Ruteng,mwartapedia.com — Isu pemekaran provinsi NTT bukanlah isu baru. Isu ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Namun isu ini kadang menguat dan menjadi tranding topik di tengah publik, tetapi kadang tenggelam dan menjadi seperti mati suri. Namun demikian isu ini tidak pernah benar-benar mati dan hilang, tetapi seperti api dalam sekam, isu pemekaran provinsi NTT sebenarnya terus membara di kalangan masyarakat NTT itu sendiri.

Wilayah yang hendak mekar dari provinsi NTT adalah wilayah kepulauan Flores. Wilayah ini terdiri Sembilan (9) kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata. 

Gagasan tentang kepulauan Flores menjadi Provinsi sendiri sebenarnya sudah seumur provinsi NTT itu sendiri, tetapi sampai sejauh ini belum terealisasi. Namun semangat untuk menjadikan Kepulauan Flores menjadi provinsi sendiri tidak pernah hilang. Kelompok masyarakat yang tidak pernah berhenti untuk bermimpi dan berjuang untuk pembentukan provinsi kepulauan Flores ini telah membentuk panitia khusus yang menjadi penggerak utama perjuangan pembentukan provinsi kepulauan Flores. Panitia khusus itu diberi nama panitia persiapan pembentukan provinsi kepulauan Flores (P4KF). Komponen masyarakat yang menggagas P4KF ini adalah Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR).          

P4KF diketuai oleh Adrianus Jehamat yang juga menjabat sebagai ketua OPR. Dalam dua (2) bulan terakhir, pria yang biasa disapa Adam ini berusaha mengobarkan kembali perjuangan pembentukan provinsi Kepulauan Flores. Adam membenahi kembali seluruh struktur panitia, mulai dari panitia pusat sampai panitia daerah di Sembilan kabupaten. Setelah usai membenahi struktur, Adam dan kawan-kawan kembali membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di Sembilan kabupaten. Menurut Adam, perjuangan pembentukan provinsi Flores yang sempat menggema lima tahun lalu itu  sebenarnya terkandas karena tidak adanya kepastian tentang penentuan calon ibu kota. “Sebab kunci kandasnya perjuangan pembentukan provinsi Flores beberapa tahun sebelumnya adalah penentuan calon ibu kota,” katanya. Oleh karena itu, P4KF membangun kembali komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di Sembilan kabupaten dengan meminta pendapat seluruh jajaran pemerintah daerah di Sembilan kabupaten, baik DPRD maupun bupati, tetang lokasi yang dianggap dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota provinsi Kepulauan Flores.

Pada hari senin, 31 Mei 2021, P4KF memulai langkah awal membangun komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah itu dengan beraudensi dengan pimpinan DPRD kabupaten Manggarai di kantor DPRD kabupaten Manggarai. Audensi dibuat di ruangan ketua DPRD karena jumlah peserta yang hadir hanya sembilan orang, yakni empat dari P4KF, tiga dari unsur pimpinan DPRD, dua sekertaris dewan. Pimpinan DPRD yang hadir adalah ketua DPRD, Matias Masir, Ketua Komisi A, Paul Peos, dan ketua Komisi C, Rikard Madu. Sementara itu perwakilan P4KF adalah Ketua umum, Adrianus Jehamat, sekertaris umum, Siprianus Daman, Ketua Korwil P4KF kabupaten Manggarai Timus, Petrus Katas dan Bendahara wilayah P4KF kabupaten Manggarai, Toni Mbukut.

Pimpinan DPRD Manggarai menyambut peserta P4KF dengan hangat. Audensi dimulai dengan kata pembuka oleh Matias Masir, selaku ketua DPRD kabupaten Manggarai. Seusai kata pembuka, politisi partai PAN itu memperisilahkan Adam untuk menyampaikan pengantar diskusi. Poin utama Adam adalah bahwa sebab kunci kandasnya pembentukan provinsi Kepulauan Flores adalah ketidakpastian tentang calon ibu kota. Adam meminta pendapat DPRD Manggarai berkaitan dengan pandangan tentang lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota.

