Jakarta,Wartapedia.com –  Akhir-akhir ini telah muncul secara terbuka aksi Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat, mereka secara melawan hukum telah menguasai dan menjadikan sebagian Hak AtasTanah Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng, sebagai miliknya, sehinga meresahkan Masyarakat Adat Manggarai Barat. 

Demikian press release yang disampaikan oleh PRESIDIUM KONGRES RAKYAT FLORES (KRF) dan SETARA INSTITUT kepada media ini Rabu (18/11/2020)

Praktek Mafia Tanah dimaksud secara tidak langsung akan merusak tradisi budaya lokal dan visi-misi Negara menjadikan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata super premium, karena salah satu primadona Pariwisata Super Premium Pulau Komodo, selain Taman Nasional Pulau Komodo dan alamnya yang indah juga daya tarik aneka Tradisi Budaya Masyarakat Adat, yang dilindungi dengan UUD 1945 dan UU No.10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan.

Oleh karena itu kearifan lokal, tradisi budaya, adat istiadat Masyarakat setempat dengan hak-hak tradisionalnya wajib dilindungi, sejalan dengan amanat pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indinesia yang diatur dalam Undang-Undang” (telah banyak UU yang memberikan perlindungan).

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan pemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Sepang Nggieng, sesuai amanat UUD 1945 dan UU lainnya, maka Para Pemangku Hak Ulayat telah melaporkan dugaan pidana penyerobotan, pengelapan, pemalsuan surat-surat tanah ke Bareskrim dengan Laporan LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020 dan telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan Sprindik No. SP.Sidik/606.2a/ VI/2020/ Ditpidum, tanggal 4 Juni 2020, dengan menetapkan sejumlah orang termasuk oknum pejabat BPN Manggarai Barat sebagai tersangka.

HAK ULAYAT SEBAGAI REPRESENTASI HAK MENGUASAI NEGARA.

Kedudukan Hak Ulayat mendapat legitimasi yang kuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari Negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat. 

Artinya Negara mengakui Hak Ulayat dengan memberikan kedudukan yang setara dengan daerah Swatantra atau (sekarang) daerah Kabupaten, untuk melaksanakan fungsi Hak Menguasai dari Negara dengan cara dikuasakan pelaksanaanya kepada Masyarakat-Masyarajat Hukum Adat dan Daerah Swatantra (ada kesetaraan wewenang).

Aktivitas jaringan Mafia Tanah yang terorganisir bekerja sama dengan oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat, semakin hari semakin meresahkan Masyarakat Manggarai Barat, terlebih-lebih dengan terbitnya tidak kurang dari 563 buku Sertifikat Hak Milik (SHM) setara dengan 700 Ha tanah di atas sebagian tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga berpotensi memicu konflik horizontal.

Meresahkan karena terjadi Peralihan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama pihak ketiga, tanpa ada proses jual beli dengan Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng dan tanpa disaksikan oleh Pemangku Hak Ulayat  serta diterbitkan tanpa didukung data fisik dan data yuridis yang sah sesuai ketentuan UU dan PP No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Dari jumlah 563 SHM atas sebagian Tanah Ulayat Sepang Nggieng yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat, di atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng, Kecamatan Boleng, modusnya berupa memanipulasi data fisik dan data yuridis, misalnya data fisik obyek tanah yang hendak disertifikatkan terletak di Desa Tanjung Boleng, tetapi data yuridisnya diterbitkan oleh otoritas Desa lain yaitu Desa Batu Tiga yang terletak di Pulau Boleng (di luar Pulau Flores).

PEMILIKAN TANAH SECARA BERLEBIHAN.

Di sini terdapat mata rantai kerja sama antara Mafia Tanah yang di dalamnya terlibat oknum pejabat BPN Kabupaten Manggarai Barat dalam satu sindikat Mafia Tanah dengan pihak Ketiga, sehingga BPN Manggarai Barat tanpa ragu menerbitkan 563 SHM, dan dari 563 SHM itu terdapat 1 (satu) nama dengan pemilikan sebanyak 53 SHM dengan luas bervariasi tetapi ditotal keseluruhan seluas 100 Ha.

Seluruh SHM yany diterbitkan itu, diyakini tanpa didukung data fisik dan data yuridis yang valid, terlebih-lebih tanpa diketahui oleh Kepala Adat (Tua Golo) dan Pemangku Hak Ulayat karena kepemilikan Hak Ulayat bersifat komunal yang tunduk pada hukum adat setempat dan sulit untuk dilakukan Jual Beli secara biasa.

