Kupang,mwartapedia.com — Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH hari ini menyerahkan kunci rumah yang telah selesai dibedah oleh Pemerintah Kota Kupang kepada 4 orang kepala keluarga di Kota Kupang, Selasa (27/07). 

Tiga dari empat penerima bantuan bedah rumah merupakan para janda berusia lanjut dan penyandang disabilitas.

Lokasi pertama penyerahan kunci bantuan bedah rumah di Kelurahan Fatufeto, rumah milik Oktovianus Y. Ratu Kore di RT 02/RW 01, yang diterima oleh istri dari Oktovianus, Nurnaningsih Ratu Kore yang sehari-hari bekerja serabutan demi menghidupi keluarga semenjak suaminya jatuh sakit beberapa tahun lalu. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kupang didampingi oleh Camat Alak, Yulianus Willem Pally, SH dan Lurah Fatufeto, Wiljundaita Bunga.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kelurahan Alak untuk menyerahkan kunci rumah kepada Safira Anakay di RT 11/RW 04. Safira Anakay berumur 66 tahun telah hidup menjanda dan tinggal menggantungkan hidup pada anaknya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pelabuhan lantaran dirinya mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya . 

Sebelum dibedah, kondisi rumah Safira yang berdinding triplek tua dan sebagian bebak sudah reot dan hampir roboh serta tampak berlubang termakan rayap. Safira yang menggunakan kursi roda terharu ketika menyambut kunjungan Walikota Kupang. 

Ketika diberikan kesempatan ia menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan suara  parau dan tertahan karena menahan haru. Ucapan terima kasih Safira yang penuh haru menyentuh banyak orang yang hadir menyaksikan saat itu. 

Mewakili keluarga Ibu Safira Anakay, Bapak Andi Boimau menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang telah membantu membangun rumah bagi Ibu Safira, 

“kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajaran yang sudah peduli dan membantu membangun rumah yang layak bagi orang tua kami, ini semua berkat Tuhan melalui pemerintah sehingga orang tua kami bisa tinggal di rumah yang jauh lebih baik dari yang dulu, bahkan pemerintah melengkapi dengan perabot rumah tangga berupa tempat tidur, meja dan kursi,” ujar Andi. 

Tak lupa ia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta agar pemerintah dapat memperhatikan fasilitas penerangan di wilayah itu.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kupang mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man terus berusaha agar program-program prioritas ini bisa berjalan dengan baik, Wali Kota menyadari bahwa masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, namun dirinya meminta masyarakat tetap bersabar karena keterbatasan anggaran Pemkot sehingga bantuan dilakukan secara bertahap dengan melihat skala prioritas.

Wali Kota juga meminta para lurah untuk jeli dan cermat dalam melakukan pendataan terkait program-program bantuan.

“para lurah merupakan telinga dan mata pemerintah untuk melihat kebutuhan warga. Pendataan harus dilakukan lebih dini dan cermat agar tidak ada yang tercecer sehingga ketika anggarannya tersedia setiap usulan tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah sesuai  skala prioritas”, ujar sosok yang akrab disapa Jeriko ini.

Wali Kota kemudian menyambangi Kelurahan Bakunase I dan Kelurahan Fontein di Kecamatan Kota Raja. 

Wali Kota didampingi Camat Kota Raja Achrudin R. Abubakar, S.Sos, M.Si. menyerahkan kunci rumah yang telah selesai dibedah kepada Ibu Yuliana Djami di RT 09 RW 03. Yuliana  sehari-harinya bertanam sayur, hasil penjualannya yang tidak seberapa  digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Hadir pada kesempatan tersebut Luah Bakunase I Wilhelmus Lego Diken, S.IP. 

Di Kelurahan Fontein Wali Kota Kupang menyerahkan kunci rumah kepada mama Yane A. Uru Hue di RT 14 RW 05, seorang janda yang juga penyandang disibilitas, ia hidup dari belas kasih keluarganya yang tinggal dekat disekitar rumahnya. (PKP_jms/ML/IB).

Kupang,mwartapedia.com — Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH hari ini menyerahkan kunci rumah yang telah selesai dibedah oleh Pemerintah Kota Kupang kepada 4 orang kepala keluarga di Kota Kupang, Selasa (27/07). 

Tiga dari empat penerima bantuan bedah rumah merupakan para janda berusia lanjut dan penyandang disabilitas.

Lokasi pertama penyerahan kunci bantuan bedah rumah di Kelurahan Fatufeto, rumah milik Oktovianus Y. Ratu Kore di RT 02/RW 01, yang diterima oleh istri dari Oktovianus, Nurnaningsih Ratu Kore yang sehari-hari bekerja serabutan demi menghidupi keluarga semenjak suaminya jatuh sakit beberapa tahun lalu. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kupang didampingi oleh Camat Alak, Yulianus Willem Pally, SH dan Lurah Fatufeto, Wiljundaita Bunga.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kelurahan Alak untuk menyerahkan kunci rumah kepada Safira Anakay di RT 11/RW 04. Safira Anakay berumur 66 tahun telah hidup menjanda dan tinggal menggantungkan hidup pada anaknya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pelabuhan lantaran dirinya mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya . 

