Jakarta, mwartapedia.com  –  Setelah Hari Film Nasional (HFN) 2021 bukan berarti ada kemerdekaan dalam proses kreatif dalam produksi Film. Para Sineas kata Sutradara Roy Wijaya saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dalam membuat banyak proyek film besar yang harus tertunda. 

Namun, seiring berjalannya waktu, para pelaku di industri ini terus berinovasi dan beradaptasi untuk terus berkarya di tengah pandemi. Karena dengan teknologi yang terus berkembang dan mudah digunakan, membuat film pun bisa dilakukan dengan perangkat-perangkat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu. 

“Saat ini, kameramen sampai pemeran bahkan mengambil gambarnya pakai handphone sendiri, hal itu sudah terjadi, mengingat kualitas kamera (ponsel) semakin tinggi,” kata Roy saat ditemui wartawan di Rumah Makan Pawon Bambu Solo, kawasan kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis 1 April 2021.

Menurutnya, memproduksi film besar di masa pandemi memang cukup menantang, terutama dari segi anggaran, mengingat para kru dan pemeran harus terus dipantau kesehatannya seperti melakukan tes cepat (rapid test) secara berkala. 

Namun, hal ini menimbulkan fenomena dan kebiasaan baru untuk membuat film, seperti mulai memaklumi komunikasi jarak jauh sebagai salah satu bagian proses syuting. 

Sedangkan Aktor Muda nan ganteng Jerzy Montana di lokasi yang sama mengatakan, bahwa dirinya sendiri saat ini mulai melakukan proses praproduksi hingga reading pemeran secara jarak jauh melalui aplikasi telekonferensi seperti Zoom untuk Film Handaru (Lelaki Juga Punya Hati).

“Teknologi sudah semakin canggih. Untuk berkarya, batasannya cuma diri kita sendiri. Kita bisa Zoom meeting untuk melakukan briefing hingga reading, walaupun memang kurang ideal,” katanya.

Selain itu, beberapa adaptasi juga dilakukan dalam proses produksi atau syuting. Misalnya pemberlakuan protokol kesehatan, pembatasan kru produksi, hingga pengambilan adegan secara mandiri oleh pemeran sendiri.

“Kita harus terus berjalan maju. Ini adalah salah satu platform untuk berkarya dan berpikir kritis lagi. Dan jangan takut untuk berkarya,” jelas pemar Bima ini.

Sementara itu, Sendy Meliyana sang pebisnis dalam bidang jasa butik untuk film dan sinetron mengungkapkan, dengan adanya pandemi dirinya juga sulit mengembangkan usahanya. Karena keterbatasan akses dan terhenntinya berbagai produksi Film.

“Tapi kuta sangat beruntung dengan adanya online dan media sosial lainya, sangat membantu perkembangan usaha, terutama untuk resto dan kecantikan,” ujarnya (ML/IB)

Kupang, mwartapedia.com  –  Penganugerahan kenaikan pangkat kepada prajurit jajaran Kodim 1604/Kupang dilangsungkan melalui acara korps raport setelah mereka dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi.

Komandan Kodim 1604/Kupang yang semula berpangkat Letnan Kolonel sekarang resmi menjadi Kolonel Arh Abraham Kalelo, S.Sos melantik prajurit jajaran Kodim 1604/Kupang naik pangkat TMT 01 April 2021. 

Belasan prajurit TNI di Kodim 1604/Kupang naik pangkat, termasuk didalamnya adalah Komandan Kodim 1604/Kupang. Pelantikan berlangsung di Makodim 1604/Kupang Jln. Mohammad Hatta Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Kamis,1 April 2021.

Kegiatan pelantikan kenaikan pangkat ini dihadiri oleh seluruh pejabat Kodim 1604/Kupang, para Danramil Jajaran Kodim 1604/Kupang. Adapun personel Kodim 1604/Kupang yang naik pangkat adalah Kolonel Arh Abraham Kalelo, S.Sos, Peltu Alex Latumeten, Peltu Yohanes Ndu, Peltu Tommy Kurumbatu, Serma Humberto Lopes, Serka Siswanto Alip P, Serka Arief Reskianto, Sertu Yeftril Kofemnuke, Sertu Adi Soni Blegur, Sertu Gispa Bagaimana, Sertu Adner Paut, Sertu Yuvens Rumthe, Sertu Yance Nifu. 