Praktek Mafia Tanah di atas, dilakukan secara berani, menginjak-injak harkat dan martabat Hak Ulayat Sepang Nggieng dan  secara tanpa hak telah mengalihkan sebagian hak atas tanah Hak Ulayat Sepang Nggieng kepada pihak Ketiga yang tidak berhak dan tidak dikenal oleh Masyarakat setempat, dengan pemilikan secara berlebihan, merampas Hak Milik Komunitas Adat Sepang Nggieng.

Praktek mengalihkan hak atas tanah Ulayat dengan cara mengingkari segala Hak, Kewenangan dan Kekuasaan Penguasa Hak Ulayat yang dijamin dalam konstitusi (pasal 18B ayat (2) UUD 1945) dan UU Pokok Agraria, sebetulnya cara-cara konvensional para Mafia Tanah, yang hanya bisa terjadi di daerah terpencil karena berbagai pertimbangan (akses informasi, pendidikan rendah masyarakat, penegakan hukum yang lemah dll.)

Oleh karena itu, Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng melalui perwakilannya telah melaporkan Dugaan Penggelapan, Penyerobotan Tanah, Pemalsuan Dokumen tanah sebanyak 563 SHM  kepada Bareskrim Mabes Polri dan setelah dilakukan serangkaian Penyidikan, telah ditetapkan sejumlah orang termasuk oknum Pejabat BPN Manggarai Barat sebagai tersangka guna dimintai pertanggungjawaban pidana dengan segala akibat hukumnya.

TUNTUTAN PEMANGKU HAK ULAYAT SEPANG NGGIENG.

Para Tua Golo dan seluruh Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng dan Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bareskrim Mabes Polri, Cq. Dirtipidum Brigjen Ferdy Sambo, SH. SIK.MH atas prestasinya membongkar jaringan Mafia Tanah Ulayat Labuan Bajo dengan motif politk, ekonomi dan budaya untuk menghancuran ekonomi dan budaya lokal dengan tujuan tertentu, termasuk untuk menjebol bank sebagai jaminan hutang, menuntut agar proses hukum terus dilanjutkan.

Untuk itu, Para TUA GOLO dan Pemangku HAK ULAYAT SEPANG NGGIENG dan Kami selaku PRESIDIUM KONGRES RAKYAT FLORES (KRF), meminta kepada BARESKRIM POLRI agar ;

1). Atas 563 SHM yang telah diterbitkan itu, segera disita dan dimusnahkan;

2). Meminta kepada Kepala BPN Manggarai Barat untuk membatalkan secara administratif 563 SHM itu, karena telah mencaplok tidak kurang dari 700 Ha luas tanah dari keseluruhan Hak Ulayat;

3). Segera dikembalikan status tanah kembali ke Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng.

4). Memblokir 563 SHM di Kantor BPN Mabar, Camat dan Lurah setempat.

 Sumber: Pettus Selestinus (Ketua Presidium KRF dan Beny Susatyo (Setara Institut.

Editor: Merry Lewar

Oelamasi,Wartapedia.com  – Sebagai bentuk kepedulian dan ungkapan rasa belasungkawa, Sertu Yaner Neonmetha anggota Babinsa Koramil 1604-07/Alak melaksanakan kegiatan melayat di rumah duka Almarhum Ibu Ofliana Kehi Boboy, di rumahnya yang bertempat di RT 016 RW 007 Kelurahan Penfui Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Senin (16-11-2020). 

Ketika mendengar kabar bahwa ada warga binaannya meninggal dunia maka Babinsa Yaner Neonmetha segera mendatangi ke rumah duka, sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan sebagai bentuk kedekatannya dengan warga desa binaannya. 

Kedatangan Sertu Yaner Neonmetha sebagai Babinsa Kelurahan Penfui adalah untuk melaksanakan melayat sekaligus komsos di salah satu rumah warga binaannya yang berduka, ini sebagai bukti kepedulian seorang anggota Babinsa kepada warga binaanya. 

“Kegiatan seperti ini dilakukan kepada warga binaannya yang tertimpa musibah seperti meninggal dunia, bukan hanya terikat dengan kewajiban kami sebagai pembina desa, namun juga sebagai sesama hamba Tuhan. Ini sudah merupakan suatu kewajiban kita untuk turut hadir melayat, sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Babinsa Sertu Yaner Neonmetha. 

Selain itu, Sertu Yaner mengucapkan turut berdukacita kepada keluarga yang ditinggalkan. “Semoga amal ibadah almarhum ditempatkan disisi Tuhan dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah ini serta melepas kepergian almarhum dengan ikhlas. 

Babinsa Sertu Yaner juga menyampaikan bahwa sudah menjadi tugasnya sebagai Babinsa untuk peka terhadap kejadian yang ada di sekitar. 