Unsur pimpinan DPRD Manggarai pada dasarnya sangat mendukung jika kepulauan Flores mekar dari provinsi NTT dan menjadi provinsi sendiri. Berkaitan dengan calon ibu kota, tentu alangkah bagus kalau dibuat kajian ilmiah terlebih dahulu. “Untuk menentukan calon ibu kota, perlu ada kajian ilmiah yang objektif,” kata Paul Peos. Namun kajian ilmiah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Masir, DPRD pada dasarnya siap mengbackup dana, tetapi semua pihak perlu berdiskusi bersama tentang nomen klatur yang tepat agar dana dapat dicairkan sehingga bisa mengbackup kegiatan ini, tetapi serentak tidak melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, menurut Rikar Madu, poin kuncinya adalah bahwa DPRD Manggarai mendukung pembentukan provinsi Flores dan siap berkordinasi secara koperatif dengan P4KF untuk mewujudkan perjuangan ini. Sambil menanti kajian ilmiah yang objektif, semua unsur pimpinan DPRD yang hadir sepakat bahwa lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi calon ibu kota provinsi kepulauan Flores adalah Mbai. Alasanya adalah karena Mbai terletak di tengah-tengah pulau Flores dan ada informasi bahwa di sana sudah ada 30 hektar lahan yang siap dihibahkan untuk menjadi pusat pemerintahan provinsi Kepulauam Flores nantinya.

Tanggapan positif dari pimpinan DPRD Manggarai ini tentu merupakan asupan energi yang positif bagi para pejuang pembentukan provinsi Kepulauan Flores. Adam selaku ketua umum P4Kf menuturkan bahwa P4KF akan terus bergiat untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur pemerintah di Sembilan kabupaten dan dengan semua pihak lain guna terwujudnya pembentukan provinsi kepulauan Flores.

Kontributor: Toni Mbukut.

Kupang,mwartapedia.com — Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang tahun Anggaran 2020. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala  BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo saat penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTT yang diterima secara langsung oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH sore tadi, Senin (31/5) di Kantor BPK RI Perwakilan NTT. 

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam acara tersebut mengaku bangga, untuk kedua kalinya secara berturut-turut Pemkot Kupang menerima opini WTP dari BPK. Setahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak berdiri sebagai daerah otonom 24 tahun lalu, Kota Kupang meraih opini WTP yang penyerahannya berlangsung secara virtual. Tahun ini opini yang sama kembali diraih. Ucapan terima kasih disampaikannya kepada DPRD Kota Kupang yang selama ini sudah memberikan masukan dan dukungan kepada Pemkot Kupang dalam tata kelola keuangan.

Diakuinya sejak awal menjabat sebagai Wali Kota dirinya memang sudah bertekad untuk meraih opini WTP tersebut, meskipun tidak mudah antara lain karena terdapat banyak aset Pemkot yang tersebar dan tidak tercatat. Namun dengan komitmen tinggi disertai kerja keras tim jajaran Pemkot, Wali Kota berupaya untuk melakukan pendataan dan tindak lanjut setiap hari bahkan tanpa mengenal waktu.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota berterima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan NTT dan jajaran yang telah melakukan pemeriksaan dan kembali memberikan opini WTP kepada Pemkot Kupang tahun ini. Dirinya berjanji akan segera menindak lanjuti rekomendasi BPK dari 57 persen ditingkatkan menjadi 75 persen sesuai target BPK. Terima kasih juga disampaikannya kepada seluruh jajaran Pemkot Kupang yang selama ini sudah berjuang menyajikan data dan bukti yang berhasil meyakinkan BPK sehingga kembali meraih opini WTP tahun ini. “Sebagai kepala daerah, tanggung jawab kami bukan hanya sekedar meraih WTP, tapi bagaimana menyajikan laporan keuangan yang jujur dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,“ pungkasnya. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron A. Paulus pada kesempatan tersebut menyampaikan sebagai mitra DPRD Kota Kupang turut bangga atas raihan opini WTP untuk kedua kalinya. Dia mengapresiasi upaya keras Wali Kota dan jajarannya untuk pencapaian ini. Menurutnya, DPRD juga akan memperhatikan catatan-catatan yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam perencanaan anggaran, yang tentunya demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. 