Penyampaian Dandim 1604/Kupang Kolonel Arh Abraham Kalelo, S.Sos menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan YME, karena terlaksananya kegiatan pelantikan kenaikan pangkat hari ini, dengan hikmat, penuh rasa bangga, kebahagiaan dan rasa syukur atas anugerah yang diperoleh.

Dandim menambahkan kenaikan pangkat bagi seorang Prajurit diperoleh melalui suatu proses panjang, yang harus ditempuh dengan dedikasi dan kerja keras. Terlepas dari itu, pada hakekatnya kenaikan pangkat adalah wujud penghargaan dan prestasi prajurit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara dalam mengemban tugasnya. Dengan kenaikan pangkat ini, tugas dan tanggung jawab kita kedepannya tentunya semakin berat. Maka saya berharap kenaikan pangkat ini dapat dijadikan motivasi dan inspirasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

“Saya mengharapkan untuk Ibu Persit KCK Cab. XV Dim 1604/Kupang,  Pengurus beserta anggota, agar senantiasa mendampingi suami, membina keluarga dan patra-putrinya, sehingga terwujud keluarga sentosa.

Mengakhiri pesannya, Dandim 1604/Kupang menyampaikan untuk peka dan waspada terhadap perkembangan situasi lingkungan, secara khusus dalam masa pandemi Covid-19, agar selalu menerapkan sesuai protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan dan menjaga jarak perorangan 1-2 meter, guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 (Pendim1604/Kupang)

Kupang,mwartapedia.com  –  Sejak Kejaksaan Tinggi NTT dipimpin oleh Yulianto yang menggantikan Kajati NTT sebelumnya atas nama Pathor Rahman yang kini menjabat sebagai Direktur Bidang Perdata pada Kejagung RI, maka Kajati NTT Yulianto terkesan selalu menjadikan mantan Walikota Kupang Jonas Salean yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi NTT itu sebagai fokus sasaran bidikan dalam sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Kupang – Provinsi NTT, sehingga seolah-olah seperti tidak ada pejabat atau mantan pejabat lain lagi yang bisa dijerat hukum oleh Kajati NTT Yulianto dalam kasus-kasus korupsi lainnya. 

Demikian rilis yang diterima media ini dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT) dan Advokat Peradi,  Meridian Dewanta, S.H, Kamis (01/04/2021).

Kita bisa saksikan bersama pada bulan Oktober 2020 Kajati NTT Yulianto telah menetapkan Jonas Salean dan mantan Kepala BPN Kota Kupang selaku tersangka kasus korupsi Pembagian Aset Tanah milik negara yang terletak di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima – Kota Kupang. Dalam kasus korupsi itu Kajati NTT Yulianto mengatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 66 miliar lebih.

Saat kasus korupsi Pembagian Aset Tanah milik negara yang terletak di depan Hotel Sasando itu disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang ternyata Kajati NTT Yulianto tidak sanggup membuktikan dakwaannya terhadap mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean setelah yang bersangkutan divonis bebas dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang pada tanggal 17 Maret 2021.

Sidang putusan itu dipimpin Hakim Ari Prabowo didampingi Hakim Anggota, Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholiq. dan dalam amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan terdakwa Jonas Salean tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta memvonisnya bebas. Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan termasuk juga dari tahanan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 bukan milik Pemerintah Kota Kupang. Ketika Kota Kupang menjadi daerah otonom, tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemkot Kupang.

Hak pakai tanah tersebut sudah dihapus karena sudah dilepaskan secara sukarela. Tanah tidak ikut diserahkan kepada Pemkot Kupang, maka tanah akhirnya mejadi tanah negara. Majelis Hakim juga berpendapat, tidak terdapat bukti adanya peralihan hak tanah karena tanah tersebut bukan aset Pemkot Kupang. Adapun hak pakai tanah menjadi tanah negara.