“Sudah menjadi tugas anggota kami (Babinsa), karena sebagai Babinsa sudah seharusnya selalu peka terhadap kondisi dan kejadian yang ada di sekitar di wilayah binaanya, seperti melayat warganya yang terkena musibah,” tuturnya. 

“Hal tersebut dilakukan bertujuan guna mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan serta mempererat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat, sebagai sarana untuk lebih dekat dengan masyarakat guna memperkokoh Kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” pungkas Babinsa. 

Ditambahkan, disela sela kegiatan. Babinsa himbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 demi kebaikan kita bersama. (Pendim1604/Kupang/ML)

Oelamasi , Wartapedia.com – Babinsa Koramil 1604-02/Camplong Kodim 1604/ Kupang Serda Hery Tupen bersama masyarakat melaksanakan memotong pasca tumbangnya pohon yang melintang jalan akibat angin kencang di RT 012 RW 004 Dusun 2 Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang (12/08/ 2020).

Babinsa Serda Hery Tupen mengatakan pemotongan pohon tumbang serta pembersihan ranting-ranting yang menghalangi jalan itu akibat diterpa angin kencang yang melanda desa nunkurus.

Babinsa Serda Hery bersama warga Desa Nunkurus merasa terpanggil untuk menyelesaikan hal itu dengan gotong-royong. Serda Heri yakin kegiatan ini akan cepat selesai berkat kesigapan para penduduk desa sehingga jalan desa bisa kembali dilalui untuk beraktivitas.

‘Sebagai aparat kewilayahan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Babinsa di desa harus selalu berada di tengah-tengah warga masyarakat salah satunya dengan bergotong-royong memotong pohon tumbang ini,”Ujarnya.

menurutnya sebagai seorang Babinsa tidak ada alasan untuk menolak tugas apalagi yang sifatnya sosial seperti ini.

“,kami Babinsa akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan slogan bahwa Bersama rakyat TNI kuat,”Tutur Serda Hery.

Tak hanya itu, Serda Heri juga memberikan woro-woro kepada warga agar lebih hati-hati waspada jika sekitar rumahnya ada pohon besar.

sementara itu, Oskar Tikan yang merupakan salah satu masyarakat Desa Nunkurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa Serda Hery atas kepeduliannya dan mengajak masyarakat untuk gotong royong membersihkan pohon yang tumbang pada saat angin kencang.

“Oskar juga berharap semoga dengan kegiatan gotong royong antara TNI dan masyarakat ini bisa membuat hubungan TNI dengan masyarakat semakin erat,”Harapnya. (Magda)

Kupang,Wartapedia.com  – Menolong sesama terutama menjadi korban kecelakaan di jalan raya, menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk berjiwa kemanusiaan. 

Seperti hal yang dilakukan, Babinsa Sertu Alexander Tanesib anggota Koramil 1604-01/Kupang dengan sigap menolong orang kecelakaan yang berada di wilayah binaanya di RT 016 RW 005 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Senin (16-11-2020). 

Babinsa mengatakan diduga kecelakaan akibat dari kelalaian dari penguna sepeda motor sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan truk tangki yang bermuatan air yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka ringan atau lecet dibagian lutut. 

Mengetahui hal tersebut, Babinsa Sertu Alexander Tanesib segera melakukan penyelamatan, kemudian mengavakusi pengendara motor ke samping jalan dengan memberi air minum ke korban dan mengobati luka lecet dengan obat merah. 

“Setelah mendapatkan kesepatakan bahwa kejadian ini selesaikan secara kekeluargaan dan korban hanya mengalami luka lecet, jadi kami mengantar pengendara motor ke rumahnya,” terang Sertu Alexander. 

“Untuk nama tidak sempat kami tanyakan karena darurat, itu aja kronologis nya. Karena kami murni mau menyelamatkan korban kecelakaan saja,” tutur Babinsa Kelurahan TDM/Putih. 

“Memberikan pertolongan kepada masyarakat merupakan wujud nyata kepedulian aparat teritorial. Dengan adanya sinergitas dengan masyarakat sehingga bisa mendapatkan atau memberikan informasi terhadap situasi yang yang terjadi di wilayah binaan,” pungkasnya. (Pendim1604/Kupang/ML)

Betun,Wartapedia.com  – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja (kunker) di empat kabupaten yakni Kabupaten TTS, Malaka, Belu dan TTU pada tanggal 14 sampai dengan 18 November 2020.

Kunker hari Kedua, Gubernur VBL bersama rombongan yang dampingi oleh Pjs. Bupati Malaka, mengunjungi Desa Kakaniuk dalam rangka menghadiri acara penyerahan simbolis Bantuan Kredit Usaha Rakyat Pemulihan Ekonomi Masyarakat (KURPEM)  dari Bank BRI 46 Cabang Atambua kepada 14 Kelompok Tani di Boni Desa Kakaniuk Kabupaten Malaka,  Minggu (15/11).

