsi NTT membantu Pemkot Kupang, untuk memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba yang sudah sejak lama direncanakan. 

Menurutnya beberapa tahun lalu sudah pernah menemui Direktur Jenderal Bina Marga untuk memperjuangkan ini dan sudah disetujui, namun dalam perjalanan tidak dilanjutkan akibat realokasi anggaran selama pandemi covid 19 dan prioritas lainnya. 

Dia berharap upaya ini mendapat dukungan dari Balai Jalan Nasional agar bisa segera dimulai pekerjaannya. Pemerintah Kota Kupang siap men-support data dan rekomendasi yang dibutuhkan. 

Selain jembatan kembar Liliba, Wali Kota juga membahas  tentang rencana pembangunan trotoar di beberapa titik di Kota Kupang, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Dia berharap pekerjaan tersebut jadi dilaksanakan. 

“Sebentar lagi masa jabatan kami sudah selesai. Harapan kani pekerjaan-pekerjaan ini bisa diselesaikan. Terima kasih Balai Jalan Nasional dari Kementerian PUPR yang sudah membantu kami selama ini membuat Kota Kupang makin berkembang,” tambahnya. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT, mengakui  pembangunan jembatan Liliba sudah pernah diusulkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah ada pembebasan lahan sejak 2017 lalu. 

Saat ini, Jembatan Liliba menjadi salah satu titik macet paling parah di Kota Kupang. Dia bersama timnya sudah  mengambil gambar menggunakan drone untuk menggambarkan kemacetan di titik tersebut guna dilaporkan ke Jakarta. 

Ditambahkannya, pada Desember 2021 lalu, pihaknya bersama Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR sudah turun langsung meninjau lokasi jembatan Liliba. Mereka juga sudah mengirim tim untuk menyurvei kondisi dua jembatan di Kota Kupang, yakni jembatan Liliba dan Petuk, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. 

Menurutnya dalam komunikasi dengan rekan-rekannya di Jakarta, pihaknya diminta untuk mengajukan kembali usulan pembangunan tersebut. 

“Kita berusaha agar tahun ini atau tahun depan sudah bisa terlaksana,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Agustinus juga menyinggung tentang antisipasi genangan air di Kota Kupang yang cukup parah saat hujan. 

Menurutnya beberapa sudah teratasi, namun di beberapa lokasi harus sudah memiliki sumur resapan, karena volume air terlalu besar menimbulkan genangan yang cukup mengganggu pengguna jalan, seperti di Bundaran Tirosa/PU. 

Karena itu pihaknya minta pertimbangan teknis dari Dinas PUPR Kota Kupang untuk pembuangan air dari lokasi tersebut. Selain itu mereka juga membahas pencurian penutup lubang pembuangan pada trotoar yang baru selesai dibangun. Dikawatirkan akan membahayakan para pengguna jalan, karena lubangnya cukup dalam. 

Menanggapi permintaan-permintaan tersebut, Wali Kota langsung memerintahkan Kadis PUPR dan para kabidnya untuk segera menindaklanjuti dan membuat kajian. Mengenai pencurian penutup lubang pembuangan, Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan. (PKP_ans/MI)

Kupang, mwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH mengunjungi  Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  X NTT di wilayah Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Jumat (14/1). 

Kunjungan tersebut dalam rangka memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba, untuk mengurai kemacetan yang makin parah di titik tersebut serta membahas sejumlah pekerjaan penataan Kota Kupang dengan dukungan dana dari pemerintah pusat yang ditangani oleh Balai Jalan Nasional. 

Dalam kunjungan tersebut Wali Kota didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, SH, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, beserta para kabid. Wali Kota dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT bersama jajarannya. 

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota yang akrab disapa Jeriko itu minta Balai Jalan Nasional Provinsi NTT membantu Pemkot Kupang, untuk memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba yang sudah sejak lama direncanakan. 

Menurutnya beberapa tahun lalu sudah pernah menemui Direktur Jenderal Bina Marga untuk memperjuangkan ini dan sudah disetujui, namun dalam perjalanan tidak dilanjutkan akibat realokasi anggaran selama pandemi covid 19 dan prioritas lainnya. 