Dalam kasus yang sama, Pengadilan Tipikor Kupang dengan Majelis Hakim yang dipimpin hakim Ari Prabowo didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholiq. juga memvonis bebas mantan Kepala BPN Kota Kupang, Thomas More.  

Meski sudah divonis bebas dalam kasus korupsi Pembagian Aset Tanah milik negara yang terletak di depan Hotel Sasando, Kajati NTT Yulianto kembali membidik Jonas Salean terkait kasus dugaan korupsi Pengalihan Aset Negara di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. 

Saat ini, kasus dugaan korupsi Pengalihan Aset Negara di Kelurahan Fatululiitu telah ditingkatkan statusnya dari peyelidikan menjadi penyidikan. Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi NTT menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam kasus tersebut.

Pada sisi lain, Kajati NTT Yulianto semestinya jangan pura-pura lupa untuk segera mengembangkan penyidikan terhadap mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam kasus korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair TA 2018 yang menelan anggaran bersumber dari APBD Provinsi NTT senilai Rp 29.919.120.500,-, dimana proyek itu dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri sebagai Kontraktor Pelaksana dan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari PT. Dana Consultant dengan masa pelaksanaan proyek selama 220 hari kalender yang dimulai dari tanggal 14 Mei 2018 sampai 29 Desember 2018, namun hingga berakhirnya kontrak, berdasarkan audit BPK, realisasi fisik proyek hanya mencapai 70 persen.

Pihak-pihak yang menjadi pesakitan dalam kasus korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair, dan telah diputus terbukti bersalah oleh peradilan tipikor pada saat itu adalah mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat NTT, Yulia Arfa, mantan Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat NTT, Dina Tho, pemilik PT Ciptra Eka Puri yaitu Hadmen Puri, Linda Liudianto yang menjabat Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri, Barter Yusuf yang menjabat Direktur Konsultan Pengawas, dan Fery Johns Pandie yang menjabat konsultan pengawas. Sementara mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang namanya disebut-sebut kecipratan uang sebanyak Rp 568 juta dalam Pertimbangan Hukum putusan hakim untuk terdakwa Yulia Arfa, justru sama sekali tidak tersentuh hukum sampai dengan saat ini.  

Dalam amar putusan hakim atas terdakwa Yulia Arfa ditemukan bukti bahwa pada saat itu Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menerima dana sebesar Rp 568 juta dan Sekda Provinsi NTT Ben Polo Maing menerima dana sebesar Rp 100 juta, sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Tiip dalam berbagai keterangannya kepada wartawan menegaskan bahwa berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta persidangan JPU meyakini ada uang proyek Pembangunan Gedung NTT Fair yang mengalir ke Frans Lebu Raya dan Ben Polo Maing. 

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang yang terdiri dari Hakim Ketua Dju Johnson Mira Mangngi, didampingi Ali Muhtarom dan Ari Prabowo sebagai Hakim Anggota, dalam pertimbangan hukum putusan atas terdakwa Yulia Arfa yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 menyatakan telah menemukan bukti petunjuk ada aliran dana kepada Frans Lebu Raya. Bukti petunjuk itu didapat karena dalam fakta persidangan ada kesesuaian keterangan dari terdakwa Yulia Afra yang meminta fee kepada Direktur PT Cipta Eka Puri, Hadmen Puri sebesar 5 persen. Kemudian Hadmen Puri menyerahkan uang itu kepada terdakwa Yulia Afra melalui transfer kepada Fery Johns Pandie.

Terdakwa Yulia Afra mengambil uang itu dari Fery Johns Pandie secara bertahap kurang lebih tujuh sampai delapan kali melalui stafnya Boby Lanoe. Selanjutnya terdakwa Yulia Arfa menyerahkan uang itu, kepada Frans Lebu Raya melalui ajudan Gubernur NTT yaitu Ariyanto Rondak. Ariyanto Rondak setelah menyerahkan uang itu kepada Frans Lebu Raya di ruang kerjanya langsung melaporkan kepada terdakwa Yulia Afra melalui telepon seluler jika sudah menyerahkan uang itu kepada Frans Lebu Raya.