Dalam Kegiatan dimaksud, Gubernur VBL meyakinkan masyarakat bahwa NTT pasti Kaya, dengan sejumlah alasan terkait pengembangan Pertanian, Peternakan, Garam dan Energi Terbarukan.

“Saya meyakini NTT pasti menjadi Provinsi yang kaya hingga sampai anak cucu kita,     potensi dan SDM serta Desain Pembangunan kita optimalkan saat ini yaitu    

1. NTT memiliki Presiden yang namanya Bapak Joko Widodo yang begitu menyayangi dan perhatian terhadap NTT, untuk itu masyarakat NTT perlu mendukung beliau dalam membangun Indonesia dan  Presiden kita setelah 2024 mesti tipe dan karakternya sama seperti beliau.

2.Saat ini, Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) melalui Panas Matahari paling stabil terdapat di Pulau Timor dan Sumba, Kita mencanangkan EBT, akan menjual listrik tenaga surya ke Pulau Jawa dan Sumatera. Dan apabila di Amerika, Proses Pemilihan Presiden, Joe Biden yang menang maka automatically dunia harus menuju ke era EBT dan tidak ada pilihan lain, tentunya NTT di untungkan.

3. Pengembangan Sapi Wagyu di NTT,  dengan Desainya bersama Kementerian terkait,  Tim dari Brazil dan Pemprov NTT yaitu empat tahun kedepan kita memiliki Sapi Wagyu dengan kualitas daging premium dan nantinya kita serahkan kepada seluruh peternak Sapi di NTT sehingga dapat mengembangbiakannya dan akhirnya  berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging kualitas Premium di Jakarta, Surabaya, Bali dan daerah lainnya.

4. Program TJPS, optimalisasi  lahan untuk menanam jagung, karena NTT setiap tahun membelanjakan pakan ternak diluar NTT, nilainya sebesar 1.8 T, tentunya jagung sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak Ayam dan Babi,  perlu kita siapkan industri pakan ternak di NTT juga, sehingga adanya penciptaan lahan pekerjaan bagi anak NTT dan 1.8 T tersebut tetap  berputar di NTT

5. Indonesia saat ini, masih mengimpor 2,7 juta metrik ton garam industri. Sementara kita punya kapasitas komoditi strategis ini (garam) yang   mampu penuhi kebutuhan industri dalam negeri. Untuk itu kami selalu ajak pemerintah Pusat untuk menghentikan impor garam dan kita bangun industri garam dalam negeri dan untuk NTT sendiri, siap berkontribusi untuk mengurangi kuota impor garam industri.” Ungkap Gubernur Laiskodat.

Lebih lanjut Gubernur Viktor menyampaikan apresiasi kepada lembaga Tim adhoc Peternakan NTT yang telah memediasi antara Petani Ternak sapi di Kabupaten Malaka dengan BNI 46 Cabang Atambua untuk mendapatkan akses KUR.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Tim Ad Hoc Peternakan Provinsi NTT yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTT pada sektor peternakan dan memfasilitasi 14 kelompok Peternak mengakses dana KUR dari BNI 46 Cabang Kupang dan Atambua. Jika model ini berjalan dengan bagus, kita akan mengajak lembaga perbankan lainya untuk terlibat sehingga Malaka dapat menjadi Sentra Peternakan di NTT.” Pungkas Gubernur VBL.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Ad Hock Peternakan Provinsi NTT, Alfridus Bria Seran  menyampaikan bahwa kehadiran kami  sebagai penghubung antara petani dengan Lembaga Perbankan dan Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Usaha Peternakan Sapi di NTT.

“Kehadiran Tim kami sebagai lembaga independen yang terdiri dari unsur pengusaha, politisi, akademisi dan praktisi. Saat ini kami memfasilitasi para peternak Sapi di Kabupaten Malaka untuk mengakses Dana KUR-PEM. terdapat 14 Kelompok yang beranggotakan 1.106 telah  dinyatakan layak untuk mengakses dana tersebut, dengan setiap anggota Dana KUR dari Bank BNI 46 sebesar Rp.15.000.000 untuk pembelian dua ekor sapi seharga Rp.14.000.000 dan Rp. 1.000.000 dimanfaatkan untuk biaya premi asuransi ternak dan obat-obatan.” Ujar Alfridus

Selanjutnya Gubernur NTT bersama rombongan melanjutkan perjalan menuju Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka untuk meninjau Ruas Jalan Provinsi.