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo memberi apresiasi kepada Pemkot Kupang yang sudah berhasil mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemda di TA 2020. “Tahun lalu Pemkot Kupang harus berdarah-darah untuk raih WTP, karena PR-nya banyak sekali,” ujarnya. Dia berharap dengan raihan ini selanjutnya tata kelola keuangan Pemda tetap berjalan baik. 

Ditambahkannya, meski memberikan opini WTP, BPK juga menitipkan beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Kupang yakni mengenai penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, juga catatan tentang penatausahaan asset sisa tahun sebelumnya yang belum ditertibkan. 

Dia berharap opini yang diraih hari ini bisa menjadi acuan bagi Pemkot Kupang untuk  lebih baik lagi dalam penataakelolaan keuangan. Tak lupa dia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir tapi merupakan tahap awal untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk tujuan yang lebih besar yakni pemanfaatan anggaran pemda demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius, Bupati dan Ketua DPRD TTS yang juga menerima LHP BPK atas LKPD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2020. Turut mendampingi Wali Kota pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD II Kota Kupang, Christian Baitanu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Dra. Thruice Balina Oey, M.Si, Kabag Prokompim Setda, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si dan sejumlah pejabat lainnya. *PKP_ans

Kupang,mwartapedia.com — Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH sore ini, Senin (31/5) melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 413 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, terdiri dari 75 pejabat pengawas (eselon 3), 291 pejabat administrator (eselon 4), 7 orang kepala TK, .26 orang Kepala SD dan 14 orang Kepala SMP. Acara pelantikan berlangsung singkat dan menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19.

Turut hadir para pejabat yang mewakili Kajari Kupang, Dandim 1604, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Drs. Agus Ririmasse, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH, M.Si, dan para jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang serta para rohaniwan pendamping dari Islam, Katholik, Protestan dan Hindu.

Diantara pejabat yang mengangkat sumpah, Drs. Ambo dilantik sebagai Sekretaris Disdik, Paulus Kajo Werang dilantik menjadi Camat Oebobo. Tampak juga I Wayan Gede Astawa, S.Sos, M.M yang sebelumnya menjabat Lurah Fatubesi dilantik menjadi Camat Kelapa Lima, yang semula lowong. Sementara Matheos Maahury yang sebelumnya menjabat Camat Oebobo dilantik menjadi Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Kupang dijabat oleh Romy Lado, S.Pd.

Daftar 413 nama dan jabatan yang dilantik hari ini dapat diakses melalui link berikut : https://drive.google.com/file/d/1vYWVC7l4Ggf-jiMLLU5jKnzUNSvgSwRk/view?usp=sharing. *PKP_NT

Kupang,mwartapedia.com  —  Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meresmikan gedung Graha Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, senin (31/5).

Dalam sambutannya, Gubernur VBL memberikan apresiasi dan menyambut gembira kehadiran gedung Graha PPNI NTT tersebut. 

 “Saya sangat gembira dengan diresmikannya gedung Graha PPNI ini. Karena berarti para perawat di NTT mempunyai markas komando  yang baik dan punya fasilitas-fasilitas yang bagus untuk menunjang pelayanan kesehatan di NTT. Kita ingin juga tempat ini menjadi pusat informasi dan pusat pelayanan (kesehatan) kepada masyarakat sampai ke tingkat desa dengan proses digitalisasi yang baik,” jelas Gubernur VBL. 

Menurut Gubernur Viktor,  digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam dunia modern dewasa ini. 