Majelis Hakim pun menyebut bahwa perbuatan terdakwa Yulia Afra turut menguntungkan Frans Lebu Raya sebesar Rp 568 juta, Ben Polo Maing sebanyak Rp 100 juta dan Syamsul Rizal Rp 25 juta. Oleh karenanya sungguh sangat janggal dan memilukan publik bila Kajati NTT Yulianto tidak juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Frans Lebu Raya dan atau pihak-pihak lainnya dalam kasus korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair, sebab bila hanya Jonas Salean yang terus menerus dibidik dalam berbagai kasus korupsi maka publik bisa saja menilai bahwa Kajati NTT Yulianto tengah bekerja atas dasar tekanan politik pihak tertentu dan bukan murni demi penegakan hukum. (ML/IB).

Oleh: Hendardi, Ketua SETARA Institute 

Kupang,mwartapedia.com –  Setelah teror bom di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, pelaku terorisme _lone wolf_ (tindakan sendirian) berusaha menyerang Mabes Polri, namun berhasil dilumpuhkan oleh aparat. 

Lone wolf merupakan strategi mutakhir di kalangan kelompok dan jaringan teroris. Strategi tersebut memungkinkan siapa saja menjadi aktor teroris.

Dua peristiwa teror terakhir di Makassar dan di Jakarta menunjukkan bahwa kelompok pengusung ideologi teror masih eksis di Indonesia, termasuk dengan menggunakan strategi _lone wolf_. Jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) adalah salah satu jaringan terorisme yang paling menonjol mengadopsi strategi _lone wolf_ dalam menjalankan tindakan teror. JAD mengkapitalisasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkannya secara efektif untuk melakukan proses radikalisasi di ruang publik dengan menyasar kelompok-kelompok spesifik, yang memiliki potensi transformasi secara cepat untuk menjadi intoleran aktif, radikal, lalu jihadis dan melakukan amaliyah teror.

Eksistensi kelompok teroris ini dimungkinkan karena mengendurnya kepekaan dan melemahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, berkembang upaya untuk mendelegitimasi tindakan polisional oleh institusi-institusi keamanan negara dalam menangani terorisme. Hal itu mendorong masyarakat menjadi permisif, karena berkembang persepsi bahwa terorisme adalah konspirasi atau rekayasa pihak-pihak tertentu. 

Padahal, dua aksi terakhir, misalnya, menunjukkan betapa jejaring itu nyata dan keberadaan mereka membahayakan jiwa warga masyarakat. Demi melindungi kepentingan publik dan keselamatan warga, tindakan polisional yang terukur dan akuntabel, untuk melumpuhkan teroris dan jaringannya dibenarkan, _(permissible)_ dalam perpsektif hukum dan hak asasi manusia.

Namun, penyesatan opini yang mendeligitimasi tindakan koersif negara dalam menangani aksi terorisme masih terus berlangsung. Hal itu jelas menjadi kampanye distortif atas kinerja pemberantasan terorisme di satu sisi, dan semakin memperluas ruang radikalisasi publik dan memperkuat sikap permisif warga, di sisi lain. Padahal, ruang-ruang publik yang permisif terhadap intoleransi dan radikalisme merupakan _enabling environment_ atau lingkungan yang membuat dan mempercepat tumbuhnya terorisme dan rekonsolidasi jaringan dan sel-sel tidur terorisne.

