Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

Jakarta,Mwartapedia.com – Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.

“Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil,” kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).

Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. “Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan,” ungkap Argo.

Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.

Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.

Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.

Kemudian, tanggal 4 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.

Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.

Selanjutnya, pada 6 Agustus 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.

Pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.

“8 Agustus 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Agustus Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.

“10 Agustus Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya,” ucapnya.

Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.

Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.

Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. (AC)

Bendungan Napun Gete Pacu Produktivitas Pertanian dan Peternakan NTT

Maumere, Mwartapedia.com – Bendungan Napun Gete yang merupakan salah satu dari tujuh bendungan yang dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah siap beroperasi. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut pada Selasa, 23 Februari 2021, Presiden meninjau sekaligus meresmikan bendungan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp880 miliar.

Presiden mengatakan bahwa dalam tiap kunjungannya ke NTT, satu hal yang selalu dimintakan ialah mengenai pembangunan bendungan. Namun, Kepala Negara amat memahami hal itu karena memang kunci kemakmuran NTT terletak pada bagaimana pengairan mampu dialirkan ke persawahan dan peternakan setempat melalui bendungan-bendungan yang ada.

“Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke NTT, awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan. Permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan karena di NTT ini juga sangat bagus untuk sektor peternakan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian.

Hingga saat ini, terdapat tiga dari tujuh bendungan yang telah dapat diselesaikan pembangunannya. Selesainya pembangunan Bendungan Napun Gete ini menyusul pembangunan bendungan lainnya, yakni Raknamo di Kupang dan Rotiklot di Belu, yang masing-masing selesai pada tahun 2018 dan 2019.

“Tinggal empat dalam proses. Tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan pada saya minta tambahan dua lagi. Padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu. Tapi yang memang di sini bendungan sangat dibutuhkan,” imbuh Presiden.

Bendungan Napun Gete yang diresmikan Presiden kali ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan termasuk proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung hingga 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 99,78 hektare.

Dibangun mulai Desember 2016, bendungan ini memiliki manfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektare sawah di sekitarnya. Selain itu, Bendungan Napun Gete juga dapat memberikan suplai air baku sebanyak 214 liter per detik bagi dua per tiga penduduk Kabupaten Sikka dan berpotensi menghasilkan daya listrik sebesar 0,1 megawatt.

Kepala Negara sangat berharap agar bendungan-bendungan yang dibangun di Provinsi NTT ini benar-benar dapat memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan NTT sekaligus menjadikan NTT untuk terlepas dari statusnya sebagai provinsi yang masih tertinggal.

“Kalau nanti satu per satu bendungan selesai, insyaallah dengan gubernur dan wakil gubernur yang baik, dengan bupati dan wakil bupati yang baik, memimpin rakyatnya, menggiring semuanya untuk produktif, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang,” ucapnya.

Sementara itu, dalam laporannya di kesempatan yang sama, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diongo mewakili warga setempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan bendungan di provinsi tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah pusat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Ini adalah mahakarya yang dipersembahkan oleh Bapak Presiden kepada kami dalam upaya penanganan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka dari hati yang tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Sikka juga menjanjikan bahwa dengan kehadiran Bendungan Napun Gete ini baik Pemerintah Kabupaten Sikka maupun masyarakatnya akan lebih giat dan produktif untuk dapat menggalakkan indeks pertanaman dari yang semula satu kali tanam dalam tiap tahunnya menjadi tiga kali tanam sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dengan terbangunnya bendungan ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka akan lebih giat menggalakkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 300 atau tanam tiga kali dalam satu tahun untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. (ML)

Lumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT

Kupang, Mwartapedia.com – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021, melakukan peninjauan terhadap pembangunan lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Kawasan lumbung pangan tersebut mencakup lahan seluas 5.000 hektare yang 3.000 hektare di antaranya diperuntukkan bagi penanaman padi, sementara 2.000 hektare sisanya diperuntukkan untuk komoditas jagung. Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektare.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 (hektare) ditanam padi, yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektare,” ujar Presiden selepas peninjauan.

Saat melakukan peninjauan, meski berada di tengah guyuran hujan lebat, Kepala Negara tetap meninjau areal persawahan yang ada di lokasi yang persisnya terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah. Di lokasi tersebut para petani setempat juga antusias menunggu kedatangan Presiden.

Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengakui, bahwa pengembangan lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemui kendala utama, yakni ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun hingga sebanyak 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.

“Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu, di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektare.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan oleh para petani setempat.

“Saya rasa kalau ini kita kerjakan saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT ini akan bisa terbangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu.

(BPMI Setpres/ML)