“Hidup dalam dunia modern saat ini pilihan bagi manusia adalah digitalisasi dari seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Desain digitalisasi untuk seluruh pekerjaan kita adalah bagaimana kita bekerja tanpa harus tubuh atau fisik kita sampai ditempat itu tetapi dengan digitalisasi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang jauh tanpa harus ada ditempat itu. Karna itu saya berharap agar kantor ini adalah sebuah kantor yang pelayanannya digital terutama informasi kesehatan bisa sampai pada tingkat desa,” harap Gubernur Viktor. 

Lebih lanjut Gubernur VBL menjelaskan perawat dan tenaga kesehatan lainnya punya peran penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. “Saya sangat bersyukur hari ini dapat hadir disini karena perawat adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menjawab tantangan indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia di NTT bertumbuh jika sektor kesehatan bekerja dengan baik. Jadi seluruh teman-teman yang bekerja pada bidang kesehatan sangat menolong NTT untuk tidak lagi dipermalukan secara nasional dalam bidang kesehatan.  Maka dari itu kita semua yang berada pada bidang kesehatan mempunyai peran yang sangat penting,” ungkap pria asal Semau tersebut. 

“Saya terus mendorong seluruh tenaga kesehatan di NTT untuk serius memikirkan masalah kesehatan khususnya masalah stunting serta kematian ibu dan anak karena ini sangat memprihatinkan. Permasalahan stunting ini diakibatkan karena ketidaktahuan dari masyarakat mengenai perawatan yang baik saat mengandung dan keharusan mengkonsumsi makanan yang baik pada masa pertumbuhan bayi. Karena itu saya mengharapkan kepada para perawat harus menjadi garda terdepan agar mengajak para ibu-ibu muda untuk mengedukasi mereka cara merawat dirinya dan bayi yang dikandung dengan baik dan benar,” lanjut Gubernur Viktor. 

Di akhir arahannya Gubernur menjelaskan perawat adalah profesi yang mulia. 

“Dari tempat ini saya menyampaikan kepada seluruh perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di NTT bahwa Bapak Ibu sekalian harus bangga karena Bapak Ibu mempunyai Profesi yang sangat mulia. Saya juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas berdirinya Graha PPNI NTT ini. Semoga dari tempat ini muncul manusia-manusia berkualitas dalam melayani masyarakat Indonesia terkhususnya di NTT dalam bidang kesehatan,” tutup Gubernur Viktor. 

Selanjutnya Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadilah dalam sambutannya terkait pembangunan Graha PPNI NTT belau menyampaikan apresiasi kepada DPW PPNI NTT.

“Kami dari pengurus DPP PPNI mengapresiasi kerja keras, kerja cerdas dan tuntas dari DPW PPNI NTT yang dalam waktu singkat bisa menghadirkan sebuah karya nyata yaitu sebuah gedung yang kita sebut Graha PPNI NTT karena belum semua provinsi di Indonesia mempunyai gedung seperti ini.  Dengan kemauan yang keras sambil terus berkonsultasi kepada DPP PPNI dan berkoordinasi dengan DPD serta DPK seluruh NTT akhirnya gedung ini bisa diluncurkan,” jelas Harif. (Biro Administrasi Pimpinan/ML/IB)

Papua,mwartapedia.com — Aksi kelompok teroris OPM di Papua sudah sangat meresahkan. Mereka tak hanya menyerang aparat kepolisian-TNI, namun juga warga sipil. Warga Papua turut membantu upaya menghentikan aksi kelompok teroris tersebut.

Seperti yang dilakukan warga Distrik Oksamol, Papua. Mereka mengecam kekejaman kelompok teroris OPM yang telah melakukanpenyerangan terhadap Pos Polisi Oksamol dan menewaskan Briptu Mario Sanoi, Jumat (28/5) lalu.

Ansel yang merupakan Danton Linmas Distrik Oksamol, menegaskan warga menyatakan penolakan kelompok teroris OPM masuk ke wilayahnya, dan  juga mengancam melawan kelompok teroris OPM menggunakan senjata tradisional bila memaksa masuk ke lingkungannya.