Terakhir, terorisme merupakan musuh bersama. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya dan dukungan bersama jelas dibutuhkan. Penanganan terorisme, mulai dari pencegahan hingga penindakan yang bersifat terukur dan akuntabel, harus dilakukan secara simultan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara. Masyarakat mesti berpartisipasi dalam pencegahan dan aparatur negara harus melakukan tindakan hukum yang akuntabel dan terukur dalam bentuk penindakan. Sinergi demikian akan membentuk imunitas kolektif dari penyebaran terorisme melalui saluran apapun, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti media sosial dan internet. [ML/IB]

Kupang, mwartapedia.com –  Selamat kepada para prajurit dan PNS Korem 161/Wira Sakti serta Balak Ajudam IX/Udayana yang mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

Ucapan yang sama, juga kepada ibu-ibu yang senantiasa mendampingi suami, karena saya yakin keberhasilan yang diraih prajurit dan PNS, tidak terlepas dari do’a dan dukungan yang diberikan istri kepada suaminya.

Demikian disampaikan Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya dalam amanatnya pada Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS Korem 161/Wira Sakti serta Balak Ajudam IX/Udayana periode 1-4-2021, Kamis (1/04/2021) di Aula Sudirman Makorem 161/Wira Sakti.

Dalam sistem pembinaan karier prajurit dan PNS, telah diatur dan ditetapkan kriteria yang ketat untuk mempromosikannya.

“Apabila telah memenuhi kriteria moralitas, prestasi dan dedikasi yang tinggi, serta telah dipenuhi dalam masa dinas tertentu, maka patut mendapat kepercayaan dan kehormatan dari bangsa dan negara berupa kenaikan pangkat atau menduduki jabatan yang lebih tinggi,” jelas Danrem 161/Wira Sakti.

Kenaikan pangkat juga merupakan anugerah, karena selain membawa manfaat bagi personel yang bersangkutan dan keluarga, juga diharapkan memberikan manfaat bagi Korem 161/Wira Sakti.

“Dihadapkan kepada tugas pokok Korem 161/Wira Sakti yang sangat kompleks dan dinamis, menuntut kontribusi positif dan optimal dari kita semua, termasuk prajurit dan PNS yang saat ini berbahagia mendapatkan kenaikan pangkat,” tegas Danrem 161/Wira Sakti.

Adapun prajurit yang melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat ini adalah Kasi Intel Kasrem 161/Wira Sakti Kolonel Inf Abdul Mufakher, SH, Dandim 1604/Kupang Kolonel Arh Abraham Kalelo , Dandenpom IX/1 Kupang Letkol Cpm Joao Cortereal dan Pasi Komsos Sterrem 161/Wira Sakti Mayor Inf Sadiman, serta sejumlah prajurit dan PNS lainnya.

Usai pelaksanaan kegiatan laporan korps, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Danrem 161/Wira Sakti dan ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 161, yang diikuti oleh undangan lainnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kasrem 161/Wira Sakti, Ibu Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 161, Para Kasi Kasrem 161/Wira Sakti dan Para Danka Balakaju Kodam IX/Udayana.(penrem161ws)

Kupang, mwartapedia.com  – Dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kondusifitas antar umat beragama, Kodim 1604/Kupang menggelar Pembinaan Kerukunan Umat Beragama TW I TA. 2021 dengan mengusung tema Mewujudkan Binter TNI-AD yang Adaptif Melalui Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Demi Mencegah Konflik Sosial Antar Umat Beragama Serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Kegiatan tersebut bertempat di Aula Serba Guna Makodim 1604/Kupang Jln. Mohammad Hatta No. 22, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Rabu (31-03-2021). 

Kegiatan ini selain diikuti oleh anggota Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Kodim 1604/Kupang, Dandim 1604/Kupang Letkol Arh Abraham Kalelo, S.Sos yang diwakili oleh Kasdim 1604/Kupang Letkol Inf Sugeng Prihatin, S.Sos., M.Sc., M.Tr., Hanla, Pgs. Pasiter Kodim 1604/Kupang Kapten Inf Lalu Juli Ibnu Fajar, Tokoh Agama Bpk. Ustad Mansyur, Tokoh Agama Pdt. Yeremias Tode, S.Th, Ibu-ibu Pengurus Persit KCK Kodim 1604/Kupang. 

