Presiden Jokowi Jangan Biarkan Poso dan Sekitarnya Jadi “Ladang Pembantaian” Nyawa Manusia

 

Kupang,mwartapedia.com  –  Peristiwa pembantaian nyawa manusia, warga yang tidak berdosa di Poso dan sekitarnya, masih saja terus dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dengan cara memenggal kepala lalu dibiarkan, sementara pelakunya lari ke hutan Poso.

Demikian rilis yang diterima media ini dari Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus.S.H, Selasa (18/05/2021).

Aksi pembantai terbaru terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulteng, yang menewaskan 4 (empat) warga petani dengan kepala dipenggal.

Aksi serupa, sebelumnya terjadi tanggal 27 November 2020, dimana Teroris MIT memenggal kepala 1 (satu) keluarga dan membakar 6 (enam) rumah tinggal di Desa Lembon Tongoa, Kec. Palolo, Kabupaten Sigi, itupun masih meninggalkan duka dan trauma yang mendalam.

Kelompok teroris MIT sepertinya  terus bermetamorfosa dan melakukan perlawanan terhadap komitmen nasional dan internasional Negara dalam menumpas aksi terorisme, mereka seolah-olah paham titik lemah Negara dalam mengatasi terorisme, sehingga mereka masih terus melakukan aksi brutal dengan membunuh warga petani tanpa henti. 

Revisi Keputusan Poliyik Negara

Aksi terorisme MIT di Poso, telah berlangsung 10 (sepuluh) sejak 2011 hingga sekarang (2021), telah memakan korban ratusan nyawa, di pihak aparat TNI-Polri, Warga Sipil (Petani) tidak berdosa dan di pihak Teroris sendiri. 

Namun demikian Negara membiarkan Poso menjadi “Ladang Pembantaian”, tanpa Presiden Jokowi membuat suatu Keputusan Politik Negara tentang operasi menumpas Teroris MIT di Poso, Sulteng, secara lebih tepat dan terukur demi melindungi Masyarakat Sipil dari ancaman teror pembunuhan.

Warga Masyarakat di Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis, mereka melihat ada sikap dan kebijakan Negara yang diskriminatif dalam menghadapi Terorisme, dimana ketika ada Jenderal terbunuh di Papua, Presiden Jokowi cepat mengeluarkan “Keputusan Politik Negara” mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua.

Sementara warga Poso dan sekitarnya sudah 10 (sepuluh) tahun lebih sejak 2011 hingga sekarang hidup dalam suasana mencekam, tertekan secara psikososial dan psikologis di tengah ancaman pembunuhan secara biadab oleh kelompok Teroris MIT, tetapi tidak ada Keputusan Politk Negara yang serta merta dapat menghentikan aksi biadab Teroris MIT.

BNPT Harus Proaktif : 

Pemerintah nampak masih gamang atau setengah hati dalam melaksanakan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme, khususnya di Poso yang sudah 10 (sepuluh) tahun tidak berhasil menumpas jaringan teroris MIT. 

BNPT sebagai Lembaga yang diberi wewenang menyusun kebijakan dan program strategis nasional di bidang penanggulangan terorisme, belum maximal melakukan peran kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk Poso.

Di samping itu, masih banyak persoalan lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban  pembunuhan di Poso olehTeroris yang prosedurenya berbelit belit melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kantornya hanya ada di Jakarta.

Bersihkan Poso dan daerah sekitarnya dari aksi terorisme MIT dan hentikan Poso sebagai “Ladang Pembantaian” atau “The Killing Fileds” nyawa manusia yang tidak berdosa dan nyatakan secara tegas bahwa MTI adalah organisasi Teroris afiliasi ke ISIS sebagai ormas terlarang di Indonesia. (ML/IB)




Semangat Gotong Royong Babinsa Wujudkan Desa Oebesi Nyaman, Tentram dan Terhindar dari Segala Penyakit

Oelamasi,mwartapedia.com  –  Wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah membantu warga dalam setiap kegiatan, ini yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1604-04/Amarasi Sertu Mikson bersama aparat desa dan masyarakat Desa Oebesi melaksanakan karya bakti membersihkan halaman di Kantor Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang, Selasa (18/5/2021). 

Babinsa Sertu Mikson bersama aparat desa dan masyarakat bersemangat bergotong royong membersihkan rumput liar di seputaran halaman Kantor Desa Oebesi tersebut. 

Dengan adanya karya bakti seperti ini tentunya akan membuat lingkungan di wilayah Desa Oebesi terhindar dari penyakit serta menjadi bersih, rapi dan indah. 

“Karya bakti yang dilakukan bersama-sama seperti ini juga sebagai salah satu sarana untuk komunikasi sosial dengan warga sehingga dapat meningkatkan kekompakan dengan perangkat desa sehingga terbentuk hubungan yang baik,” ucap Sertu Mikson. 