Sumber: Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT 

JAKARTA,Wartapedia.com  – Pernahkah anda mengalami kejadian memarkir kendaraan di sebuah mall atau public area lainnya yg memiliki pengelola kemudian kendaraan anda hilang? Atau anda membeli unit apartement atau property lainnya dengan cara indent dan sampai bertahun-yahun anda tidak menadapatkan kepastian serah terima unit tersebut? Jika mengalami kejadian seperti itu dan pengelola/pelaku usaha sulit dimintai pertanggungjawaban kemana kita harus mengadu? Dan apakah adakah alternative hukum yang tidak rumit dalam mengatasi masalah tersebut? 

Hal ini disampaikan oleh Praktisi Hukum Perlindungan Konsumen Advokat Razi Mahfudzi, SH kepada tim media di Kawasan Cempaka Putih, Sabtu (14-11-2020)

“Secara komprehensif mengenai hal tersebut berdasarkan pengalaman, dimana Salah satunya adalah proyek apartement di bilangan Jatibening Bekasi. Sudah hampir 2 tahun proyek pembangunan apartement berhenti beroperasi, dan sudah banyak pula konsumen yang memesan unit atau bahkan sudah melunasi pembelian apartement tersebut. Lantas bagaimanakah dengan nasib konsumen tersebut”, tutur Razi

Razi juga menjelaskan Bagaimana dengan pundi-pundi rupiah yang sudah mereka keluarkan untuk membeli unit apartement yang tentunya tidak murah harganya. 

Salah satu korban adalah sebut saja Bu Eva yang memesan unit seharga kurang lebih 420 Juta, dan sudah melunasi pembayaran ke Developer. Bu Eva kecewa karena dari tahun 2017 sampai dengan saat ini unit apartement tidak kunjung di serah terimakan, jangankan di serah terima pembangunan saja baru sampai fondasi dan sudah terhenti.

“Bu Eva bukannya diam menghadapi situasi ini, korespondensi ke pihak Developer sudah berkali-kali ia lakukan namun jawaban selalu sama, akan segera kita bangun, dan itu adalah jawaban yang dia terima dari setahun yang lalu, upaya hukum juga telah ia lakukan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung akan tetapi sampai hari ini uang pembelian apartement belum juga dikembalikan”, ujar Razi menceritakan kepada awak media

“Terkait dengan hal tersebut menarik untuk kita coba analisa lebih dalam apa upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang menghadapi situasi seperti ini, Negara sudah memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai apa itu perlindungan konsumen termasuk lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang lahir dari Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen”,  tandas Razi lulusan FH Unpad ini

Razi menekankan BPSK merupakan lembaga alternative penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan yang relative cukup cepat Waktu penyelesaiannya yaitu 21 hari kerja sejak diterimanya Gugatan, walaupun terkadang lebih dari 21 hari tetapi berdasarkan pengalaman penulis beracara di BPSK Putusan tidak pernah lebih dari 2 bulan sejak diajukannnya Gugatan/Aduan berbeda dengan pengajuan Gugatan di pengadilan Negeri yang bisa memakan waktu sampai dengan 4-5 bulan di Pengadilan Tingkat Pertama. 

“Hal ini tentunya merupakan angin segar bagi konsumen yang hak nya telah dizalimi oleh pelaku usaha, proses beracara di BPSK juga tidak dipungut biaya berbeda dengan Pengadilan Negeri yang diwajibkan membayar biaya panjar perkara”

Advokat muda yang sudah sering berkecimpung di Perlindungan Konsumen ini, memberikan Guidance kepada konsumen yang memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur BPSK, diantaranya

“Pertama adalah Konsumen yang dirugikan dapat menyurati kepada pelaku usaha perihal keluhannya jika pelaku usaha tidak menanggapi konsumen dapat mendaftarkan gugatan ke BPSK, lazimnya BPSK ada pada di daerah tingkat II sebagai pengalaman penulis mengajukan gugatan konsumen (mewakili klien) di BPSK Kota Bekasi, tahapan awal adalah konsumen membuat aduan/gugatan ke Sekretariat BPSK bentuk aduan/gugatan mirip dengan Gugatan ke Pengadilan dengan mencantumkan Posita dan Petitum”

Setelah di register di Sekretariat BPSK dalam kurun waktu 14 hari kerja konsumen dan pelaku usaha akan mendapat panggilan untuk menghadap ke BPSK dimana Para Pihak (konsumen & pelaku usaha) diberikan pilihan forum penyelesaian sengketa baik itu melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase, biasanya yang populer adalah menggunakan mediasi, karena tidak dipungut biaya dan mediator pun sudah ditentukan