Dandim 1604/Kupang Letkol Arh Abraham Kalelo, S.Sos yang diwakili oleh Kasdim 1604/Kupang Letkol Inf Sugeng Prihatin, S.Sos., M.Sc., M.Tr., Hanla, menyampaikan pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan YME karena sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan sehingga pagi ini kita semua dapat mengikuti dan berkumpul dalam kegiatan ini. 

“Betapa pentingnya kerukunan umat beragama di lingkungan kita umunya di Indonesia, sesuai dengan salah satu dasar negara yaitu Bhinneka Tunggal Eka yang artinya walaupun berbeda-beda baik suku, ras golongan, agama akan tetapi kita tetap satu juga,” ujarnya. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebhinekaan yang sangat beragam dari suku budaya, adat istiadat sampai dengan agama. Inilah salah satu kebhinekaan yang menjadi pemersatu bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. 

Kasdim 1604/Kupang menambahkan semua harus dan wajib menghormati hak asasi manusia, terutama untuk kemerdekaan di dalam menganut agama dan kepercayaan sebagaimana dalam undang-undang. Karena itu, seluruh warga negara harus hidup berdampingan demi menjaga kerukunan antar umat beragama. 

“Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial antar umat beragama serta untuk meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai antar umat beragama demi mencegah terjadinya konflik sosial guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di wilayah Kodim 1604/Kupang,” pungkasnya. 

Tokoh Agama Bpk. Ustad Mansyur mengatakan kita patut bersyukur kepada Tuhan YME karena atas berkat dan karunianya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. 

Bicara tentang kerukunan umat beragama, dimana semua umat bragama mengajarkan hal itu, dimana saling menghargai, tolong menolong satu dengan yang lain yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagian hidup di dunia. 

“Saya kira tidak ada kebahagiaan kalau sebuah kehidupan itu saling ada rasa membenci, menghina dan sebuah bentrok fisik. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama di dalam kehidupan kita sangat dibutuhkan, sehingga acara kita pada pagi hari ini patut kita dukung dan laksanakan secara terus menerus sehingga kehidupan kerukunan antar sesama umat beragama dan suku bisa dapat terwujud,” ucapnya. 

“Inti dari sebuah kehidupan antar umat beragama yaitu kita harus saling menghargai, saling menolong dan terutama takut akan Tuhan,” kata Ustad Mansyur. 

Kegian tersebut mendapat apresiasi yang baik dari para Tokoh Agama atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengusulkan agar kegiatan seperti ini rutin dilakukan untuk semakin mempererat persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. 

Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh tamu undangan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. (Pendim1604/Kupang)

Kupang, mwartapedia.com  – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menghadiri Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT, pada hari ini, Rabu, 31 Maret 2021, dengan agenda utama  : Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT TA. 2020 yang dirangkai dengan agenda acara Pembentukan Pansus Pembahasan LKPJ Guberbnur NTT dan Pengumuman Komposisi Fraksi PAN Periode 2021-2022. Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, Para Wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti secara luring maupun daring oleh 33 Anggota DPRD Provinsi NTT. 

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni, dengan  menyampaikan jumlah kehadiran anggota DPRD yang mengikuti jalannya Rapat Paripurna. 

“Sesuai ketentuan Pasal 19  ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetabng Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa : “Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”, jelas Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT. 

Dalam intisari Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTT, dalam buku yang dibagikan kepada seluruh peserta rapat, disampaikan bahwa LKPJ ini adalah uraian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemprov NTT, mengacu pada pasal 11 dan 12 UJndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan Pemerintahan sebagai dimaksud, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, dan Urusan Pemerintahan Umum. LKPJ yang diserahkan mengacu pada salah satu rekomendasi DPRD NTT pada LKPJ Tahun 2019, menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, disaksikan oleh Pimpinan dan 33 Anggota DPRD Provinsi NTT, yang hadir secara luring maupun daring, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyerahkan LKPJ pada forum Rapat Paripurna. 