Sebelum dibedah, kondisi rumah Safira yang berdinding triplek tua dan sebagian bebak sudah reot dan hampir roboh serta tampak berlubang termakan rayap. Safira yang menggunakan kursi roda terharu ketika menyambut kunjungan Walikota Kupang. 

Ketika diberikan kesempatan ia menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan suara  parau dan tertahan karena menahan haru. Ucapan terima kasih Safira yang penuh haru menyentuh banyak orang yang hadir menyaksikan saat itu. 

Mewakili keluarga Ibu Safira Anakay, Bapak Andi Boimau menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang telah membantu membangun rumah bagi Ibu Safira, 

“kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajaran yang sudah peduli dan membantu membangun rumah yang layak bagi orang tua kami, ini semua berkat Tuhan melalui pemerintah sehingga orang tua kami bisa tinggal di rumah yang jauh lebih baik dari yang dulu, bahkan pemerintah melengkapi dengan perabot rumah tangga berupa tempat tidur, meja dan kursi,” ujar Andi. 

Tak lupa ia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta agar pemerintah dapat memperhatikan fasilitas penerangan di wilayah itu.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kupang mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man terus berusaha agar program-program prioritas ini bisa berjalan dengan baik, Wali Kota menyadari bahwa masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, namun dirinya meminta masyarakat tetap bersabar karena keterbatasan anggaran Pemkot sehingga bantuan dilakukan secara bertahap dengan melihat skala prioritas.

Wali Kota juga meminta para lurah untuk jeli dan cermat dalam melakukan pendataan terkait program-program bantuan.

“para lurah merupakan telinga dan mata pemerintah untuk melihat kebutuhan warga. Pendataan harus dilakukan lebih dini dan cermat agar tidak ada yang tercecer sehingga ketika anggarannya tersedia setiap usulan tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah sesuai  skala prioritas”, ujar sosok yang akrab disapa Jeriko ini.

Wali Kota kemudian menyambangi Kelurahan Bakunase I dan Kelurahan Fontein di Kecamatan Kota Raja. 

Wali Kota didampingi Camat Kota Raja Achrudin R. Abubakar, S.Sos, M.Si. menyerahkan kunci rumah yang telah selesai dibedah kepada Ibu Yuliana Djami di RT 09 RW 03. Yuliana  sehari-harinya bertanam sayur, hasil penjualannya yang tidak seberapa  digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Hadir pada kesempatan tersebut Luah Bakunase I Wilhelmus Lego Diken, S.IP. 

Di Kelurahan Fontein Wali Kota Kupang menyerahkan kunci rumah kepada mama Yane A. Uru Hue di RT 14 RW 05, seorang janda yang juga penyandang disibilitas, ia hidup dari belas kasih keluarganya yang tinggal dekat disekitar rumahnya. (PKP_jms/ML/IB).

Maumere,mwartapedia.com — Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Pkl. 20.00 Wita, bertempat di Lapangan Apel Mapolres Sikka, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan Apel Gabungan Tim Satgas Covid-19 dalam rangka Kegiatan Patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dan Jam Malam oleh tim gabungan satgas Covid-19 terdiri dari TNI/Polri dan instansi terkait di wilayah Kota Maumere – Kabupaten  Sikka dan sekitarnya. 

Kegiatan patroli gabungan oleh tim satgas Covid-19 dipimpin langsung oleh Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar didampingi Kapolres Sikka, AKBP Sajimin, S.Ik, M.H.

Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar dalam pelaksanaan apel patroli PPKM Level IV menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan PPKM Level IV di Wilayah Kabupaten Sikka merupakan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab secara perorangan melainkan seluruhnya. 

“Banyak masyarakat yang belum menyadari akan penegakan protokol kesehatan dan PPKM Level IV, agar dalam pelaksanaan tetap mengedepankan persuasif dan humanis. Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan agar kita semua tetap mengedepankan keselamatan diri kita masing-masing,”ungkapnya.

Dandim Sikka memimpin pelaksaan patroli PPKM Level IV, Saat melintasi banyak ditemukan warung dan juga kios – kios yang masih melakukan aktifitas jual beli, dimana para pedangang dihimbau oleh petugas patroli satgas Covid-19 untuk segera menutup warung ataupun kios-kios dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. 

Tim patroli gabungan tetap memberikan penegasan dan himbuan yakni kepada warga untuk mentaati protokol kesehatan dan gerakan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) dan juga PPKM Level IV dimana dihimbau untuk segala kegiatan dan aktifitas dihentikan melalui pengeras suara. (ML/JB).

Maumere,mwartapedia.com — Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Pkl. 20.00 Wita, bertempat di Lapangan Apel Mapolres Sikka, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan Apel Gabungan Tim Satgas Covid-19 dalam rangka Kegiatan Patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dan Jam Malam oleh tim gabungan satgas Covid-19 terdiri dari TNI/Polri dan instansi terkait di wilayah Kota Maumere – Kabupaten  Sikka dan sekitarnya. 