Setelah itu konsumen dan pelaku usaha akan di mediasi terlebih dulu sebelum masuk ke pokok perkara, apabila dalam mediasi gagal maka akan masuk ke pokok perkara dengan proses jawab jinawab seperti di Pengadilan tetapi lebih cepat, Putusan BPSK wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak diterimanya Putusan dan apabila Para Pihak tidak puas dengan Putusan BPSK sesuai dengan pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Pihak yang berkeberatan dapat mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan jangka waktu maksimal 14 hari sejak diterimanya Putusan, jika dalam 14 hari Para Pihak tidak mengajukan Keberatan maka demi hukum Putusan BPSK telah inkracht van gewijsde / Berkekuatan Hukum Tetap dan dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, proses pengajuan eksekusi pun sama persis dengan pengajuan eksekusi Putusan Pengadilan yaitu melalui juru sita di Pengadilan Negeri”, ungkap Razi menutupi. (Megy Aidillova)

Pekalongan,Wartapedia.com  – Ditengah pandemi covid-19 ini banyak sekali Bank yang melelang jaminan nasabah dengan harga yang sangat tidak wajar, jauh dibawah apresial dan jauh di bawah harga normal dibawah 50%. Padahal presiden Joko Widodo telah menghimbau kepada

Bank untuk tidak menagih dan memberikan keringanan 1 tahun kepada nasabah perbankan.

Namun hal itu tidak digubris oleh jajaran direksi BMT BAHTERA  yang telah melelang jaminan rumah  nasabah dengan harga yang sangat tidak wajar.Koperasi Syariah yang seharusnya menjalankan amanahnya sesuai prinsip- prinsip syariah sesuai iklan nya malah meresahkan anggotanya sendiri, tidak sesuai slogan koperasi, dari anggota,untuk anggota namun Dari anggota untuk pengusahanya koperasi syariah  BMT.Singkat cerita Jaminan rumah anggota Sapu jagad atas nama  H.Nasikin telah di lelang di KPKNL Pekalongan pada hari Jum’at 14 Agustus 2020 pukul 09.00 Wib dan berhasil di lelang oleh peminat lelang atas nama ABIDIN dengan harga Rp.501.000.000 padahal jika sesuai standard pasaran rumah tersebut seharga diatas 1 milyar sesuai Apresial.

Haris Kribo selaku ketua LPKN SAPU JAGAD yang mendampingi Anggotanya Ormas Sapu Jagad  dalam proses pendampingan  mengaku kecewa dengan  harga limit yang ditentukan oleh bank BMT BAHTERA yang terkesan terburu2 padahal ini wabah nasional Corona belum selesai.

Atas tindakan dan kebijakan dari BMT BAHTERA tersebut Haris Kribo sebagai ketua LPKN SAPU JAGAD akan mengadukan kejadian ini kepada Gubernur JATENG “Ganjar Pranowo”,Dinas koperasi, OJK, MUI (karena syariah) dan meminta agar  membatal kan hasil lelang tersebut dan menutup aktivitas lelang KPKNL dimasa pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini dan mengaudit kinerja BMT BAHTERA.

Harapannya seluruh BANK yang ada di JATENG dan KPKNL tidak lagi melelang jaminan dimasa pandemi covid-19 ini dengan harga limit yang tidak wajar, karena hal ini telah meresahkan warga masyarakat Pekalongan dan sekitarnya.

Ironisnya lagi setelah lelang KPKNL selesai diduga dalam waktu 2 HARI Sertifikat sudah balik nama atas nama pemenang lelang. Utuk menampung keluhan nasabah maka Haris Kribo telah membuka jasa konsultasi gratis jika warga masyarakat Indonesia merasa tertekan oleh perbankan/ leasing yang mau sita jaminan/ lelang jaminan bisa menghubungi ke 08175475597 atau 081410268779.Semangat jiwa korsa Sapu Jagad,Trisula sapu jagad adalah Saling melindungi,saling menguatkan, Salang membesarkan.

(Intan ‘JR AWPI)

Kupang,Wartapedia.com  – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) Menerima Audiensi Ketua Yayasan Alfa Omega (YAO), Pdt. David Fina bersama rombongan di ruang kerja Gubernur terkait Pengembangan Usaha Jus  Tambaring di NTT, Selasa (10/11). 

Gubernur VBL mengharapkan Yayasan Alfa Omega terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang berasal dari buah asam selanjutnya. Pemerintah daerah berfungsi untuk menghubungkan antar Para Pengusaha, lembaga keuangan di daerah serta sumber-sumber bantuan lainya untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Apresiasi Kepada YAO yang telah berinovasi menciptakan Inovasi mengolah Buah asam menjadi  bernilai ekonomis yakni Jus Tambaring. Selanjutnya YAO perlu identifikasi jumlah petani dan bentuk kelompok serta mengakses sumber pendanaan dari Bank BRI dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank NTT dalam bentuk kredit Merdeka, yang tanpa agunan serta  mudah di akses oleh masyarakat,” Ungkap Gubernur VBL.