“Sebagai Gubernur, saya menyerahkan dokumen LKPJ kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT untuk dibahas lebih lanjut” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni. “Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menerima dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti” respons Nomleni saat menerima dokumen LKPJ dari Gubernur NTT.

Disela-sela menjelang Penutupan Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT tersebut, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT, Leonardus Lelo, S. IP, M. Si melakukan interupsi untuk meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT atas kondisi areal persawahan di Kabupaten Sikka yang rusak akibat meluapnya air bendungan di Desa Woloona, Kecamatan Paga, Sikka. Leonardus Lelo mengharapkan upaya rehabilitasi secepatnya terhadap dua ratusan hektar lahan persawahan yang dimiliki oleh 170 KK di desa tersebut. Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat tersebut, meminta upaya serius dari Gubernur NTT dan Balai Wilayah Sungai II untuk dapat mengatasi masalah tersebut, agar masyarakat dapat segera kembali menggarap dan mengelola kembali areal persawahan mereka

Turut hadir pada Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pagi tadi diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Asisten I Sekda Provinsi NTT Bidang Pemerintahan, Benyamin Lola, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu, sejumlah Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Ikut serta menghadiri secara virtual sejumlah Anggota DPRD Provinsi NTT dan beberapa Pimpinan Perangkat Daerah lainnya. (Ml/IB)

Salatiga, mwartapedia.com  – Setelah melakukan pencanangan Salatiga sebagai kota empat pilar dan Kota Vanili, Dewan Pimpinan Pusat Perbumma Adat Nusantara langsung melaksanakan rapat singkat di Kota Salatiga yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dadung Hari Setyo, didampingi Ketua Pembina Budiarto Linggowiyono, beserta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Bambang Sunardi, dan Sekretaris Nur Cahyo Eko Junaedy

Menurut Dadung Hari Setyo, rapat evaluasi  singkat ini merupakan kebiasaan kami disetiap usai melakukan kegiatan

“Alhamdulillah kegiatan pencanangan Kota Empat Pilar, dan Kota Vanili telah terlaksana dengan baik, dan lancar serta sukses, dan kalaupun ada kekurangan dalam pelaksaannya tidak mengganggu kelancaran jalannya kegiatan,” tutur Masda

“Kami menyadari bila dari Perbumma Adat Nusantara, kurang maksimal dalam membantu memfasilitasi  kegiatan ini, kami mohon maaf, baik kepada Panitia Daerah (Pemkot Salatiga), dan masyarakat Kota Salatiga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya”, pinta Dadung Hari Setyo

Lebih lanjut Dadung Hari Setyo menyampaikan, rekomendasi beberapa program strategis untuk menindaklanjuti  pencanangan yang ada di Kota Salatiga.

Diantaranya, Dewan Pimpunan Pusat Perbumma Adat Nusantara akan membuat laporan tertulis kepada Ketua MPR RI, Menteri Pertanian dan Gubenur Jawa Tengah, akan segera  membentuk Satuan Kerja  pengembangan usaha vanili nusantara.

Rapat singkat ini juga merekomendasikan dibentuknya Koperasi Vanili Nusantara, serta membuka akses perdagangan, baik di dalam negeri maupun eksport keluar negeri.

“Kami sudah ada permintaan produk vanili dari Amerika, Jerman, Perancis, Jepang, Turkei, dan Dubai, selain itu akan merekomendasikan produk vanili untuk mendapatkan permodalan, dan investasinya, baik itu berbentuk Joint Operation maupun Joint Venture” 

“Selain itu akan menyerahkan bantuan 100  bibit Kelapa Kopyor, Insya Allah nanti kita akan tambah bantuannya, karena Kelapa Kopyor di dalam lokal nasional pemasarannya satu paket dengan vanili”, jelas Dadung Hari Setyo

Dadung Hari Setyo yang akrab disapa Masda ini menambahkan, akan bahas langkah konsolidasi petani vanili, baik yang di Salatiga, Jawa Tengah, dan 15 Propinsi Petani Vanili Jaringan Komunitas Usaha Pertanian SUTA Nusantara. (Megy Aidillova)