Diharapkan pula melalui kegiatan karya bakti ini mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat yang kuat sekaligus sebagai wahana silaturahmi. 

“Kegiatan ini juga bisa memberikan contoh kepada masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan.  Dengan begitu, tanpa diajak lagi masyarakat sadar untuk menjaga lingkungan sekitar salah satu contoh sederhanya adalah dengan membersihkan pekarangan masing-masing. Karena menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan menjaga kesehatan agar kita seluruhnya merasa nyaman, tentram dan terhindar dari segala penyakit,” pungkasnya. 

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari masyarakat Desa Oebesi, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya. (Pendim1604/Kupang/ML/IB)




Pemprov NTT Dorong Terbitnya Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

 

Kupang,mwartapedia.com  – Wakil Gubernur NTT,  Josef Nae Soi (JNS) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja dapat berjalan dengan cepat dan tepat. 

“Kita akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden,red) terkait upaya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Seroja di NTT. Tentunya Inpres ini sangat penting  Kita sudah menghubungi pak Pramono (Sektretaris Kabinet, red) untuk hal ini, ” jelas Wagub JNS saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,  I Nyoman Ariawan Atmaja di ruang kerja Wagub, Selasa (18/5). 

Dalam kesempatan tersebut I Nyoman Ariawan Atmaja memaparkan hasil  penilaian dan analisis Bank Indonesia Perwakilan NTT terhadap Dampak Bencana Seroja bagi Perekonomian NTT. 

Wagub Nae Soi memberikan apresiasi atas upaya BI perwakilan NTT tersebut.  Bahan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi NTT pasca Bencana Seroja. 

“Kita juga sedang mengupayakan pinjaman dana dari  PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red) sebesar Rp. 1,5  triliun untuk pembangunan infrastruktur, sektor pertanian,  peternakan dan perikanan. Terima kasih untuk hasil analisa dari BI NTT,” jelas Wagub Nae Soi. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, Badai Seroja memiliki dampak besar dari sisi ekonomi. Pada sektor pertanian,  kerusakan lahan padi mencapai 23.517 ha dan 13.960 ha lahan jagung.  Atau setara luas panen 325.469 ha padi dan 366.740 ha jagung pada tahun 2021. Kalau dipersentasekan, kerusakan padi mencapai 7,23 persen  untuk tahun 2021 dan 12,94 persen untuk triwulan kedua. Sementara untuk jagung mencapai 4,35 persen untuk tahun 2021.

“Belum lagi kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.  Ada sekitar 8.179 anggota kelompok tani yang terdampak bencana.  Sementara  untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak yang hilang atau hanyut dan mati yakni sapi 4.410 ekor,  kerbau 65 ekor,  babi 5.202 ekor,  kambing 4.261 ekor, kuda 108 ekor dan ayam 31.103 ekor.  Untuk sub sektor perikanan,  ada 602 kapal nelayan rusak berat yang menyebabkan sekitar 4.868 ton ikan yang tidak bisa ditangkap,” jelas Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman Atmaja menjelaskan, bencana ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 secara akumulatif dari awalnya diproyeksikan 3, 97 persen turun jadi 3,68 persen. Untuk triwulan kedua tahun 2021 diproyeksikan turun dari 5,66 persen turun jadi 5,21 persen,  triwulan ketiga dari 4,32 persen ke 3,98 persen dan triwulan keempat dari 5,67 persen ke 5,30 persen. 

“Penurunan pertumbuhan ekonomi ini tanpa intervensi kebijakan. Jika ada intervensi kebijakan di bidang pertanian,  ekonomi NTT diperkirakan tumbuh 3,78 persen. Sementara kalau ada intervensi pertanian disertai upaya di sektor konstruksi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT bisa mencapai 4,085 persen,” jelas I Nyoman. 

Nyoman Atmaja menambahkan,  inflasi  NTT secara tahunan pada April 2021 mencapai 1,54 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional. Bencana badai siklon seroja diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi dua (2) sampai dengan tiga (3) bulan ke depan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,  juga mengakibatkan tekanan inflasi di akhir tahun 2021. Namun inflasi NTT sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih terkendali dan berada pada rentang 2,10 sampai dengan 3,10 persen (yoy). 

“Karenanya kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk penerbitan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terutama kepada Kementerian Pertanian,  Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Kalau kita lihat beberapa daerah bencana lainnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan NTB,  sebulan setelah bencana Inpresnya langsung keluar dan sangat membantu proses rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca bencana. Kami juga rekomendasikan perluasan Program TJPS, Food Estate,  akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)  PT SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan dan percepatan vaksinasi untuk dorong mobilitas. Kami juga menghimbau agar Pemprov surati Dewan Komisioner OJK untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di NTT,” jelas I Nyoman. 

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT dan pejabat dari BI perwakilan NTT.

(Bi5o Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT/ML/IB)