Salah satu hambatan bagi akselerasi ekonomi NTT,lanjut Gubernur VBL,  adalah tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio output modal tambahan yang masih tinggi. ICOR NTT di kisaran 10. Artinya untuk menghasilkan satu unit output PDRB di NTT, membutuhkan 10 modal tambahan investasi. Hal ini membuat ekonomi NTT inefisien. ICOR NTT ini lebih tinggi dari ICOR nasional yang ada  di kisaran 6. Inilah yang menyebabkan industri di NTT sulit berkembang. 

“Dalam masa pemerintahan kami, menghadapi ICOR yang tinggi memang target kami mencapai angka 7 melalui strategi Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, pencegahan korupsi  pada jenjang Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Standar perizinan yang mudah dan cepat. Bersinergi dengan pihak pengusaha muda yang memiliki kapasitas di bidang Teknologi dan Informasi dalam mendesain supplay chain atau rantai pasok dan Wire House untuk memfasilitasi hasil produksi para petani yang masih dalam jumlah kecil agar terintergrasi dan dalam jumlah yang banyak untuk dipasarkan,” ungkap Gubernur Viktor.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Laiskodat merespon langsung kendala yang dihadapi YAO bersama para petani dengan  menghubungi  Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho, Kepala BRI Cabang Kupang Stevanus Juarto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT, Silvi Pekujawang untuk memfasilitasi YAO bersama para Petaninya baik dari aspek penguatan Kelembagaan Koperasi, Aspek permodalan dari KUR dan Kredit Merdeka serta aspek Pemasarannya. Pemasaran mulai dari seluruh perhotelan yang ada di Kota Kupang dan Labuan Bajo serta keluar Daerah NTT dengan menggandeng distributor Sophia.  

Direktur Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Alfa Omega mengatakan, jumlah petani binaan sebanyak 200 orang. YAO juga  bersyukur karena mendapat solusi tepat dan cepat dari Gubernur dalam bentuk permodalan dan distribusi pasar.

“Terimakasih Bapak Gubernur yang telah merespon dengan cepat atas kendala yang kami alami. Saat ini harga asam tanpa biji adalah  4.000 rupiah per kilogram dan dijual keluar dengan harga 26.000 rupiah per kilogram. Jus Tambaring ini sistemnya kami ubah sesuai arahan bapak Gubernur yakni para petani mengakses Kredit Permodalan di Lembaga Keuangan dan YAO masuk dalam akses Perdagangan,” pungkas David.

Pasca kegiatan tersebut, Gubernur VBL mengarahkan Pihak YAO langsung bertemu Kepala  Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Silvia Pekudjawang dan Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho serta Pimpinan BRI Cabang Kupang Stefanus Juarto  untuk mengakses informasi serta peluang pengembangan usaha dimaksud.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Nasir Abdullah, Pimpinan BRI NTT Cabang Kupang Stefanus Juarto. (Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT).

.

KUPANG,Wartapedia.com –  Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Provinsi NTT optimis bakal menang di delapan dari sembilan Kabupaten di NTT yang menggelar pemungutan suara Pemilukada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. 

Tak tanggung-tanggung, badan strategis yang dipimpin Frans Sarong dan Deby Angkasa ini menghadirkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang membidangi pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia untuk hadir dalam forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) selama dua hari sejak Minggu 8/11/2020 – Senin 9/11/2020 di Sahid T-More Hotel Kupang. Selain Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI ini, hadir pula Ketua Korwil Bali Nusra DPP Golkar, Gde Sumarjaya Liggih alias Demer dan Wasekjen DPP Golkar Herman Hayong.

Rakornis Bappilu Golkar ini akan dihadiri oleh seluruh jajaran Bappilu Golkar terutama sembilan Kabupaten yang menggelar Pemilukada serentak bulan depan.  “Rakornis ini untuk memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Bappilu yang melaksanakan Pilkada pada Desember 2020 nanti sehingga mereka bisa terus mencermati apa-apa yang diperlukan untuk memenangkan paket usungan Partai Golkar di 9 Kabupten itu,” sebut Kepala Bappilu Golkar NTT, Frans Sarong kepada wartawan Minggu (8/11/2020) di Kupang. 

Frans Sarong yang didampingi Debi Angkasa, Libby Sinlaeloe, Heru Dupe dan Beny Taopana menyebutkan, pembekalan yang diberikan itu berdasarkan isu-isu stargetis yang didapatkan setelah mereka memahami secara baik tentang situasi di lapangan pada kabupaten masing-masing. 