“Kami masyarakat distrik Oksamol marah atas kejadian tersebut, sehingga kami berkumpul lalu dengan menggunakan senjata tradisional, kami mengejar pelaku pembunuh yang masih berada tidak jauh dari kampung kami,”ujarnya.

“Kami sempat ditembaki oleh mereka namun kami tetap maju untuk mengejar mereka,”lanjut Ansel dalam keterangannya, Senin (31/5).

Ansel menyebut, warga Distrik Oksamol juga bukan kali ini saja menolak keberadaan kelompok teroris OPM dan  menegaskan warga Distrik Oksamul tak ada yang terlibat dan menjadi anggota kelompok teroris OPM.

“Saya yakin para pelaku adalah kelompok teroris wilayah Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo. Mereka ini bukan masyarakat asli Oksamol melainkan mereka adalah masyarakat dari luar Oksamol yang masuk untuk mengacaukan kami di Distrik Oksamol,”ucapnya.

Bukan hanya itu, Ansel juga menyebutkan keberanian warga Distrik Oksamol pernah mereka tunjukkan saat menolak kehadiran organisasi Papua New Guinea (PNG). 

“Kami pernah perang suku dengan masyarakat negara tetangga kami yaitu PNG yang mana mereka mengklaim bahwa wilayah tempat tinggal kami adalah bagian dari negara PNG,” pungkas Ansel. (ML/IB)

Jakarta,mwartapedia.com — Natalia Rusli menanggapi berita yang menurutnya HOAX yang di tayangkan oleh Alvin Lim tentang pertemuan-nya dengan Brigjen Helmi Santika di Mabes Polri.

Kepada wartawan (Senin,31/05) Menurutnya, berita tersebut adalah karangan Alvin Lim Pengacara Sutradara untuk menjatuhkan aparat penegak hukum di muka publik, ucapnya.

Masih kata Natalia Rusli, “Otak dibalik pertemuan tersebut adalah Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, fotonya bersama Brigjen Helmi Santika dia banggakan kemana-mana yang dia akui sebagai silahturahmi di Akun LQ Indonesia Law Firm Instagram dan Facebook.” tandas Natalia Rusli.

Natalia Rusli mengungkapkan”bahwa Alvin Lim kerap kali membuat berita dengan men-croping foto-foto dan menyebarkan informasi HOAX di tengah masyarakat melalui media-media dalam  beritanya tersebut,”tuturnya.

“Kepada ibu M dan VS harap bertanya mengenai pembahasan pertemuan dengan Brigjen Helmi Santika kepada Lawyer Alvin Lim sang ahli sutradara. Fotonya sudah saya lampirkan di berita, coba diperhatikan baik-baik Pengacara Alvin Lim yang duduk di pojok sambil mengenakan Seragam Kebanggaan LQ Indonesia Law Firm.” Kata Natalia Rusli

Natalia Rusli menambahkan dirinya selalu dijadikan topik utama Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, sehingga membuat dirinya bertanya-tanya ada apa dengan pengacara Alvin Lim dan dirinya tutup nya

(ML/IB/Red)

Kupang,mwartapedia.com — Keputusan BKN tentang 75 Pegawai KPK yang   dinyatakan  tidak   lulus TWK dan Keputusan Pimpinan KPK menonaktifkan 75 Pegawai KPK dalam proses Pengalihan Pegawai   KPK  menjadi   Pegawai   ASN, merupakan keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum.

Demikian rilis yang diterima media ini dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia  (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H, Minggu (30/05/2021)

Kita harus ingat, setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, hanya boleh diubah dengan dua pendekatan yaitu pendekatan menggunakan asas contrarius actus, yaitu mencabut kembali Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Pembuat Keputusan ybs. atau melalui pendekatan Gugatan ke PTUN yang berwenang untuk dibatalkan.

Dengan dengan demikian, tidak pada tempatnya dan sangat disayangkan jika Novel Baswedan dkk., Bambang Widjojanto dkk. ICW dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi melakukan politicking dan akrobat politik kepada lembaga-lembaga di luar Badan Peradilan, menciptakan kegaduhan dan mengabaikan upaya hukum yang ada.