Dia berharap upaya ini mendapat dukungan dari Balai Jalan Nasional agar bisa segera dimulai pekerjaannya. Pemerintah Kota Kupang siap men-support data dan rekomendasi yang dibutuhkan. 

Selain jembatan kembar Liliba, Wali Kota juga membahas  tentang rencana pembangunan trotoar di beberapa titik di Kota Kupang, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Dia berharap pekerjaan tersebut jadi dilaksanakan. 

“Sebentar lagi masa jabatan kami sudah selesai. Harapan kani pekerjaan-pekerjaan ini bisa diselesaikan. Terima kasih Balai Jalan Nasional dari Kementerian PUPR yang sudah membantu kami selama ini membuat Kota Kupang makin berkembang,” tambahnya. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT, mengakui  pembangunan jembatan Liliba sudah pernah diusulkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah ada pembebasan lahan sejak 2017 lalu. 

Saat ini, Jembatan Liliba menjadi salah satu titik macet paling parah di Kota Kupang. Dia bersama timnya sudah  mengambil gambar menggunakan drone untuk menggambarkan kemacetan di titik tersebut guna dilaporkan ke Jakarta. 

Ditambahkannya, pada Desember 2021 lalu, pihaknya bersama Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR sudah turun langsung meninjau lokasi jembatan Liliba. Mereka juga sudah mengirim tim untuk menyurvei kondisi dua jembatan di Kota Kupang, yakni jembatan Liliba dan Petuk, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. 

Menurutnya dalam komunikasi dengan rekan-rekannya di Jakarta, pihaknya diminta untuk mengajukan kembali usulan pembangunan tersebut. 

“Kita berusaha agar tahun ini atau tahun depan sudah bisa terlaksana,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Agustinus juga menyinggung tentang antisipasi genangan air di Kota Kupang yang cukup parah saat hujan. 

Menurutnya beberapa sudah teratasi, namun di beberapa lokasi harus sudah memiliki sumur resapan, karena volume air terlalu besar menimbulkan genangan yang cukup mengganggu pengguna jalan, seperti di Bundaran Tirosa/PU. 

Karena itu pihaknya minta pertimbangan teknis dari Dinas PUPR Kota Kupang untuk pembuangan air dari lokasi tersebut. Selain itu mereka juga membahas pencurian penutup lubang pembuangan pada trotoar yang baru selesai dibangun. Dikawatirkan akan membahayakan para pengguna jalan, karena lubangnya cukup dalam. 

Menanggapi permintaan-permintaan tersebut, Wali Kota langsung memerintahkan Kadis PUPR dan para kabidnya untuk segera menindaklanjuti dan membuat kajian. Mengenai pencurian penutup lubang pembuangan, Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan. (PKP_ans/MI)

Kupang, mwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH mengunjungi  Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  X NTT di wilayah Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Jumat (14/1). 

Kunjungan tersebut dalam rangka memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba, untuk mengurai kemacetan yang makin parah di titik tersebut serta membahas sejumlah pekerjaan penataan Kota Kupang dengan dukungan dana dari pemerintah pusat yang ditangani oleh Balai Jalan Nasional. 

Dalam kunjungan tersebut Wali Kota didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, SH, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, beserta para kabid. Wali Kota dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT bersama jajarannya. 

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota yang akrab disapa Jeriko itu minta Balai Jalan Nasional Provinsi NTT membantu Pemkot Kupang, untuk memperjuangkan pembangunan jembatan kembar Liliba yang sudah sejak lama direncanakan. 

Menurutnya beberapa tahun lalu sudah pernah menemui Direktur Jenderal Bina Marga untuk memperjuangkan ini dan sudah disetujui, namun dalam perjalanan tidak dilanjutkan akibat realokasi anggaran selama pandemi covid 19 dan prioritas lainnya. 

Dia berharap upaya ini mendapat dukungan dari Balai Jalan Nasional agar bisa segera dimulai pekerjaannya. Pemerintah Kota Kupang siap men-support data dan rekomendasi yang dibutuhkan. 

Selain jembatan kembar Liliba, Wali Kota juga membahas  tentang rencana pembangunan trotoar di beberapa titik di Kota Kupang, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Dia berharap pekerjaan tersebut jadi dilaksanakan. 