Kegiatan patroli gabungan oleh tim satgas Covid-19 dipimpin langsung oleh Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar didampingi Kapolres Sikka, AKBP Sajimin, S.Ik, M.H.

Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar dalam pelaksanaan apel patroli PPKM Level IV menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan PPKM Level IV di Wilayah Kabupaten Sikka merupakan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab secara perorangan melainkan seluruhnya. 

“Banyak masyarakat yang belum menyadari akan penegakan protokol kesehatan dan PPKM Level IV, agar dalam pelaksanaan tetap mengedepankan persuasif dan humanis. Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan agar kita semua tetap mengedepankan keselamatan diri kita masing-masing,”ungkapnya.

Dandim Sikka memimpin pelaksaan patroli PPKM Level IV, Saat melintasi banyak ditemukan warung dan juga kios – kios yang masih melakukan aktifitas jual beli, dimana para pedangang dihimbau oleh petugas patroli satgas Covid-19 untuk segera menutup warung ataupun kios-kios dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. 

Tim patroli gabungan tetap memberikan penegasan dan himbuan yakni kepada warga untuk mentaati protokol kesehatan dan gerakan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) dan juga PPKM Level IV dimana dihimbau untuk segala kegiatan dan aktifitas dihentikan melalui pengeras suara. (ML/JB).

Maumere,mwartapedia.com — Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Pkl. 20.00 Wita, bertempat di Lapangan Apel Mapolres Sikka, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan Apel Gabungan Tim Satgas Covid-19 dalam rangka Kegiatan Patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dan Jam Malam oleh tim gabungan satgas Covid-19 terdiri dari TNI/Polri dan instansi terkait di wilayah Kota Maumere – Kabupaten  Sikka dan sekitarnya. 

Kegiatan patroli gabungan oleh tim satgas Covid-19 dipimpin langsung oleh Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar didampingi Kapolres Sikka, AKBP Sajimin, S.Ik, M.H.

Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar dalam pelaksanaan apel patroli PPKM Level IV menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan PPKM Level IV di Wilayah Kabupaten Sikka merupakan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab secara perorangan melainkan seluruhnya. 

“Banyak masyarakat yang belum menyadari akan penegakan protokol kesehatan dan PPKM Level IV, agar dalam pelaksanaan tetap mengedepankan persuasif dan humanis. Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan agar kita semua tetap mengedepankan keselamatan diri kita masing-masing,”ungkapnya.

Dandim Sikka memimpin pelaksaan patroli PPKM Level IV, Saat melintasi banyak ditemukan warung dan juga kios – kios yang masih melakukan aktifitas jual beli, dimana para pedangang dihimbau oleh petugas patroli satgas Covid-19 untuk segera menutup warung ataupun kios-kios dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. 

Tim patroli gabungan tetap memberikan penegasan dan himbuan yakni kepada warga untuk mentaati protokol kesehatan dan gerakan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) dan juga PPKM Level IV dimana dihimbau untuk segala kegiatan dan aktifitas dihentikan melalui pengeras suara. (ML/JB).

Maumere,mwartapedia.com — Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Pkl. 20.00 Wita, bertempat di Lapangan Apel Mapolres Sikka, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan Apel Gabungan Tim Satgas Covid-19 dalam rangka Kegiatan Patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dan Jam Malam oleh tim gabungan satgas Covid-19 terdiri dari TNI/Polri dan instansi terkait di wilayah Kota Maumere – Kabupaten  Sikka dan sekitarnya. 

Kegiatan patroli gabungan oleh tim satgas Covid-19 dipimpin langsung oleh Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar didampingi Kapolres Sikka, AKBP Sajimin, S.Ik, M.H.

Dandim 1603/Sikka, Letkol. Inf. Muhammad Jafar dalam pelaksanaan apel patroli PPKM Level IV menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan PPKM Level IV di Wilayah Kabupaten Sikka merupakan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab secara perorangan melainkan seluruhnya. 

“Banyak masyarakat yang belum menyadari akan penegakan protokol kesehatan dan PPKM Level IV, agar dalam pelaksanaan tetap mengedepankan persuasif dan humanis. Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan agar kita semua tetap mengedepankan keselamatan diri kita masing-masing,”ungkapnya.

Dandim Sikka memimpin pelaksaan patroli PPKM Level IV, Saat melintasi banyak ditemukan warung dan juga kios – kios yang masih melakukan aktifitas jual beli, dimana para pedangang dihimbau oleh petugas patroli satgas Covid-19 untuk segera menutup warung ataupun kios-kios dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. 

Tim patroli gabungan tetap memberikan penegasan dan himbuan yakni kepada warga untuk mentaati protokol kesehatan dan gerakan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) dan juga PPKM Level IV dimana dihimbau untuk segala kegiatan dan aktifitas dihentikan melalui pengeras suara. (ML/JB).

Kupang,mwartapedia.com — Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor _(Arafura and Timor Seas/ATS)._

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).

Kupang,mwartapedia.com — Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor _(Arafura and Timor Seas/ATS)._

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).

Kupang,mwartapedia.com — Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor _(Arafura and Timor Seas/ATS)._

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).

Kupang,mwartapedia.com — Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor _(Arafura and Timor Seas/ATS)._

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).