Presiden dan Pimpinan KPK Harus Memilih

Dalam keadaan demikian, Presiden dan Pimpinan KPK harus memilih dan pilihannya adalah mengedepankan kepentingan strategis nasional yaitu hanya menerima calon Pegawai ASN yang lolos TWK, karena di dalam UU tentang ASN ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar; Kode Etik dan Kode Perilaku; Komitmen, Integritas Moral; Kompetensi dll.

Nyatanya, Bambang Widjojanto, Koalisi Guru Besar Anti Korupsi, ICW mengabaikan upaya hukum dan memilih cara politisasi kasus 75 Pegawai KPK nonaktif, dengan membawa kasus ini ke Presiden, Komnas HAM dan Kapolri. Pada satu sisi, cara ini merupakan politicking tetapi pada sisi lain menunjukan bahwa Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk. mampu menjaga Independensi KPK, dari pengaruh tekanan kelompok manapun.

Pernyataan Bambang Widjojanto, bahwa Presiden sebagai pejabat tertinggi ASN, memiliki otoritas untuk mengambil alih persoalan TWK Pegawai KPK dengan merujuk ketentuan pasal 3 ayat (7) PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen ASN, lagi-lagi sebagai pandangan yang absurd dan provokatif, karena pasal 3 ayat (7) itu jelas dimaksudkan untuk mereka yang sudah jadi ASN terkait sistem merit dan peningkatan efektifias penyelenggaraan pemerintahan.

Ide Absurt dan Provokatif.

Ide absurd dan provokatif dari Bambang Widjojanto, meminta Presiden Jokowi mengangkat 75 Calon Pegawai ASN yang dinyatakan tidak lolos TWK dan agar Presiden Jokowi mendelegitimasi atau membatalkan keputusan Ketua KPK atas 75 Pegawai KPK nonaktif, sama saja dengan memasang jebakan dan meminta Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK untuk masuk dalam jebakan itu.

Sebagai mantan Pimpinan KPK dan saat ini Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi pada Pemda DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, mestinya paham bahwa Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk, sama-sama terikat pada sifat independensi KPK, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 dan penjelasannya. 

Pada fase ini Bambang Widjojanto telah menggunakan kaca mata kuda, sehingga tidak dapat membedakan mana yang menjadi  wewenang Pimpinan Presiden dan   mana   yang  menjadi  tugas  dan tanggung jawab Pimpinan KPK, juga mana metode TWK dan mana konten TWK, di sini ada garis demarkasi yaitu independensi KPK yang ditaati oleh Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK.

Tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan absurd dari Bambang Widjojanto yaitu menyalahkan metode TWK yang diterapkan BKN sebagai memuat unsur-unsur yang potensial bersifat rasisme, intoleran, melanggar HAM, dan berpihak pada kepentingan perilaku koruptif dan bersifat otoriter, di sini nampak Bambang tidak dapat membedakan mana metode dan mana konten TWK, tetapi itulah politicking. (ML/IB)

 Oleh: Zeng Wei Jian 

Jakarta,mwartapedia.com — Berdasarkan instruksi Gubenur DKI Jakarta no.50 tahun 2020 tentang dukung pelaksanaan kegiatan sensus pajak daerah dan kegiatan strategis daerah ( KSD ) DKI Jakarta yaitu pelaksanaan verifikasi peta PBB-P2 tahun 2021

Survei pemetaan yang dilaksanakan di Rt.007/06 Cipayung Jakarta Timur berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh warga

Pemetaan wilayah dilakukan dari BAPENDA DKI Jakarta Abdul Nafi sebagai surveyor dan di dampingi ketua Rt.007/06 Simon Wattilah

Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat beberapa bidang tanah yang NOP nya masih salah alamat dan beberapa bidang tanah kosong yang tidak diketahui kepemilikannya yang terbaru, karena sudah beberapa kali pindah tangan tetapi tidak melapor ke pihak Rt kata Abdul Nafi . (Red)