“Sebentar lagi masa jabatan kami sudah selesai. Harapan kani pekerjaan-pekerjaan ini bisa diselesaikan. Terima kasih Balai Jalan Nasional dari Kementerian PUPR yang sudah membantu kami selama ini membuat Kota Kupang makin berkembang,” tambahnya. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT, mengakui  pembangunan jembatan Liliba sudah pernah diusulkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah ada pembebasan lahan sejak 2017 lalu. 

Saat ini, Jembatan Liliba menjadi salah satu titik macet paling parah di Kota Kupang. Dia bersama timnya sudah  mengambil gambar menggunakan drone untuk menggambarkan kemacetan di titik tersebut guna dilaporkan ke Jakarta. 

Ditambahkannya, pada Desember 2021 lalu, pihaknya bersama Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR sudah turun langsung meninjau lokasi jembatan Liliba. Mereka juga sudah mengirim tim untuk menyurvei kondisi dua jembatan di Kota Kupang, yakni jembatan Liliba dan Petuk, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. 

Menurutnya dalam komunikasi dengan rekan-rekannya di Jakarta, pihaknya diminta untuk mengajukan kembali usulan pembangunan tersebut. 

“Kita berusaha agar tahun ini atau tahun depan sudah bisa terlaksana,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Agustinus juga menyinggung tentang antisipasi genangan air di Kota Kupang yang cukup parah saat hujan. 

Menurutnya beberapa sudah teratasi, namun di beberapa lokasi harus sudah memiliki sumur resapan, karena volume air terlalu besar menimbulkan genangan yang cukup mengganggu pengguna jalan, seperti di Bundaran Tirosa/PU. 

Karena itu pihaknya minta pertimbangan teknis dari Dinas PUPR Kota Kupang untuk pembuangan air dari lokasi tersebut. Selain itu mereka juga membahas pencurian penutup lubang pembuangan pada trotoar yang baru selesai dibangun. Dikawatirkan akan membahayakan para pengguna jalan, karena lubangnya cukup dalam. 

Menanggapi permintaan-permintaan tersebut, Wali Kota langsung memerintahkan Kadis PUPR dan para kabidnya untuk segera menindaklanjuti dan membuat kajian. Mengenai pencurian penutup lubang pembuangan, Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan. (PKP_ans/MI)

Kupang, mwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  Provinsi NTT, Ir. Adi H. Manafe, M.Si saat konferensi pers yang berlangsung secara Virtual, Senin (17/01/2022) memaparkan jumlah penduduk miskin pada September menurun 23 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2021. Jika dibandingkan dengan September 2020,jumlah penduduk miskin menurun 27,3 ribu orang.

“Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/ bulan.

“Komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen),”ujarnya.

Pada September 2021, Adi menambahkan, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. 

“Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan,”tutupnya. (MI)

Kupang, mwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  Provinsi NTT, Ir. Adi H. Manafe, M.Si saat konferensi pers yang berlangsung secara Virtual, Senin (17/01/2022) memaparkan jumlah penduduk miskin pada September menurun 23 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2021. Jika dibandingkan dengan September 2020,jumlah penduduk miskin menurun 27,3 ribu orang.

“Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/ bulan.

“Komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen),”ujarnya.

Pada September 2021, Adi menambahkan, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. 

“Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan,”tutupnya. (MI)

Kupang, mwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  Provinsi NTT, Ir. Adi H. Manafe, M.Si saat konferensi pers yang berlangsung secara Virtual, Senin (17/01/2022) memaparkan jumlah penduduk miskin pada September menurun 23 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2021. Jika dibandingkan dengan September 2020,jumlah penduduk miskin menurun 27,3 ribu orang.

“Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/ bulan.

“Komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen),”ujarnya.

Pada September 2021, Adi menambahkan, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. 

“Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan,”tutupnya. (MI)

Kupang, mwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  Provinsi NTT, Ir. Adi H. Manafe, M.Si saat konferensi pers yang berlangsung secara Virtual, Senin (17/01/2022) memaparkan jumlah penduduk miskin pada September menurun 23 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2021. Jika dibandingkan dengan September 2020,jumlah penduduk miskin menurun 27,3 ribu orang.

“Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/ bulan.

“Komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen),”ujarnya.

Pada September 2021, Adi menambahkan, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. 

“Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan,”tutupnya. (MI)