“Jajaran Bappilu diberikan pengayaan, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar Pak Ahmad Doli Kurnia, Pak Gde Sumarjaya Liggih alias Demer dan Wasekjen DPP Golkar Bung Herman Hayong,” ujar Frans Sarong.

Wartawan senior yang purna tugas dari Harian Kompas ini menyebutkan, yang menjadi peserta dalam Rakornis itu adalah Kepala dan Sekretaris Bappilu Golkar se NTT terutama Kabupaten yang menggelar Pilkada dan jajaran Bappilu Golkar NTT. “Kita juga mewajibkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten dan Provinsi untuk hadir dalam acara ini. Dan harapan kita, setelah mengikuti kegiatan ini tim Bappilu bisa memberikan dukungan berarati bagi Paslon usungan Golkar supaya mereka mendapatkan rekomendasi-remokansdi yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan Pilkada,” katanya.

Frans Sarong menambahkan, sinergi antara Bappilu dan Badan Saksi Partai Golkar menjadi satu kesatuan instrumen untuk partai Golkar meraih kemenangan. “Badan Saksi itu lebih ke urusan teknis sedangkan Bappilu itu semacam dapur pemikiran dari Partai Golkar di setiap tingkatan. Dan, keberhasilan itu sangat ditentukan sejuh mana bobot sinkronisasi antara Bappilu dan Badan Saksi. Dua badan ini harus menunjukan kerja sama yang sangat intens,” jelasnya. 

Karena menurut dia, Bappilu boleh dengan pemikiran besar dan isu srategis yang sangat luar biasa tetapi kalau tidak didukung oleh Badan Saksi yang punya militansi dan interaksi yang bagus dan memiliki hubungan kerja sama yang baik maka akan sia-sia. 

Dikatakan Frans Sarong, dalam kajiannya sebagai Ketua Bappilu Golkar NTT, dari sembilan Kabuapaten di NTT sejak awal dipatok 6 dari 9 Kabupaten akan dimemenangi paket usungan Golkar. “Tetapi dari kajian kita sebetulnya dari paslon usungan Golkar, malah menunjukan trend meningat secara positif. Misalnya dari 6 itu tadinya yang dengan keunggulan leval 1 ada di Malaka, Sumba Timur, Ngada, Manggarai, Manggarai  Barat, dan Belu malah sekarang yang juga punya trend positif asalkan mampu mengemas sacara baik semua peluang menang level 2 justeru mulai dari TTU, Sumba Barat, dan Sabu Raijua, sehingga kami optimis bisa mencapai kemenangan dari 6 Kabupaten naik menjadi 8 Kabupaten dengan sisa waktu yang ada,” pungkas Frans Sarong. (LLT)

Maumere,Wartapedia.com  – Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sikka mengadakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) manajemen pengelolaan koperasi bagi kariawan koperasi tingkat kabupaten sikka. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kariawan dalam memberikan pelayanan terhadap anggota koperasinya. 

“Kita adakan kegiatan ini agar kariawan koperasi yang ada dapat meningkatkan pelayanan mereka terhadap anggota koperasi”, ungkap ketua Panitia Diklat, Kepala Bidang Perdagangan dan Pengembangan UKM Kabupaten Sikka Siprianus Nelius. 

Sementara itu, kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sikka Yosef Benyamin saat menutup kegiatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada para peserta Diklat. Ia berharap peserta Diklat dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. 

“Saya sampaikan terimakasih atas partisipasinya. Saya harap materi yang diperoleh dapat diaplikasikan, ” Katanya. 

Benyamin melanjutkan, tujuan dari pemerintah dan koperasi sama yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk itu pemerintah dan lembaga koperasi harus bekerja sama memajukan koperasi dan usaha koperasi. 

“Tujuan kita sama mensejahterahkan anggota. Untuk itu kita inginkan peningkatan kualitas. Kami dorong koperasi yang belum berkembang baik menjadi lebih baik.  Usaha yang belum maju menjadi lebih maju”, katanya. 

Sementara itu salah satu peserta diklat utusan dari Kopdit Hiro Heling Fransiska Ratna Dua Buluk menyampaikan terimakasih kepada dinas koperasi yang sudah memberikan pelatihan bagi kariawan koperasi. 

“Saya pribadi sangat bersukur dan berterima kasih kepada dinas koperasi yang sudah memberikan kami pelatihan. Ini menjadi bekal dan kekuatan kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota”, katanya. 

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 04 hingga tanggal 07 November 2020. Peserta dari kegiatan ini sebanyak 40 orang utusan dari 20 koperasi yang ada di Kabupaten Sikka. 

(Yordan Yandris)